KOTA TANGERANG | Pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja beberapa hari lalu menuai sejumlah kontroversi. Di DPR RI, hanya Partai Demokrat dan PKS yang menolak. 7 partai lainnya mendukung.
Hal itu menjadi dilema bagi pengurus partai di tingkat daerah. Seperti yang dialami Aslama Nanda Rizal. Wakil Ketua DPC PPP Kota Tangerang.
Kepada Vinus.id., Aslama mengaku masih memiliki jiwa muda. Sejalan dengan perjuangan intelektual dan pergerakan rakyat. Banyak mengkritisi pemerintah.
Baca Juga
- Besok HUT Tangerang Ke-388, Ini Harapan Ibu Fatimah dan Nenek Arkasih
- Sulap Sampah Menjadi Berkah, Bank Sakumis Ketapang Layak Sebagai Percontohan
“Di sisi lain, saya sebagai pengurus partai. Harus mengikuti kebijakan partai. Ini menjadi dilema,” ujarnya pada Selasa (13/10).
Lebih lanjut, Asalma mengungkapkan, banyak aksi penolakan hingga demonstrasi besar-besaran dari para mahasiswa dan buruh se-Tangerang Raya, membuat jiwa aktivis pemudanya tergerak.
“Nurani saya tergerak bersama elemen mahasiswa dan buruh. Namun sikap sebagai pengurus partai harus menyesuaikan,” ucap pria yang juga Ketua Bidang Pendidikan DPD KNPI Kabupaten Tangerang ini.
Dirinya meyakini, beberapa pengurus partai lain di tingkat daerah juga merasakan hal serupa. Namun tidak bisa berbuat banyak.
Atas perasaan dilematis tersebut, Aslama meminta kepada DPR RI agar tidak terlalu membela diri dihadapan media.
“Ketika reses nanti, para anggota DPR RI harus menemui rakyat untuk menjelaskan terakit Omnibus Law. Mohon untuk dicarikan juga solusinya,” sambung Aslama.
Selain itu, Dia juga meminta kepada seluruh DPP partai politik untuk bisa membantu dan menjelaskan kepada para pengurus. Mulai dari tingkat wilayah, daerah, hingga PAC/ranting partai. |We.
