BANTEN | Tingginya realisasi investasi di Provinsi Banten belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja lokal. Kondisi itu tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Banten yang masih mencapai 6,48 persen pada Mei 2026.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Ahmad Sururi, menilai kondisi tersebut menjadi paradoks yang perlu segera dijawab pemerintah daerah. Menurutnya, investasi seharusnya tidak hanya memberikan keuntungan bagi pemilik modal, tetapi juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.
Ia mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi karakter investasi yang masuk ke Banten. Investasi padat modal, misalnya, dinilai cenderung membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja dibandingkan investasi yang mengandalkan banyak pekerja.
Baca Juga
- Akademisi Dorong Pembangunan Banten Fokus pada Kualitas SDM
- Demo HUT Banten ke-26 Berujung Bentrokan, Mahasiswa Dipukul dan Diseret Polisi
“Paradoks, investasi oke tapi pengangguran tinggi. Ini problemnya,” kata Ahmad Sururi, Senin (05/10).
Menurut Sururi, pemerintah daerah perlu memastikan investasi yang masuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja.
“Kalau mau investasi berdampak seperti kata gubernur, maka harus didorong investornya merekrut tenaga kerja yang bertempat tinggal di Banten,” ujarnya.
Ia mendorong Gubernur Banten Andra Soni bersama pemerintah kabupaten dan kota memperkuat kebijakan yang menghubungkan realisasi investasi dengan penyerapan tenaga kerja lokal.
Salah satu usulan yang disampaikan yakni mendorong investor merekrut warga yang memiliki KTP Banten sebagai tenaga kerja dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Gubernur mesti bikin aturan setiap investor harus merekrut warga ber-KTP Banten menjadi tenaga kerja,” tegasnya.
Sururi menilai tingginya nilai investasi belum cukup menjadi indikator keberhasilan pembangunan apabila masyarakat lokal belum memperoleh manfaat ekonomi secara langsung.
“Manfaat investasinya hanya buat investor, belum dirasakan masyarakat Banten,” katanya.
Karena itu, pemerintah juga dinilai perlu memperkuat pengawasan terhadap komitmen perusahaan dalam penyerapan tenaga kerja. Langkah tersebut diperlukan agar investasi tidak hanya tercatat dalam angka realisasi penanaman modal, tetapi turut berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.
Sururi menegaskan, tantangan pemerintah daerah ke depan adalah memastikan investasi yang masuk mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menggerakkan perekonomian lokal.
Dengan demikian, keberhasilan investasi di Banten tidak hanya diukur dari besarnya modal yang ditanamkan, tetapi juga dari seberapa besar dampaknya terhadap masyarakat, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja lokal.
“Jadi tantangan dan PR gubernur memastikan investasi di Banten berdampak buat masyarakat,” pungkasnya. | Fjr
