TANGERANG | Dalam rangka memperingati Hari Nelayan Nasional pada 06 April 2021, GMNI Kabupaten Tangerang turun ke pesisir utara Tangerang. Bertujuan mendengarkan keluh kesah nelayan.
Pihaknya berkesimpulan, nasib nelayan di Tangerang Utara perlu sentuhan tangan-tangan pengambil kebijakan. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.
Kepada awak media, Wakil Ketua Bidang Agitasi dan Propaganda (Agiprop) Yuga mengatakan, pihaknya sengaja turun ke lapangan, mendengar langsung keluh kesah nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Cituis, Kecamatan Pakuhaji.
Baca Juga
- Kiai Embay dan Inklusivisme Mathla’ul Anwar
- Optimalisasi Kerja Sama Pengelolaan Pelabuhan, Isbandi Ardiwinata: Kita Awali Hari Ini
“Ternyata pandemi Covid-19 telah merobek pertahanan ekonomi para nelayan di pesisir Tangerang Utara. Sehingga kehadiran pemerintah sangatlah penting,” ujarnya pada Rabu, (07/04).
Mahasiswa dari Universitas Tangerang Raya (Untara) ini menyampaikan, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 ditetapkan sebagai strategi menanggulangi penyebaran Pandemi COVID-19 yang disebutkan sebagai bencana nasional.
“Karena tidak hanya sistem kesehatan yang diuji secara luar biasa, tapi juga menyangkut hajat hidup rakyat seperti pada sektor perikanan. Dalam hal ini nelayan yang juga perlu mendapat perhatian,” ucap Yuga.
Lebih lanjut, berdasarkan hasil advokasi pihaknya kepada nelayan, pendapatan nelayan sangat turun drastis di masa pandemi. Sedangkan biaya operasional terus meningkat.
“Tidak hanya nelayan yang terdampak, tapi juga pada penjual ikan. Banyak pedagang di TPI Cituis gulung tikar lantaran menurunnya pemasaran ikan. Karena stabilitas harga yang tidak menentu,” ungkap Yuga.
Darmaga di Cituis, sambung Yuga, telah mengalami pendangkalan selama 15 tahun. Sehingga menjadi masalah tersendiri bagi nelayan.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi GMNI Kabupaten Tangerang Teguh Maulana berharap, eksekutif dan legislatif di Kabupaten Tangerang memperhatikan nasib nelayan.
Mahasiswa asal Universitas Esa Unggul ini menuturkan, Anggota DPRD harus memperjuangkan nasib nelayan. Pun pemerintah daerah harus sering-sering turun langsung. Agar bisa mendengar keluh kesah nelayan.
“Sehingga bisa menjadi bahan masukan untuk mengahasilkan program atau kebijakan yang langsung menyentuh nelayan,” tandas Teguh. |We
