BANTEN| Respons Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti, saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menuai kritik.
Sikap tersebut dinilai mencerminkan buruknya komunikasi publik pejabat dan berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi Banten.
Pengamat kebijakan publik sekaligus Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul menilai, pejabat publik seharusnya memanfaatkan pertanyaan media sebagai ruang untuk menjelaskan persoalan kepada masyarakat, bukan justru menimbulkan persepsi negatif.
Baca Juga
- BPK Temukan Kelebihan Bayar Puluhan Juta dalam Pengadaan Videotron Dinkes Banten
- FKPN Desak DLHK Banten Buka Hasil Uji Laboratorium Sungai Ciujung ke Publik
“Kalau level kepala dinas provinsi seperti ini, tentunya sangat disayangkan, apalagi sudah kebiasaan. Harusnya komunikasi publiknya itu baik. Karena teman-teman media akan menangkap informasi yang akan dipersembahkan kepada publik. Harusnya beliau malah berterima kasih kepada awak media,” kata Adib, Senin (13/07).
Menurut Adib, pertanyaan wartawan mengenai hasil audit BPK justru menjadi momentum bagi pejabat untuk meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Ia menjelaskan, setiap temuan audit lazim memunculkan pertanyaan publik sehingga pemerintah berkewajiban memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi.
“Kalau ada pekerjaan yang menjadi temuan BPK, kecurigaannya pasti larinya ke arah dugaan korupsi. Justru harusnya kepala dinas berterima kasih. Ini momentum yang tepat untuk dia menjelaskan kepada publik,” ujarnya.
Adib menegaskan masyarakat memiliki hak untuk mengawasi penggunaan anggaran negara. Karena itu, kritik maupun pertanyaan terhadap pejabat merupakan bagian dari fungsi kontrol publik yang harus dihormati.
“Publik itu punya hak untuk curiga, punya hak untuk menanyakan, punya hak untuk kritis, punya hak untuk mengapresiasi. Itu kan biasa. Ya harusnya paham sebagai pejabat,” katanya.
Ia menilai, cara pejabat merespons media akan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap institusi yang dipimpinnya. Menurutnya, sikap yang terkesan tertutup atau arogan justru dapat memperburuk citra pemerintah.
“Ini kan seolah-olah komunikasi publiknya enggak bagus, dia seolah-olah arogan. Jadi ini malah menjadi branding yang jelek kepada dia secara pribadi dan secara organisasi,” ujarnya.
Adib juga mendorong Gubernur Banten melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, penyegaran jabatan dan penerapan sistem merit penting dilakukan agar birokrasi diisi pejabat yang memiliki kompetensi sekaligus kemampuan membangun komunikasi publik.
“Makanya saya selalu mendorong gubernur harus rutin melihat kinerja anak buahnya, rajin melakukan mutasi, rajin melakukan reshuffle. Memastikan bahwa asas meritokrasi itu berjalan. Orang yang diberikan jabatan harus sesuai dengan kualitas dan kompetensinya serta bisa diberikan target,” tegasnya. | Fjr
