spot_img
spot_img

Saatnya Punya PT Perorangan, Bisa Mengerjakan Proyek Pemerintah

Ilustrasi PT Perorangan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (Istimewa).

TANGERANG | Kabar gembira bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Kini sudah bisa membuat Perseroan Terbatas (PT) Perorangan tanpa ribet. Prosesnya cepat dan murah.

Saat menyampaikan materi Sosialisasi Pendirian Badan Hukum bagi UMK, Entus Haerul Mamun menjelaskan bawah PT Perorangan hadir sebagai solusi legalitas bisnis bagi pengusaha rintisan yang ingin maju dan berkembang.

Kata dia, fungsi dan manfaat PT Perorangan sangat banyak, mulai dari legalitas perusahaan, bisa mengerjakan proyek pemerintah dan swasta, memiliki rekening perusahaan, dan berkesempatan mendapat investor.

Baca Juga

Sebelumnya, lanjut Entus Haerul Mamun, pelaku usaha kecil kesulitan membuat perusahaan resmi. Ada banyak kendala, mulai dari mahalnya mendirikan badan hukum hingga panjangnya birokrasi yang harus ditempuh untuk mengurus perizinan. 

“Dengan momentum pemulihan ekonomi nasional, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja berupaya memberikan kemudahan kepada UMK untuk berbadan hukum”, kata Entus pada Kamis, (03/02).

Masih kata Entus, ada beberapa tahap untuk bisa memiliki PT Perorangan. Diawali dengan mendirikan badan usaha, kemudian memproses perizinan berusaha, dan terakhir, pelaksanaan pengawasan.

Pertama, mendirikan badan usaha. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM pada 8 Oktober 2021 meluncurkan kebijakan terbaru bagi UMK, yaitu pendirian perseroan perorangan. Perseroan perorangan merupakan Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan cukup oleh satu orang.

Kedua, memproses perizinan berusaha dengan mengakses sistem Online Single Submissioan (OSS) Berbasis Risiko yang dibangun oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. 

Foto: Sosialisasi pendirian badan hukum bagi UMK.

Sistem OSS Berbasis Risiko merupakan sebuah portal nasional untuk penerbitan perizinan berusaha yang telah menerapkan konsep perizinan berusaha berbasis risiko (PBBR). Kegiatan usaha yang masuk ke dalam klasifikasi risiko rendah, pelaku usaha cukup melakukan registrasi untuk mendapatkan perizinan berusaha dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB).

Ketiga, tahapan pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha berbasis risiko. Pemerintah menetapkan bahwa pengawasan dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar-kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Ketika ditanya apakah siap membantu pelaku usaha kecil dalam mendirikan PT Perorangan? Mamun menjawab dirinya sudah satu tahun membantu pembuatan PT Perorangan, NPWP PT, dan Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Sejak satu tahun lalu, sudah sekitar 70 PT yang saya bantu. Syaratnya hanya fotokopi KTP dan NPWP,” sambungnya.

Katanya, dengan mengeluarkan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pelaku usaha sudah bisa memiliki perusahaan resmi. Berupa PT Perorangan. Prosesnya dua hari selesai. | We

Loading

VINUS TV

BERITA TERBARU

IKLAN

spot_img
spot_img

BERITA TERPOPULER

IKLAN

spot_img
spot_img

BERITA TERKAIT

IKLAN

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

SEPUTAR BANTEN

IKLAN

spot_img
spot_img
spot_img

SEPUTAR DESA

Masyarakat Pasir Bolang Demo Alfamart