TANGSEL | Klaim Anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Tangerang Selatan Drajat Sumarsono, soal menjalankan tupoksi dengan baik dan berkarya nyata di masyarakat dipertanyakan oleh beberapa mahasiswa.
Salah satunya datang dari anggota DEMA UIN Jakarta. Menurutnya, beberapa program yang diklaim oleh Drajat CS masih perlu pembuktian kebenarannya.
Kepada Vinus, anggota DEMA UIN Jakarta Miftah menyampaikan, sebagai contoh, program WiFi gratis yang disebut sebagai usahanya dalam fraksi sebagai respons terhadap pandemi Covid-19 tidak sepenuhnya benar.
Baca Juga
- Gelar Aksi, HMI Minta Pemkot Tangsel Evaluasi PPKM
- Permatara Minta Kejari Transparan Soal Kasus Dana Hibah KONI Tangsel
Lebih lanjut, Miftah mengatakan, program WiFi gratis di Kota Tangerang Selatan sudah ada jauh sebelum pandemi di masa kepemimpinan Airin Rachmi Diani.
“Saya tidak yakin dengan beberapa klaim Pak Drajat. Seperti WiFi gratis di Tangsel, itu sudah ada sejak masa Ibu Airin. Kok bisa disebut usaha dia,” ujarnya pada Kamis, (13/01).
Dirinya menilai, Drajat CS terlalu berlindung pada DPC PDIP Kota Tangsel dari pada fraksinya. Harusnya Dia bisa memisahkan aktivitas kepartaian dengan tugasnya sebagai wakil rakyat Kota Tangerang Selatan.
Masih kata Miftah, hal lain yang juga perlu dipertanyakan adalah soal penyaluran bantuan UMKM yang Drajat sendiri sampaikan sebagai program pemerintah.
Bagi mahasiswa, sambungnya, bantuan pemerintah akan tetap ada tanpa adanya Drajat CS atau siapa pun di dewan. Lebih dari itu pelaksanaan penyaluran bantuan UMKM bukan Tupoksi dewan.
“Lho memangnya itu Tupoksi dewan? Yang perlu Pak Drajat lakukan itu mengontrol dan mengawasi bantuan UMKM. Bagaimana tindakan pengawasannya? Kita tidak pernah dengar itu! Jangan salah klaim dong,” tambahnya.
Sementara itu, anggota SEMA UIN Jakarta Abdurrahman Baqi menuturkan, sebagai anggota dewan memang perlu hati-hati dalam mengklaim capaian kerja agar tidak jadi kebohongan publik.
Bagi Baqi, sapaan akrab, ukurannya sederhana dewan bekerja keras atau tidak. Salah satunya bisa dilihat dari capaian Raperda setiap tahunnya. Dari 18, hanya 8 Raperda yang menjadi Perda dan dilembardaerahkan.
“Artinya hanya 44% dewan berhasil membuat Perda tahun 2021. Itu pun dari 8 Perda yg berhasil dibuat, 62% berkaitan dengan Perda wajib dan keuangan. Perda wajib itu otomatis dibuat, tidak perlu disebut prestasi,” ungkapnya.
Menurutnya, dari sini masyarakat bisa menilai Pak Drajat CS malas atau tidak di dewan dengan capaian semacam itu. Baqi juga mempertanyakan mengapa menyelesaikan 18 Raperda selama satu tahun tidak cukup.
“Seharusnya sih dalam waktu setahun semua Raperda bisa selesai jika Pak Drajat tidak sibuk kunjungan dan main golf,” kata Baqi.
Lanjut Baqi, Drajat CS sebaiknya jelaskan ke masyarakat dari 18 Raperda tersebut mana yang berasal dari usulannya, kemudian jelaskan kenapa gagal disahkan dan dibuat lembar daerahnya pada tahun 2021.
“Sebaiknya Pak Drajat menyampaikan apa adanya, adakah dari 18 Raperda itu usulan miliknya? Kenapa gagal? Menyampaikan seperti itu lebih fair dari pada menyebut program yang telah berjalan bertahun-tahun,” pungkasnya.
Untuk informasi, sebelumnya diberitakan salah satu media online pada Rabu, (12/01), bahwa Drajat CS bantah keras partainya memble dan fraksinya malas. Dia menyebut beberapa hal yang pernah dibuat olehnya. |We
