Banten Kota Pengangguran

Oleh: Eko Supriatno

“Kemiskinan paling mengenaskan adalah pengangguran”
Politik Sambalado-

PROVINSI Banten menempati urutan pertama tingkat pengangguran terbuka (TPT) se-Indonesia selama tiga tahun berturut-turut atau sejak 2018. Posisi itu awet selama kepemimpinan Gubernur Wahidin Halim yang dilantik pada Mei 2017 lalu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran Banten mencapai 8,52 persen pada 2018. Kemudian, pada periode Agustus 2019, angkanya menjadi 8,11 persen. Terbaru, per Februari 2020, angka pengangguran merosot menjadi 8,01 persen atau totalnya sebanyak 489.216 orang.

Menurut data yang diberikan oleh BPS, jumlah angkatan kerja pada Februari 2020 sebanyak 6,11 juta orang, turun 31.197 orang dibanding Februari 2019. Penurunan ini sejalan dengan turunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 1,73 persen poin menjadi 64,46 persen.

Kemudian dalam setahun terakhir, pengangguran bertambah 23.409 orang, sejalan dengan kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 8,01 persen pada Februari 2020. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT tertinggi adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), yaitu sebesar 13,48 persen.

Menyusul di posisi kedua, TPT lulusan SMK 13,11 persen. Sebagian besar penduduk Banten merupakan pekerja penuh waktu, yaitu 79,84 persen. Sedangkan persentase penduduk yang bekerja dengan jam kerja 1 sampai 7 jam adalah 1,55 persen.

Sementara itu, pekerja tidak penuh waktu terbagi menjadi dua, yaitu pekerja paruh waktu 14,14 persen dan pekerja setengah penganggur 6,03 persen.

Diberitakan sebelumnya, BPS Banten merilis angka kemiskinan di Banten periode Maret 2020 mencapai 5,92 persen. Jumlah itu meningkat dari periode September 2019 yang mencapai 4,94 persen atau dari 641.420 jiwa menjadi 775.990 jiwa. Hal itu terjadi karena melambatnya pertumbuhan ekonomi hingga inflasi di provinsi yang dipimpin Gubernur Wahidin Halim tersebut.

Kepemimpinan Gagal

Kepemimpinan WH-Andika telah gagal menghadirkan kesejahteraan masyarakat Banten. Adanya data pengangguran yang meningkat adalah bukti bahwa WH-Andika telah gagal memimpin Banten. Kenaikan persentase kemiskinan di Provinsi Banten selama periode Maret tahun ini juga sebagai bentuk ketidakmampuan Pemprov dalam mengendalikan angka pengangguran.

Baca Juga

Kondisi tersebut diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan semakin terpuruknya ekonomi warga yang tak memiliki pekerjaan. Karena masalah sudah terlanjur menumpuk di Pemerintah Provinsi (Pemprov Banten). Ini yang menyebabkan Banten berada dalam ranking teratas masalah pengangguran se-Indonesia.

Pengangguran merupakan penyakit yang dimiliki oleh setiap daerah, bahkan daerah yang telah maju sekalipun. Layaknya tubuh manusia apabila terkena penyakit maka tidak akan maksimal dalam menjalankan aktivitas.

Demikian pula dengan suatu daerah, karena daerah merupakan suatu sistem dimana semua komponennya saling terhubung satu sama lain. Salah satu komponen tersebut adalah Sumber Daya Manusia (SDM).

Masalah pengangguran tidak saja menjadi isu daerah namun telah menjadi isu nasional. Pasalnya, bila angka pengangguran makin meningkat bisa mengancam stabilitas keamanan.

Orang menganggur, lapar, dan tidak punya uang, akan dengan mudah berpikir praktis pragmatis untuk melakukan apa dan dengan cara apa saja asal bisa makan. Inilah yang membahayakan.

Asumsi penulis, ada kegagalan dalam sisi kepemimpinan, sinergi, strategi, koordinasi, konsolidasi, yang cermat dalam menyelesaikan permasalahan kesejahteraan di Banten. Atas prestasi buruk milik Banten tersebut, seyogyanya pemprov harus bisa meramu strategi baru untuk mengentaskan masalah ini. Ini agar pengangguran tidak merambat ke masalah kemanusiaan lainnya.

 Solusi Pengangguran

Masalah pengangguran di Banten harus segera mendapatkan solusi tepat. Harus ada solusi dalam menangani dampak pandemi Covid-19 di sektor tenaga kerja. Saat ini banyak kasus  pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi.

Pertama, Pemprov harus fokus dan serius dalam hal pengangguran dan kemiskinan. Perlu Inovasi dan terobosan, tidak akan bisa kalau hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provisi Banten saja, tapi juga menggaet pelaku industri swasta. Ironis memang! Banten sebagai provinsi besar, provinsi yang memiliki industri yang cukup besar juga.

Ada 16.000 pabrik tapi penganggurannya luar biasa. Kalau tidak ada inovasi baru maka ini akan mengkhawatirkan ke depannya. Tugas Kepala daerah jangan hanya mengandalkan dari APBD untuk mengatasi masalah ini, tapi juga harus memantik industri swasta dan pelaku ekonomi baru untuk menaruh investasinya di Banten, sehingga akan terbuka peluang ekonomi baru.

Adapun kegiatan yang bisa dilakukan OPD seperti halnya Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten yaitu: 1) Rutin dan intens melaksanakan Bursa Tenaga Kerja seperti job fair, 2) Pelatihan/ Magang guna meningkatkan kualitas tenaga kerja, 3) Perluasan Kesempatan Kerja, Pemprov Banten membuat kebijakan dalam rangka penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja telah mengeluarkan kebijakan baik di bidang Produksi, Investasi, Teknologi, Ekspor, Impor, dan kebijakan sektoral yang menekan pada penciptaan dan perluasan lapangan kerja ini sebagai salah satu kolaborasi.

Kedua, Ekonomi kreatif dapat menjadi solusi efektif dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan yang terjadi di Banten. Untuk itu, dalam mimbar ini penulis mengajak generasi muda untuk menjadikan ini tantangan. “Mari ambil bagian untuk membebaskan Banten dari belenggu kemiskinan dan pengangguran”.

Jika semua pihak telah bergerak terutama generasi muda dengan inovasi-inovasi dan kreativitasnya, maka kejayaan Banten tempo dulu yang menjadi pusat perdagangan internasional dapat diraih kembali.

Untuk itu, pemprov harus terus mendorong kreativitas dan inovasi generasi muda dalam mengembangkan dunia UMKM. Karena usaha kecil menengah ini akan mampu mengatasi kemiskinan dan pengangguran dengan terbukanya lapangan kerja.

Ketiga, Program pemulihan di sisi masyarakat tidak hanya dilakukan dengan cash transfer atau bantuan langsung tunai. Solusinya adalah padat karya tunai.

Program padat karya tunai dapat membantu mengurangi pengangguran jika pendemi Covid-19 mulai reda. Informasi yang pernah dilansir Kementerian Tenaga Kerja menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 mengakibatkan sekitar 1,94 juta pekerja (dari 114 ribu perusahaan) dirumahkan dan terkena PHK.

Baca Juga

Sekitar 1,5 juta di antaranya merupakan pekerja atau buruh sektor formal. Kemudian, sisanya sekitar 443 ribu tenaga kerja sektor informal.

Sektor informal yang selama ini diandalkan sebagai tumpuan mata pencaharian lapisan menengah-bawah saat ini terpuruk. Padahal, dalam kondisi normal, kontribusi sektor tersebut amat signifikan membuka peluang kerja.

Keempat, Sekolah dan perguruan tinggi nantinya harus memiliki departemen yang bersinergi dengan kompetensi. Hal ini untuk mengantisipasi kebijakan pemerintah pusat terkait sertifikasi tenaga kerja dan adaptasi terhadap Revolusi Industri 4.0 di Banten. Setidaknya solusi memperbanyak kurikulum kewirausahaan di perguruan tinggi juga menarik.

Sejauh ini, berdasarkan amatan penulis, sudah banyak perguruan tinggi menerapkannya, antara lain Universitas Mathla’ul Anwar Banten yang mengubah mata kuliah Kewiraan menjadi Kewirausahaan. Semua fakultas di PTS itu wajib mengambil mata kuliah ini.

Saat ini eranya kompetisi sertifikasi, kalau tidak punya itu, tidak bisa masuk pasar kerja modern. Pemerintah perlu mendorong sekolah dan perguruan tinggi memiliki departemen yang bisa mengeluarkan sertifikasi kompetensi, agar pelajar kita bisa masuki pasar kerja.

Kelima, Pemerintah perlu meningkatkan perluasan kesempatan kerja diberbagai sektor lapangan kerja. Terobosan ini diharapkan mampu memberikan peluang kepada tenaga kerja lokal untuk mampu berkiprah. Perluasan kesempatan kerja ini juga harus didukung dengan adanya lembaga pelatihan bertaraf internasional.

Misal: Pertama, pemerintah perlu memberikan akses mereka bekerja pada kegiatan proyek-proyek infrastruktur (nongedung) yang pada saat ini masih berjalan (proyek penyediaan air minum, irigasi, kilang minyak dan gas bumi, serta sejenisnya).

Kedua, pemerintah bisa mengembangkan peluang kerja pada proyek-proyek pemeliharaan infrastruktur publik, seperti terminal, stasiun, bandara, markah jalan, dan gorong-gorong. Muatan teknik dalam pekerjaan proyek-proyek pemeliharaan infrastruktur pada umumnya terlalu dominan.

Pekerjaan tersebut juga tidak memerlukan skill atau keahlian tinggi sehingga bisa cepat menyerap tenaga kerja. Manakala kegiatan semacam itu dikembangkan, perlu pembagian peran yang transparan dengan tenaga kerja yang telah ada.

Ketiga, pemerintah juga bisa mengembangkan sektor-sektor lain (di luar proyek infrastruktur) yang mudah diakses seperti kegiatan di sektor pertanian atau perikanan. Peluang sektor itu sebenarnya masih cukup terbuka.

Ya, ke depan dibutuhkan strategi pembangunan regional yang mampu menciptakan hubungan desa-kota dalam satu entitas yang saling memperkuat dan menguntungkan (rural-urban linkages).

Referensi:

Jamasy, Owin. 2004. Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan. Blatinka Mizan.

Sarman, Sajogjo. 2000. Masalah Penanggulangan Kemiskinan. Kawasan Timur Indonesia: Puspa Swara.

Krishna murti.2003. Pengembangan Keuangan dan Penanggulangan Kemiskinan. Jurnal Ekonomi Rakyat, Artikel Th. II No. 2  April 2003.

Sumodiningrat, G. 1998. Membangun Perekonomian Rakyat. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

*Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik, Pembina Future Leader for Anti Corruption (FLAC) Regional Banten, Dosen Fakultas Hukum dan Sosial UNMA Banten.

 3,005 kali dilihat,  4 kali dilihat hari ini

TANGERANG | Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tangerang melakukan kajian. Hasilnya, menolak perpanjangan PPKM Darurat. Hal itu disampaikan Ketua PC PMII Tangerang Ilham Dimas Sese....

TANGERANG | Puluhan mahasiswa menggelar aksi di depan Gedung Bupati, pada Jumat, (23/07). Aksi dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Tangerang. Menyoroti beberapa...

Oleh: Yani Suryani* SAMPAI hari ini, kasus terindikasi positif Covid-19 masih menunjukkan trend meningkat. Belum lagi masyarakat akhirnya memutuskan untuk melakukan isolasi mandiri (Isoman) saat merasakan...

TANGERANG | Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Tigaraksa menyayangkan pertemuan para pihak yang digagas Bupati Tangerang. Pasalnya tidak menghasilkan keputusan konkret dalam menerapkan PPKM...

VINUS TV

BERITA TERBARU

HMI Sayangkan Pertemuan Dengan Bupati Tangerang, Tidak Ada Tindakan Konkret Terkait Penerapan PPKM Level 4

TANGERANG | Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Tigaraksa menyayangkan pertemuan para pihak yang digagas Bupati Tangerang. Pasalnya tidak menghasilkan keputusan konkret dalam menerapkan PPKM...

Gerakan RakyatMemberi Sediakan Makan Siang Gratis Bagi Ojol

TANGERANG | Pandemi Covid-19 belum kunjung mereda. Dampaknya sangat luas. Pengemudi ojeg online (Ojol) salah satunya. Hal itu membuat sejumlah pemuda yang mengatasnamakan #RakyatMemberi menyediakan...

GMNI Demo Pemkab Tangerang, Soroti Penanganan Covid-19

TANGERANG | Puluhan mahasiswa menggelar aksi di depan Gedung Bupati, pada Jumat, (23/07). Aksi dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Tangerang. Menyoroti beberapa...

Setelah Dikritik, Sekwan Banten Batal Beli Mobil Mewah

BANTEN | Setelah mendapat kritik dari berbagai kalangan masyarakat, rencana pembelian empat mobil mewah sebagai kendaraan dinas untuk Pimpinan DPRD Provinsi Banten, akhirnya dibatalkan. Kepada...

Manfaatkan Momentum Idhuladha, KWRI Tangerang Bagikan Daging Kurban

TANGERANG | Momentum perayaan Iduladha 1442 Hijriyah dimanfaatkan betul oleh Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Kabupaten Tangerang. Pihaknya membagikan dua ekor kambing kurban kepada anak...

Pembangunan Tol Serpong-Balaraja Sesi Pertama Hampir Rampung

TANGERANG | Progres pembangunan Tol Sebraja (Serpong-Balaraja) seksi pertama sudah mencapai 94 persen. Namun, masih ada keterbatasan dari segi pembangunan. Demikian disampaikan Bupati Tangerang Ahmed...

Bahaya Konsumsi Daging Kambing Berlebihan

TANGERANG | Umat Islam merayakan Iduladha 1442 H. Seperti diketahui, hari raya ini identik dengan hidangan berbahan dasar daging.  Selain sapi, daging kambing merupakan yang...

Banten Terima Bantuan 120 Ton Oksigen

BANTEN | PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. (Chandra Asri) memberikan bantuan 120 Ton oksigen medis kepada pemerintah Provinsi Banten, pada Senin, (19/07). Bantuan tersebut diterima...

PMII Tangerang Tolak Perpanjangan PPKM Darurat

TANGERANG | Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tangerang melakukan kajian. Hasilnya, menolak perpanjangan PPKM Darurat. Hal itu disampaikan Ketua PC PMII Tangerang Ilham Dimas Sese....

IKLAN

BERITA TERPOPULER

Setelah Didemo Warga Terkait BLT, Kepala Desa Lebak Wangi Gantung Diri

TANGERANG | Kabar duka datang dari Kepala Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang. Setelah sebelumya didemo masyarakat terkait transparansi bantuan Covid-19, Kepala...

Warga Sekitar Kawasan Millenium Butuh Pekerjaan, Pabrik Lebih Memilih Titipan Dinas

TANGERANG | Puluhan warga berunjuk rasa di depan PT Green Source Indonesia (GSI) yang berlokasi Kawasan Industri Millenium Kelurahan Kaduagung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Tidak...

Miris, BLT Pusat Terindikasi Diselewengkan Aparat Kelurahan Sukamulya

TANGERANG | Merasa janggal terkait undangan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari APBN melalui Kantor Pos, Siti Aminah mempertanyakan bantuan yang hendak...

Ingin Mengajukan Bantuan Presiden Tanpa Antre, Begini Caranya

TANGERANG | Kabar baik bagi para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Khususnya yang terdampak pandemi Covid-19. Lantaran pemerintah akan memberikan langsung Bantuan Presiden Produktif...

Digugat LBH Ansor, Alfian Tanjung Tak Punya Nyali Datangi Pengadilan

TANGERANG | Kasus penghinaan oleh Alfian Tanjung terhadap Banser terus berlanjut. Ketua Umum GP Ansor Gus Yaqut Cholil Qoumas didampingi pengacara LBH Ansor beserta...

Orang Tidak Dikenal Robek Al Qur’an dan Coret Musala di Tangerang

TANGERANG | Sebuah musala di Perumahan Villa Tangerang Elok Kelurahan Kutajaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang penuh dengan coretan. Setidaknya ada empat tulisan di dinding...

Warga Persoalkan Sekcam Balaraja Terkait Postingan “Negeri Para Bedebah!!!”

TANGERANG | Unggahan salah satu ASN Kabupaten Tangerang di media sosial mendapat perhatian serius dari warga. Bahkan dinilai meresahkan. Selain mempersoalkan independensi, materi postingan bersifat...

AGENDA

BERITA TERKAIT

Uji Kepedulian Kala Pandemi

Oleh: Yani Suryani* SAMPAI hari ini, kasus terindikasi positif Covid-19 masih menunjukkan trend meningkat. Belum lagi masyarakat akhirnya memutuskan untuk melakukan isolasi mandiri (Isoman) saat merasakan...

Pancasila dan Politik Bangsa

Oleh: Tubagus Soleh* PANCASILA merupakan hadiah umat Islam untuk bangsa Indonesia. Politik bangsa tertinggi orang Indonesia adalah ketika mampu menegakkan Pancasila. Pancasila sebagaimana termaktub dalam Preambule...

Urgensi Pelaksanaan Pilkades

Oleh: Aditya Hidayatulloh* SECARA prinsip pelaksanaan Pilkades merupakan momentum pesta demokrasi rakyat 6 tahunan. Diselenggarakan dalam rangka melanjutkan kepemimpinan lingkup desa untuk periode selanjutnya. Pelaksanaan Pilkades...

Santri, Pesantren, dan Banten

Oleh: Aa Bass* BANTEN identik dengan "jawara". Juga "santri". Wilayah paling ujung barat pulau Jawa ini menyimpan sejuta cerita, dari klenik hingga kesaktian mandraguna. Banten dari...

Tunda Marah, Berdoalah!

Oleh: Endi Biaro* SATU persatu, kolega dokter, Saya kirimi pesan (via WhatsApp, jaringan pribadi). Mereka adalah para pengabdi publik di bidang kesehatan, dengan berbagai kategori. Ada...

Menggelorakan Kembali Keadaban Pesantren Banten

Oleh: AA Bass* PESANTREN tertua ada di Banten, yaitu pesantren Karang. Ini berdasarkan warta Serat Centini sebagaimana dinarasikan oleh Ahmad Baso dalam bukunya Pesantren Studies...

Pajak Sembako, Cara Negara Kuras Kantong Rakyat

Oleh: Abdul Haris* PUBLIK tidak paham lagi jalan pikiran pemerintah. Bagaimana mungkin kebutuhan pokok mendasar masyarakat dikenakan pajak pertambahan nilai. Apa sebenarnya yang hendak dicapai? Apakah...

IKLAN

SEPUTAR BANTEN

Setelah Dikritik, Sekwan Banten Batal Beli Mobil Mewah

BANTEN | Setelah mendapat kritik dari berbagai kalangan masyarakat, rencana pembelian empat mobil mewah sebagai kendaraan dinas untuk Pimpinan DPRD Provinsi Banten, akhirnya dibatalkan. Kepada...

Banten Terima Bantuan 120 Ton Oksigen

BANTEN | PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. (Chandra Asri) memberikan bantuan 120 Ton oksigen medis kepada pemerintah Provinsi Banten, pada Senin, (19/07). Bantuan tersebut diterima...

Babad Banten: Kebijakan PPKM Darurat Harus Diiringi Pemenuhan Kebutuhan Pokok

BANTEN | Ketua Umum DPP Ormas Kerabat dan Sahabat Kesultanan Banten (Babad Banten) Tubagus Soleh memahami realitas sosial politik yang sudah, sedang, dan akan...

Mathlab El Awam Kenalkan Pola Hidup Sehat Saat Pandemi

SERANG | Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Mathlab El Awam menggelar kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, bertempat di Desa Koper Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, pada...

PPDB SMA Banyak Masalah, Ombudsman Panggil Dinas Pendidikan Provinsi Banten

BANTEN | Karut-marut proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA di Provinsi Banten berbuntut pemanggilan beberapa kepala dinas oleh Ombudsman RI Perwakilan Banten. Pemanggilan itu...

Pemuda Muhammadiyah Banten dan Pemuda PKS Gagas Gerakan Bersama

SERANG | Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Banten menerima kunjungan silaturahmi Bidang Kepemudaan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Provinsi Banten di Gedung...

Pabrik di Banten Semakin Berkurang, Pindah ke Jawa Tengah

BANTEN | Tingginya Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) di Provinsi Banten membuat beberapa pabrik memindahkan lokasi usahanya ke wilayah lain, seperti Jawa Tengah. Fenomena tersebut kian...

IKLAN

SEPUTAR DESA

Ini Jadwal dan Tahapan Pilkades Serentak Kabupaten Tangerang

TANGERANG | Jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa se-Kabupaten Tangerang telah selesai dibahas. Bahkan sudah mulai disosialisasikan oleh dinas terkait. Mulai...

Banyak Kejanggalan, Belasan Warga Cibadak Datangi Kecamatan, Persoalkan Penggunaan Dana Desa

TANGERANG | Penggunaan dana desa sejatinya diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Transparansi penggunaan Dana Desa mutlak adanya. Agar publik bisa mengetahui....

Refleksi 7 Tahun UU Desa: Ingat, Desa Membangun, Bukan Membangun Desa

TANGERANG | Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sudah memasuki tahun ketujuh. Sejak disahkan pada 15 Januari 2014. Dalam rangka refleksi 7 tahun terbitnya...

Pemdes Pete Tetapkan 362 Penerima BLT Dana Desa

TANGERANG | Pemerintahan Desa Pete Kecamatan Tigaraksa melakukan Musyawarah Desa. Agenda tersebut membahas validasi, finalisasi, serta penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang...

Realisasi Pembangunan Desa Bantar Panjang Banyak Masalah, Camat Tigaraksa Tetap Rekomendasi Pencairan

TANGERANG | Carut-marut realisasi pembangunan Desa Bantar Panjang Kecamatan Tigaraksa tidak berarti kucuran dana dari pemerintah tersendat. Hal ini terbukti dari terus berlangsung pencairan dana...

Pengumuman: Pilkades Tangerang Digelar Juli 2021

TANGERANG | Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa se-Kabupaten Tangerang akan digelar bulan Juli tahun ini. Adapun terkait tahapan dimulai pada...

Serdang Wetan Wakili Banten Dalam Ajang Pemilihan Desa Brilian Bacth 1 Tingkat Nasional

TANGERANG | Penghargaan tingkat nasional diberikan kepada 10 desa pada program Desa Brilian Bacth 1 tahun 2021 oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Salah satunya...