CILEGON | DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Cilegon mendesak Pemerintah Kota Cilegon segera mengambil langkah konkret menyikapi paparan abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau yang berdampak hingga wilayah pesisir Banten, termasuk Kota Cilegon.
DPC GMNI Kota Cilegon meminta Pemkot segera memastikan warga terdampak mendapat akses layanan kesehatan tanpa dipungut biaya.
Desakan itu juga mencakup penguatan mitigasi bencana, mengingat Cilegon merupakan kawasan industri yang memiliki potensi risiko lebih kompleks.
Baca Juga
- GMNI Kabupaten Tangerang Desak Kejari Periksa Program Satgas Sampah Rp15 Miliar
- GMNI Soroti Krisis Air Bersih di Kabupaten Tangerang, Desak Industri Hentikan Ketergantungan Air Tanah
“Kami mendorong Pemkot Cilegon memastikan masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau mendapatkan layanan kesehatan secara gratis. Jangan sampai warga yang terdampak justru terbebani biaya ketika membutuhkan pemeriksaan dan pengobatan,” kata Ketua DPC GMNI Kota Cilegon, Andriansyah, Minggu (06/09).
Menurut Andriansyah, sejumlah keluhan kesehatan seperti batuk, gangguan pernapasan, sesak napas, iritasi mata hingga gejala infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Karena itu, pihaknya meminta seluruh Puskesmas di wilayah Kota Cilegon dipastikan siap memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan abu vulkanik.
Andriansyah menilai persoalan tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai masalah kesehatan. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem penanggulangan dan mitigasi bencana karena Cilegon merupakan kota industri dengan konsentrasi industri berat dan kimia.
“Cilegon memiliki ratusan industri, termasuk industri kimia dan industri padat modal. Kita harus mengantisipasi kemungkinan dampak yang lebih fatal apabila kondisi bencana alam beririsan dengan aktivitas industri. Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah terjadi korban,” tegasnya.
GMNI juga meminta Pemkot Cilegon memperkuat koordinasi antara BPBD, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Damkarmat, aparat keamanan, pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta perusahaan yang memiliki potensi risiko tinggi.
Selain itu, pemerintah didesak memastikan kesiapan sistem peringatan dini, jalur evakuasi, titik kumpul, fasilitas kesehatan, komunikasi darurat hingga prosedur tanggap darurat, terutama di kawasan permukiman yang berdekatan dengan kawasan industri.
“Dengan karakter Cilegon sebagai kota industri, mitigasi bencana harus dilakukan secara serius. Kita harus memiliki skenario apabila erupsi Gunung Anak Krakatau dan sebaran abu vulkanik menimbulkan dampak lanjutan terhadap masyarakat maupun kawasan industri,” ujar Andriansyah.
GMNI juga meminta Pemkot Cilegon memberikan informasi secara terbuka dan berkala kepada masyarakat mengenai perkembangan kondisi abu vulkanik serta langkah perlindungan yang harus dilakukan warga.
Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas agar dapat mengantisipasi dampak abu vulkanik dan mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika mengalami gangguan kesehatan.
“Kesehatan rakyat adalah hak. Keselamatan masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah. Kami tidak ingin pemerintah hanya memberikan imbauan, sementara masyarakat menghadapi sendiri dampaknya,” katanya.
DPC GMNI Kota Cilegon menyatakan akan terus mengawal respons pemerintah terhadap dampak erupsi Gunung Anak Krakatau, khususnya terkait kesehatan masyarakat, lingkungan dan kesiapsiagaan bencana.
“Kami meminta Pemkot Cilegon tidak menunggu dampaknya menjadi fatal. Layanan kesehatan gratis harus dipastikan bagi warga terdampak, sementara sistem penanggulangan bencana harus diperkuat sejak sekarang. Mitigasi bukan dilakukan setelah bencana terjadi, tetapi sebelum risiko berubah menjadi korban,” pungkas Andriansyah. | Fjr
