LEBAK | Keluarga Mahasiswa Lebak (KUMALA) Perwakilan Rangkasbitung mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak mengevaluasi anggaran penyelenggaraan festival daerah agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah juga diminta membuka rincian penggunaan anggaran untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas belanja publik.
Desakan tersebut disampaikan pengurus KUMALA Perwakilan Rangkasbitung, Ria Tunggal Pamungkas. Ia menilai festival daerah seharusnya tidak hanya berorientasi pada kemeriahan acara, tetapi juga mampu mempromosikan potensi lokal, menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memberikan ruang bagi seniman dan pelaku budaya.
Menurut Ria, dugaan penggelembungan anggaran dalam kegiatan festival perlu ditelusuri secara objektif apabila ditemukan indikasi yang mendukung. Penggunaan uang rakyat, kata dia, harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan dampak yang sepadan bagi masyarakat.
Baca Juga
- KUMALA Desak Pemkab Lebak Perkuat Pembinaan Sosial dan Pendidikan Karakter
- HMI dan KUMALA Desak Ketua DPRD Lebak Mundur Jika Terbukti Terlibat Kasus Penculikan Aktivis
“Kami mengecam keras apabila benar terdapat penggelembungan anggaran dalam kegiatan festival yang tidak sebanding dengan manfaatnya bagi masyarakat. Uang rakyat bukan untuk dihabiskan demi kemeriahan sesaat, melainkan harus dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lebak,” kata Ria, Kamis (22/10).
Ia menegaskan, kritik tersebut bukan berarti menolak kegiatan kebudayaan maupun promosi daerah. Sebaliknya, evaluasi diperlukan agar setiap program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan prinsip efisiensi anggaran.
Ria menilai, keberhasilan festival tidak cukup diukur dari jumlah pengunjung atau kemeriahan acara. Pemerintah perlu mengevaluasi dampaknya terhadap peningkatan penjualan UMKM, keterlibatan seniman lokal, serta pendapatan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
“Apabila kegiatan tersebut hanya berorientasi pada kemeriahan acara, sementara manfaat ekonominya tidak terukur dan masyarakat tidak merasakan dampak yang berarti, maka pemerintah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh,” ujarnya.
Atas dasar itu, KUMALA Perwakilan Rangkasbitung meminta Pemkab Lebak dan instansi terkait membuka informasi penggunaan anggaran festival kepada publik. Informasi yang diminta mencakup pagu anggaran, rincian belanja, proses pengadaan, kontrak penyedia, hingga laporan realisasi kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.
KUMALA juga mendorong pemeriksaan oleh aparat pengawasan yang berwenang apabila ditemukan indikasi ketidakwajaran harga, ketidaksesuaian realisasi anggaran, atau potensi kerugian keuangan daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
Selain transparansi anggaran festival, Ria mengingatkan agar pemerintah daerah tetap memperhatikan kebutuhan mendasar masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi.
Menurutnya, kegiatan kebudayaan tetap dapat menjadi bagian dari pembangunan daerah selama direncanakan secara terukur dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Festival semestinya menjadi sarana pengembangan ekonomi dan kebudayaan, bukan sekadar agenda seremonial.
“Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton kemeriahan festival, sementara mereka tidak memperoleh manfaat yang sepadan dari anggaran yang dikeluarkan. Jika ada indikasi penyimpangan, buka datanya dan periksa secara objektif,” tegasnya.
Ria berharap kritik tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab Lebak dalam menyusun dan melaksanakan program daerah. Ia menekankan bahwa transparansi tidak cukup diwujudkan melalui laporan administratif, tetapi juga perlu disertai hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Jangan biarkan anggaran publik kehilangan arah dari tujuan utamanya, yaitu kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. | Fjr
