Petaka Omnibus Law dan Rezim Komprador

Oleh: Almukromin

AKHIR-AKHIR ini, obrolan tentang Omnibus Law menjadi hangat khalayak luas. Mulai dari forum kajian, diskusi mahasiswa, hingga obrolan warung kopi masyarakat kecil. Sebuah fenomena baru yang cukup mengkhawatirkan.

Bagaimana tidak? Omnibus Law dianggap sebagai penyederhana hukum. Merangkum sekian banyak UU menjadi satu (UU Sapu Jagad). Cukup fleksibel dalam menerapkan Undang-undang “pesenan Investor”. Begitu jauh dari kebermanfaatan publik.

Terbukti dengan dukungan anggota DPR RI terhadap pembentukan Omnibus Law. Dari 575 anggota DPR RI, 45 persennya merupakan pengusaha yang terpilih melalui pemilihan umum.

Hal ini disinyalir, Omnibus Law sarat akan kepentingan pengusaha atau investor. Dibandingkan dengan kepentingan rakyat.

Baca Juga

Pun dalam pembentukannya. Pemerintah terlalu terburu-buru dalam mengesahkan Omnibus Law. Dinilai memiliki agenda tersendiri dalam membuka “karpet merah” bagi investor. Tujuannya, untuk berinvestasi di Indonesia dan mengesampingkan kepentingan rakyat.

Padahal jelas, dalam UU P3 (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) kedudukan Omnibus Law bertolak belakang dengan Good Governance (tata pemerintahan yang baik). Mengabaikan asas transparansi terhadap publik. Mengindikasikan Omnibus Law cacat formil hukum.

Jelas bahwa perampok akan lebih mudah masuk bila tuan rumah membukakan sendiri pintu rumahnya. Hal ini sejalan dengan agenda rezim saat ini. Mencoba memuluskan jalur investasi lewat Omnibus Law yang dikejar dalam 100 hari kerja Presiden.

Bahkan, dalam pidatonya, Presiden menyampaikan, akan memangkas apapun yang menghambat Investasi.

Logika berpikir rezim komperador diatas diwujudkan dengan RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Sebuah bentuk pengabdian rezim komprador Jokowi-Amin terhadap imperialisme. Melalui UU Cipta Kerja.

Selain itu, Omnibus Law merupakan bukti terima kasih terhadap imperialisme. Agar terus bercokol dengan melakukan penjajahan kekayaan alam dan penindasan terhadap rakyat Indonesia.

Beberapa korban yang akan terdampak UU Cipta Kerja, di antaranya adalah:

1. Pekerja atau Buruh
Omnibus Law Cipta Kerja menjadikan liberalisasi ketenagakerjaan. Yakni kemudahan Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK), upah murah yang tidak layak bagi kemanusiaan, pekerja kontrak seumur hidup, outsourcing di segala jenis pekerjaan, serta pengurangan hak-hak buruh.

2. Petani
Atas nama kemudahan investasi dan perizinan lokasi, membuat semakin maraknya kasus-kasus perampasan tanah dan menggusur pemukiman rakyat.

Konfilik-konflik lahan akan semakin meluas. Karena besarnya peluang investor dalam menguasai tanah dan aparatur negara akan menjadi alat pemukul terhadap rakyat.

3. Masyarakat
Masyarakat yang melawan membela haknya akan bernasib di kriminalisasi penjara. Karena dianggap menghalangi stabilitas dan kepentingan nasional. Akan maraknya aksi represif oleh aparatur negara

4. Pekerja Perempuan
Bagi Pekerja perempuan diwacanakan akan dikurangi hak-hak reproduksinya. Seperti hak cuti haid dan nifas. Sehingga berpotensi menimbulkan banyaknya kecelakaan kerja yang akan terjadi.

5. Mahasiswa dan Pemuda
Hampir 90% nantinya, mahasiswa dan pemuda akan menjadi pekerja. Sehingga kondisi pekerja hari ini merupakan gambaran masa depan bagi mahasiswa dan pemuda. Yaitu sulitnya lapangan pekerjaan.

Suatu hal yang sudah sepatutnya mahasiswa dan pemuda lawan. Bergerak bersama rakyat pekerja dalam melawan penjajahan dan penindasan.

6. Sektor Informal
Selain itu, sektor informal juga akan terkena dampak. Pemberlakuan upah murah yang tidak layak akan mengurangi daya beli buruh atau pekerja.

Mereka dipaksa hanya memenuhi kebutuhan pokoknya saja. Hal ini akan berakibat turunnya pendapatan di sektor informal. Seperti pedagang, ojek online, pertokoan, dan lain-lain.

7. Masyarakat Adat
Diberlakukannya kemudahan investasi tanpa perlu izin lingkungan, serta direstuinya perusahaan berkarbon tinggi, akan banyak terjadi kerusakan alam.

Hal itu akan mengakibatkan timbul penyakit hingga cacat akibat limbah perusahaan. Lebih jauh lagi, ini dapat menciptakan konflik masyarakat adat dengan investor yang dilindungi oleh pemerintah.

Itulah gambaran secara gamblang atas pengesahan RUU Cipta Kerja 5 Oktober silam. Hanya akan menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat dan kerusakan alam atas nama investasi. Dan bagi rezim komperador, investor adalah segala-galanya. Biarlah alam rusak dan rakyatnya sengsara.

Dalih bahwa UU Omnibus Law Cipta Kerja diperuntukkan untuk pembukaan sebesar-besarnya lapangan pekerjaan kepada 7 juta angkatan kerja, merupakan cara rezim komprador untuk menengangkan hati rakyat.

Sejatinya, UU Cipta Kerja akan membuat kehidupan rakyat pekerja semakin sulit di tengah krisis imperialisme. Selain itu, pembukaan lahan seluas-luasnya bagi imperialisme untuk bercokol lebih dalam dan menumbalkan rakyatnya.

Memang, pembukaan lapangan kerja merupakan tanggung jawab pemerintah. Namun, tidak dengan cara mengorbankan rakyatnya. Pemerintah harus benahi birokrasi dan tindak tegas korupsi serta pungutan liar yang menggejala di negeri ini.

Alahangkah baiknya, pembukaan lapangan kerja juga dibarengi dengan menjalankan reformasi agraria. Juga dengan redistribusi tanah secara kolektif kerakyatan. Sehingga banyak penyerapan tenaga kerja dan bisa memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia.

Alih-alih membuka lapangan pekerjaan yang luas, Omnibus Law hadir dengan penindasan gaya baru. Menghilangkan jaminan tenaga kerja dengan upah murah. Membuktikan kepentingan investasi adalah keabsahan meski dilain sisi harus mengorbankan rakyat.

*Penulis adalah Ketua Gerakan Pemuda Patriotik Indonesia (GPPI) Cabang Bogor Raya.

 1,714 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

VINUS TV

BERITA TERBARU

MUI Banten: Bagi Yang Aksi Jangan Anarkis

BANTEN | Serangkaian aksi demonstrasi menolak pengesahan UU Omnibus Law di beberapa wilayah berakhir ricuh bahkan terlihat anarkis. Termasuk di Provinsi Banten. Melihat kondisi demikian,...

Sempat Disoal, Pimpinan Baznas Tangerang Tetap Dilantik

TANGERANG | Lima pimpinan Baznas Kabupaten Tangerang akhirnya dilantik. Meski sebelumnya sempat disoal publik. Pelantikan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Tangerang Mad Romli. Bertempat di...

Terkait Kisruh Dualisme KNPI, Pemerintah Hanya Undang Satu Kubu

TANGERANG | Kisruh dualisme KNPI Kabupaten Tangerang terus mencuat. Terutama saat Bupati Tangerang ingkar janji. Soal hibah. Bahkan, imbas dari itu, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga,...

Gonjang-Ganjing KNPI Tangerang: Dua Gerbong Berebut Tahta, Siapa Layak?

Oleh: Aditya Hidayatulloh OPTIMISME pembaruan pemuda mestinya tak perlu diragukan. Terutama dalam konsep, ide, dan gagasan. Mengingat usia begitu produktif. DPD KNPI Kabupaten Tangerang sebagai wadah...

GEMA MA: Penangkapan Aksi Anarkis Omnibus Law Sudah Tepat

PANDEGLANG | Ketua Umum Generasi Muda Mathla'ul Anwar (GEMA MA) Ahmad Nawawi angakat bicara soal aksi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang banyak...

Rujak Bebek Mang Enjon, Layani Panggilan Tujuh Bulanan

TANGERANG | Indonesia memang terkenal dengan bebagai macam kulinernya. Setiap daerah mempunyai makanan tradisional yang menjadi ciri khas. Salah satunya Rujak Bebek (dibaca menggunakan ê...

Seleksi Dewan Pengawas PD Pasar Niaga Kerta Raharja Sudah Dibuka

TANGERANG | Pengumuman seleksi calon dewan pengawas PD Pasar Niaga Kerta Raharja Kabupaten Tangerang resmi dibuka. Mulai tanggal 15 dan berakhir pada 17 Oktober...

Petaka Omnibus Law dan Rezim Komprador

Oleh: Almukromin AKHIR-AKHIR ini, obrolan tentang Omnibus Law menjadi hangat khalayak luas. Mulai dari forum kajian, diskusi mahasiswa, hingga obrolan warung kopi masyarakat kecil. Sebuah...

Gelar Mimbar Bebas, KNPI Tangerang Minta Bupati Tuntaskan Berbagai Pesoalan

TANGERANG | DPD KNPI Kabupaten Tangerang menggelar Mimbar Bebas dalam momentum hari jadi ke-388 Kabupaten Tangerang. Bertempat di depan Gedung Bupati, pada Kamis, (15/10). Dalam...

IKLAN

BERITA TERPOPULER

Warga Sekitar Kawasan Millenium Butuh Pekerjaan, Pabrik Lebih Memilih Titipan Dinas

TANGERANG | Puluhan warga berunjuk rasa di depan PT Green Source Indonesia (GSI) yang berlokasi Kawasan Industri Millenium Kelurahan Kaduagung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Tidak...

Digugat LBH Ansor, Alfian Tanjung Tak Punya Nyali Datangi Pengadilan

TANGERANG | Kasus penghinaan oleh Alfian Tanjung terhadap Banser terus berlanjut. Ketua Umum GP Ansor Gus Yaqut Cholil Qoumas didampingi pengacara LBH Ansor beserta...

Pungli Masuk Sekolah SMPN 1 Jambe Disoal

TANGERANG | Pungutan liar kerap dilakukan di berbagai institusi oleh oknum berwatak korup. Tak terkecuali pada lembaga pendidikan. Terlebih pada proses Penerimaan Peserta Didik...

Kurang Dari 1×24 Jam Polresta Tangerang Bekuk Pelaku Vandalisme dan Perobek Al Qur’an

TANGERANG | Penangkapan pelaku pencoretan musala di Perumahan Villa Tangerang Elok Kelurahan Kuta Jaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang dilakukan kurang dari 1 x...

Orang Tidak Dikenal Robek Al Qur’an dan Coret Musala di Tangerang

TANGERANG | Sebuah musala di Perumahan Villa Tangerang Elok Kelurahan Kutajaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang penuh dengan coretan. Setidaknya ada empat tulisan di dinding...

Ricuh Aksi Penolakan Omnibus Law, 8 Mahasiswa Tangerang Ditangkap Polisi

  TANGERANG | Sebanyak 8 orang mahasiswa di tahan Polresta Tangerang. Mereka ditangkap saat aksi menolak Omnibus Law. Di Lampu Merah, Jalan Pemda Tigaraksa pada...

Warga Jayanti Keluhkan Debu Pabrik Gula

TANGERANG | Debu hitam yang dihasilkan dari cerobong asap milik PT Berkah Manis Makmur banyak dikeluhkan warga sekitar. Pabrik berproduksi gula putih tersebut berlokasi di...

IKLAN

BERITA TERKAIT

Gonjang-Ganjing KNPI Tangerang: Dua Gerbong Berebut Tahta, Siapa Layak?

Oleh: Aditya Hidayatulloh OPTIMISME pembaruan pemuda mestinya tak perlu diragukan. Terutama dalam konsep, ide, dan gagasan. Mengingat usia begitu produktif. DPD KNPI Kabupaten Tangerang sebagai wadah...

Literasi di Tengah Industri

Oleh: Aditya Hidayatulloh SEJAK Tahun 1975, Kabupaten Tangerang sudah ditetapkan sebagai wilayah industri. Tebukti Dengan banyaknya perusahaan di daerah ini. Tak kurang dari 4.400 perusahaan. Oleh...

Pilkada Saat Pandemi; Antara Kepentingan Partai Politik Dan Kesehatan Masyarakat

Oleh: Abdul Haris SETELAH awal penyebaran Covid-19 dianggap sepele, kini pemerintah kembali menganggap enteng kondisi saat ini: Pilkada akan tetap dilanjutkan di tengah pandemi. Tentu ini sangat...

Omnibus Law Dalam Gambaran Serat Kalatidha

Oleh: Ian Hidayat SENAYAN, 5 Oktober 2020. Menjadi hari yang membuat gerah setiap elemen masyarakat. Bagaimana tidak, tepat pada tanggal itu DPR RI mengesahkan RUU...

Refleksi 20 Tahun Usia Banten

Oleh: Firmansyah PROVINSI Banten genap berusia 20 tahun tepat hari ini, 04 Oktober 2020. Sebelumnya, Banten bagian dari Provinsi Jawa Barat. Mengalami pemekaran pada tahun...

BLK Kabupaten Tangerang, Program Unggul Tapi Tumpul

Oleh: Suryadi* DIJULUKI sebagai kota seribu industri, tentu saja sebutan itu tidak timbul dengan sendirinya tanpa ada faktor yang melatarbelakangi. Selain Cikarang, Kabupaten Tangerang juga memiliki...

Katanya Kerja Nyata, Nyatanya?

 Oleh: Eko Supriatno “Saya nggak tahu prestasinya apa ya? Belum ada, mohon maaf, belum ada yang menonjol yang ada malah permasalahan yang semakin rumit" (Rakyat...

IKLAN

SEPUTAR BANTEN

MUI Banten: Bagi Yang Aksi Jangan Anarkis

BANTEN | Serangkaian aksi demonstrasi menolak pengesahan UU Omnibus Law di beberapa wilayah berakhir ricuh bahkan terlihat anarkis. Termasuk di Provinsi Banten. Melihat kondisi demikian,...

GEMA MA: Penangkapan Aksi Anarkis Omnibus Law Sudah Tepat

PANDEGLANG | Ketua Umum Generasi Muda Mathla'ul Anwar (GEMA MA) Ahmad Nawawi angakat bicara soal aksi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang banyak...

Gelar Unjuk Rasa, HMI Desak Gubernur Banten Tolak Omnibus Law

SERANG | Aksi penolakan disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Tak terkecuali di Banten. Kali ini unjuk rasa...

Eko Supriatno: Soliditas Partai Pengusung dan Relawan Kunci Kemenangan Thoni-Imat

PANDEGLANG | Adu program atau gagasan para calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang disajikan semenarik mungkin. Tujuannya tidak lain untuk menggaet calon pemilih...

Aksi Penolakan Omnibus Law di Depan Kampus UIN Serang Ricuh

SERANG | Aksi mahasiswa di depan Kampus UIN Serang ricuh. Polisi mengeluarkan tembakan gas air mata. Meminta mahasiswa untuk membubarkan diri. Kabid Humas Polda Banten...

Dinilai Gagal Tangani Covid-19, Mahasiswa Bawakan Keranda Untuk Pemkab Pandeglang

PANDEGLANG | Ada sebuah pemandangan berbeda di halaman Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang, pada Jumat malam, (2/10). Sebuah keranda mayat dibawa sejumlah mahasiswa dalam gelaran...

Lingkar Peradaban: Isu Kemunculan PKI Untuk Kepentingan Politik

SERANG | Isu sara dan kebangkitan komunis terus berkembang dan tak pernah terkikis. Padahal masih banyak pembahasan yang lebih bermutu, tapi mengapa politik ketakutan...

IKLAN

SEPUTAR DESA

Banyak Kejanggalan, Belasan Warga Cibadak Datangi Kecamatan, Persoalkan Penggunaan Dana Desa

TANGERANG | Penggunaan dana desa sejatinya diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Transparansi penggunaan Dana Desa mutlak adanya. Agar publik bisa mengetahui....

Realisasi Pembangunan Desa Bantar Panjang Banyak Masalah, Camat Tigaraksa Tetap Rekomendasi Pencairan

TANGERANG | Carut-marut realisasi pembangunan Desa Bantar Panjang Kecamatan Tigaraksa tidak berarti kucuran dana dari pemerintah tersendat. Hal ini terbukti dari terus berlangsung pencairan dana...

Pemdes Pete Tetapkan 362 Penerima BLT Dana Desa

TANGERANG | Pemerintahan Desa Pete Kecamatan Tigaraksa melakukan Musyawarah Desa. Agenda tersebut membahas validasi, finalisasi, serta penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang...

Soal Potongan Dana BLT, TSW Minta Polres Panggil Kepala Desa Pasanggrahan

TANGERANG | Musibah tidak menjadi pelajaran dan bahan muhasabah bagi Pemerintahan Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear. Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS)...

Hidup Seorang Diri, Lansia Tuna Netra Di Solear Tinggal Di Rumah Tak Layak Huni

TANGERANG | Sudah sepuluh tahun, Iyah hidup menjanda dengan kondisi yang sangat memilukan. Sejak ditinggal Safri, suaminya, perempuan berusia 80 tahun dan tuna netra...

Agar Terhindar Virus Corona, Umat Islam Harus Perhatikan Makanan Haram Dan Halal

TANGERANG | Umat Islam harus memperhatikan hukum makanan yang haram dan halal. Hal itu sangat penting agar terhindar dari berbagai macam penyakit seperti virus...

Isi Kegiatan Positif Saat Ramadan, Buncarukh Bagi-Bagi Sembako

TANGERANG | Forum Silaturahmi Pemuda Buncarukh menggelar aksi sosial berupa pembagian sembako kepada guru ngaji dan ustad kampung di Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten...