Urgensi Perda Pondok Pesantren di Banten

Oleh: Eko Supriatno*

TANGGAPAN Gubernur Banten atas apa yang dibacakan Wakil Gubernur Andika Hazrumy terlihat ‘kurang begitu respek’ terhadap Raperda usulan DPRD Banten. Terkhusus tentang Raperda Fasilitasi Pondok Pesantren pada 18 Maret 2021.

Mari simak Bahasa Gubernur Banten tentang tanggapan Raperda:

“Raperda tersebut harus dikaji ulang agar tidak bertentangan dengan aturan di atasnya. Terlebih, jangan membuat peraturan-peraturan daerah yang nanti malah menahan kontribusi pelayanan daerah. Hal itu malah akan menjerat diri sendiri”.

Menurut penulis ini adalah logika yang aneh!

Seharusnya, kehadiran Perda Pondok Pesantren ini dijadikan momentum menunaikan janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada saat kampanye dulu.

Baca Juga

Bukankah Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih periode 2017-2022, Wahidin Halim dan Andika Hazrumy (WH-Andika) berkomitmen untuk ‘berlari kencang’ dalam merealisasikan janji-janji politik. Terutama perjuangan untuk ‘memfasislitasi’ Pondok Pesantren?

Secara filosofis, bukankah dalam moto dan lambang Provinsi Banten sangat jelas tergambar dan tertulis Iman dan Taqwa dengan latar belakang menara dan Kaibon. Hal itu menunjukkan karakteristik sosial budaya yang religious, terutama Banten sebagai kota Pondok Pesantren?

Saran penulis, seharusnya Gubernur dan Wakil Gubernur Banten coba melihat dan belajar ke Jawa Barat. Di mana Pemprov Jabar telah resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pesantren menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Jawa Barat akhirnya mendapatkan apresiasi dari Kementerian Agama. Lantaran Jabar adalah provinsi pertama (di Indonesia) yang memiliki perda untuk pesantren.

Kehadiran Perda Pesantren ini membuat ribuan sekolah keagamaan berbasis pondok di Jabar bisa didukung dan dibantu secara resmi. Sehingga visi Jabar Juara Lahir Batin bisa terwujud tanpa diskriminasi.

Memang ‘keren’ Jabar ini, tidak ada istilah peraturan daerah yang akan menjerat diri sendiri. Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar dibuat cepat. Provinsi itu ‘berlari kencang’ tidak ada jeda terlalu lama dalam menjembatani perda ke dalam hal teknis yang dibutuhkan.

Foto: Ilustrasi Perda Pondok Pesantren (Google/Istimewa).

Menjadi Ironi

Pondok Pesantren (Ponpes) merupakan lembaga pendidikan khas Indonesia, tidak terkecuali Banten.

Sejarah dan masyarakat Banten yang khas adalah pesantren. Karena cita rasa Banten, maka pesantren menjadi sebuah lembaga pendidikan yang memiliki keterikatan dan keterkaitan historis dengan sejarah perkembangan Islam di Banten sejak abad kehidupan para Wali Songo hingga saat ini.

Pondok Pesantren adalah saksi dan pelaku sejarah bagi perjuangan. Serta jatuh-bangunnya sang Tanah Jawara dalam mengukuhkan eksistensi ke-Bantenannya.

Sejarah eksistensi Provinsi Banten tidak dapat dipisahkan dengan pesantren. Bahkan, pesantren menjadi salah satu icon Banten. Sehingga pesantren ‘dinobatkan’ sebagai salah satu warisan pendidikan dan kebudayaan masyarakatnya.

Sejak awal penyebaran Islam di Banten, pesantren didirikan sebagai pusat informasi keislaman bagi masyarakat Banten. Sekaligus juga tempat bermusyawarah bagi masyarakat lokal demi mencari solusi terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan.

Keberadaan pesantren di Banten dari dulu hingga sekarang telah banyak melahirkan para intelektual lokal. Kemudian memberi peran aktif dalam perkembangan dan pengembangan Banten.

Maka menjadi ‘tidak wajar’ jika keberadaan Ponpes, terkhusus pesantren salafiyah tidak tersentuh secara pasti dan konkret oleh APBN atau APBD. Sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab negara atau pemerintah daerah.

Pada faktanya, di saat seluruh lembaga pendidikan mendapatkan alokasi dana dari APBN atau APBD untuk pengembangan dan pemberdayaan, Ponpes hanya mendapat bantuan yang secara ekstrem-nya berdasarkan “Iba dan kasihan”. Bukan karena faktor komitmen memajukan keberadaan pesantren secara sistematis. Atau menunggu pengelola pesantren mengajukan bantuan dan itupun sifatnya tidak menentu.

Baca Juga

Inilah yang seharusnya menjadi ironi masyarakat Banten terhadap pesantren. Sebagai salah satu lembaga pendidikan yang memiliki sejarah panjang bagi terbentuknya Republik Indonesia dan Provinsi Banten, seharusnya pesantren mendapatkan perhatian sebagaimana yang diperoleh oleh lembaga pendidikan pada umumnya.

Relevansi signifikansi

Menurut penulis, ada beberapa relevansi dan signifikansi Raperda Pondok Pesantren di Banten, di antaranya:

Pertama, kenapa dibutuhkan peraturan daerah (perda) tentang pesantren di Banten? Karena Banten merupakan provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak di Indonesia.

Kementerian Agama mencatat ada 26.973 pondok pesantren yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Jawa Barat memiliki jumlah paling banyak, yakni 8.343 pondok pesantren. Lalu, diikuti oleh Banten, memiliki jumlah pesantren yang tercatat sekitar 5000 pesantren dengan jumlah santri sekitar 200 ribu orang. Jawa Timur dan Jawa Tengah di kisaran 3-4 ribu Ponpes.

Kedua, amanah UU Nomor 18 Tahun 2019. Perlu dipahami! Raperda Fasilitasi Pondok Pesantren itu telah ditandai dengan dimana pemerintah pusat telah mengundangkan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Untuk itu, bagi pemerintah daerah, seharusnya UU ini menjadi dasar hukum untuk mendukung dan memfasilitasi pemberdayaan pengembangan pesantren.

UU No 18 Tahun 2019 telah menjadi instrumen regulative. Sekaligus klausul imperatif bagi pemerintah untuk mengafirmasi dan memfasilitasi eksistensi pesantren.

Sebab, UU No 18 Tahun 2019 pasal 46 ayat 1–3 maupun pasal 48 ayat 3 menyinggung tentang peran serta pemerintah daerah dalam pengembangan pesantren. Dengan demikian, terdapat pasal-pasal yang bermakna perintah atributif dari UU tersebut kepada pemerintah daerah untuk menyusun perda yang terkait dengan pesantren.

Ketiga, memiliki banyak manfaat. Raperda ini memiliki manfaat serta tujuan dalam hal memfasilitasi Ponpes yang berada di Wilayah Banten. Dengan adanya UU No 18 Tahun 2019, kesenjangan antara sekolah umum dan pesantren semakin menyempit. Meskipun pesantren memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan lembaga pendidikan lainnya, ijazah lulusan pesantren akan diakui setara dengan ijazah lulusan sekolah umum.

Keempat, momentum dan monumental. Pandangan penulis, seharusnya perda pesantren ini benar-benar menjadi perda yang monumental di Provinsi Banten dalam hal memberikan dukungan serta pengakuan penuh terhadap pesantren. Momentum kebangkitan pesantren secara genuine, khususnya soal anggaran. Pesantren menjadi setara dengan lembaga pendidikan formal lain.

Momentum ini harus dimanfaatkan pesantren untuk menyempurnakan manajemen. Banyak hal di pesantren yang harus mendapat perhatian pemerintah. Salah satunya adalah banyaknya karya ilmiah, teknologi pondok pesantren yang belum tersebar luas ke masyarakat. Di antaranya manajemen dakwah, kebersihan pondok melalui pengelolahan sampah dengan teknologi tepat guna, mendaur ulang sampah di Ponpes dan ketersediaan air bersih.

Asumsi penulis, ada 3 (Tiga) fungsi Ponpes yang harus dioptimalkan, yakni soal pendidikan, dakwah dan pemberdayaan pondok pesantren. Raperda ini tujuan utamanya adalah untuk memperkuat dua hal yakni dakwah dan pemberdayaan pondok pesantren.

Sementara itu, untuk fungsi dakwah, pesantren telah terbukti secara konsisten berdakwah di jalur Islam rahmatan lil alamin serta menjadi benteng kukuh untuk membendung ideologi-ideologi anti-Pancasila.

Kemudian, dalam konteks pemberdayaan masyarakat, banyak pesantren di Banten yang mengembangkan BMT (baitul mal wat tamwil) atau lembaga keuangan mikro yang bersinergi dengan masyarakat.

Foto: Pondok Pesantren (Google/Istimewa).

Urgensi Perda

Problematika pesantren terkhusus pesantren tradisional di Banten, sangatlah mempunyai tantangan yang multidimensi.

Diantaranya mengenai kurikulum, metode pembelajaran, sarana prasarana, dan administrasi.

Permasalahan kurikulum di pesantren terkait dengan pemberian pelajaran umum yang tidak efektif. Barangkali sekarang ini praktis semua pesantren mengajarkan ilmu pengetahuan umum. Tetapi tampaknya dilaksanakan secara setengah-setengah, sekadar memenuhi syarat atau agar tidak dinamakan kolot saja.

Kelemahan pendidikan pesantren yang lain adalah suasana pembelajaran yang pasif. Hal ini masih banyak dijumpai di pesantren yang salah satu sebabnya adalah minimnya kreativitas dan juga inovasi guru terhadap pengembangan metodologi pembelajaran aktif. Sehingga membuat daya kritis santri menjadi lemah.

Maka agar nalar kritis tumbuh di pesantren, para pendidiknya harus mau melakukan formulasi pola pendidikan dengan menyertakan metodologi modern. Oleh karena itu, dengan semangat ‘Urgensi Perda Pondok Pesantren’, nantinya pesantren-pesantren akan segera membenahi dirinya. Menerapkan kaidah-kaidah manajemen yang berlaku dalam rangka optimalisasi administrasi.

Ke dapan, pesantren salafiyah di Banten bisa sebagai pusat pengembangan ilmu ke-Islaman yang berkarakter ke-Bantenan.

Hal ini sangat penting bagi tatanan kebangsaan dimasa mendatang bagi Provinsi Banten. Dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia yang multi kultural etnis dan agama.

Urgensi Perda Pondok Pesantren bertujuan agar dapat menjadi pendidikan alternatif yang terjangkau oleh masyarakat kurang mampu. Dengan tidak memprioritaskan biaya tinggi dan mahal. Salafiyah dapat menjadi wadah pendidikan yang turut mencerdaskan bangsa dan masyarakat kurang mampu secara finansial. Sehingga dapat membantu dan menjadi partner pemerintah dalam upaya peningkatan kecerdasan masyarakat.

Berdasar segenap fungsi dan potensi yang dimiliki pesantren tersebut, untuk itu seyogyanya seluruh elemen keagamaan punya kewajiban untuk mendukung pengembangan pesantren-pesantren di Banten demi percepatan pembangunan daerah.

Caranya, fraksi-fraksi di DPRD Banten agar terus ikhtiar keukeuh untuk memanfaatkan hak inisiatif DPRD untuk mengajukan usulan raperda tentang pesantren di Banten. Tujuannya, fungsi pesantren yang begitu besar bagi pembangunan nasional maupun daerah tersebut mendapatkan rekognisi, afrimasi, dan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Banten.

Pemprov Banten sangat urgen membutuhkan payung hukum dalam bentuk Perda tentang Pondok Pesantren dalam upaya mengoptimalkan pemberdayaan pesantren dan para santri di Banten. Perda tersebut dimungkinkan terkait dengan kearifan lokal mengenai keberadaan pesantren tersebut.

Pemprov Banten kedepan, segera menggagas membuat lembaga atau organisasi resmi untuk mewadahi perwakilan-perwakilan dari Ponpes yang ada di Banten. Organisasi ini diharapkan nantinya menjadi think tank (wadah pemikir) Pemerintah Provinsi Banten dalam melaksanakan amanat Perda Pesantren.

Pemprov Banten harus sedikit punya inovasi program unggulan terkait pesantren maupun keumatan. Misal One Pesantren One Product (OPOP), Satu Desa Satu Hafidz (Sadesha), Magrib Mengaji, hingga English for Ulama.

*Penulis adalah Mahasantri di Pesantren Riyadlul Awamil Cangkudu dan Penekun Kajian di Forum Silaturahmi Bangsa.

 2,099 kali dilihat,  4 kali dilihat hari ini

TANGERANG | Paradigma Indonesia baru-baru ini merilis hasil survei. Potret suara publik terkait beberapa tokoh yang layak menjadi Gubernur Banten. Survei Menuju Pilgub 2024 ini...

LEBAK | AU, mantan Kepala Desa Pasindangan (49), Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak diduga telah menggelapkan uang Bantuan Langsung Tunai (BLT) milik warganya. Informasi yang dihimpun,...

TANGERANG | Warga Desa Pasir Bolang Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang mendatangi Gudang Alfamart. Menyampaikan tuntutan pengelolaan limbah kardus. Kedatangan puluhan warga diduga kuat karena kepentingan...

Oleh: Aditya Hidayatulloh* BELAKANGAN, buruh Tangerang sedang disibukkan dengan tuntutan kenaikan UMR (Upah Minimum Regional), yang kini telah resmi diganti menjadi UMP (Upah Minimum Provinsi)...

VINUS TV

BERITA TERBARU

Rano Karno Masih Paling Populer di Banten, Ungguli Seluruh Kepala Daerah

BANTEN | Temuan hasil survei jelang Pilgub Banten 2024 oleh Paradigma Indonesia menunjukan Rano Karno berada di posisi teratas. Baik tingkat keterkenalan maupun kesukaan. Hal...

Menuju Pilgub Banten, Dua Tokoh Tangerang Masuk Radar Cagub

TANGERANG | Paradigma Indonesia baru-baru ini merilis hasil survei. Potret suara publik terkait beberapa tokoh yang layak menjadi Gubernur Banten. Survei Menuju Pilgub 2024 ini...

Kisah Rizki, Anak Tukang Kue Berhasil Lolos Tes Polisi

BANTEN | Meski terlahir dari keluarga kurang mampu, tak menyurutkan niat Rizki untuk menggapai cita-citanya menjadi seorang anggota polisi. Hal itu terungkap saat tim Humas...

Job Fair dan Kinerja Disnaker, Seremoni Minus Inovasi

Oleh: Aditya Hidayatulloh* BELAKANGAN, buruh Tangerang sedang disibukkan dengan tuntutan kenaikan UMR (Upah Minimum Regional), yang kini telah resmi diganti menjadi UMP (Upah Minimum Provinsi)...

Ada Kotak Uang di Toilet SPBU Bugel, Katanya Kencing Rp2000

  TANGERANG | Warga Tigaraksa mengeluh, masuk toilet SPBU Bugel Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang harus mengeluarkan uang. Untuk kencing saja Rp2000. Keluhan itu salah satunya datang...

Indikasi Gelapkan Uang BLT, Mantan Kepala Desa Ini Terancam Penjara Seumur Hidup

LEBAK | AU, mantan Kepala Desa Pasindangan (49), Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak diduga telah menggelapkan uang Bantuan Langsung Tunai (BLT) milik warganya. Informasi yang dihimpun,...

Refleksi Hari Guru Nasional 2021: Ujung Tombak Menuju Generasi Emas

Oleh: Teti Surtikah* 25 November 2021, Indonesia kembali memperingati Hari Guru Nasional (HGN). Momentum sakral ini selalu kita rayakan bersama oleh setiap para Pendidik dan...

Bikin Malu! Rebutan Limbah, Kades Pasir Bolang Kerahkan Warga Demo Perusahaan

TANGERANG | Warga Desa Pasir Bolang Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang mendatangi Gudang Alfamart. Menyampaikan tuntutan pengelolaan limbah kardus. Kedatangan puluhan warga diduga kuat karena kepentingan...

Terkait Staf Baru Desa Pasanggrahan, BPD: Belum Sah Secara Hukum

TANGERANG | Perangkat Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear sampai saat ini belum mengantongi Surat Keputusan (SK) sebagai pegawai. Hal ini disampaikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasanggrahan....

IKLAN

BERITA TERPOPULER

Bendera Negara Asing Berkibar di Klinik Milik PNS, Warga Minta Aparat Bertindak Tegas

TANGERANG | Pemandangan kurang pantas terjadi di Perumahan Villa Tangerang Elok Kelurahan Kuta Jaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang. Berkibar bendera Palestina tanpa berdampingan...

Setelah Didemo Warga Terkait BLT, Kepala Desa Lebak Wangi Gantung Diri

TANGERANG | Kabar duka datang dari Kepala Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang. Setelah sebelumya didemo masyarakat terkait transparansi bantuan Covid-19, Kepala...

Warga Sekitar Kawasan Millenium Butuh Pekerjaan, Pabrik Lebih Memilih Titipan Dinas

TANGERANG | Puluhan warga berunjuk rasa di depan PT Green Source Indonesia (GSI) yang berlokasi Kawasan Industri Millenium Kelurahan Kaduagung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Tidak...

Banten Berduka, Abuya Uci Cilongok Tutup Usia

TANGERANG | Kabar duka, Pengasuh Pondok Pesantren Al Istiqlaliyah Cilongok Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, Abuya Uci Cilongok tutup usia. Informasi yang dihimpun Vinus, Abuya...

Banten Berduka, Qori Internasional Hawasyi Nawawi Tutup Usia

TANGERANG | Kabar duka datang dari Qori Internasional sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Quran Annawawiyah, KH. Hawasyi Nawawi. Kepastian kabar duka itu dibagikan keluarga besar, santri,...

Miris, BLT Pusat Terindikasi Diselewengkan Aparat Kelurahan Sukamulya

TANGERANG | Merasa janggal terkait undangan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari APBN melalui Kantor Pos, Siti Aminah mempertanyakan bantuan yang hendak...

Dampak Covid-19, Ratusan Pekerja PT Universal Luggage Indonesia Diberhentikan

TANGERANG | Di tengah pandemi Covid-19, sebanyak 300 lebih tenaga kerja kontrak diberhentikan sepihak oleh PT Universal Luggage Indonesia. Perusahaan yang berlokasi di Desa...

AGENDA

BERITA TERKAIT

Job Fair dan Kinerja Disnaker, Seremoni Minus Inovasi

Oleh: Aditya Hidayatulloh* BELAKANGAN, buruh Tangerang sedang disibukkan dengan tuntutan kenaikan UMR (Upah Minimum Regional), yang kini telah resmi diganti menjadi UMP (Upah Minimum Provinsi)...

Refleksi Hari Guru Nasional 2021: Ujung Tombak Menuju Generasi Emas

Oleh: Teti Surtikah* 25 November 2021, Indonesia kembali memperingati Hari Guru Nasional (HGN). Momentum sakral ini selalu kita rayakan bersama oleh setiap para Pendidik dan...

Konsep Sosiologi Islam dan Ideologi Dunia, Sebuah Telaah Kritis

Oleh: M. Harikal Ramadhan Pohan* PEMBAHASAN mengenai sosiologi Islam dan ideologi dunia, pada prinsipanya bukan sesuatu yang baru. Kaum terdidik sudah lama mendalaminya. Namun, sampai...

Memahami Analisis Stilistika, Sebuah Pendekatan Gaya Bahasa Puisi

Oleh: Jatmiko* DALAM sebuah bentuk karya sastra, sudah menjadi kewajiban bagi penulis untuk membuat sesuatu yang sulit untuk diterka. Ini salah satu cara agar pembaca...

Wanita Itu Tulang Rusuk, Bukan Tulang Punggung

Oleh: Erna Ummu Aqilah* RASULULLAH saw. bersabda: "Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salehah." (HR. Muslim). Hadis di atas menjelaskan bagaimana mulianya...

Menyibak Kasus Pembunuhan, Titik Lemah Kepolisian dan Konstruksi Framing Media

Oleh: Eko Supriatno* SUDAH hampir dua bulan kasus pembunuhan sadis ibu-anak di Subang belum juga terungkap. Bak sinetron, pengungkapan kasus pembunuhan ini mampu membius pemirsa...

Pergeseran Budaya Arab: Antara Tradisi dan Modernisasi

Oleh : Abdul Haris* SEBAGAI umat beragama di bawah naungan panji Islam, kita semua tetap memberikan perhatian khusus terkait berbagai fenomena yang melibatkan kebudayaan Islam....

IKLAN

SEPUTAR BANTEN

Kisah Rizki, Anak Tukang Kue Berhasil Lolos Tes Polisi

BANTEN | Meski terlahir dari keluarga kurang mampu, tak menyurutkan niat Rizki untuk menggapai cita-citanya menjadi seorang anggota polisi. Hal itu terungkap saat tim Humas...

Indikasi Gelapkan Uang BLT, Mantan Kepala Desa Ini Terancam Penjara Seumur Hidup

LEBAK | AU, mantan Kepala Desa Pasindangan (49), Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak diduga telah menggelapkan uang Bantuan Langsung Tunai (BLT) milik warganya. Informasi yang dihimpun,...

Tol Serang-Rangkas Diresmikan, Gubernur Banten: Saya Bangga

BANTEN | Jalan Tol Serang-Panimbang, Seksi I Serang-Rangkasbitung akhirnya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Berlangsung di Gerbang Tol Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, pada Selasa, (16/11). Peresmian...

Perhatian! Mulai Besok Polisi Lakukan Operasi Zebra

  TANGERANG | Selama dua pekan, Direktorat Lalu lintas (Ditlantas) Polda Banten dan jajaran akan menggelar operasi Zebra Maung 2021. Mulai Senin, 15 hingga 28...

Gubernur Banten Dukung Kehadiran JMSI Banten 

SERANG | Gubernur Banten Wahidin Halim mendukung kehadiran organisasi Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) tingkat Provinsi di wilayahnya.  Wahidin Halim mengatakan, di Banten ini banyak...

Petugas Hotel Pandeglang Raya Temukan Mayat Tak Berbusana

BANTEN | Petugas hotel di Pandeglang menemukan seorang pria tak bernyawa. Terbujur kaku dan tidak berbusana. Belakang diketahui pria tersebut berasal dari Lebak. Pria berusia...

HMB Minta BKD Banten Bersih Dari Praktik Jual Beli Jabatan

BANTEN | Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten harus memperhatikan beberapa dasar saat melakukan pengisian jabatan birokrasi. Seperti kualifikasi, kompetensi, kualitas kinerja, dan rekam...

IKLAN

SEPUTAR DESA

Ini Jadwal dan Tahapan Pilkades Serentak Kabupaten Tangerang

TANGERANG | Jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa se-Kabupaten Tangerang telah selesai dibahas. Bahkan sudah mulai disosialisasikan oleh dinas terkait. Mulai...

Banyak Kejanggalan, Belasan Warga Cibadak Datangi Kecamatan, Persoalkan Penggunaan Dana Desa

TANGERANG | Penggunaan dana desa sejatinya diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Transparansi penggunaan Dana Desa mutlak adanya. Agar publik bisa mengetahui....

Realisasi Pembangunan Desa Bantar Panjang Banyak Masalah, Camat Tigaraksa Tetap Rekomendasi Pencairan

TANGERANG | Carut-marut realisasi pembangunan Desa Bantar Panjang Kecamatan Tigaraksa tidak berarti kucuran dana dari pemerintah tersendat. Hal ini terbukti dari terus berlangsung pencairan dana...

Refleksi 7 Tahun UU Desa: Ingat, Desa Membangun, Bukan Membangun Desa

TANGERANG | Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sudah memasuki tahun ketujuh. Sejak disahkan pada 15 Januari 2014. Dalam rangka refleksi 7 tahun terbitnya...

Pengumuman: Pilkades Tangerang Digelar Juli 2021

TANGERANG | Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa se-Kabupaten Tangerang akan digelar bulan Juli tahun ini. Adapun terkait tahapan dimulai pada...

Pemdes Pete Tetapkan 362 Penerima BLT Dana Desa

TANGERANG | Pemerintahan Desa Pete Kecamatan Tigaraksa melakukan Musyawarah Desa. Agenda tersebut membahas validasi, finalisasi, serta penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang...

Serdang Wetan Wakili Banten Dalam Ajang Pemilihan Desa Brilian Bacth 1 Tingkat Nasional

TANGERANG | Penghargaan tingkat nasional diberikan kepada 10 desa pada program Desa Brilian Bacth 1 tahun 2021 oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Salah satunya...