Petaka Omnibus Law dan Rezim Komprador

Oleh: Almukromin

AKHIR-AKHIR ini, obrolan tentang Omnibus Law menjadi hangat khalayak luas. Mulai dari forum kajian, diskusi mahasiswa, hingga obrolan warung kopi masyarakat kecil. Sebuah fenomena baru yang cukup mengkhawatirkan.

Bagaimana tidak? Omnibus Law dianggap sebagai penyederhana hukum. Merangkum sekian banyak UU menjadi satu (UU Sapu Jagad). Cukup fleksibel dalam menerapkan Undang-undang “pesenan Investor”. Begitu jauh dari kebermanfaatan publik.

Terbukti dengan dukungan anggota DPR RI terhadap pembentukan Omnibus Law. Dari 575 anggota DPR RI, 45 persennya merupakan pengusaha yang terpilih melalui pemilihan umum.

Hal ini disinyalir, Omnibus Law sarat akan kepentingan pengusaha atau investor. Dibandingkan dengan kepentingan rakyat.

Baca Juga

Pun dalam pembentukannya. Pemerintah terlalu terburu-buru dalam mengesahkan Omnibus Law. Dinilai memiliki agenda tersendiri dalam membuka “karpet merah” bagi investor. Tujuannya, untuk berinvestasi di Indonesia dan mengesampingkan kepentingan rakyat.

Padahal jelas, dalam UU P3 (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) kedudukan Omnibus Law bertolak belakang dengan Good Governance (tata pemerintahan yang baik). Mengabaikan asas transparansi terhadap publik. Mengindikasikan Omnibus Law cacat formil hukum.

Jelas bahwa perampok akan lebih mudah masuk bila tuan rumah membukakan sendiri pintu rumahnya. Hal ini sejalan dengan agenda rezim saat ini. Mencoba memuluskan jalur investasi lewat Omnibus Law yang dikejar dalam 100 hari kerja Presiden.

Bahkan, dalam pidatonya, Presiden menyampaikan, akan memangkas apapun yang menghambat Investasi.

Logika berpikir rezim komperador diatas diwujudkan dengan RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Sebuah bentuk pengabdian rezim komprador Jokowi-Amin terhadap imperialisme. Melalui UU Cipta Kerja.

Selain itu, Omnibus Law merupakan bukti terima kasih terhadap imperialisme. Agar terus bercokol dengan melakukan penjajahan kekayaan alam dan penindasan terhadap rakyat Indonesia.

Beberapa korban yang akan terdampak UU Cipta Kerja, di antaranya adalah:

1. Pekerja atau Buruh
Omnibus Law Cipta Kerja menjadikan liberalisasi ketenagakerjaan. Yakni kemudahan Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK), upah murah yang tidak layak bagi kemanusiaan, pekerja kontrak seumur hidup, outsourcing di segala jenis pekerjaan, serta pengurangan hak-hak buruh.

2. Petani
Atas nama kemudahan investasi dan perizinan lokasi, membuat semakin maraknya kasus-kasus perampasan tanah dan menggusur pemukiman rakyat.

Konfilik-konflik lahan akan semakin meluas. Karena besarnya peluang investor dalam menguasai tanah dan aparatur negara akan menjadi alat pemukul terhadap rakyat.

3. Masyarakat
Masyarakat yang melawan membela haknya akan bernasib di kriminalisasi penjara. Karena dianggap menghalangi stabilitas dan kepentingan nasional. Akan maraknya aksi represif oleh aparatur negara

4. Pekerja Perempuan
Bagi Pekerja perempuan diwacanakan akan dikurangi hak-hak reproduksinya. Seperti hak cuti haid dan nifas. Sehingga berpotensi menimbulkan banyaknya kecelakaan kerja yang akan terjadi.

5. Mahasiswa dan Pemuda
Hampir 90% nantinya, mahasiswa dan pemuda akan menjadi pekerja. Sehingga kondisi pekerja hari ini merupakan gambaran masa depan bagi mahasiswa dan pemuda. Yaitu sulitnya lapangan pekerjaan.

Suatu hal yang sudah sepatutnya mahasiswa dan pemuda lawan. Bergerak bersama rakyat pekerja dalam melawan penjajahan dan penindasan.

6. Sektor Informal
Selain itu, sektor informal juga akan terkena dampak. Pemberlakuan upah murah yang tidak layak akan mengurangi daya beli buruh atau pekerja.

Mereka dipaksa hanya memenuhi kebutuhan pokoknya saja. Hal ini akan berakibat turunnya pendapatan di sektor informal. Seperti pedagang, ojek online, pertokoan, dan lain-lain.

7. Masyarakat Adat
Diberlakukannya kemudahan investasi tanpa perlu izin lingkungan, serta direstuinya perusahaan berkarbon tinggi, akan banyak terjadi kerusakan alam.

Hal itu akan mengakibatkan timbul penyakit hingga cacat akibat limbah perusahaan. Lebih jauh lagi, ini dapat menciptakan konflik masyarakat adat dengan investor yang dilindungi oleh pemerintah.

Itulah gambaran secara gamblang atas pengesahan RUU Cipta Kerja 5 Oktober silam. Hanya akan menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat dan kerusakan alam atas nama investasi. Dan bagi rezim komperador, investor adalah segala-galanya. Biarlah alam rusak dan rakyatnya sengsara.

Dalih bahwa UU Omnibus Law Cipta Kerja diperuntukkan untuk pembukaan sebesar-besarnya lapangan pekerjaan kepada 7 juta angkatan kerja, merupakan cara rezim komprador untuk menengangkan hati rakyat.

Sejatinya, UU Cipta Kerja akan membuat kehidupan rakyat pekerja semakin sulit di tengah krisis imperialisme. Selain itu, pembukaan lahan seluas-luasnya bagi imperialisme untuk bercokol lebih dalam dan menumbalkan rakyatnya.

Memang, pembukaan lapangan kerja merupakan tanggung jawab pemerintah. Namun, tidak dengan cara mengorbankan rakyatnya. Pemerintah harus benahi birokrasi dan tindak tegas korupsi serta pungutan liar yang menggejala di negeri ini.

Alahangkah baiknya, pembukaan lapangan kerja juga dibarengi dengan menjalankan reformasi agraria. Juga dengan redistribusi tanah secara kolektif kerakyatan. Sehingga banyak penyerapan tenaga kerja dan bisa memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia.

Alih-alih membuka lapangan pekerjaan yang luas, Omnibus Law hadir dengan penindasan gaya baru. Menghilangkan jaminan tenaga kerja dengan upah murah. Membuktikan kepentingan investasi adalah keabsahan meski dilain sisi harus mengorbankan rakyat.

*Penulis adalah Ketua Gerakan Pemuda Patriotik Indonesia (GPPI) Cabang Bogor Raya.

 1,944 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

SERANG | Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Serang sukses menggelar Konferensi Cabang (Konfercab) ke-XXII. Akhmad Muklis Darmawan terpilih sebagai ketua, masa khidmat 2021-2022. Satu...

TANGERANG | Seorang bayi asal Kecamatan Kronjo mendapat serangan dari orang gila. Kepalanya disiram kopi panas dari jarak dekat. Kejadiaan nahas tersebut berawal dari salah...

Oleh: Hamzah Sutisna* BICARA soal perempuan, tentu akan banyak sekali hal yang bisa disampaikan. Terutama terakit peran yang diembannya.  Namun, jauh dari pada itu, hampir semua...

TANGERANG | Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19 telah diterbitkan...

VINUS TV

BERITA TERBARU

Peringati Harlah, PMII Se- Tangerang Gelar Dialog Publik dan Istigasah

TANGERANG | Puluhan Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) se- Tangerang memperingati Hari Lahir (Harlah) PMII ke- 61, pada Sabtu, (17/04). Peringatan harlah juga dibarengi...

Polemik Sertifikat Tanah, Kades Cibugel: Mari Duduk Bersama

TANGERANG | Kepala Desa Cibugel Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Haerul Saleh membantah menggelapkan sertifikat tanah. Bantahan ini keluar setelah beredar berita terkait pernyataan Haji...

Perekat Demokrasi Soroti Pelaksanaan Pilkades Serentak

TANGERANG | Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19 telah diterbitkan...

Perempuan Tidak Harus Memilih

Oleh: Hamzah Sutisna* BICARA soal perempuan, tentu akan banyak sekali hal yang bisa disampaikan. Terutama terakit peran yang diembannya.  Namun, jauh dari pada itu, hampir semua...

Kenalan Dengan Kak Irma, Pendongeng Boneka Tangan yang Disukai Anak-Anak

TANGERANG | Kecintaan terhadap anak kecil dan dunia dongeng membawa Kak Irma menjadi seorang Ventrilokuis, atau pendongeng boneka dengan suara perut. Kak Irma kerap menarik...

Aan Angsori: FKBKK Siap Jembatani Lulusan SMK ke Dunia Kerja

TANGERANG | Idealnya para lulusan SMK yang sudah memiliki keahlian atau kemampuan dibidangnya dapat diserap langsung oleh dunia kerja. Namun, para lulusan tersebut dihadapkan...

Ramadan, Momentum Menuju Pribadi Lebih Baik

Oleh: Yani Suryani* BULAN Ramadan sudah tiba. Tahun ini masih dalam situasi keperihatinan. Karena pandemi belum berakhir. Ini merupakan tahun kedua kita menjalankan puasa dalam...

Sah! Akhmad Muklis Darmawan Pimpin PMII Kota Serang

SERANG | Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Serang sukses menggelar Konferensi Cabang (Konfercab) ke-XXII. Akhmad Muklis Darmawan terpilih sebagai ketua, masa khidmat 2021-2022. Satu...

Bayi Diserang Orang Gila, Entus: Pemkab Tangerang Harusnya Lindungi Warga Dengan Baik

TANGERANG | Seorang bayi asal Kecamatan Kronjo mendapat serangan dari orang gila. Kepalanya disiram kopi panas dari jarak dekat. Kejadiaan nahas tersebut berawal dari salah...

IKLAN

BERITA TERPOPULER

Setelah Didemo Warga Terkait BLT, Kepala Desa Lebak Wangi Gantung Diri

TANGERANG | Kabar duka datang dari Kepala Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang. Setelah sebelumya didemo masyarakat terkait transparansi bantuan Covid-19, Kepala...

Warga Sekitar Kawasan Millenium Butuh Pekerjaan, Pabrik Lebih Memilih Titipan Dinas

TANGERANG | Puluhan warga berunjuk rasa di depan PT Green Source Indonesia (GSI) yang berlokasi Kawasan Industri Millenium Kelurahan Kaduagung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Tidak...

Miris, BLT Pusat Terindikasi Diselewengkan Aparat Kelurahan Sukamulya

TANGERANG | Merasa janggal terkait undangan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari APBN melalui Kantor Pos, Siti Aminah mempertanyakan bantuan yang hendak...

Ingin Mengajukan Bantuan Presiden Tanpa Antre, Begini Caranya

TANGERANG | Kabar baik bagi para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Khususnya yang terdampak pandemi Covid-19. Lantaran pemerintah akan memberikan langsung Bantuan Presiden Produktif...

Digugat LBH Ansor, Alfian Tanjung Tak Punya Nyali Datangi Pengadilan

TANGERANG | Kasus penghinaan oleh Alfian Tanjung terhadap Banser terus berlanjut. Ketua Umum GP Ansor Gus Yaqut Cholil Qoumas didampingi pengacara LBH Ansor beserta...

Orang Tidak Dikenal Robek Al Qur’an dan Coret Musala di Tangerang

TANGERANG | Sebuah musala di Perumahan Villa Tangerang Elok Kelurahan Kutajaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang penuh dengan coretan. Setidaknya ada empat tulisan di dinding...

Pungli Masuk Sekolah SMPN 1 Jambe Disoal

TANGERANG | Pungutan liar kerap dilakukan di berbagai institusi oleh oknum berwatak korup. Tak terkecuali pada lembaga pendidikan. Terlebih pada proses Penerimaan Peserta Didik...

AGENDA

BERITA TERKAIT

Perempuan Tidak Harus Memilih

Oleh: Hamzah Sutisna* BICARA soal perempuan, tentu akan banyak sekali hal yang bisa disampaikan. Terutama terakit peran yang diembannya.  Namun, jauh dari pada itu, hampir semua...

Ramadan, Momentum Menuju Pribadi Lebih Baik

Oleh: Yani Suryani* BULAN Ramadan sudah tiba. Tahun ini masih dalam situasi keperihatinan. Karena pandemi belum berakhir. Ini merupakan tahun kedua kita menjalankan puasa dalam...

Tanda-Tanda Jelang Puasa di Sekitar Kita

Oleh: Moh. Bahri, S.Pd.I., S.H.* KALAU di televisi sudah ramai iklan sirup, maka puasa sudah dekat. Jika masjid-masjid dan musala mulai dibersihkan dan didandani lebih rapi,...

Abuya Uci Turtusi, Energi Yang Tak Akan Mati

Oleh: Endi Biaro* PUNCAK pencapaian manusia, kata Sastrawan Albert Camus, adalah menjadi: legenda. Di posisi ini, seorang besar yang akan kita perbincangkan, yakni almarhum Abuya Uci...

Kiai Embay dan Inklusivisme Mathla’ul Anwar

Oleh: Eko Supriatno* MUKTAMAR Ke-20 Mathla’ul Anwar (MA) telah berakhir. Kiai Embay Mulya Syarief terpilih sebagai ketua umum periode 2021-2016.  Mathla’ul Anwar adalah salah satu organisasi...

Urgensi Perda Pondok Pesantren di Banten

Oleh: Eko Supriatno* TANGGAPAN Gubernur Banten atas apa yang dibacakan Wakil Gubernur Andika Hazrumy terlihat ‘kurang begitu respek’ terhadap Raperda usulan DPRD Banten. Terkhusus tentang...

Nahdlatul Ulama Sebagai Benteng Kerukunan Umat Beragama

Oleh: Muhammad Aldiansyah* BICARA soal Nahdlatul Ulama (NU), sudah pasti tentang bangsa kita hari ini. Hampir sebagian besar warga Indonesia merupakan nahdliyin. Kita semua tau, peran...

IKLAN

SEPUTAR BANTEN

Sah! Akhmad Muklis Darmawan Pimpin PMII Kota Serang

SERANG | Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Serang sukses menggelar Konferensi Cabang (Konfercab) ke-XXII. Akhmad Muklis Darmawan terpilih sebagai ketua, masa khidmat 2021-2022. Satu...

Optimalisasi Kerja Sama Pengelolaan Pelabuhan, Isbandi Ardiwinata: Kita Awali Hari Ini

SERANG | Kerja sama antara PT Serang Berkah Mandiri (Perseroda) dan PT Inter Trias Abadi Indonesia memasuki babak baru. Setelah hampir satu tahun berjalan...

Terpilih Sebagai Koordinator Banten, BEM Untirta Akan Sampaikan Beberapa Gagasan Kepada Gubernur

BANTEN | Musyawarah Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) ke-14 memilih Untirta sebagai Koordinator Daerah Banten periode 2021-2022. Munas itu digelar dan dihadiri...

Presma Untirta: Tudingan Nasir Terhadap PT Krakatau Steel Tidak Berdasar

SERANG | Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) menyikapi tudingan Anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Nasir...

HPN Banten Siap Awali Go Digital Dengan Membentuk Starup

BANTEN | Pengurus Wilayah (PW) Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Provinsi Banten akan mengirim 19 pengusaha untuk mengikuti Digital Business Forum yang akan dilaksanakan di...

Kejati Banten: Kehadiran Media Penting Untuk Mencerdaskan Masyarakat

SERANG | Kehadiran Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di Provinsi Banten diharapkan dapat mewujudkan informasi yang baik, sehat, dan berimbang. Menjadikan media sebagai alat...

LBH Ansor Akan Selenggarakan Pelatihan Paralegal Santri

BANTEN | Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor terus berupaya agar masyarakat semakin mudah mendapatkan bantuan hukum. Salah satunya dengan memperbanyak paralegal di setiap daerah. Hal...

IKLAN

SEPUTAR DESA

Banyak Kejanggalan, Belasan Warga Cibadak Datangi Kecamatan, Persoalkan Penggunaan Dana Desa

TANGERANG | Penggunaan dana desa sejatinya diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Transparansi penggunaan Dana Desa mutlak adanya. Agar publik bisa mengetahui....

Refleksi 7 Tahun UU Desa: Ingat, Desa Membangun, Bukan Membangun Desa

TANGERANG | Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sudah memasuki tahun ketujuh. Sejak disahkan pada 15 Januari 2014. Dalam rangka refleksi 7 tahun terbitnya...

Pemdes Pete Tetapkan 362 Penerima BLT Dana Desa

TANGERANG | Pemerintahan Desa Pete Kecamatan Tigaraksa melakukan Musyawarah Desa. Agenda tersebut membahas validasi, finalisasi, serta penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang...

Realisasi Pembangunan Desa Bantar Panjang Banyak Masalah, Camat Tigaraksa Tetap Rekomendasi Pencairan

TANGERANG | Carut-marut realisasi pembangunan Desa Bantar Panjang Kecamatan Tigaraksa tidak berarti kucuran dana dari pemerintah tersendat. Hal ini terbukti dari terus berlangsung pencairan dana...

Ini Jadwal dan Tahapan Pilkades Serentak Kabupaten Tangerang

TANGERANG | Jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa se-Kabupaten Tangerang telah selesai dibahas. Bahkan sudah mulai disosialisasikan oleh dinas terkait. Mulai...

Pengumuman: Pilkades Tangerang Digelar Juli 2021

TANGERANG | Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa se-Kabupaten Tangerang akan digelar bulan Juli tahun ini. Adapun terkait tahapan dimulai pada...

Soal Potongan Dana BLT, TSW Minta Polres Panggil Kepala Desa Pasanggrahan

TANGERANG | Musibah tidak menjadi pelajaran dan bahan muhasabah bagi Pemerintahan Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear. Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS)...