SERANG | Puluhan pengemudi ojek online (ojol) Maxim yang tergabung dalam Aliansi Driver Online Banten Bergerak (Dobrak) mendesak perusahaan menghapus program Turbo. Mereka menilai layanan berbayar untuk memperoleh prioritas pesanan itu menambah biaya operasional tanpa menjamin peningkatan pendapatan.
Desakan tersebut disampaikan dalam aksi demonstrasi di depan gerbang Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Kamis (15/10). Massa datang dari Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang.
Sebelum menggelar aksi di KP3B, para pengemudi lebih dulu mendatangi kantor Maxim Serang. Namun, perwakilan massa menyebut pihak perusahaan hanya berjanji menampung aspirasi dan meneruskannya kepada pihak terkait.
Baca Juga
- Ratusan Ojol Banten Gelar Aksi Solidaritas di Mapolda
- Gubernur Banten Temui Massa Aksi, Janji Tindaklanjuti Tuntutan Ojol
Ketua Dobrak, Agus Chupliez, meminta Gubernur Banten Andra Soni turun tangan untuk menyampaikan keberatan para pengemudi kepada PT Maxim Indonesia. Ia juga mendesak pemerintah daerah menegur perusahaan jika kebijakannya dinilai bertentangan dengan aturan.
“Kita meminta pemerintah provinsi menegur, minimal menyampaikan bahwa perusahaan PT Maxim ini melanggar aturan,” kata Agus.
Menurut Agus, program Turbo memberikan prioritas pesanan kepada pengemudi yang membayar layanan tersebut. Ia menyebut tarif yang ditawarkan saat ini meliputi Rp15.000 untuk lima jam, Rp17.000 untuk tujuh jam, dan Rp20.000 untuk sembilan jam.
Agus menilai kebijakan tersebut telah berjalan hampir sebulan tanpa sosialisasi atau konfirmasi terlebih dahulu kepada para pengemudi. Kondisi itu, menurutnya, berpotensi menciptakan persaingan tidak sehat karena mitra yang tidak membeli Turbo berisiko kalah dalam memperoleh pesanan.
“Jadi kesannya malah kita beli bayar, kok enggak menjamin pendapatan kita naik,” ujarnya.
Ia mencontohkan, pengemudi yang membayar Rp20.000 untuk layanan Turbo selama sembilan jam dan menyelesaikan lima perjalanan dengan tarif masing-masing Rp8.000 hanya memperoleh pendapatan kotor Rp40.000. Setelah dikurangi biaya Turbo, tersisa Rp20.000, belum termasuk bensin dan kebutuhan operasional lainnya.
Jika menyelesaikan sepuluh perjalanan dengan tarif yang sama, pendapatan kotor mencapai Rp80.000. Setelah dikurangi biaya Turbo, pengemudi memiliki sisa Rp60.000 untuk menutup biaya operasional.
Karena itu, Agus meminta program Turbo dihapus agar seluruh mitra memiliki kesempatan yang lebih setara dalam mendapatkan pesanan.
“Mending dihapuskan sekali, jadi kita bersaingnya secara sehat dengan sesama driver,” katanya.
Agus juga mengaitkan persoalan tersebut dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022 yang menjadi salah satu dasar pengaturan tarif layanan angkutan sewa khusus. Namun, ia tidak merinci ketentuan spesifik dalam aturan tersebut yang dianggap dilanggar oleh program Turbo.
Selain itu, Dobrak mendesak perusahaan menghentikan sementara perekrutan mitra baru. Agus menilai penambahan jumlah pengemudi tidak sebanding dengan pertumbuhan pelanggan sehingga persaingan memperoleh pesanan semakin ketat.
Ia memperkirakan, jika perusahaan menerima 30 pengemudi baru setiap hari, jumlah mitra dapat bertambah sekitar 900 orang dalam sebulan. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mempersempit peluang pengemudi lama mendapatkan pesanan.
Massa juga meminta evaluasi terhadap platform fee dan berbagai potongan lainnya. Agus memperkirakan total potongan dapat mencapai sekitar 13 persen apabila biaya tambahan turut diperhitungkan. Ia membandingkan angka tersebut dengan acuan 8 persen yang menurutnya selama ini digaungkan pemerintah.
Ia turut menyoroti tambahan biaya untuk perjalanan dengan jarak lebih dari empat kilometer. Menurut Agus, perusahaan perlu menjelaskan struktur potongan secara transparan agar pengemudi dapat menghitung pendapatan bersih dengan lebih pasti.
Tuntutan lainnya berkaitan dengan perlindungan sosial. Dobrak meminta Pemerintah Provinsi Banten memperhatikan akses pengemudi ojol terhadap BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, mengingat pekerjaan tersebut memiliki risiko serta pendapatan yang tidak menentu.
Hingga berita ini ditulis, massa masih menunggu perwakilan Pemerintah Provinsi Banten untuk menemui mereka dan menanggapi tuntutan yang disampaikan. | Fjr
