BANTEN | Momentum May Day dan Hardiknas diwarnai aksi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Banten yang menyoroti persoalan ketenagakerjaan dan pendidikan di Provinsi Banten di Kota Serang, Sabtu (02/05).
Sebagai salah satu wilayah industri terbesar di Indonesia, Provinsi Banten dinilai belum sepenuhnya mampu menjamin kesejahteraan buruh. Masih banyak pekerja yang menghadapi ketidakpastian kerja, sistem kontrak berkepanjangan, hingga minimnya perlindungan sosial.
Koordinator aksi, Dedi Setiawan menyebut, persoalan klasik seperti upah layak, kepastian kerja, dan perlindungan buruh masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
Baca Juga
- PMII Tangerang Soroti Seremonial May Day, Tuntut Kebijakan Nyata
- PMII Banten: Suara Mahasiswa, Suara Rakyat
“Upah layak, kepastian kerja, dan perlindungan buruh masih menjadi masalah utama. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ujarnya dalam orasi.
Selain isu ketenagakerjaan, PMII Banten juga menyoroti ketimpangan di sektor pendidikan. Kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan dinilai masih terlihat, baik dari sisi fasilitas, kualitas tenaga pendidik, maupun akses melanjutkan pendidikan.
Tingginya biaya pendidikan turut menjadi perhatian, khususnya bagi masyarakat dari kalangan buruh dan ekonomi menengah ke bawah. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memperlebar kesenjangan sosial.
“Pendidikan seharusnya menjadi alat pembebasan. Jika tidak berpihak pada rakyat kecil, justru memperlebar ketimpangan,” tambah Dedi Setiawan.
Dalam tuntutannya, PMII Banten mendesak pemerintah untuk menghapus praktik pungutan liar dalam rekrutmen tenaga kerja, menegakkan upah sesuai ketentuan, serta menghapus sistem outsourcing yang dinilai merugikan buruh.
Di sektor pendidikan, mereka mendorong penanganan serius terhadap angka putus sekolah, pemerataan dan transparansi distribusi beasiswa, serta peningkatan kesejahteraan guru honorer melalui pengangkatan menjadi ASN atau PPPK.
Tak hanya itu, massa aksi juga menyoroti persoalan infrastruktur dan lingkungan di kawasan industri, seperti penertiban truk ODOL, percepatan perbaikan Jalan Lingkar Selatan (JLS), hingga penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal.
Ketua PKC PMII Banten, Winah Setiawati menegaskan, bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal kebijakan publik agar berpihak pada masyarakat.
“Aksi ini adalah bentuk keberpihakan kami kepada rakyat. Kami akan terus mengawal kebijakan agar berpihak pada masyarakat,” tegasnya.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan sempat menyebabkan arus lalu lintas di kawasan Ciceri melambat. PMII Banten berharap pemerintah daerah segera merespons tuntutan tersebut sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan sosial di wilayah Banten. | Fjr
