TANGERANG | Sejumlah buruh di Kabupaten Tangerang mengadukan nasibnya kepada Anggota DPRD Provinsi Banten. Mereka mendatangi Martua Nainggolan di Kecamatan Jayanti, pada Rabu, (01/09).
Kedatangan para buruh tersebut untuk mengadukan sejumlah indikasi kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan. Termasuk mendapatkan gajih yang tidak sesuai.
Kepada Vinus, Martau Nainggolan menyampaikan, para buruh tidak menerima upah yang layak sebagaimana mestinya.
Baca Juga
- Pantai Bugel Cemara, Destinasi Wisata Tersembunyi di Banten
- Bersama Polresta Tangerang, Permatara Adakan Vaksinasi di Ponpes Al-Ma’mur Solear
Padahal menurutnya, pelaku usaha di Kabupaten Tangerang seharusnya bisa memberikan gaji sesuai dengan aturan UMR/UMK yang berlaku.
Masih kata Martua, mereka (red: buruh) datang dan bercerita, selaku buruh di salah satu perusahaan di Kabupaten Tangerang mendapatkan gaji yang tidak sesuai.
“Ini jelas melanggar dari standar yang sudah ditentukan oleh Pemerintah,” ujarnya kepada wartawan.
Lebih lanjut, Martua menuturkan, buruh outsourcing tersebut mengerjakan bidang pekerjaan yang sama dengan buruh lainnya walaupun berbeda status.
“Jelas itu bertentangan dengan UU perburuhan yang berlaku,” sambung Anggota DPRD dari Hanura ini.
Menyikapi hal tersebut, Martua telah menyerap sejumlah keluhan para buruh yang mendatanginya.
Dia mengatakan, akan menindaklanjuti dugaan kecurangan yang dialami para pekerja dengan membangun komunikasi kepada pihak terkait.
“Jadi sementara saya tampung dulu permasalahan yang dialami oleh kawan-kawan buruh. Saya akan coba komunikasikan ini secepatnya kepada pihak yang bersangkutan,” tandasnya. |We
