spot_img
spot_img

Cak Imin, Luhut, Big Data, dan Arus Balik Opini Publik

Foto: Ilsutrasi Big Data (Istimewa).

PERDEBATAN tunda Pemilu belum berhenti, meski Presiden Jokowi sudah menyatakan sikap taat konstitusi. Salah satu patahan isu yang gaungnya masih kencang, adalah argumentasi Big Data!

Awalnya Cak Imin yang mengklaim mayoritas netizen mendukung wacana tunda Pemilu. Berlanjut dengan nada yang sama, Pak Luhut pun membeber bahwa beliau punya Big Data.

Fokus isu lalu berputar di situ. Terjadi arus balik yang meletupkan aneka kritik dan gugatan. Melibatkan banyak akademisi, pengamat, kaum profesional, dan influencer (tokoh berpengaruh, banyak pengikut) terkemuka di jagat maya.

Interogasi tajam menyasar pada jantung perkara, yakni: mana bukti Big Data itu? Seperti apa kategorisasinya? Seberapa banyak? Serta kebenaran metodologi dalam menyimpulkan dalil bahwa mayoritas netizen mendukung Pemilu diundur.

Baca Juga

Kegaduhan dunia maya itu, tak melulu sikap nyinyir, provokatif, serta menguar-uar kebencian plus kebohongan.

Malah terisi oleh bobot informasi berkualitas, menjadi panduan pembelajaran, plus membuka mata banyak orang tentang semua aspek terkait Big Data.

Jika memakai amsal, maka klaim Cak Imin dan Pak Luhut, malah membuka kotak pandora. Yakni sesuatu yang selama ini terkesan rahasia, rumit, dan terbungkus magis, kini malah jadi terang benderang, terbuka lebar. Khalyak ramai kini menjadi mengerti “abcd” Big Data.

Mengapa?

Per definisi, Big Data adalah kumpulan potongan informasi terkecil alias per bit (binnary digit), dalam jumlah luar biasa besar, disimpan dalam medan sirkuit (pangkalan data) berkapasitas raksasa, diproses dengan perangkat khusus, dianalisis, disimpulkan, dan disebarkan.

Sebenarnya, Big Data bukan khasanah baru, namun popularitasnya melejit belakangan ini. Lantaran dunia politik, bisnis, medis, pemasaran, dan bahkan strategi militer, mulai ramai menggunakan Big Data sebagai dasar pengambilan keputusan.

Hanya saja, baru segelintir pihak yang punya keahlian melakukan penggalian data (data mining) dalam jumlah gigantis. Selain itu, tingkat keahlian sangat spesifik, adalah syarat dasar untuk mampu membuat analisis atas data yang jumlahnya bisa ratusan juta item.

Musababnya rangkaian kerja dan sistem operasi Big Data terbilang kompleks. Paling tidak, seorang ahli analis Big Data harus mampu membuat matriks data (indeks, susunan) secara kuantitatif (satuan matematis). Semisal kuantitas jumlah, jenis, kategori, sumber, dan statistik.

Lalu berlanjut pada verifikasi data (menguji kesahihan). Paska itu, baru dibuat analisis tafsir, apakah data ini menunjukan bobot tertentu. Misalnya menggambarkan sikap setuju atau tidak. Negatif atau positif.

Nah, di titik ini, keraguan banyak pihak atas klaim Cak Imin dan Pak Luhut menjadi sahih. Lantaran dua nama itu, dikenal sebagai pemain politik tinimbang sebagai profesional bidang data digital. Daya dukung kelembagaan dua orang itu, juga jauh dari wilayah digital. Lebih-lebih, dua tokoh tersebut hingga detik ini belum pernah menyodor file Big Data yang mereka sebutkan.

Foto: Ilsutrasi Big Data (Istimewa).

Sisi positifnya adalah pola respons dan umpan balik dari netizen. Mereka malah mampu mengedukasi publik dengan informasi bermutu, menarik, dan terperinci.

Tak butuh waktu lama, para ahli yang selama ini mejadi rujukan untuk isu monitoring percakapan medsos, atau SMM (Social Media Monitoring), ramai-ramai melansir cuitan, terutama di Twitter.

Paling menonjol adalah postingan dari @ismailfahmi, sebagai co founder DroneEmprit (lembaga riset data digital). Beliau tegas mematahkan klaim Cak Imin dan Pak Luhur soal ratusan juta netizen pro tunda Pemilu. Analisis Ismail Fahmi membuktikan, jumlah total akun yang meributkan isu tunda Pemilu hanya sekitar 10.000an. Sangat sedikit. Mayoritas di Twitter (yang memang paling berisik untuk urusan politik). Dari yang segelintir itu, mayoritas malah menolak tunda Pemilu.

Argumen yang mirip (hanya beda jumlah data), muncul juga dari Evello, lembaga riset digital terkemuka. Pihak ini menyebut, jagat maya lebih berisik dengan isu minyak goreng langka, Jaminan Hari Tua untuk buruh, serta soal perang Rusia Ukraina. Menurut Evello, prosentasi keributan soal tunda Pemilu, hanya 15% saja.

Menyusul publikasi Lab45, lembaga yang digawangi Andi Widjajanto ini malah lebih detil. Merumuskan angka-angka statistik dari Twitter, Tiktok, Facebook dan Instagram. Menurut Lab45, jam tayang dan frekuensi kemunculan isu tunda Pemilu di Medsos, malah didominasi oleh kelompok yang anti tunda Pemilu.

Menariknya, sodoran informasi dari sejumlah lembaga riset digitial ini disebarluaskan oleh para tokoh berpengaruh. Seperti oleh Saiful Mudjani dari SMRC, Hidayat Nur Wahid (PKS), dan Fadli Zon (Gerindra).

Untuk gambaran kasar, data-data terpercaya yang berinteraksi di Medsos, yang mengusung tema percakapan pro kontra tunda Pemilu, memang mustahil mencapai ratusan juta akun. Angka maksimal, paling banter 100.000an.

Meski misalnya, Cak Imin dan Pak Luhut menggerakkan mesin buzzer dan jaringan kekuasaan mereka, akan sulit mencapai dukungan tagar atau tautan sebanyak ratusan juta. Ungkapan mereka lebih sebagai retorika penguasa.

Kita sebagai kalangan masyarakat sipil, cukup menjaga kewarasan nalar. Serta siap menjaga komitmen, bahwa publik wajib untuk mengawal konstitusi. Baik di dunia nyata atau di dunia maya.

*Ditulis oleh: Endi Biaro, Pengamat Politik Digital.

Loading

VINUS TV

BERITA TERBARU

IKLAN

spot_img
spot_img

BERITA TERPOPULER

IKLAN

spot_img
spot_img

BERITA TERKAIT

IKLAN

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

SEPUTAR BANTEN

IKLAN

spot_img
spot_img
spot_img

SEPUTAR DESA

Masyarakat Pasir Bolang Demo Alfamart