BANTEN | Salah satu petinggi MUI mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) harus beragama Islam.
Hal itu disikapi oleh banyak kalangan. Termasuk Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Generasi Muda Mathla’ul Anwar (DPP GEMA MA). Menurutnya tidak relevan dan cenderung tidak elok.
Sebab regenerasi lembaga pemerintahan harus lepas dari sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Kepada awak media, Ketua Umum DPP GEMA MA mengatakan, sangat aneh dan tidak elok jika masih ada pihak yang berfikir jabatan publik di lembaga pemerintahan termasuk Polri hanya jadi milik kelompok atau golongan agama tertentu saja.
Baca Juga
- Soal Debat, Eko Supriatno: Thoni-Imat Lebih Unggul
- Ketua MPR RI Kukuhkan Pengurus Pusat JMSI Periode 2020-2025
“Bagaimana Indonesia yang sudah merdeka sejak 76 tahun lalu dan terus berjuang menguatkan solidaritas kebangsaannya akan menjadi bangsa yang besar, kalau masih saja ada pihak yg terus menyoal sentimen SARA atas posisi jabatan publik pemerintahan,” ujarnya pada Kamis, (23/11).
Lebih lanjut, Ahmad Nawawi juga menyampaikan, syarat utama seseorang bisa menduduki jabatan Kapolri karena figur tersebut memiliki rekam jejak dan integritas yang baik, profesional, dan memiliki prestasi yang mumpuni.
“Hal utama yang penting dan harus menjadi perhatian kita bersama, bahwa UU No 2/2002 tentang Polri pun sudah jelas dan tegas tidak mencantumkan persyaratan harus agama tertentu untuk mengisi jabatan Kapolri,” ungkapnya.
Pria yang juga Dewan Pendiri dan Deklarator SAMAWI ini menyatakan, yang terpenting posisi Kapolri harus diisi oleh sosok yang memiliki rekam jejak dan integritas yang baik, profesional, dan memiliki prestasi yang mumpuni. Bukan dikotomi karena sentimen suku dan agama.
“Artinya, siapa pun putra terbaik bangsa tanpa melihat latar belakang suku dan agamanya, memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menduduki posisi sebagai Kapolri,” tegas Nawawi.
Pihaknya juga berharap kebijakan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf kemarin, hari ini, dan ke depan terus dibangun atas semangat kebangsaan yang menghargai keberagaman. Baik suku, agama, ras, maupun golongan.
Sekadar informasi, baru-baru ini ramai pemberitaan Wakil Ketua Umum MUI, Muhyiddin Junaidi. Menganggap aneh bila Kapolri pengganti Jenderal Idham Aziz nantinya dijabat oleh seseorang yang bukan beragama Islam atau nonmuslim. |We
