PANDEGLANG | Korps PMII Putri (KOPRI) Universitas Mathla’ul Anwar (UNMA) Banten mengecam dugaan pelecehan seksual yang menjerat anggota DPRD Kota Serang berinisial DK. Organisasi tersebut meminta proses hukum terhadap kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berjalan transparan dan tanpa intervensi.
Sebelumnya, Satuan Reserse Kriminal Polres Pandeglang menetapkan DK sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual. Penetapan tersebut mendapat perhatian dari sejumlah elemen masyarakat, termasuk KOPRI UNMA Banten.
Ketua KOPRI UNMA Banten, Ade Yuliana menilai, dugaan tindakan yang melibatkan pejabat publik tersebut mencederai nilai kemanusiaan dan rasa keadilan, terutama bagi perempuan.
Baca Juga
- Kopri PMII Kota Tangerang Soroti Tunjangan dari Sisi Gender dan Sosial
- UNMA Banten Aktivasi Tiga Hektare Lahan Tidur untuk Ketahanan Pangan
“Sebagai bagian dari gerakan civil society yang konsisten memperjuangkan hak-hak perempuan, KOPRI UNMA Banten mengecam keras segala bentuk tindakan kekerasan dan pelecehan seksual. Terlebih lagi jika dugaan tindakan tersebut dilakukan oleh seorang wakil rakyat yang seharusnya menjadi teladan dan pengayom bagi masyarakat,” tegas Ade kepada awak media, Rabu (04/11).
Ade mengatakan, penetapan tersangka tersebut harus menjadi perhatian bersama. Ia meminta seluruh pihak mengawal proses hukum agar berjalan secara profesional dan tetap menjunjung tinggi prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
KOPRI UNMA Banten menyampaikan empat poin sikap terkait perkara tersebut.
Pertama, mengapresiasi langkah Polres Pandeglang yang telah menetapkan DK sebagai tersangka. KOPRI meminta penyidik melanjutkan proses hukum secara jujur, transparan, dan profesional tanpa intervensi pihak mana pun, terlepas dari jabatan maupun status sosial pihak yang terlibat.
Kedua, meminta perlindungan dan pendampingan bagi korban. Menurut Ade, perhatian tidak boleh hanya tertuju pada proses hukum, tetapi juga harus mencakup pemulihan kondisi fisik dan psikologis serta jaminan keamanan bagi korban dan keluarganya.
Perlindungan tersebut dinilai penting untuk mencegah intimidasi maupun trauma berulang selama proses penanganan perkara.
Ketiga, KOPRI mendesak DPRD Kota Serang dan Fraksi PKB mengambil langkah internal sesuai kode etik dan peraturan yang berlaku. Organisasi tersebut menilai pejabat publik harus mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan masyarakat.
Keempat, mendorong penguatan ruang aman bagi perempuan dan anak. KOPRI menilai seluruh elemen masyarakat dan pemerintah di Banten perlu memperkuat upaya pencegahan serta perlindungan terhadap kelompok rentan.
“Keadilan harus ditegakkan seadil-adilnya demi korban dan demi menjaga martabat penegakan hukum di Indonesia,” pungkas Ade. | Fjr
