TANGERANG | Dua hari ini gaduh tanah bengkok terus mengemuka. Warga Desa Tobat Kecamatan Balaraja sempat memasang plang informasi. Bahwa lahan tersebut milik desa.
Setelah pengacara asal Kronjo menanggapi persoalan yang sedang terjadi, kini giliran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Reformasi Masyarakat (Geram) Banten angkat bicara.
Kepada Vinus, Ketua Umum LSM Geram Banten Indonesia Alamsyah mengatakan, warga dan pihak desa barangkali tidak akan mengklaim sepihak lahan tersebut jika tidak memiliki bukti kepemilikan.
Baca Juga
- Warga Geruduk Balaraja City Square, Dirut PD Pasar Janji Lakukan Musyawarah
- Perumda Pasar Niaga Kerta Raharja Serobot Tanah Desa Tobat?
“Sebetulnya sudah jelas bisa dilihat di papan pengumuman yang dipasang oleh warga dan aparat desa, lahan tersebut merupakan aset Desa Tobat bernomor persil 126,” ujar Alamsyah kepada awak media pada Sabtu, (14/11).
Sehingga menurutnya, Pemerintah Daerah dan PD Pasar dapat menjelaskan dan memberikan bukti-bukti yang menunjukan bahwa lahan tersebut milik Pemda yang dihibahkan kepada PD Pasar Niaga Kerta Raharja.
Selain itu, menurut Alamsyah, sesuai Permendagri No. 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa menyatakan bahwa tanah bengkok merupakan bagian dari tanah desa.
“Di Pasal 15 dengan jelas disebutkan kekayaan desa berupa tanah tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperuntukan untuk kepentingan umum,” jelasnya.
Namun demikian, menurut Alamsyah, pelepasan hak dapat dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan nilai objek pajak (NJOP).
“Pergantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang berlokasi di desa setempat. Serta untuk penetapan pelepasannya pun dengan keputusan Kepala Desa,” pungkasnya.
Untuk informasi, lahan seluas 6,18 Ha yang belakangan dipersoalkan pihak Desa Tobat itu diklaim sebagai aset desa dan belum pernah diperjualbelikan atau dialihkan kepemilikannya kepada siapapun. |HR
