spot_img
spot_img

Kota Tangerang Disebut Paling Unggul Soal Penerapan Smart City 

Foto: Pembicara Diskusi Tangerang Raya (DTR).

TANGERANG | Smart city dan transformasi digital di Kota Tangerang paling unggul. Hal ini mencuat dalam Diskusi Tangerang Raya (DTR) dengan tema “Menakar 1 Dasawarsa Kepemimpinan Tangerang Raya”, di Loteng Cafe, Kota Tangerang, pada Jumat (20/10).

Hadir sebagai narasumber Akademisi Universitas Muhammadiyah Tangerang Memed Chumaidi, Analis Kebijakan Publik Subandi Musbah, Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Tangerang Selatan Wisman Syah, dan Kepala Bidang Aplikasi dan Informasi Kabupaten Tangerang Cecep Khaerudin.

Dalam paparannya, Memed Chumaidi menilai, Kota Tangerang memimpin penerapan smart city dan transformasi digital di Tangerang Raya.

Baca Juga

Masih kata Memed, ini terbukti dari aplikasi Tangerang Live milik Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang yang telah diduplikasi oleh 38 kabupaten/kota. Ini telah berhasil menciptakan digitalisasi di pemerintahan.

“Inovasi soal mutasi jabatan atau merit system yang diinformasikan secara digital tersebut menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas yang adil. Ini lompatan besar. Sebanyak 38 kota/kabupaten juga sudah duplikasi aplikasi punya Kota Tangerang,” kata Memed.

Memed menambahkan, smart city dan transformasi digital menjadi kewajiban bagi Pemda Tangerang Raya sebagai jembatan untuk mendukung kebijakan yang efisien. Maka dari itu penting untuk Pemda membuka ruang sosialisasi secara masif.

“Jadi, pemerintah punya kewenangan tetapi jangan juga merasa full punya pengetahuan. Masyarakat harus diajak sinergi dengan membuka ruang sosialisasi agar tahu kebutuhannya, sinergitas dengan calon user itu penting,” tambahnya.

Sementara itu, Analis Kebijakan Publik Subandi Musbah mengatakan, smart city Tangerang Raya masih memiliki banyak kekurangan. Menurutnya, terdapat salah pengertian dengan paradigma smart city itu sendiri.

“Smart city itu semuanya harus smart. Dengan begitu, kehadirannya bisa efektif menjadi problem solver kebijakan di Tangerang Raya. Karena, kadang yang saya lihat, belum tentu masyarakatnya butuh soal aplikasi, tetapi didorong semacam seperti perlombaan, pemda seperti lomba balap,” kata Subandi.

Subandi mengatakan transformasi digital harus punya fungsi sebagai political will asas keterbukaan. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat harus benar-benar baik untuk bisa menjalankan konsep smart city ini.

“Birokrat musti smart. Mulai sinkronisasi data, partisipasi warga masih rendah seperti di Kabupaten Tangerang, akuntabilitas soal data yang mudah diakses masyarakat, ini PR (pekerjaan rumah) yang harus diselesaikan segera,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Tangerang Selatan Wisman Syah dalam paparannya mengatakan bahwa Tangsel merupakan kota urban yang mana menjadikan transformasi digital sebagai sebuah kebutuhan.

“Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) salah satu contohnya, ini menjadi bagian sistem percontohan. Tapi memang ada kendala, smart city belum bisa menghubungkan secara utuh pola transformasi digital terutama terkait sinkronisasi data dengan pemerintah pusat,” ucapnya.

Kepala Bidang Aplikasi dan Informasi Kabupaten Tangerang Cecep Khaerudin mengutarakan bahwa transformasi digital masih belum bisa maksimal diterapkan di Kabupaten Tangerang. Hal ini dikarenakan infrastruktur dan luasan daerah yang karakteristiknya berbeda-beda.

Cecep menambahkan, di tahun 2022, Kabupaten Tangerang menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan pengaduan melalui digital cukup tinggi di Indonesia. 

“Pendekatan digitalisasi gencar kami lakukan, contoh seperti pengelolaan dana 246 desa yang full digital dalam pelaporannya. Namun memang ada kendala, seperti belum adanya pihak yang mengawasi seperti Dewan Smart City,” ungkapnya.

Sebagai pemantik dan moderator diskusi, Adib Miftahul mengutarakan bahwa pembicaraan ini sebagai tanggung jawab sosial bagi aktivis, akademisi, pers, pemangku kepentingan, dan civil society.

Terutama, kata Adib, untuk berkontribusi dan memberikan masukan agar Pemda Tangerang Raya selalu menghadirkan kebijakan yang memprioritaskan kemaslahatan bagi rakyat. Diskusi direncanakan digelar setiap 2 pekan sekali hingga November 2024 atau sampai Pilkada serentak.

Lebih lanjut, Adib mengatakan, kepemimpinan kepala daerah di wilayah Kota Tangsel, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang selama 10 tahun terakhir, apalagi menjelang Pemilu pada Februari 2024 dan Pilkada November 2024 mendatang sangat menarik dicermati dan dianalisis.

“Pasalnya, dari segala isu kebijakan dan output yang dihasilkan menjadi bahan evaluasi untuk suksesi kepemimpinan mendatang,” pungkasnya.

Sekadar informasi, selain dihadiri puluhan aktivis, wartawan senior, dan insan pers, diskusi ini juga didukung oleh platform sosial media (sosmed) @abouttng. |We

Loading

VINUS TV

BERITA TERBARU

IKLAN

spot_img
spot_img

BERITA TERPOPULER

IKLAN

spot_img
spot_img

BERITA TERKAIT

IKLAN

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

SEPUTAR BANTEN

IKLAN

spot_img
spot_img
spot_img

SEPUTAR DESA

Masyarakat Pasir Bolang Demo Alfamart