Pihak Wali Nagari Kinari Klarifikasi Soal Isu Perselingkuhan

Foto: Ilustrasi dilarang hoax (Google/Istimewa)

SOLOK | Yandrifa, Wali Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi beberapa kali mendapatkan berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pemberitaan tersebut menyatakan bahwa dirinya selingkuh dengan Kader PKK Kinari.

Kabar perselingkuhan itu beredar luas di media sosial. Mulai dari postingan Facebook, Whatsapp Group, hingga screenshoot dari status beberapa orang yang sengaja disebarluaskan selama bulan Mei-Juni 2020.

Akibatnya, puluhan pemuda melakukan demonstrasi di Kantor Wali Nagari, pada Kamis, (04/06). Menuntut Wali Nagari Kinari diberhentikan.

Menanggapi hal tersebut, Pengacara Yosprimo Putra Kinari menyampaikan, informasi tersebut tidak benar adanya. Kami jelaskan lebih lanjut dan berikan klarifikasi terkait dengan beredarnya isu perselingkuhan Wali Nagari Kinari.

“Pertama, yang terjadi sesungguhnya adalah Wali Nagari Kinari tidak melakukan perselingkuhan. Kedua, beredarnya isu dan ujaran kebencian di Facebook dan Whatsapp Group tersebut bersifat provokatif. Ketiga, kami meminta agar yang bersangkutan menghapus ujaran kebencian, fitnah, dan berhenti menyebarkan berita hoax,” ujarnya, pada Kamis, (18/06).

Lebih lanjut, Yosprimo meminta yang bersangkutan  menyampaikan permintaan maaf.

Hal senada di utarakan pengacara asal Jakarta Alfin Putrawan, beredarnya kabar tidak benar di media sosial tersebut sudah melanggar UU ITE.

“Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) dan/atau Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, kalimat yang dilontarkan terhadap Wali Nagari Kinari Yandrifa bersifat provokatif atau hate speech,” kata Alco, Panggilan Akrab Alfin Putrawan.

Terkait berita tersebut, Yandrifa mengimbau kepada masyarakat Nagari Kinari untuk tetap tenang. Jangan mudah terpengaruh dengan isu-isu atau berita viral di medsos yang belum tentu kebenarannya.

“Kami meminta kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang. Jangan mudah terprovokasi dan tetap beraktivitas seperti biasa. Tetap menjalani hidup sehat di tengah Pandemi Covid-19.” Ujar Wali Nagari Kinari.

Rina, Kader PKK yang menjadi pergunjingan pun buka suara atas tuduhan itu. Dia membantah melalui akun Facebooknya bernama Rina Kinari pada hari Rabu (17/06), pukul 15.52 WIB. |We

 2,839 kali dilihat,  6 kali dilihat hari ini

BERITA TERBARU

Banyak Kejanggalan, Belasan Warga Cibadak Datangi Kecamatan, Persoalkan Penggunaan Dana Desa

TANGERANG | Penggunaan dana desa sejatinya diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Transparansi penggunaan Dana Desa mutlak adanya. Agar publik bisa mengetahui....

Gerakan Bersepeda

Oleh: Eko Supriatno, M.Si., M.Pd “Sepeda tak hanya menyehatkan dan membebaskan, tapi juga memberi warna pada kehidupan sosial. Sayangnya masyarakat kita mudah terpesona oleh mobil...

Kawal Uji Materi UU Corona, Parade Nusantara Banten Kerahkan Seluruh Elemen

TANGERANG | Polemik pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Covid-19 mendapat perhatian khusus dari Persatuan...

Rektor UNTIRTA: Ansor Masa Depan Indonesia

SERANG | Ansor dan Banser, di samping menjadi masa depan NU, juga menjadi NU masa depan. Bahkan Ansor adalah masa depan Indonesia. Demikian disampaikan Rektor...

Perjuangkan Status, Puluhan Buruh Gandeng LBH

TANGERANG | Satu pekan berlalu polemik ketidakjelasan status karyawan PT Tetsu Sarana Persada. Kini memasuki babak baru. Puluhan buruh memberikan kuasa kepada LBH Mathlaul...

Gandeng LPBI NU Tangerang, Kemensos RI Bagikan Sembako

TANGERANG | Launching penyaluran bantuan sembako oleh Lembaga Penanggulangan Bencana dan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) Kabupaten Tangerang dan Kemensos RI berjalan lancar. Bertempat...

VINUS TV

BERITA TERPOPULER

Banyak Kejanggalan, Belasan Warga Cibadak Datangi Kecamatan, Persoalkan Penggunaan Dana Desa

TANGERANG | Penggunaan dana desa sejatinya diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Transparansi penggunaan Dana Desa mutlak adanya. Agar publik bisa mengetahui....

Gerakan Bersepeda

Oleh: Eko Supriatno, M.Si., M.Pd “Sepeda tak hanya menyehatkan dan membebaskan, tapi juga memberi warna pada kehidupan sosial. Sayangnya masyarakat kita mudah terpesona oleh mobil...

Gandeng LPBI NU Tangerang, Kemensos RI Bagikan Sembako

TANGERANG | Launching penyaluran bantuan sembako oleh Lembaga Penanggulangan Bencana dan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) Kabupaten Tangerang dan Kemensos RI berjalan lancar. Bertempat...

Rektor UNTIRTA: Ansor Masa Depan Indonesia

SERANG | Ansor dan Banser, di samping menjadi masa depan NU, juga menjadi NU masa depan. Bahkan Ansor adalah masa depan Indonesia. Demikian disampaikan Rektor...

Kawal Uji Materi UU Corona, Parade Nusantara Banten Kerahkan Seluruh Elemen

TANGERANG | Polemik pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Covid-19 mendapat perhatian khusus dari Persatuan...

Perjuangkan Status, Puluhan Buruh Gandeng LBH

TANGERANG | Satu pekan berlalu polemik ketidakjelasan status karyawan PT Tetsu Sarana Persada. Kini memasuki babak baru. Puluhan buruh memberikan kuasa kepada LBH Mathlaul...

Soal Potongan Dana BLT, TSW Minta Polres Panggil Kepala Desa Pasanggrahan

TANGERANG | Musibah tidak menjadi pelajaran dan bahan muhasabah bagi Pemerintahan Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear. Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS)...

IKLAN

BERITA TERKAIT

DPRD Pastikan Dukung Pembentukan Komisi Informasi Kabupaten Tangerang

TIGARAKSA | DPRD Kabupaten Tangerang memastikan mendukung penuh pembentukan Komisi Informasi (KI) dan Perda Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Tangerang. Hal itu disampaikan Kholid Ismail,...

Visi Nusantara Ekspos Hasil Polling Keterbukaan Informasi Publik

VISI NUSANTARA Ekspos hasil polling. Memotret Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Tangerang. Pada, Rabu (27/02), di Ardes Kafe, Tigaraksa. Turut hadir sebagai narasumber, Ketua DPRD...

Lemahnya Pengawasan Ritel Modern

VISI Nusantara kembali adakan diskusi. Kali ini, Kamis, 13/02 membedah Perda Penataan Toko Modern dan Pembinaan Pedagang Kecil. Peraturan nomor 14 tahun 2011. Kabupaten...

Khoirun Huda: Realisasi Dana Publik Dari Konsumen Harus Terbuka

MARAKNYA ritel modern menjadi perhatian khusus bagi aktivis Banten. Terutama soal dana publik yang diambil dari konsumen. Karena jumlahnya yang relatif besar. Khoirun Huda menilai,...