Urgensi Perda Pondok Pesantren di Banten

Oleh: Eko Supriatno*

TANGGAPAN Gubernur Banten atas apa yang dibacakan Wakil Gubernur Andika Hazrumy terlihat ‘kurang begitu respek’ terhadap Raperda usulan DPRD Banten. Terkhusus tentang Raperda Fasilitasi Pondok Pesantren pada 18 Maret 2021.

Mari simak Bahasa Gubernur Banten tentang tanggapan Raperda:

“Raperda tersebut harus dikaji ulang agar tidak bertentangan dengan aturan di atasnya. Terlebih, jangan membuat peraturan-peraturan daerah yang nanti malah menahan kontribusi pelayanan daerah. Hal itu malah akan menjerat diri sendiri”.

Menurut penulis ini adalah logika yang aneh!

Seharusnya, kehadiran Perda Pondok Pesantren ini dijadikan momentum menunaikan janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada saat kampanye dulu.

Baca Juga

Bukankah Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih periode 2017-2022, Wahidin Halim dan Andika Hazrumy (WH-Andika) berkomitmen untuk ‘berlari kencang’ dalam merealisasikan janji-janji politik. Terutama perjuangan untuk ‘memfasislitasi’ Pondok Pesantren?

Secara filosofis, bukankah dalam moto dan lambang Provinsi Banten sangat jelas tergambar dan tertulis Iman dan Taqwa dengan latar belakang menara dan Kaibon. Hal itu menunjukkan karakteristik sosial budaya yang religious, terutama Banten sebagai kota Pondok Pesantren?

Saran penulis, seharusnya Gubernur dan Wakil Gubernur Banten coba melihat dan belajar ke Jawa Barat. Di mana Pemprov Jabar telah resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pesantren menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Jawa Barat akhirnya mendapatkan apresiasi dari Kementerian Agama. Lantaran Jabar adalah provinsi pertama (di Indonesia) yang memiliki perda untuk pesantren.

Kehadiran Perda Pesantren ini membuat ribuan sekolah keagamaan berbasis pondok di Jabar bisa didukung dan dibantu secara resmi. Sehingga visi Jabar Juara Lahir Batin bisa terwujud tanpa diskriminasi.

Memang ‘keren’ Jabar ini, tidak ada istilah peraturan daerah yang akan menjerat diri sendiri. Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar dibuat cepat. Provinsi itu ‘berlari kencang’ tidak ada jeda terlalu lama dalam menjembatani perda ke dalam hal teknis yang dibutuhkan.

Foto: Ilustrasi Perda Pondok Pesantren (Google/Istimewa).

Menjadi Ironi

Pondok Pesantren (Ponpes) merupakan lembaga pendidikan khas Indonesia, tidak terkecuali Banten.

Sejarah dan masyarakat Banten yang khas adalah pesantren. Karena cita rasa Banten, maka pesantren menjadi sebuah lembaga pendidikan yang memiliki keterikatan dan keterkaitan historis dengan sejarah perkembangan Islam di Banten sejak abad kehidupan para Wali Songo hingga saat ini.

Pondok Pesantren adalah saksi dan pelaku sejarah bagi perjuangan. Serta jatuh-bangunnya sang Tanah Jawara dalam mengukuhkan eksistensi ke-Bantenannya.

Sejarah eksistensi Provinsi Banten tidak dapat dipisahkan dengan pesantren. Bahkan, pesantren menjadi salah satu icon Banten. Sehingga pesantren ‘dinobatkan’ sebagai salah satu warisan pendidikan dan kebudayaan masyarakatnya.

Sejak awal penyebaran Islam di Banten, pesantren didirikan sebagai pusat informasi keislaman bagi masyarakat Banten. Sekaligus juga tempat bermusyawarah bagi masyarakat lokal demi mencari solusi terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan.

Keberadaan pesantren di Banten dari dulu hingga sekarang telah banyak melahirkan para intelektual lokal. Kemudian memberi peran aktif dalam perkembangan dan pengembangan Banten.

Maka menjadi ‘tidak wajar’ jika keberadaan Ponpes, terkhusus pesantren salafiyah tidak tersentuh secara pasti dan konkret oleh APBN atau APBD. Sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab negara atau pemerintah daerah.

Pada faktanya, di saat seluruh lembaga pendidikan mendapatkan alokasi dana dari APBN atau APBD untuk pengembangan dan pemberdayaan, Ponpes hanya mendapat bantuan yang secara ekstrem-nya berdasarkan “Iba dan kasihan”. Bukan karena faktor komitmen memajukan keberadaan pesantren secara sistematis. Atau menunggu pengelola pesantren mengajukan bantuan dan itupun sifatnya tidak menentu.

Baca Juga

Inilah yang seharusnya menjadi ironi masyarakat Banten terhadap pesantren. Sebagai salah satu lembaga pendidikan yang memiliki sejarah panjang bagi terbentuknya Republik Indonesia dan Provinsi Banten, seharusnya pesantren mendapatkan perhatian sebagaimana yang diperoleh oleh lembaga pendidikan pada umumnya.

Relevansi signifikansi

Menurut penulis, ada beberapa relevansi dan signifikansi Raperda Pondok Pesantren di Banten, di antaranya:

Pertama, kenapa dibutuhkan peraturan daerah (perda) tentang pesantren di Banten? Karena Banten merupakan provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak di Indonesia.

Kementerian Agama mencatat ada 26.973 pondok pesantren yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Jawa Barat memiliki jumlah paling banyak, yakni 8.343 pondok pesantren. Lalu, diikuti oleh Banten, memiliki jumlah pesantren yang tercatat sekitar 5000 pesantren dengan jumlah santri sekitar 200 ribu orang. Jawa Timur dan Jawa Tengah di kisaran 3-4 ribu Ponpes.

Kedua, amanah UU Nomor 18 Tahun 2019. Perlu dipahami! Raperda Fasilitasi Pondok Pesantren itu telah ditandai dengan dimana pemerintah pusat telah mengundangkan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Untuk itu, bagi pemerintah daerah, seharusnya UU ini menjadi dasar hukum untuk mendukung dan memfasilitasi pemberdayaan pengembangan pesantren.

UU No 18 Tahun 2019 telah menjadi instrumen regulative. Sekaligus klausul imperatif bagi pemerintah untuk mengafirmasi dan memfasilitasi eksistensi pesantren.

Sebab, UU No 18 Tahun 2019 pasal 46 ayat 1–3 maupun pasal 48 ayat 3 menyinggung tentang peran serta pemerintah daerah dalam pengembangan pesantren. Dengan demikian, terdapat pasal-pasal yang bermakna perintah atributif dari UU tersebut kepada pemerintah daerah untuk menyusun perda yang terkait dengan pesantren.

Ketiga, memiliki banyak manfaat. Raperda ini memiliki manfaat serta tujuan dalam hal memfasilitasi Ponpes yang berada di Wilayah Banten. Dengan adanya UU No 18 Tahun 2019, kesenjangan antara sekolah umum dan pesantren semakin menyempit. Meskipun pesantren memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan lembaga pendidikan lainnya, ijazah lulusan pesantren akan diakui setara dengan ijazah lulusan sekolah umum.

Keempat, momentum dan monumental. Pandangan penulis, seharusnya perda pesantren ini benar-benar menjadi perda yang monumental di Provinsi Banten dalam hal memberikan dukungan serta pengakuan penuh terhadap pesantren. Momentum kebangkitan pesantren secara genuine, khususnya soal anggaran. Pesantren menjadi setara dengan lembaga pendidikan formal lain.

Momentum ini harus dimanfaatkan pesantren untuk menyempurnakan manajemen. Banyak hal di pesantren yang harus mendapat perhatian pemerintah. Salah satunya adalah banyaknya karya ilmiah, teknologi pondok pesantren yang belum tersebar luas ke masyarakat. Di antaranya manajemen dakwah, kebersihan pondok melalui pengelolahan sampah dengan teknologi tepat guna, mendaur ulang sampah di Ponpes dan ketersediaan air bersih.

Asumsi penulis, ada 3 (Tiga) fungsi Ponpes yang harus dioptimalkan, yakni soal pendidikan, dakwah dan pemberdayaan pondok pesantren. Raperda ini tujuan utamanya adalah untuk memperkuat dua hal yakni dakwah dan pemberdayaan pondok pesantren.

Sementara itu, untuk fungsi dakwah, pesantren telah terbukti secara konsisten berdakwah di jalur Islam rahmatan lil alamin serta menjadi benteng kukuh untuk membendung ideologi-ideologi anti-Pancasila.

Kemudian, dalam konteks pemberdayaan masyarakat, banyak pesantren di Banten yang mengembangkan BMT (baitul mal wat tamwil) atau lembaga keuangan mikro yang bersinergi dengan masyarakat.

Foto: Pondok Pesantren (Google/Istimewa).

Urgensi Perda

Problematika pesantren terkhusus pesantren tradisional di Banten, sangatlah mempunyai tantangan yang multidimensi.

Diantaranya mengenai kurikulum, metode pembelajaran, sarana prasarana, dan administrasi.

Permasalahan kurikulum di pesantren terkait dengan pemberian pelajaran umum yang tidak efektif. Barangkali sekarang ini praktis semua pesantren mengajarkan ilmu pengetahuan umum. Tetapi tampaknya dilaksanakan secara setengah-setengah, sekadar memenuhi syarat atau agar tidak dinamakan kolot saja.

Kelemahan pendidikan pesantren yang lain adalah suasana pembelajaran yang pasif. Hal ini masih banyak dijumpai di pesantren yang salah satu sebabnya adalah minimnya kreativitas dan juga inovasi guru terhadap pengembangan metodologi pembelajaran aktif. Sehingga membuat daya kritis santri menjadi lemah.

Maka agar nalar kritis tumbuh di pesantren, para pendidiknya harus mau melakukan formulasi pola pendidikan dengan menyertakan metodologi modern. Oleh karena itu, dengan semangat ‘Urgensi Perda Pondok Pesantren’, nantinya pesantren-pesantren akan segera membenahi dirinya. Menerapkan kaidah-kaidah manajemen yang berlaku dalam rangka optimalisasi administrasi.

Ke dapan, pesantren salafiyah di Banten bisa sebagai pusat pengembangan ilmu ke-Islaman yang berkarakter ke-Bantenan.

Hal ini sangat penting bagi tatanan kebangsaan dimasa mendatang bagi Provinsi Banten. Dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia yang multi kultural etnis dan agama.

Urgensi Perda Pondok Pesantren bertujuan agar dapat menjadi pendidikan alternatif yang terjangkau oleh masyarakat kurang mampu. Dengan tidak memprioritaskan biaya tinggi dan mahal. Salafiyah dapat menjadi wadah pendidikan yang turut mencerdaskan bangsa dan masyarakat kurang mampu secara finansial. Sehingga dapat membantu dan menjadi partner pemerintah dalam upaya peningkatan kecerdasan masyarakat.

Berdasar segenap fungsi dan potensi yang dimiliki pesantren tersebut, untuk itu seyogyanya seluruh elemen keagamaan punya kewajiban untuk mendukung pengembangan pesantren-pesantren di Banten demi percepatan pembangunan daerah.

Caranya, fraksi-fraksi di DPRD Banten agar terus ikhtiar keukeuh untuk memanfaatkan hak inisiatif DPRD untuk mengajukan usulan raperda tentang pesantren di Banten. Tujuannya, fungsi pesantren yang begitu besar bagi pembangunan nasional maupun daerah tersebut mendapatkan rekognisi, afrimasi, dan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Banten.

Pemprov Banten sangat urgen membutuhkan payung hukum dalam bentuk Perda tentang Pondok Pesantren dalam upaya mengoptimalkan pemberdayaan pesantren dan para santri di Banten. Perda tersebut dimungkinkan terkait dengan kearifan lokal mengenai keberadaan pesantren tersebut.

Pemprov Banten kedepan, segera menggagas membuat lembaga atau organisasi resmi untuk mewadahi perwakilan-perwakilan dari Ponpes yang ada di Banten. Organisasi ini diharapkan nantinya menjadi think tank (wadah pemikir) Pemerintah Provinsi Banten dalam melaksanakan amanat Perda Pesantren.

Pemprov Banten harus sedikit punya inovasi program unggulan terkait pesantren maupun keumatan. Misal One Pesantren One Product (OPOP), Satu Desa Satu Hafidz (Sadesha), Magrib Mengaji, hingga English for Ulama.

*Penulis adalah Mahasantri di Pesantren Riyadlul Awamil Cangkudu dan Penekun Kajian di Forum Silaturahmi Bangsa.

 1,549 kali dilihat,  8 kali dilihat hari ini

SERANG | Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Serang sukses menggelar Konferensi Cabang (Konfercab) ke-XXII. Akhmad Muklis Darmawan terpilih sebagai ketua, masa khidmat 2021-2022. Satu...

Oleh: Moh. Bahri, S.Pd.I., S.H.* KALAU di televisi sudah ramai iklan sirup, maka puasa sudah dekat. Jika masjid-masjid dan musala mulai dibersihkan dan didandani lebih rapi,...

TANGERANG | Seorang bayi asal Kecamatan Kronjo mendapat serangan dari orang gila. Kepalanya disiram kopi panas dari jarak dekat. Kejadiaan nahas tersebut berawal dari salah...

Oleh: Hamzah Sutisna* BICARA soal perempuan, tentu akan banyak sekali hal yang bisa disampaikan. Terutama terakit peran yang diembannya.  Namun, jauh dari pada itu, hampir semua...

VINUS TV

BERITA TERBARU

Polemik Sertifikat Tanah, Kades Cibugel: Mari Duduk Bersama

TANGERANG | Kepala Desa Cibugel Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Haerul Saleh membantah menggelapkan sertifikat tanah. Bantahan ini keluar setelah beredar berita terkait pernyataan Haji...

Perekat Demokrasi Soroti Pelaksanaan Pilkades Serentak

TANGERANG | Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19 telah diterbitkan...

Perempuan Tidak Harus Memilih

Oleh: Hamzah Sutisna* BICARA soal perempuan, tentu akan banyak sekali hal yang bisa disampaikan. Terutama terakit peran yang diembannya.  Namun, jauh dari pada itu, hampir semua...

Kenalan Dengan Kak Irma, Pendongeng Boneka Tangan yang Disukai Anak-Anak

TANGERANG | Kecintaan terhadap anak kecil dan dunia dongeng membawa Kak Irma menjadi seorang Ventrilokuis, atau pendongeng boneka dengan suara perut. Kak Irma kerap menarik...

Aan Angsori: FKBKK Siap Jembatani Lulusan SMK ke Dunia Kerja

TANGERANG | Idealnya para lulusan SMK yang sudah memiliki keahlian atau kemampuan dibidangnya dapat diserap langsung oleh dunia kerja. Namun, para lulusan tersebut dihadapkan...

Ramadan, Momentum Menuju Pribadi Lebih Baik

Oleh: Yani Suryani* BULAN Ramadan sudah tiba. Tahun ini masih dalam situasi keperihatinan. Karena pandemi belum berakhir. Ini merupakan tahun kedua kita menjalankan puasa dalam...

Sah! Akhmad Muklis Darmawan Pimpin PMII Kota Serang

SERANG | Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Serang sukses menggelar Konferensi Cabang (Konfercab) ke-XXII. Akhmad Muklis Darmawan terpilih sebagai ketua, masa khidmat 2021-2022. Satu...

Bayi Diserang Orang Gila, Entus: Pemkab Tangerang Harusnya Lindungi Warga Dengan Baik

TANGERANG | Seorang bayi asal Kecamatan Kronjo mendapat serangan dari orang gila. Kepalanya disiram kopi panas dari jarak dekat. Kejadiaan nahas tersebut berawal dari salah...

Tanda-Tanda Jelang Puasa di Sekitar Kita

Oleh: Moh. Bahri, S.Pd.I., S.H.* KALAU di televisi sudah ramai iklan sirup, maka puasa sudah dekat. Jika masjid-masjid dan musala mulai dibersihkan dan didandani lebih rapi,...

IKLAN

BERITA TERPOPULER

Setelah Didemo Warga Terkait BLT, Kepala Desa Lebak Wangi Gantung Diri

TANGERANG | Kabar duka datang dari Kepala Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang. Setelah sebelumya didemo masyarakat terkait transparansi bantuan Covid-19, Kepala...

Warga Sekitar Kawasan Millenium Butuh Pekerjaan, Pabrik Lebih Memilih Titipan Dinas

TANGERANG | Puluhan warga berunjuk rasa di depan PT Green Source Indonesia (GSI) yang berlokasi Kawasan Industri Millenium Kelurahan Kaduagung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Tidak...

Miris, BLT Pusat Terindikasi Diselewengkan Aparat Kelurahan Sukamulya

TANGERANG | Merasa janggal terkait undangan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari APBN melalui Kantor Pos, Siti Aminah mempertanyakan bantuan yang hendak...

Ingin Mengajukan Bantuan Presiden Tanpa Antre, Begini Caranya

TANGERANG | Kabar baik bagi para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Khususnya yang terdampak pandemi Covid-19. Lantaran pemerintah akan memberikan langsung Bantuan Presiden Produktif...

Digugat LBH Ansor, Alfian Tanjung Tak Punya Nyali Datangi Pengadilan

TANGERANG | Kasus penghinaan oleh Alfian Tanjung terhadap Banser terus berlanjut. Ketua Umum GP Ansor Gus Yaqut Cholil Qoumas didampingi pengacara LBH Ansor beserta...

Orang Tidak Dikenal Robek Al Qur’an dan Coret Musala di Tangerang

TANGERANG | Sebuah musala di Perumahan Villa Tangerang Elok Kelurahan Kutajaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang penuh dengan coretan. Setidaknya ada empat tulisan di dinding...

Pungli Masuk Sekolah SMPN 1 Jambe Disoal

TANGERANG | Pungutan liar kerap dilakukan di berbagai institusi oleh oknum berwatak korup. Tak terkecuali pada lembaga pendidikan. Terlebih pada proses Penerimaan Peserta Didik...

AGENDA

BERITA TERKAIT

Perempuan Tidak Harus Memilih

Oleh: Hamzah Sutisna* BICARA soal perempuan, tentu akan banyak sekali hal yang bisa disampaikan. Terutama terakit peran yang diembannya.  Namun, jauh dari pada itu, hampir semua...

Ramadan, Momentum Menuju Pribadi Lebih Baik

Oleh: Yani Suryani* BULAN Ramadan sudah tiba. Tahun ini masih dalam situasi keperihatinan. Karena pandemi belum berakhir. Ini merupakan tahun kedua kita menjalankan puasa dalam...

Tanda-Tanda Jelang Puasa di Sekitar Kita

Oleh: Moh. Bahri, S.Pd.I., S.H.* KALAU di televisi sudah ramai iklan sirup, maka puasa sudah dekat. Jika masjid-masjid dan musala mulai dibersihkan dan didandani lebih rapi,...

Abuya Uci Turtusi, Energi Yang Tak Akan Mati

Oleh: Endi Biaro* PUNCAK pencapaian manusia, kata Sastrawan Albert Camus, adalah menjadi: legenda. Di posisi ini, seorang besar yang akan kita perbincangkan, yakni almarhum Abuya Uci...

Kiai Embay dan Inklusivisme Mathla’ul Anwar

Oleh: Eko Supriatno* MUKTAMAR Ke-20 Mathla’ul Anwar (MA) telah berakhir. Kiai Embay Mulya Syarief terpilih sebagai ketua umum periode 2021-2016.  Mathla’ul Anwar adalah salah satu organisasi...

Nahdlatul Ulama Sebagai Benteng Kerukunan Umat Beragama

Oleh: Muhammad Aldiansyah* BICARA soal Nahdlatul Ulama (NU), sudah pasti tentang bangsa kita hari ini. Hampir sebagian besar warga Indonesia merupakan nahdliyin. Kita semua tau, peran...

Pilkades Tangerang, Hukum Rimba dan Cacat Demokrasi

Oleh: Endi Biaro* SEORANG jago. Jawara. Orang sakti. Digdaya. Belum apa-apa, jika tidak menjadi kepala desa (atau Lurah, atau sebutan lain, di berbagai daerah). Ini cerita...

IKLAN

SEPUTAR BANTEN

Sah! Akhmad Muklis Darmawan Pimpin PMII Kota Serang

SERANG | Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Serang sukses menggelar Konferensi Cabang (Konfercab) ke-XXII. Akhmad Muklis Darmawan terpilih sebagai ketua, masa khidmat 2021-2022. Satu...

Optimalisasi Kerja Sama Pengelolaan Pelabuhan, Isbandi Ardiwinata: Kita Awali Hari Ini

SERANG | Kerja sama antara PT Serang Berkah Mandiri (Perseroda) dan PT Inter Trias Abadi Indonesia memasuki babak baru. Setelah hampir satu tahun berjalan...

Terpilih Sebagai Koordinator Banten, BEM Untirta Akan Sampaikan Beberapa Gagasan Kepada Gubernur

BANTEN | Musyawarah Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) ke-14 memilih Untirta sebagai Koordinator Daerah Banten periode 2021-2022. Munas itu digelar dan dihadiri...

Presma Untirta: Tudingan Nasir Terhadap PT Krakatau Steel Tidak Berdasar

SERANG | Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) menyikapi tudingan Anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Nasir...

HPN Banten Siap Awali Go Digital Dengan Membentuk Starup

BANTEN | Pengurus Wilayah (PW) Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Provinsi Banten akan mengirim 19 pengusaha untuk mengikuti Digital Business Forum yang akan dilaksanakan di...

Kejati Banten: Kehadiran Media Penting Untuk Mencerdaskan Masyarakat

SERANG | Kehadiran Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di Provinsi Banten diharapkan dapat mewujudkan informasi yang baik, sehat, dan berimbang. Menjadikan media sebagai alat...

LBH Ansor Akan Selenggarakan Pelatihan Paralegal Santri

BANTEN | Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor terus berupaya agar masyarakat semakin mudah mendapatkan bantuan hukum. Salah satunya dengan memperbanyak paralegal di setiap daerah. Hal...

IKLAN

SEPUTAR DESA

Banyak Kejanggalan, Belasan Warga Cibadak Datangi Kecamatan, Persoalkan Penggunaan Dana Desa

TANGERANG | Penggunaan dana desa sejatinya diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Transparansi penggunaan Dana Desa mutlak adanya. Agar publik bisa mengetahui....

Refleksi 7 Tahun UU Desa: Ingat, Desa Membangun, Bukan Membangun Desa

TANGERANG | Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sudah memasuki tahun ketujuh. Sejak disahkan pada 15 Januari 2014. Dalam rangka refleksi 7 tahun terbitnya...

Pemdes Pete Tetapkan 362 Penerima BLT Dana Desa

TANGERANG | Pemerintahan Desa Pete Kecamatan Tigaraksa melakukan Musyawarah Desa. Agenda tersebut membahas validasi, finalisasi, serta penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang...

Realisasi Pembangunan Desa Bantar Panjang Banyak Masalah, Camat Tigaraksa Tetap Rekomendasi Pencairan

TANGERANG | Carut-marut realisasi pembangunan Desa Bantar Panjang Kecamatan Tigaraksa tidak berarti kucuran dana dari pemerintah tersendat. Hal ini terbukti dari terus berlangsung pencairan dana...

Ini Jadwal dan Tahapan Pilkades Serentak Kabupaten Tangerang

TANGERANG | Jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa se-Kabupaten Tangerang telah selesai dibahas. Bahkan sudah mulai disosialisasikan oleh dinas terkait. Mulai...

Pengumuman: Pilkades Tangerang Digelar Juli 2021

TANGERANG | Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa se-Kabupaten Tangerang akan digelar bulan Juli tahun ini. Adapun terkait tahapan dimulai pada...

Soal Potongan Dana BLT, TSW Minta Polres Panggil Kepala Desa Pasanggrahan

TANGERANG | Musibah tidak menjadi pelajaran dan bahan muhasabah bagi Pemerintahan Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear. Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS)...