Petaka Omnibus Law dan Rezim Komprador

Oleh: Almukromin

AKHIR-AKHIR ini, obrolan tentang Omnibus Law menjadi hangat khalayak luas. Mulai dari forum kajian, diskusi mahasiswa, hingga obrolan warung kopi masyarakat kecil. Sebuah fenomena baru yang cukup mengkhawatirkan.

Bagaimana tidak? Omnibus Law dianggap sebagai penyederhana hukum. Merangkum sekian banyak UU menjadi satu (UU Sapu Jagad). Cukup fleksibel dalam menerapkan Undang-undang “pesenan Investor”. Begitu jauh dari kebermanfaatan publik.

Terbukti dengan dukungan anggota DPR RI terhadap pembentukan Omnibus Law. Dari 575 anggota DPR RI, 45 persennya merupakan pengusaha yang terpilih melalui pemilihan umum.

Hal ini disinyalir, Omnibus Law sarat akan kepentingan pengusaha atau investor. Dibandingkan dengan kepentingan rakyat.

Baca Juga

Pun dalam pembentukannya. Pemerintah terlalu terburu-buru dalam mengesahkan Omnibus Law. Dinilai memiliki agenda tersendiri dalam membuka “karpet merah” bagi investor. Tujuannya, untuk berinvestasi di Indonesia dan mengesampingkan kepentingan rakyat.

Padahal jelas, dalam UU P3 (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) kedudukan Omnibus Law bertolak belakang dengan Good Governance (tata pemerintahan yang baik). Mengabaikan asas transparansi terhadap publik. Mengindikasikan Omnibus Law cacat formil hukum.

Jelas bahwa perampok akan lebih mudah masuk bila tuan rumah membukakan sendiri pintu rumahnya. Hal ini sejalan dengan agenda rezim saat ini. Mencoba memuluskan jalur investasi lewat Omnibus Law yang dikejar dalam 100 hari kerja Presiden.

Bahkan, dalam pidatonya, Presiden menyampaikan, akan memangkas apapun yang menghambat Investasi.

Logika berpikir rezim komperador diatas diwujudkan dengan RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Sebuah bentuk pengabdian rezim komprador Jokowi-Amin terhadap imperialisme. Melalui UU Cipta Kerja.

Selain itu, Omnibus Law merupakan bukti terima kasih terhadap imperialisme. Agar terus bercokol dengan melakukan penjajahan kekayaan alam dan penindasan terhadap rakyat Indonesia.

Beberapa korban yang akan terdampak UU Cipta Kerja, di antaranya adalah:

1. Pekerja atau Buruh
Omnibus Law Cipta Kerja menjadikan liberalisasi ketenagakerjaan. Yakni kemudahan Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK), upah murah yang tidak layak bagi kemanusiaan, pekerja kontrak seumur hidup, outsourcing di segala jenis pekerjaan, serta pengurangan hak-hak buruh.

2. Petani
Atas nama kemudahan investasi dan perizinan lokasi, membuat semakin maraknya kasus-kasus perampasan tanah dan menggusur pemukiman rakyat.

Konfilik-konflik lahan akan semakin meluas. Karena besarnya peluang investor dalam menguasai tanah dan aparatur negara akan menjadi alat pemukul terhadap rakyat.

3. Masyarakat
Masyarakat yang melawan membela haknya akan bernasib di kriminalisasi penjara. Karena dianggap menghalangi stabilitas dan kepentingan nasional. Akan maraknya aksi represif oleh aparatur negara

4. Pekerja Perempuan
Bagi Pekerja perempuan diwacanakan akan dikurangi hak-hak reproduksinya. Seperti hak cuti haid dan nifas. Sehingga berpotensi menimbulkan banyaknya kecelakaan kerja yang akan terjadi.

5. Mahasiswa dan Pemuda
Hampir 90% nantinya, mahasiswa dan pemuda akan menjadi pekerja. Sehingga kondisi pekerja hari ini merupakan gambaran masa depan bagi mahasiswa dan pemuda. Yaitu sulitnya lapangan pekerjaan.

Suatu hal yang sudah sepatutnya mahasiswa dan pemuda lawan. Bergerak bersama rakyat pekerja dalam melawan penjajahan dan penindasan.

6. Sektor Informal
Selain itu, sektor informal juga akan terkena dampak. Pemberlakuan upah murah yang tidak layak akan mengurangi daya beli buruh atau pekerja.

Mereka dipaksa hanya memenuhi kebutuhan pokoknya saja. Hal ini akan berakibat turunnya pendapatan di sektor informal. Seperti pedagang, ojek online, pertokoan, dan lain-lain.

7. Masyarakat Adat
Diberlakukannya kemudahan investasi tanpa perlu izin lingkungan, serta direstuinya perusahaan berkarbon tinggi, akan banyak terjadi kerusakan alam.

Hal itu akan mengakibatkan timbul penyakit hingga cacat akibat limbah perusahaan. Lebih jauh lagi, ini dapat menciptakan konflik masyarakat adat dengan investor yang dilindungi oleh pemerintah.

Itulah gambaran secara gamblang atas pengesahan RUU Cipta Kerja 5 Oktober silam. Hanya akan menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat dan kerusakan alam atas nama investasi. Dan bagi rezim komperador, investor adalah segala-galanya. Biarlah alam rusak dan rakyatnya sengsara.

Dalih bahwa UU Omnibus Law Cipta Kerja diperuntukkan untuk pembukaan sebesar-besarnya lapangan pekerjaan kepada 7 juta angkatan kerja, merupakan cara rezim komprador untuk menengangkan hati rakyat.

Sejatinya, UU Cipta Kerja akan membuat kehidupan rakyat pekerja semakin sulit di tengah krisis imperialisme. Selain itu, pembukaan lahan seluas-luasnya bagi imperialisme untuk bercokol lebih dalam dan menumbalkan rakyatnya.

Memang, pembukaan lapangan kerja merupakan tanggung jawab pemerintah. Namun, tidak dengan cara mengorbankan rakyatnya. Pemerintah harus benahi birokrasi dan tindak tegas korupsi serta pungutan liar yang menggejala di negeri ini.

Alahangkah baiknya, pembukaan lapangan kerja juga dibarengi dengan menjalankan reformasi agraria. Juga dengan redistribusi tanah secara kolektif kerakyatan. Sehingga banyak penyerapan tenaga kerja dan bisa memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia.

Alih-alih membuka lapangan pekerjaan yang luas, Omnibus Law hadir dengan penindasan gaya baru. Menghilangkan jaminan tenaga kerja dengan upah murah. Membuktikan kepentingan investasi adalah keabsahan meski dilain sisi harus mengorbankan rakyat.

*Penulis adalah Ketua Gerakan Pemuda Patriotik Indonesia (GPPI) Cabang Bogor Raya.

 2,021 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

TANGERANG | Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tangerang melakukan kajian. Hasilnya, menolak perpanjangan PPKM Darurat. Hal itu disampaikan Ketua PC PMII Tangerang Ilham Dimas Sese....

TANGERANG | Puluhan mahasiswa menggelar aksi di depan Gedung Bupati, pada Jumat, (23/07). Aksi dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Tangerang. Menyoroti beberapa...

Oleh: Yani Suryani* SAMPAI hari ini, kasus terindikasi positif Covid-19 masih menunjukkan trend meningkat. Belum lagi masyarakat akhirnya memutuskan untuk melakukan isolasi mandiri (Isoman) saat merasakan...

TANGERANG | Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Tigaraksa menyayangkan pertemuan para pihak yang digagas Bupati Tangerang. Pasalnya tidak menghasilkan keputusan konkret dalam menerapkan PPKM...

VINUS TV

BERITA TERBARU

HMI Sayangkan Pertemuan Dengan Bupati Tangerang, Tidak Ada Tindakan Konkret Terkait Penerapan PPKM Level 4

TANGERANG | Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Tigaraksa menyayangkan pertemuan para pihak yang digagas Bupati Tangerang. Pasalnya tidak menghasilkan keputusan konkret dalam menerapkan PPKM...

Gerakan RakyatMemberi Sediakan Makan Siang Gratis Bagi Ojol

TANGERANG | Pandemi Covid-19 belum kunjung mereda. Dampaknya sangat luas. Pengemudi ojeg online (Ojol) salah satunya. Hal itu membuat sejumlah pemuda yang mengatasnamakan #RakyatMemberi menyediakan...

GMNI Demo Pemkab Tangerang, Soroti Penanganan Covid-19

TANGERANG | Puluhan mahasiswa menggelar aksi di depan Gedung Bupati, pada Jumat, (23/07). Aksi dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Tangerang. Menyoroti beberapa...

Setelah Dikritik, Sekwan Banten Batal Beli Mobil Mewah

BANTEN | Setelah mendapat kritik dari berbagai kalangan masyarakat, rencana pembelian empat mobil mewah sebagai kendaraan dinas untuk Pimpinan DPRD Provinsi Banten, akhirnya dibatalkan. Kepada...

Manfaatkan Momentum Idhuladha, KWRI Tangerang Bagikan Daging Kurban

TANGERANG | Momentum perayaan Iduladha 1442 Hijriyah dimanfaatkan betul oleh Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Kabupaten Tangerang. Pihaknya membagikan dua ekor kambing kurban kepada anak...

Pembangunan Tol Serpong-Balaraja Sesi Pertama Hampir Rampung

TANGERANG | Progres pembangunan Tol Sebraja (Serpong-Balaraja) seksi pertama sudah mencapai 94 persen. Namun, masih ada keterbatasan dari segi pembangunan. Demikian disampaikan Bupati Tangerang Ahmed...

Bahaya Konsumsi Daging Kambing Berlebihan

TANGERANG | Umat Islam merayakan Iduladha 1442 H. Seperti diketahui, hari raya ini identik dengan hidangan berbahan dasar daging.  Selain sapi, daging kambing merupakan yang...

Banten Terima Bantuan 120 Ton Oksigen

BANTEN | PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. (Chandra Asri) memberikan bantuan 120 Ton oksigen medis kepada pemerintah Provinsi Banten, pada Senin, (19/07). Bantuan tersebut diterima...

PMII Tangerang Tolak Perpanjangan PPKM Darurat

TANGERANG | Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tangerang melakukan kajian. Hasilnya, menolak perpanjangan PPKM Darurat. Hal itu disampaikan Ketua PC PMII Tangerang Ilham Dimas Sese....

IKLAN

BERITA TERPOPULER

Setelah Didemo Warga Terkait BLT, Kepala Desa Lebak Wangi Gantung Diri

TANGERANG | Kabar duka datang dari Kepala Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang. Setelah sebelumya didemo masyarakat terkait transparansi bantuan Covid-19, Kepala...

Warga Sekitar Kawasan Millenium Butuh Pekerjaan, Pabrik Lebih Memilih Titipan Dinas

TANGERANG | Puluhan warga berunjuk rasa di depan PT Green Source Indonesia (GSI) yang berlokasi Kawasan Industri Millenium Kelurahan Kaduagung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Tidak...

Miris, BLT Pusat Terindikasi Diselewengkan Aparat Kelurahan Sukamulya

TANGERANG | Merasa janggal terkait undangan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari APBN melalui Kantor Pos, Siti Aminah mempertanyakan bantuan yang hendak...

Ingin Mengajukan Bantuan Presiden Tanpa Antre, Begini Caranya

TANGERANG | Kabar baik bagi para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Khususnya yang terdampak pandemi Covid-19. Lantaran pemerintah akan memberikan langsung Bantuan Presiden Produktif...

Digugat LBH Ansor, Alfian Tanjung Tak Punya Nyali Datangi Pengadilan

TANGERANG | Kasus penghinaan oleh Alfian Tanjung terhadap Banser terus berlanjut. Ketua Umum GP Ansor Gus Yaqut Cholil Qoumas didampingi pengacara LBH Ansor beserta...

Orang Tidak Dikenal Robek Al Qur’an dan Coret Musala di Tangerang

TANGERANG | Sebuah musala di Perumahan Villa Tangerang Elok Kelurahan Kutajaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang penuh dengan coretan. Setidaknya ada empat tulisan di dinding...

Warga Persoalkan Sekcam Balaraja Terkait Postingan “Negeri Para Bedebah!!!”

TANGERANG | Unggahan salah satu ASN Kabupaten Tangerang di media sosial mendapat perhatian serius dari warga. Bahkan dinilai meresahkan. Selain mempersoalkan independensi, materi postingan bersifat...

AGENDA

BERITA TERKAIT

Uji Kepedulian Kala Pandemi

Oleh: Yani Suryani* SAMPAI hari ini, kasus terindikasi positif Covid-19 masih menunjukkan trend meningkat. Belum lagi masyarakat akhirnya memutuskan untuk melakukan isolasi mandiri (Isoman) saat merasakan...

Pancasila dan Politik Bangsa

Oleh: Tubagus Soleh* PANCASILA merupakan hadiah umat Islam untuk bangsa Indonesia. Politik bangsa tertinggi orang Indonesia adalah ketika mampu menegakkan Pancasila. Pancasila sebagaimana termaktub dalam Preambule...

Urgensi Pelaksanaan Pilkades

Oleh: Aditya Hidayatulloh* SECARA prinsip pelaksanaan Pilkades merupakan momentum pesta demokrasi rakyat 6 tahunan. Diselenggarakan dalam rangka melanjutkan kepemimpinan lingkup desa untuk periode selanjutnya. Pelaksanaan Pilkades...

Santri, Pesantren, dan Banten

Oleh: Aa Bass* BANTEN identik dengan "jawara". Juga "santri". Wilayah paling ujung barat pulau Jawa ini menyimpan sejuta cerita, dari klenik hingga kesaktian mandraguna. Banten dari...

Tunda Marah, Berdoalah!

Oleh: Endi Biaro* SATU persatu, kolega dokter, Saya kirimi pesan (via WhatsApp, jaringan pribadi). Mereka adalah para pengabdi publik di bidang kesehatan, dengan berbagai kategori. Ada...

Menggelorakan Kembali Keadaban Pesantren Banten

Oleh: AA Bass* PESANTREN tertua ada di Banten, yaitu pesantren Karang. Ini berdasarkan warta Serat Centini sebagaimana dinarasikan oleh Ahmad Baso dalam bukunya Pesantren Studies...

Pajak Sembako, Cara Negara Kuras Kantong Rakyat

Oleh: Abdul Haris* PUBLIK tidak paham lagi jalan pikiran pemerintah. Bagaimana mungkin kebutuhan pokok mendasar masyarakat dikenakan pajak pertambahan nilai. Apa sebenarnya yang hendak dicapai? Apakah...

IKLAN

SEPUTAR BANTEN

Setelah Dikritik, Sekwan Banten Batal Beli Mobil Mewah

BANTEN | Setelah mendapat kritik dari berbagai kalangan masyarakat, rencana pembelian empat mobil mewah sebagai kendaraan dinas untuk Pimpinan DPRD Provinsi Banten, akhirnya dibatalkan. Kepada...

Banten Terima Bantuan 120 Ton Oksigen

BANTEN | PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. (Chandra Asri) memberikan bantuan 120 Ton oksigen medis kepada pemerintah Provinsi Banten, pada Senin, (19/07). Bantuan tersebut diterima...

Babad Banten: Kebijakan PPKM Darurat Harus Diiringi Pemenuhan Kebutuhan Pokok

BANTEN | Ketua Umum DPP Ormas Kerabat dan Sahabat Kesultanan Banten (Babad Banten) Tubagus Soleh memahami realitas sosial politik yang sudah, sedang, dan akan...

Mathlab El Awam Kenalkan Pola Hidup Sehat Saat Pandemi

SERANG | Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Mathlab El Awam menggelar kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, bertempat di Desa Koper Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, pada...

PPDB SMA Banyak Masalah, Ombudsman Panggil Dinas Pendidikan Provinsi Banten

BANTEN | Karut-marut proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA di Provinsi Banten berbuntut pemanggilan beberapa kepala dinas oleh Ombudsman RI Perwakilan Banten. Pemanggilan itu...

Pemuda Muhammadiyah Banten dan Pemuda PKS Gagas Gerakan Bersama

SERANG | Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Banten menerima kunjungan silaturahmi Bidang Kepemudaan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Provinsi Banten di Gedung...

Pabrik di Banten Semakin Berkurang, Pindah ke Jawa Tengah

BANTEN | Tingginya Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) di Provinsi Banten membuat beberapa pabrik memindahkan lokasi usahanya ke wilayah lain, seperti Jawa Tengah. Fenomena tersebut kian...

IKLAN

SEPUTAR DESA

Ini Jadwal dan Tahapan Pilkades Serentak Kabupaten Tangerang

TANGERANG | Jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa se-Kabupaten Tangerang telah selesai dibahas. Bahkan sudah mulai disosialisasikan oleh dinas terkait. Mulai...

Banyak Kejanggalan, Belasan Warga Cibadak Datangi Kecamatan, Persoalkan Penggunaan Dana Desa

TANGERANG | Penggunaan dana desa sejatinya diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Transparansi penggunaan Dana Desa mutlak adanya. Agar publik bisa mengetahui....

Refleksi 7 Tahun UU Desa: Ingat, Desa Membangun, Bukan Membangun Desa

TANGERANG | Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sudah memasuki tahun ketujuh. Sejak disahkan pada 15 Januari 2014. Dalam rangka refleksi 7 tahun terbitnya...

Pemdes Pete Tetapkan 362 Penerima BLT Dana Desa

TANGERANG | Pemerintahan Desa Pete Kecamatan Tigaraksa melakukan Musyawarah Desa. Agenda tersebut membahas validasi, finalisasi, serta penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang...

Realisasi Pembangunan Desa Bantar Panjang Banyak Masalah, Camat Tigaraksa Tetap Rekomendasi Pencairan

TANGERANG | Carut-marut realisasi pembangunan Desa Bantar Panjang Kecamatan Tigaraksa tidak berarti kucuran dana dari pemerintah tersendat. Hal ini terbukti dari terus berlangsung pencairan dana...

Pengumuman: Pilkades Tangerang Digelar Juli 2021

TANGERANG | Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa se-Kabupaten Tangerang akan digelar bulan Juli tahun ini. Adapun terkait tahapan dimulai pada...

Serdang Wetan Wakili Banten Dalam Ajang Pemilihan Desa Brilian Bacth 1 Tingkat Nasional

TANGERANG | Penghargaan tingkat nasional diberikan kepada 10 desa pada program Desa Brilian Bacth 1 tahun 2021 oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Salah satunya...