BANTEN | Peringatan HUT ke-26 Provinsi Banten menjadi momentum untuk mengevaluasi arah pembangunan daerah, khususnya agar pertumbuhan infrastruktur dan investasi diikuti pemerataan ekonomi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Pengamat Kebijakan Publik Banten sekaligus Akademisi Pascasarjana UIN SMH Banten, Syaeful Bahri menilai, capaian pembangunan infrastruktur dan investasi di Banten patut diapresiasi. Namun, sejumlah persoalan struktural masih perlu menjadi perhatian pemerintah, mulai dari ketimpangan pembangunan Banten Utara dan Selatan, pengangguran terdidik, hingga kualitas tata kelola pelayanan publik.
Menurut Syaeful, ukuran keberhasilan pembangunan daerah juga perlu diarahkan pada dampak yang dirasakan masyarakat. Pemerintah tidak cukup hanya melihat capaian fisik dan serapan anggaran, tetapi juga perlu memperhatikan pengurangan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, dan penyerapan tenaga kerja lokal.
Baca Juga
- Demo HUT Banten ke-26 Berujung Bentrokan, Mahasiswa Dipukul dan Diseret Polisi
- Diskusi Untirta Soroti Konflik Agraria dan Perlindungan HAM
“Kita mengapresiasi capaian investasi dan infrastruktur Banten. Namun, kunci utama kemajuan Banten ke depan ada pada pemerataan dan inklusivitas,” ujar Syaeful.
Ia menilai kesenjangan karakteristik ekonomi antara Banten Utara dan Banten Selatan perlu menjadi perhatian. Banten Utara berkembang sebagai kawasan industri, sementara Banten Selatan lebih banyak bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata.
“Ketimpangan pembangunan antara Banten Utara yang terindustrialisasi dan Banten Selatan yang berbasis pertanian dan pariwisata tidak boleh dibiarkan makin melebar,” katanya.
Syaeful juga mendorong pemerintah memasukkan dampak pembangunan terhadap masyarakat ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Menurutnya, indikator tersebut perlu mencakup aspek pengurangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal.
Ia memberikan tiga catatan penting yang perlu menjadi perhatian dalam arah kebijakan pembangunan Banten ke depan.
Pertama, pemerintah perlu melakukan reorientasi pembangunan dengan memperkuat kualitas SDM. Investasi pada sektor pendidikan, terutama pendidikan vokasi, dinilai penting agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri di daerah.
Kedua, pemerataan ekonomi antara Banten Utara dan Selatan perlu diperkuat melalui sinergi pemerintah provinsi bersama delapan kabupaten dan kota. Interkonektivitas antarwilayah diharapkan mampu membuat pertumbuhan ekonomi di kawasan industri turut memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah lainnya.
Ketiga, peningkatan efisiensi dan transparansi tata kelola pemerintahan juga perlu menjadi perhatian. Digitalisasi pelayanan publik dinilai dapat menjadi instrumen untuk mempercepat pelayanan sekaligus mengurangi potensi birokrasi yang lambat.
Dengan arah tersebut, pembangunan Banten diharapkan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan fisik dan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat di seluruh wilayah. | Fjr
