spot_img
spot_img

Omnibus Law Dalam Gambaran Serat Kalatidha

Oleh: Ian Hidayat

SENAYAN, 5 Oktober 2020. Menjadi hari yang membuat gerah setiap elemen masyarakat. Bagaimana tidak, tepat pada tanggal itu DPR RI mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Melalui Rapat Parpurna DPR.

Rasa kekecewaan muncul teramat jelas diperlihatkan oleh para buruh pabrik, petani, nelayan, dan sebagainya. Tak lupa dengan kawan-kawan mahasiswa, turut merasakan kekecewaan teramat mendalam.

Semua kalangan menanyakan, kemanakah arah parlemen hari ini? Mereka dipihak siapa? Mereka milik siapa?

Baca Juga

Meski mereka didaulat sebagai wakil rakyat, tetapi menutup mata dan telinga setiap aspirasi yang disampaikan oleh rakyat. Jika kita merujuk kepada UU No. 17 Tahun 2014 Pasal 77 ayat 1 yang isinya sebagai berikut:

 “Anggota DPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna DPR.”

Dari pasal tersebut menjelaskan bahwa mereka semua disumpah di atas kitab suci dan pada pasal selanjutnya, yaitu Pasal 78 dijelaskan bahwa mereka akan memperjuangkan aspirasi rakyat, untuk mewujudkan tujuan nasional.

Perkara yang muncul adalah akibat disahkannya RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU. Membuat seluruh jajaran DPR RI sangat tidak layak dan tidak pantas untuk menjadi wakil dari rakyat.

Rakyat yang sedang teramat kecewa akan menimbulkan banyak kemungkinan, dimulai dari tidak adanya kepercayaan terhadap legislatif hingga kemungkinan terbesarnya adalah kekacauan yang muncul dari perlawanan seluruh elemen di negeri ini.

Perlawanan ini akan terjadi secara bergelombang untuk menuntut keadilan yang diharapkan pro terhadap rakyat. Kekacauan yang timbul dari perlawanan ini bisa saja terjadi secara terpusat. Bahkan bisa menimbulkan letupan-letupan disetiap daerah. Kemudian akan berdampak pada kesetabilan negeri.

Keadaan yang rumit ini lahir dari perasaan dan hasrat yang membabi buta. Demi mendapatkan dan melanggengkan sebuah kekuasaan. Tentu saja dalam hal ini untuk mengeruk kekayaan negeri ini, tanpa memikirkan rakyat.

Rakyat yang seharusnya mendapatkan haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan, dalam kenyataanya mereka seperti dipinggirkan.

Kondisi seperti sudah digambarkan oleh salah seorang Pujangga Agung tanah Jawa, Ia bernama Raden Ngabehi Ranggawarsita III. Dalam salah satu karyanya yang berjudul Serat Kalatidha.

Serat Kalatidha menggambarkan situasi Kasunanan Surakarta pada saat itu. Salah satu baitnya, Ranggawarsita III menamai zaman tersebut dengan Zaman Edan. Seperti dalam bait pertama ia menggambarkan situasi negara, yang artinya sebagai berikut:

 “Sekarang martabat negara, tampak telah sunyi sepi, (sebab) rusak pelaksanaan peraturannya, karena tanpa teladan, segala aturan baik dilanggar para orang pandai, lesu terbawa arus zaman edan (bagaikan) kehilangan tanda-tanda kehidupan, kesengsaraan dunia yang tergenang aneka bencana”

Dalam bait tersebut sangat jelas ketika di relevansikan pada saat ini. Akan terjadi sebuah kekacauan jika tidak adanya teladan dalam menjalankan sebuah pemerintahan.

Peraturan-peraturan yang ngawur dan tindakan-tindakan yang merugikan rakyat jelas terpampang di depan mata. Hal ini hanya akan membawa negara kepada ambang kehancuran.

Oleh karena itulah, para petinggi negeri ini harus bisa berlaku adil dengan tidak melakukan tindakan atau membuat kebijakan yang sewenang-wenang terhadap rakyat.

Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Bangsa yang sarat akan keagungan moralnya.

Jika para petinggi negeri ini yang semestinya menjadi teladan untuk rakyat, dalam kenyataannya tidak bisa melakukan tindakan mulia, penulis hanya ingin mengatakan dengan mengutip perkataan Soe Hok Gie: “Mereka generasi tua…, semuanya pemimpin-pemimpin yang harus ditembak di Lapangan Banteng”.

*Penulis adalah Ketua PMII Komisariat Unis Tangerang.

Loading

VINUS TV

BERITA TERBARU

IKLAN

spot_img
spot_img

BERITA TERPOPULER

IKLAN

spot_img
spot_img

BERITA TERKAIT

Bahlil dan Polemik Gas Melon

Politik Matahari Kembar

Mengakhiri Feodalisme Birokrasi

Krisis Keteladanan Pejabat Negara

Jokowi di Persimpangan: Golkar atau Gerindra?

IKLAN

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

SEPUTAR BANTEN

IKLAN

spot_img
spot_img
spot_img

SEPUTAR DESA

Masyarakat Pasir Bolang Demo Alfamart