CILEGON | Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) mendesak aparat penegak hukum (APH) mengusut tuntas dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah Kejaksaan Agung menetapkan tiga petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka kasus dugaan penyimpangan tata kelola program tersebut.
Kasus tersebut dinilai menjadi alarm serius terhadap pengawasan program pelayanan publik berskala nasional.
Ketua Umum IMC, Ahmad Maki menilai, pengungkapan kasus tersebut harus menjadi pintu masuk untuk membongkar seluruh dugaan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Baca Juga
- IMC Soroti Dualisme, Pemkot Cilegon Diminta Tak Cairkan Dana Hibah
- Puluhan Warga Terdampak, IMC Desak Usut Dugaan Pencemaran PT Vopak
“Jika terdapat dugaan pelanggaran, penyalahgunaan kewenangan, ataupun persoalan dalam tata kelola program dan anggaran, aparat penegak hukum harus melakukan pendalaman secara komprehensif hingga seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dan tanggung jawab,” kata Maki, Kamis (04/06).
Menurutnya, pelaksanaan program MBG yang menjangkau berbagai daerah di Indonesia membuat aparat penegak hukum perlu menelusuri seluruh unsur pelaksana program, mulai dari jajaran BGN tingkat daerah, kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga pengelola dapur MBG di lapangan.
IMC juga meminta aparat penegak hukum bekerja secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih dalam menangani perkara tersebut. Maki menegaskan, dorongan pemeriksaan terhadap seluruh unsur pelaksana program bukan bentuk penghakiman sepihak, melainkan bagian dari upaya memastikan tata kelola program publik berjalan sesuai aturan.
“Seluruh pihak tetap harus mendapatkan perlindungan asas praduga tak bersalah dan proses hukum wajib berjalan berdasarkan fakta, data, serta alat bukti yang sah,” ujarnya.
Selain itu, IMC memastikan akan terus mengawal perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi MBG sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa terhadap jalannya program pelayanan publik.
Menurut Maki, pengusutan kasus tersebut harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh agar program MBG benar-benar berjalan bersih, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. | Fjr
