Banten Kota Pengangguran

Oleh: Eko Supriatno

“Kemiskinan paling mengenaskan adalah pengangguran”
Politik Sambalado-

PROVINSI Banten menempati urutan pertama tingkat pengangguran terbuka (TPT) se-Indonesia selama tiga tahun berturut-turut atau sejak 2018. Posisi itu awet selama kepemimpinan Gubernur Wahidin Halim yang dilantik pada Mei 2017 lalu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran Banten mencapai 8,52 persen pada 2018. Kemudian, pada periode Agustus 2019, angkanya menjadi 8,11 persen. Terbaru, per Februari 2020, angka pengangguran merosot menjadi 8,01 persen atau totalnya sebanyak 489.216 orang.

Menurut data yang diberikan oleh BPS, jumlah angkatan kerja pada Februari 2020 sebanyak 6,11 juta orang, turun 31.197 orang dibanding Februari 2019. Penurunan ini sejalan dengan turunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 1,73 persen poin menjadi 64,46 persen.

Kemudian dalam setahun terakhir, pengangguran bertambah 23.409 orang, sejalan dengan kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 8,01 persen pada Februari 2020. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT tertinggi adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), yaitu sebesar 13,48 persen.

Menyusul di posisi kedua, TPT lulusan SMK 13,11 persen. Sebagian besar penduduk Banten merupakan pekerja penuh waktu, yaitu 79,84 persen. Sedangkan persentase penduduk yang bekerja dengan jam kerja 1 sampai 7 jam adalah 1,55 persen.

Sementara itu, pekerja tidak penuh waktu terbagi menjadi dua, yaitu pekerja paruh waktu 14,14 persen dan pekerja setengah penganggur 6,03 persen.

Diberitakan sebelumnya, BPS Banten merilis angka kemiskinan di Banten periode Maret 2020 mencapai 5,92 persen. Jumlah itu meningkat dari periode September 2019 yang mencapai 4,94 persen atau dari 641.420 jiwa menjadi 775.990 jiwa. Hal itu terjadi karena melambatnya pertumbuhan ekonomi hingga inflasi di provinsi yang dipimpin Gubernur Wahidin Halim tersebut.

Kepemimpinan Gagal

Kepemimpinan WH-Andika telah gagal menghadirkan kesejahteraan masyarakat Banten. Adanya data pengangguran yang meningkat adalah bukti bahwa WH-Andika telah gagal memimpin Banten. Kenaikan persentase kemiskinan di Provinsi Banten selama periode Maret tahun ini juga sebagai bentuk ketidakmampuan Pemprov dalam mengendalikan angka pengangguran.

Baca Juga

Kondisi tersebut diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan semakin terpuruknya ekonomi warga yang tak memiliki pekerjaan. Karena masalah sudah terlanjur menumpuk di Pemerintah Provinsi (Pemprov Banten). Ini yang menyebabkan Banten berada dalam ranking teratas masalah pengangguran se-Indonesia.

Pengangguran merupakan penyakit yang dimiliki oleh setiap daerah, bahkan daerah yang telah maju sekalipun. Layaknya tubuh manusia apabila terkena penyakit maka tidak akan maksimal dalam menjalankan aktivitas.

Demikian pula dengan suatu daerah, karena daerah merupakan suatu sistem dimana semua komponennya saling terhubung satu sama lain. Salah satu komponen tersebut adalah Sumber Daya Manusia (SDM).

Masalah pengangguran tidak saja menjadi isu daerah namun telah menjadi isu nasional. Pasalnya, bila angka pengangguran makin meningkat bisa mengancam stabilitas keamanan.

Orang menganggur, lapar, dan tidak punya uang, akan dengan mudah berpikir praktis pragmatis untuk melakukan apa dan dengan cara apa saja asal bisa makan. Inilah yang membahayakan.

Asumsi penulis, ada kegagalan dalam sisi kepemimpinan, sinergi, strategi, koordinasi, konsolidasi, yang cermat dalam menyelesaikan permasalahan kesejahteraan di Banten. Atas prestasi buruk milik Banten tersebut, seyogyanya pemprov harus bisa meramu strategi baru untuk mengentaskan masalah ini. Ini agar pengangguran tidak merambat ke masalah kemanusiaan lainnya.

 Solusi Pengangguran

Masalah pengangguran di Banten harus segera mendapatkan solusi tepat. Harus ada solusi dalam menangani dampak pandemi Covid-19 di sektor tenaga kerja. Saat ini banyak kasus  pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi.

Pertama, Pemprov harus fokus dan serius dalam hal pengangguran dan kemiskinan. Perlu Inovasi dan terobosan, tidak akan bisa kalau hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provisi Banten saja, tapi juga menggaet pelaku industri swasta. Ironis memang! Banten sebagai provinsi besar, provinsi yang memiliki industri yang cukup besar juga.

Ada 16.000 pabrik tapi penganggurannya luar biasa. Kalau tidak ada inovasi baru maka ini akan mengkhawatirkan ke depannya. Tugas Kepala daerah jangan hanya mengandalkan dari APBD untuk mengatasi masalah ini, tapi juga harus memantik industri swasta dan pelaku ekonomi baru untuk menaruh investasinya di Banten, sehingga akan terbuka peluang ekonomi baru.

Adapun kegiatan yang bisa dilakukan OPD seperti halnya Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten yaitu: 1) Rutin dan intens melaksanakan Bursa Tenaga Kerja seperti job fair, 2) Pelatihan/ Magang guna meningkatkan kualitas tenaga kerja, 3) Perluasan Kesempatan Kerja, Pemprov Banten membuat kebijakan dalam rangka penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja telah mengeluarkan kebijakan baik di bidang Produksi, Investasi, Teknologi, Ekspor, Impor, dan kebijakan sektoral yang menekan pada penciptaan dan perluasan lapangan kerja ini sebagai salah satu kolaborasi.

Kedua, Ekonomi kreatif dapat menjadi solusi efektif dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan yang terjadi di Banten. Untuk itu, dalam mimbar ini penulis mengajak generasi muda untuk menjadikan ini tantangan. “Mari ambil bagian untuk membebaskan Banten dari belenggu kemiskinan dan pengangguran”.

Jika semua pihak telah bergerak terutama generasi muda dengan inovasi-inovasi dan kreativitasnya, maka kejayaan Banten tempo dulu yang menjadi pusat perdagangan internasional dapat diraih kembali.

Untuk itu, pemprov harus terus mendorong kreativitas dan inovasi generasi muda dalam mengembangkan dunia UMKM. Karena usaha kecil menengah ini akan mampu mengatasi kemiskinan dan pengangguran dengan terbukanya lapangan kerja.

Ketiga, Program pemulihan di sisi masyarakat tidak hanya dilakukan dengan cash transfer atau bantuan langsung tunai. Solusinya adalah padat karya tunai.

Program padat karya tunai dapat membantu mengurangi pengangguran jika pendemi Covid-19 mulai reda. Informasi yang pernah dilansir Kementerian Tenaga Kerja menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 mengakibatkan sekitar 1,94 juta pekerja (dari 114 ribu perusahaan) dirumahkan dan terkena PHK.

Baca Juga

Sekitar 1,5 juta di antaranya merupakan pekerja atau buruh sektor formal. Kemudian, sisanya sekitar 443 ribu tenaga kerja sektor informal.

Sektor informal yang selama ini diandalkan sebagai tumpuan mata pencaharian lapisan menengah-bawah saat ini terpuruk. Padahal, dalam kondisi normal, kontribusi sektor tersebut amat signifikan membuka peluang kerja.

Keempat, Sekolah dan perguruan tinggi nantinya harus memiliki departemen yang bersinergi dengan kompetensi. Hal ini untuk mengantisipasi kebijakan pemerintah pusat terkait sertifikasi tenaga kerja dan adaptasi terhadap Revolusi Industri 4.0 di Banten. Setidaknya solusi memperbanyak kurikulum kewirausahaan di perguruan tinggi juga menarik.

Sejauh ini, berdasarkan amatan penulis, sudah banyak perguruan tinggi menerapkannya, antara lain Universitas Mathla’ul Anwar Banten yang mengubah mata kuliah Kewiraan menjadi Kewirausahaan. Semua fakultas di PTS itu wajib mengambil mata kuliah ini.

Saat ini eranya kompetisi sertifikasi, kalau tidak punya itu, tidak bisa masuk pasar kerja modern. Pemerintah perlu mendorong sekolah dan perguruan tinggi memiliki departemen yang bisa mengeluarkan sertifikasi kompetensi, agar pelajar kita bisa masuki pasar kerja.

Kelima, Pemerintah perlu meningkatkan perluasan kesempatan kerja diberbagai sektor lapangan kerja. Terobosan ini diharapkan mampu memberikan peluang kepada tenaga kerja lokal untuk mampu berkiprah. Perluasan kesempatan kerja ini juga harus didukung dengan adanya lembaga pelatihan bertaraf internasional.

Misal: Pertama, pemerintah perlu memberikan akses mereka bekerja pada kegiatan proyek-proyek infrastruktur (nongedung) yang pada saat ini masih berjalan (proyek penyediaan air minum, irigasi, kilang minyak dan gas bumi, serta sejenisnya).

Kedua, pemerintah bisa mengembangkan peluang kerja pada proyek-proyek pemeliharaan infrastruktur publik, seperti terminal, stasiun, bandara, markah jalan, dan gorong-gorong. Muatan teknik dalam pekerjaan proyek-proyek pemeliharaan infrastruktur pada umumnya terlalu dominan.

Pekerjaan tersebut juga tidak memerlukan skill atau keahlian tinggi sehingga bisa cepat menyerap tenaga kerja. Manakala kegiatan semacam itu dikembangkan, perlu pembagian peran yang transparan dengan tenaga kerja yang telah ada.

Ketiga, pemerintah juga bisa mengembangkan sektor-sektor lain (di luar proyek infrastruktur) yang mudah diakses seperti kegiatan di sektor pertanian atau perikanan. Peluang sektor itu sebenarnya masih cukup terbuka.

Ya, ke depan dibutuhkan strategi pembangunan regional yang mampu menciptakan hubungan desa-kota dalam satu entitas yang saling memperkuat dan menguntungkan (rural-urban linkages).

Referensi:

Jamasy, Owin. 2004. Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan. Blatinka Mizan.

Sarman, Sajogjo. 2000. Masalah Penanggulangan Kemiskinan. Kawasan Timur Indonesia: Puspa Swara.

Krishna murti.2003. Pengembangan Keuangan dan Penanggulangan Kemiskinan. Jurnal Ekonomi Rakyat, Artikel Th. II No. 2  April 2003.

Sumodiningrat, G. 1998. Membangun Perekonomian Rakyat. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

*Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik, Pembina Future Leader for Anti Corruption (FLAC) Regional Banten, Dosen Fakultas Hukum dan Sosial UNMA Banten.

 2,781 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

SERANG | Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Serang sukses menggelar Konferensi Cabang (Konfercab) ke-XXII. Akhmad Muklis Darmawan terpilih sebagai ketua, masa khidmat 2021-2022. Satu...

TANGERANG | Seorang bayi asal Kecamatan Kronjo mendapat serangan dari orang gila. Kepalanya disiram kopi panas dari jarak dekat. Kejadiaan nahas tersebut berawal dari salah...

Oleh: Hamzah Sutisna* BICARA soal perempuan, tentu akan banyak sekali hal yang bisa disampaikan. Terutama terakit peran yang diembannya.  Namun, jauh dari pada itu, hampir semua...

TANGERANG | Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19 telah diterbitkan...

VINUS TV

BERITA TERBARU

Peringati Harlah, PMII Se- Tangerang Gelar Dialog Publik dan Istigasah

TANGERANG | Puluhan Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) se- Tangerang memperingati Hari Lahir (Harlah) PMII ke- 61, pada Sabtu, (17/04). Peringatan harlah juga dibarengi...

Polemik Sertifikat Tanah, Kades Cibugel: Mari Duduk Bersama

TANGERANG | Kepala Desa Cibugel Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Haerul Saleh membantah menggelapkan sertifikat tanah. Bantahan ini keluar setelah beredar berita terkait pernyataan Haji...

Perekat Demokrasi Soroti Pelaksanaan Pilkades Serentak

TANGERANG | Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19 telah diterbitkan...

Perempuan Tidak Harus Memilih

Oleh: Hamzah Sutisna* BICARA soal perempuan, tentu akan banyak sekali hal yang bisa disampaikan. Terutama terakit peran yang diembannya.  Namun, jauh dari pada itu, hampir semua...

Kenalan Dengan Kak Irma, Pendongeng Boneka Tangan yang Disukai Anak-Anak

TANGERANG | Kecintaan terhadap anak kecil dan dunia dongeng membawa Kak Irma menjadi seorang Ventrilokuis, atau pendongeng boneka dengan suara perut. Kak Irma kerap menarik...

Aan Angsori: FKBKK Siap Jembatani Lulusan SMK ke Dunia Kerja

TANGERANG | Idealnya para lulusan SMK yang sudah memiliki keahlian atau kemampuan dibidangnya dapat diserap langsung oleh dunia kerja. Namun, para lulusan tersebut dihadapkan...

Ramadan, Momentum Menuju Pribadi Lebih Baik

Oleh: Yani Suryani* BULAN Ramadan sudah tiba. Tahun ini masih dalam situasi keperihatinan. Karena pandemi belum berakhir. Ini merupakan tahun kedua kita menjalankan puasa dalam...

Sah! Akhmad Muklis Darmawan Pimpin PMII Kota Serang

SERANG | Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Serang sukses menggelar Konferensi Cabang (Konfercab) ke-XXII. Akhmad Muklis Darmawan terpilih sebagai ketua, masa khidmat 2021-2022. Satu...

Bayi Diserang Orang Gila, Entus: Pemkab Tangerang Harusnya Lindungi Warga Dengan Baik

TANGERANG | Seorang bayi asal Kecamatan Kronjo mendapat serangan dari orang gila. Kepalanya disiram kopi panas dari jarak dekat. Kejadiaan nahas tersebut berawal dari salah...

IKLAN

BERITA TERPOPULER

Setelah Didemo Warga Terkait BLT, Kepala Desa Lebak Wangi Gantung Diri

TANGERANG | Kabar duka datang dari Kepala Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang. Setelah sebelumya didemo masyarakat terkait transparansi bantuan Covid-19, Kepala...

Warga Sekitar Kawasan Millenium Butuh Pekerjaan, Pabrik Lebih Memilih Titipan Dinas

TANGERANG | Puluhan warga berunjuk rasa di depan PT Green Source Indonesia (GSI) yang berlokasi Kawasan Industri Millenium Kelurahan Kaduagung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Tidak...

Miris, BLT Pusat Terindikasi Diselewengkan Aparat Kelurahan Sukamulya

TANGERANG | Merasa janggal terkait undangan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari APBN melalui Kantor Pos, Siti Aminah mempertanyakan bantuan yang hendak...

Ingin Mengajukan Bantuan Presiden Tanpa Antre, Begini Caranya

TANGERANG | Kabar baik bagi para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Khususnya yang terdampak pandemi Covid-19. Lantaran pemerintah akan memberikan langsung Bantuan Presiden Produktif...

Digugat LBH Ansor, Alfian Tanjung Tak Punya Nyali Datangi Pengadilan

TANGERANG | Kasus penghinaan oleh Alfian Tanjung terhadap Banser terus berlanjut. Ketua Umum GP Ansor Gus Yaqut Cholil Qoumas didampingi pengacara LBH Ansor beserta...

Orang Tidak Dikenal Robek Al Qur’an dan Coret Musala di Tangerang

TANGERANG | Sebuah musala di Perumahan Villa Tangerang Elok Kelurahan Kutajaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang penuh dengan coretan. Setidaknya ada empat tulisan di dinding...

Pungli Masuk Sekolah SMPN 1 Jambe Disoal

TANGERANG | Pungutan liar kerap dilakukan di berbagai institusi oleh oknum berwatak korup. Tak terkecuali pada lembaga pendidikan. Terlebih pada proses Penerimaan Peserta Didik...

AGENDA

BERITA TERKAIT

Perempuan Tidak Harus Memilih

Oleh: Hamzah Sutisna* BICARA soal perempuan, tentu akan banyak sekali hal yang bisa disampaikan. Terutama terakit peran yang diembannya.  Namun, jauh dari pada itu, hampir semua...

Ramadan, Momentum Menuju Pribadi Lebih Baik

Oleh: Yani Suryani* BULAN Ramadan sudah tiba. Tahun ini masih dalam situasi keperihatinan. Karena pandemi belum berakhir. Ini merupakan tahun kedua kita menjalankan puasa dalam...

Tanda-Tanda Jelang Puasa di Sekitar Kita

Oleh: Moh. Bahri, S.Pd.I., S.H.* KALAU di televisi sudah ramai iklan sirup, maka puasa sudah dekat. Jika masjid-masjid dan musala mulai dibersihkan dan didandani lebih rapi,...

Abuya Uci Turtusi, Energi Yang Tak Akan Mati

Oleh: Endi Biaro* PUNCAK pencapaian manusia, kata Sastrawan Albert Camus, adalah menjadi: legenda. Di posisi ini, seorang besar yang akan kita perbincangkan, yakni almarhum Abuya Uci...

Kiai Embay dan Inklusivisme Mathla’ul Anwar

Oleh: Eko Supriatno* MUKTAMAR Ke-20 Mathla’ul Anwar (MA) telah berakhir. Kiai Embay Mulya Syarief terpilih sebagai ketua umum periode 2021-2016.  Mathla’ul Anwar adalah salah satu organisasi...

Urgensi Perda Pondok Pesantren di Banten

Oleh: Eko Supriatno* TANGGAPAN Gubernur Banten atas apa yang dibacakan Wakil Gubernur Andika Hazrumy terlihat ‘kurang begitu respek’ terhadap Raperda usulan DPRD Banten. Terkhusus tentang...

Nahdlatul Ulama Sebagai Benteng Kerukunan Umat Beragama

Oleh: Muhammad Aldiansyah* BICARA soal Nahdlatul Ulama (NU), sudah pasti tentang bangsa kita hari ini. Hampir sebagian besar warga Indonesia merupakan nahdliyin. Kita semua tau, peran...

IKLAN

SEPUTAR BANTEN

Sah! Akhmad Muklis Darmawan Pimpin PMII Kota Serang

SERANG | Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Serang sukses menggelar Konferensi Cabang (Konfercab) ke-XXII. Akhmad Muklis Darmawan terpilih sebagai ketua, masa khidmat 2021-2022. Satu...

Optimalisasi Kerja Sama Pengelolaan Pelabuhan, Isbandi Ardiwinata: Kita Awali Hari Ini

SERANG | Kerja sama antara PT Serang Berkah Mandiri (Perseroda) dan PT Inter Trias Abadi Indonesia memasuki babak baru. Setelah hampir satu tahun berjalan...

Terpilih Sebagai Koordinator Banten, BEM Untirta Akan Sampaikan Beberapa Gagasan Kepada Gubernur

BANTEN | Musyawarah Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) ke-14 memilih Untirta sebagai Koordinator Daerah Banten periode 2021-2022. Munas itu digelar dan dihadiri...

Presma Untirta: Tudingan Nasir Terhadap PT Krakatau Steel Tidak Berdasar

SERANG | Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) menyikapi tudingan Anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Nasir...

HPN Banten Siap Awali Go Digital Dengan Membentuk Starup

BANTEN | Pengurus Wilayah (PW) Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Provinsi Banten akan mengirim 19 pengusaha untuk mengikuti Digital Business Forum yang akan dilaksanakan di...

Kejati Banten: Kehadiran Media Penting Untuk Mencerdaskan Masyarakat

SERANG | Kehadiran Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di Provinsi Banten diharapkan dapat mewujudkan informasi yang baik, sehat, dan berimbang. Menjadikan media sebagai alat...

LBH Ansor Akan Selenggarakan Pelatihan Paralegal Santri

BANTEN | Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor terus berupaya agar masyarakat semakin mudah mendapatkan bantuan hukum. Salah satunya dengan memperbanyak paralegal di setiap daerah. Hal...

IKLAN

SEPUTAR DESA

Banyak Kejanggalan, Belasan Warga Cibadak Datangi Kecamatan, Persoalkan Penggunaan Dana Desa

TANGERANG | Penggunaan dana desa sejatinya diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Transparansi penggunaan Dana Desa mutlak adanya. Agar publik bisa mengetahui....

Refleksi 7 Tahun UU Desa: Ingat, Desa Membangun, Bukan Membangun Desa

TANGERANG | Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sudah memasuki tahun ketujuh. Sejak disahkan pada 15 Januari 2014. Dalam rangka refleksi 7 tahun terbitnya...

Pemdes Pete Tetapkan 362 Penerima BLT Dana Desa

TANGERANG | Pemerintahan Desa Pete Kecamatan Tigaraksa melakukan Musyawarah Desa. Agenda tersebut membahas validasi, finalisasi, serta penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang...

Realisasi Pembangunan Desa Bantar Panjang Banyak Masalah, Camat Tigaraksa Tetap Rekomendasi Pencairan

TANGERANG | Carut-marut realisasi pembangunan Desa Bantar Panjang Kecamatan Tigaraksa tidak berarti kucuran dana dari pemerintah tersendat. Hal ini terbukti dari terus berlangsung pencairan dana...

Ini Jadwal dan Tahapan Pilkades Serentak Kabupaten Tangerang

TANGERANG | Jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa se-Kabupaten Tangerang telah selesai dibahas. Bahkan sudah mulai disosialisasikan oleh dinas terkait. Mulai...

Pengumuman: Pilkades Tangerang Digelar Juli 2021

TANGERANG | Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa se-Kabupaten Tangerang akan digelar bulan Juli tahun ini. Adapun terkait tahapan dimulai pada...

Soal Potongan Dana BLT, TSW Minta Polres Panggil Kepala Desa Pasanggrahan

TANGERANG | Musibah tidak menjadi pelajaran dan bahan muhasabah bagi Pemerintahan Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear. Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS)...