SERANG | Gabungan mahasiswa dari Federasi Olahraga Mahasiswa (Formasi) dan Komunitas Soedirman (KMS) 30 menggelar aksi di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jumat (21/08). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti kondisi jalan rusak, lampu penerangan jalan umum (PJU) yang mati, hingga ketimpangan pembangunan antara Banten Utara dan Selatan.
Massa mendesak Pemerintah Provinsi Banten tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur berskala besar. Menurut mereka, pemerintah juga harus memastikan infrastruktur dasar yang telah tersedia tetap berfungsi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.
Koordinator Umum KMS 30, Bento, mengatakan panjang jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Banten mencapai 857 kilometer. Namun, berdasarkan hasil temuan mahasiswa, masih terdapat sejumlah titik PJU yang mengalami kerusakan di ruas jalan provinsi.
Baca Juga
- Kaukus Lingkungan Serang Raya Desak Usut Dugaan Pembiaran Tambang Ilegal Gunung Pinang
- BEM Nusantara Banten Soroti Unggahan Disparbud Pandeglang yang Dikaitkan dengan Partai Politik
Di ruas Palima-Kebon Jahe, Kota Serang, sepanjang 6,4 kilometer, mahasiswa menemukan 22 titik PJU rusak. Sementara di ruas Palima-Borubaros sepanjang 3,9 kilometer yang melintasi kawasan KP3B, ditemukan lima titik PJU dalam kondisi mati.
Bento menilai kondisi tersebut menjadi ironi karena ruas jalan yang berada di sekitar pusat pemerintahan provinsi justru masih minim penerangan.
“Jika akses jalan yang berada persis di halaman depan pusat pemerintahan saja dibiarkan gelap dan berbahaya, sungguh tidak bisa dibayangkan seberapa pekat pengabaian infrastruktur yang harus ditanggung oleh masyarakat di pelosok Banten,” kata Bento.
Menurutnya, PJU mati tidak dapat dipandang sebagai persoalan fasilitas semata. Kondisi jalan yang gelap dapat meningkatkan risiko kecelakaan serta mengurangi kenyamanan masyarakat yang beraktivitas pada malam hari.
Selain persoalan penerangan, mahasiswa turut menyoroti kerusakan jalan dan minimnya infrastruktur dasar di sejumlah wilayah Banten Selatan. Mereka menilai masyarakat di Kabupaten Lebak dan Pandeglang masih menghadapi persoalan akses jalan, air bersih, sanitasi, hingga ketersediaan rumah layak huni.
Ketua Umum Formasi, Muadzin, mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah karena pertumbuhan ekonomi Banten belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi rujukan mahasiswa, ekonomi Banten tumbuh 5,64 persen pada triwulan I 2026 dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp247,20 triliun.
“Pertumbuhan tersebut ditopang oleh masifnya investasi di sektor konstruksi dan industri pengolahan,” kata Muadzin.
Namun, menurutnya, pertumbuhan ekonomi tersebut belum mampu menghapus kesenjangan kesejahteraan antara kawasan industri di Banten Utara dan wilayah selatan.
Mahasiswa mencatat PDRB per kapita di Kota Cilegon mencapai sekitar Rp250 juta. Sementara Kabupaten Lebak dan Pandeglang masih berada di kisaran Rp21 juta hingga Rp23 juta.
“Gemerlap megainfrastruktur di Banten gagal mendistribusikan kesejahteraan dan hanya mengonsentrasikan kekayaan pada lingkaran elite industri di utara,” tegasnya.
Muadzin juga menyoroti ketimpangan antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Berdasarkan publikasi BPS Maret 2026 yang mereka gunakan sebagai rujukan, indeks ketimpangan di perkotaan Banten mencapai 0,312, sedangkan perdesaan berada di angka 0,220.
Atas kondisi tersebut, mahasiswa meminta Pemprov Banten mengevaluasi kebijakan pembangunan agar tidak hanya berorientasi pada proyek infrastruktur besar. Mereka mendorong pemerintah memperkuat pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada sekaligus memastikan pembangunan menjangkau wilayah yang selama ini masih tertinggal.
Mahasiswa menilai pembangunan Banten seharusnya tidak hanya diukur dari banyaknya proyek yang dibangun, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan masyarakat di berbagai wilayah memperoleh akses terhadap infrastruktur dasar, pelayanan publik, dan kesejahteraan secara lebih merata. | Fjr
