spot_img
spot_img

Ini Jadwal Tahapan dan Persyaratan Daftar Jadi Anggota DPD RI

Foto: PKPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

BANTEN | Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menjadwalkan tahapan pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu 14 Februari 2024 mendatang.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Tahapan tersebut dimulai awal bulan ini.

Dalam lampiran I PKPU Nomor 10 Tahun 2022 yang diakses Vinus pada Selasa, (06/12) menyebutkan, tahapan tersebut dimulai dengan kegiatan penyerahan dukungan minimal pemilih pada tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan 17 April 2023.

Baca Juga

“Di tanggal itu termasuk persiapan penyerahan minimal dukungan, penyerahan dukungan, verifikasi administrasi dan faktual, sampai penetapan pemenuhan syarat dukungan pemilih,” demikian dikutip dalam PKPU tersebut.

Sedangkan untuk pendaftaran bakal calon, verifikasi administrasi, penyerahan perbaikan persyaratan, dan verifikasi administrasi persyaratan calon akan dilakukan pada tanggal 01 Mei sampai dengan 28 Agustus 2023.

Kemudian, tahap penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dimulai tanggal 29 Agustus sampai dengan 01 November tahun 2023.

“Untuk penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD akan dilakukan pada tanggal 02-25 November 2023,” dalam lampiran tersebut.

Selain jadwal tahapan, dalam PKPU itu juga menyebutkan syarat yang harus dipenuhi oleh bakal calon anggota senator tersebut.

Berikut beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon anggota DPD RI berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2022. Diantaranya:

Warga Negara Indonesia (WNI) berusia 21 tahun atau lebih; bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; bertempat tinggal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis; berpendidikan paling rendah tamat SMA dan/atau sederajat; setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

Kemudian, dalam peraturan yang sama juga dipersyaratkan kepada calon anggota DPD RI ini yaitu tidak pernah dipidana penjara selama lima tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Syarat lain yang juga disebutkan dalam Peraturan KPU itu adalah sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; terdaftar sebagai pemilih; bersedia bekerja penuh waktu; mengundurkan diri sebagai aparatur pemerintah baik pusat maupun daerah atau BUMN/BUMD.

Tidak cuma itu, syarat lain yang harus dipenuhi ialah bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, PPAT, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD.

Bersedia untuk tidak rangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta badan lain yang bersumber dari keuangan negara.

“Kemudian, mencalonkan hanya di satu lembaga perwakilan dan satu daerah pemilihan. Juga mendapat dukungan minimal dari pemilih di Dapil yang bersangkutan,” demikian dikutip dari peraturan tersebut. | HR

Loading

VINUS TV

BERITA TERBARU

IKLAN

spot_img
spot_img

BERITA TERPOPULER

IKLAN

spot_img
spot_img

BERITA TERKAIT

IKLAN

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

SEPUTAR BANTEN

IKLAN

spot_img
spot_img
spot_img

SEPUTAR DESA

Masyarakat Pasir Bolang Demo Alfamart