WACANA pemindahan sebagian populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, perlu dibaca lebih jauh daripada sekadar kebijakan konservasi. Di satu sisi, pemindahan tersebut dapat dipahami sebagai upaya mengurangi risiko kepunahan akibat bencana alam dan keterbatasan habitat. Namun, di sisi lain, kebijakan sebesar ini juga patut diuji secara terbuka: apakah benar seluruh pertimbangannya semata-mata demi keselamatan Badak Jawa, atau terdapat kepentingan lain yang perlu dipastikan tidak ikut bermain di belakangnya?
Pertanyaan itu bukan tuduhan. Ia merupakan bagian dari hak publik untuk mengawasi kebijakan yang menyangkut kawasan konservasi, kekayaan ekologis, dan masa depan lingkungan hidup.
Badak Jawa merupakan salah satu mamalia paling langka di dunia. Keberadaannya yang kini terkonsentrasi di Ujung Kulon menjadikan kawasan tersebut bukan hanya habitat satwa, melainkan benteng terakhir bagi keberlangsungan spesies yang nyaris hilang dari muka bumi. Karena itu, setiap keputusan yang menyangkut pemindahan populasinya harus didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif, transparan, dan dapat diuji oleh publik.
Baca Juga
- Rupiah Rp17.300: Saatnya Kembali ke Jalan Berdikari Bung Karno
- Sah, Saepul Bahri Nahkodai DPC GMNI Tangerang Melalui Konfercab Ke-IV
Alasan mengenai ancaman bencana alam, khususnya potensi tsunami akibat aktivitas vulkanik Anak Krakatau dan dinamika Selat Sunda, tentu bukan persoalan yang bisa diabaikan. Ujung Kulon berada di wilayah yang memiliki kerentanan terhadap aktivitas geologi. Akan tetapi, risiko bencana tidak boleh dijadikan alasan tunggal yang menutup ruang evaluasi terhadap pilihan kebijakan lainnya.
Kita perlu bertanya: seberapa besar risiko nyata yang dihadapi populasi Badak Jawa? Bagaimana pemodelan ancaman tsunami dilakukan? Apakah tersedia kajian mengenai jalur evakuasi ekologis, daya dukung habitat baru, kesiapan adaptasi satwa, serta potensi dampak pemindahan terhadap struktur sosial dan reproduksi populasi?
Pertanyaan tersebut penting karena memindahkan satwa yang sangat langka bukan pekerjaan sederhana. Keselamatan satwa tidak hanya ditentukan oleh lokasi yang dianggap lebih aman, tetapi juga oleh ketersediaan pakan, kualitas habitat, kondisi genetik, perilaku, penyakit, dan kemampuan satwa beradaptasi dengan lingkungan baru. Kebijakan konservasi harus mengutamakan keselamatan jangka panjang, bukan sekadar memindahkan risiko dari satu kawasan ke kawasan lain.
Sejarah Ujung Kulon dan pelajaran dari Krakatau
Ada satu catatan sejarah yang layak menjadi bahan pertimbangan. Pada 1883, letusan besar Gunung Krakatau memicu tsunami dahsyat yang menghantam kawasan pesisir Selat Sunda, termasuk wilayah sekitar Ujung Kulon. Peristiwa itu merupakan salah satu bencana vulkanik paling besar dalam sejarah modern.
Namun, penelitian N.J. van Strien dan K. Rookmaaker (2010), The Impact of the Krakatoa Eruption in 1883 on the Population of Rhinoceros sondaicus in Ujung Kulon, tidak menemukan bukti bahwa populasi Badak Jawa di Ujung Kulon musnah akibat letusan tersebut. Catatan sejarah justru menunjukkan bahwa badak masih ditemukan setelah peristiwa itu.
Meski demikian, sejarah itu tidak boleh digunakan untuk menyimpulkan bahwa Badak Jawa pasti aman dari ancaman tsunami di masa depan. Kondisi geologi, persebaran populasi, dan karakter bencana dapat berbeda. Akan tetapi, sejarah tersebut cukup menjadi alasan agar pemerintah tidak menyederhanakan persoalan konservasi hanya dengan menyebut ancaman bencana.
Jika ancaman tsunami menjadi salah satu dasar utama pemindahan, pemerintah perlu membuka kajian risiko secara utuh. Publik berhak mengetahui dasar ilmiah yang digunakan, skenario bencana yang diperhitungkan, serta mengapa pemindahan dianggap sebagai pilihan paling tepat dibandingkan alternatif penguatan perlindungan habitat di Ujung Kulon.
Jejak Eksplorasi Emas di Sekitar Ujung Kulon
Persoalan menjadi semakin menarik ketika kita menelusuri data geologi dan aktivitas eksplorasi mineral di wilayah sekitar Ujung Kulon.
Salah satu dokumen yang relevan adalah laporan akhir kegiatan eksplorasi emas dan mineral pengikutnya yang dilakukan PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) pada wilayah kuasa pertambangan KW96PP0019, mencakup Kecamatan Cimanggu dan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Dalam katalog laporan Perpustakaan Unit Geomin ANTAM, kegiatan tersebut tercatat berdasarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 541.23/Kep-380-Tamben/2003 tanggal 2 Juli 2003, dengan luas wilayah kuasa pertambangan tercatat sebesar 16.590 hektare. Dokumen itu menyebut lokasi eksplorasi berada di sebelah timur Taman Nasional Ujung Kulon.
Catatan ini penting, tetapi harus dibaca secara cermat. Luas 16.590 hektare merupakan luas wilayah kuasa pertambangan yang tercatat dalam dokumen tersebut. Angka itu tidak otomatis berarti seluruh wilayahnya mengandung emas, bukan pula bukti bahwa wilayah eksplorasi tersebut berada di dalam batas Taman Nasional Ujung Kulon.
Selain itu, penelitian ilmiah berjudul Characteristics of the Cibaliung Gold Deposit: Miocene Low-Sulfidation-Type Epithermal Gold Deposit in Western Java, Indonesia, yang diterbitkan pada 2007 dalam jurnal Resource Geology, membahas karakteristik endapan emas Cibaliung. Penelitian tersebut mencatat estimasi eksplorasi historis sekitar 1,3 juta ton bijih dengan kadar rata-rata 10,42 gram emas per ton dan 60,7 gram perak per ton, menggunakan batas kadar emas 3 gram per ton. Estimasi itu setara dengan sekitar 435.000 ons emas dan 2,54 juta ons perak.
Penelitian tersebut juga mengidentifikasi zona mineralisasi di Cibitung dan Cikoneng. Temuan ini memperlihatkan bahwa wilayah Cibaliung memang memiliki sejarah mineralisasi emas yang signifikan secara geologis. Namun, angka tersebut merupakan estimasi eksplorasi yang dilaporkan dalam penelitian tahun 2007, bukan pernyataan mengenai cadangan terbukti terkini, apalagi bukti adanya cadangan emas di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.
Di sinilah ketelitian menjadi penting. Kita tidak boleh mencampuradukkan wilayah Cibaliung dan Cimanggu dengan batas hukum Taman Nasional Ujung Kulon. Keduanya harus dibedakan secara geografis dan administratif. Keberadaan potensi emas di sekitar kawasan konservasi tidak serta-merta membuktikan adanya kepentingan pertambangan di dalam kawasan tersebut.
Namun, data tersebut tetap menghadirkan pertanyaan yang layak dijawab: bagaimana peta potensi mineral di sekitar Ujung Kulon? Apakah terdapat izin eksplorasi atau pertambangan yang masih berlaku? Bagaimana status historis wilayah kuasa pertambangan yang pernah diterbitkan? Apakah terdapat wilayah yang berbatasan, bersinggungan, atau berpotensi memengaruhi kawasan konservasi?
Pertanyaan-pertanyaan ini tidak boleh dijawab dengan asumsi. Pemerintah, ANTAM, dan instansi terkait perlu membuka data spasial dan dokumen perizinan agar publik dapat memeriksa hubungan geografis antara kawasan konservasi, wilayah eksplorasi, serta kepentingan investasi di sekitarnya.
Jangan Samakan Geopark dengan Taman Nasional
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah penetapan Geopark Nasional Ujung Kulon melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 393.K/GL.01/MEM.G/2023 tanggal 10 November 2023. Kawasan geopark tersebut memiliki cakupan sekitar 1.245,66 kilometer persegi dan meliputi sejumlah kecamatan di Kabupaten Pandeglang.
Akan tetapi, batas Geopark Nasional Ujung Kulon tidak identik dengan batas hukum Taman Nasional Ujung Kulon. Geopark merupakan kawasan yang memiliki nilai geologi, keanekaragaman hayati, dan budaya, sedangkan taman nasional merupakan kawasan pelestarian alam dengan rezim perlindungan tersendiri.
Pembedaan ini penting agar pembicaraan mengenai potensi mineral, aktivitas ekonomi, dan kepentingan investasi tidak menghasilkan kesimpulan geografis yang keliru. Peta geologi Ujung Kulon yang diterbitkan pada 1991 oleh Geological Research and Development Centre dapat menjadi salah satu bahan awal untuk memahami kondisi geologi kawasan. Namun, peta tersebut bukan bukti langsung keberadaan cadangan emas di dalam taman nasional.
Dengan demikian, yang dibutuhkan bukan sekadar pernyataan bahwa Ujung Kulon memiliki kekayaan geologi, melainkan keterbukaan data yang dapat memperlihatkan secara presisi di mana potensi mineral berada, bagaimana status hukumnya, dan apakah ada keterkaitan dengan kawasan konservasi.
Konservasi Tidak Boleh Menjadi Selubung Kepentingan
Di tengah perdebatan ini, kita harus menempatkan satu prinsip secara tegas: kawasan konservasi tidak boleh diperlakukan sebagai ruang yang dapat dikosongkan demi kepentingan ekonomi.
Jika pemindahan Badak Jawa memang diperlukan untuk mencegah risiko kepunahan, pemerintah wajib menjelaskan seluruh dasar ilmiah dan pertimbangan kebijakannya. Namun, apabila terdapat aktivitas ekonomi, investasi, atau kepentingan pemanfaatan sumber daya di sekitar kawasan, pemerintah juga wajib memastikan bahwa kebijakan konservasi tidak digunakan untuk membuka ruang bagi kepentingan yang bertentangan dengan perlindungan lingkungan.
Bukan berarti setiap kebijakan pemindahan satwa memiliki hubungan dengan kepentingan pertambangan. Sampai saat ini, data eksplorasi emas Cibaliung yang ditemukan belum membuktikan adanya hubungan antara wacana pemindahan Badak Jawa dan kepentingan pertambangan di dalam Taman Nasional Ujung Kulon.
Tetapi, ketiadaan bukti hubungan bukan alasan untuk menutup pertanyaan. Justru karena terdapat sejarah eksplorasi mineral di wilayah sekitar, keterbukaan pemerintah menjadi semakin penting. Publik perlu memperoleh kepastian bahwa tidak ada agenda pemanfaatan kawasan yang disembunyikan di balik kebijakan konservasi.
Pemerintah setidaknya perlu membuka dokumen kajian risiko bencana, kajian kelayakan habitat tujuan, rencana pemindahan, peta batas resmi TNUK, data perizinan mineral di sekitar kawasan, serta dokumen historis wilayah kuasa pertambangan. Semua itu harus dapat diperiksa secara independen oleh akademisi, organisasi lingkungan, masyarakat sipil, dan lembaga pengawas.
Jangan Sampai Badak Dipindahkan, Sementara Persoalan Tanahnya Dibiarkan Gelap
Pada akhirnya, persoalan Badak Jawa bukan semata-mata tentang memindahkan satwa dari satu taman nasional ke taman nasional lainnya. Ini menyangkut bagaimana negara memahami tanggung jawabnya terhadap lingkungan hidup.
Badak Jawa bukan benda yang dapat dipindahkan begitu saja berdasarkan pertimbangan administratif. Ia merupakan bagian dari ekosistem yang memiliki nilai ekologis, ilmiah, dan historis. Keberadaannya di Ujung Kulon adalah pengingat bahwa masih ada kekayaan alam Indonesia yang harus dijaga dari berbagai ancaman, baik ancaman bencana maupun ancaman yang lahir dari keserakahan manusia.
Kita tidak sedang menolak upaya penyelamatan Badak Jawa. Sebaliknya, kita menuntut agar penyelamatan itu benar-benar dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, keterbukaan, dan kepentingan ekologis sebagai tujuan utama.
Sebab, ada pertanyaan yang tidak boleh luput dari perhatian publik: jika sebagian Badak Jawa dipindahkan, bagaimana masa depan kawasan yang selama ini menjadi habitat terakhirnya? Apakah perlindungan Ujung Kulon akan semakin diperkuat, atau justru akan muncul tekanan baru terhadap kawasan dan sumber daya di sekitarnya?
Jangan sampai kita terlalu sibuk membicarakan ke mana Badak Jawa akan dipindahkan, sampai lupa mempertanyakan bagaimana masa depan tanah yang ditinggalkannya.
Badak Jawa harus diselamatkan. Tetapi Ujung Kulon juga harus tetap dilindungi. Jangan sampai atas nama menyelamatkan satu spesies, kita justru kehilangan keberanian untuk menjaga seluruh ekosistemnya.
*Ditulis oleh: Ketua DPC GMNI Kabupaten Tangerang.
