Urgensi Perda Pondok Pesantren di Banten

Oleh: Eko Supriatno*

TANGGAPAN Gubernur Banten atas apa yang dibacakan Wakil Gubernur Andika Hazrumy terlihat ‘kurang begitu respek’ terhadap Raperda usulan DPRD Banten. Terkhusus tentang Raperda Fasilitasi Pondok Pesantren pada 18 Maret 2021.

Mari simak Bahasa Gubernur Banten tentang tanggapan Raperda:

“Raperda tersebut harus dikaji ulang agar tidak bertentangan dengan aturan di atasnya. Terlebih, jangan membuat peraturan-peraturan daerah yang nanti malah menahan kontribusi pelayanan daerah. Hal itu malah akan menjerat diri sendiri”.

Menurut penulis ini adalah logika yang aneh!

Seharusnya, kehadiran Perda Pondok Pesantren ini dijadikan momentum menunaikan janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada saat kampanye dulu.

Baca Juga

Bukankah Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih periode 2017-2022, Wahidin Halim dan Andika Hazrumy (WH-Andika) berkomitmen untuk ‘berlari kencang’ dalam merealisasikan janji-janji politik. Terutama perjuangan untuk ‘memfasislitasi’ Pondok Pesantren?

Secara filosofis, bukankah dalam moto dan lambang Provinsi Banten sangat jelas tergambar dan tertulis Iman dan Taqwa dengan latar belakang menara dan Kaibon. Hal itu menunjukkan karakteristik sosial budaya yang religious, terutama Banten sebagai kota Pondok Pesantren?

Saran penulis, seharusnya Gubernur dan Wakil Gubernur Banten coba melihat dan belajar ke Jawa Barat. Di mana Pemprov Jabar telah resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pesantren menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Jawa Barat akhirnya mendapatkan apresiasi dari Kementerian Agama. Lantaran Jabar adalah provinsi pertama (di Indonesia) yang memiliki perda untuk pesantren.

Kehadiran Perda Pesantren ini membuat ribuan sekolah keagamaan berbasis pondok di Jabar bisa didukung dan dibantu secara resmi. Sehingga visi Jabar Juara Lahir Batin bisa terwujud tanpa diskriminasi.

Memang ‘keren’ Jabar ini, tidak ada istilah peraturan daerah yang akan menjerat diri sendiri. Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar dibuat cepat. Provinsi itu ‘berlari kencang’ tidak ada jeda terlalu lama dalam menjembatani perda ke dalam hal teknis yang dibutuhkan.

Foto: Ilustrasi Perda Pondok Pesantren (Google/Istimewa).

Menjadi Ironi

Pondok Pesantren (Ponpes) merupakan lembaga pendidikan khas Indonesia, tidak terkecuali Banten.

Sejarah dan masyarakat Banten yang khas adalah pesantren. Karena cita rasa Banten, maka pesantren menjadi sebuah lembaga pendidikan yang memiliki keterikatan dan keterkaitan historis dengan sejarah perkembangan Islam di Banten sejak abad kehidupan para Wali Songo hingga saat ini.

Pondok Pesantren adalah saksi dan pelaku sejarah bagi perjuangan. Serta jatuh-bangunnya sang Tanah Jawara dalam mengukuhkan eksistensi ke-Bantenannya.

Sejarah eksistensi Provinsi Banten tidak dapat dipisahkan dengan pesantren. Bahkan, pesantren menjadi salah satu icon Banten. Sehingga pesantren ‘dinobatkan’ sebagai salah satu warisan pendidikan dan kebudayaan masyarakatnya.

Sejak awal penyebaran Islam di Banten, pesantren didirikan sebagai pusat informasi keislaman bagi masyarakat Banten. Sekaligus juga tempat bermusyawarah bagi masyarakat lokal demi mencari solusi terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan.

Keberadaan pesantren di Banten dari dulu hingga sekarang telah banyak melahirkan para intelektual lokal. Kemudian memberi peran aktif dalam perkembangan dan pengembangan Banten.

Maka menjadi ‘tidak wajar’ jika keberadaan Ponpes, terkhusus pesantren salafiyah tidak tersentuh secara pasti dan konkret oleh APBN atau APBD. Sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab negara atau pemerintah daerah.

Pada faktanya, di saat seluruh lembaga pendidikan mendapatkan alokasi dana dari APBN atau APBD untuk pengembangan dan pemberdayaan, Ponpes hanya mendapat bantuan yang secara ekstrem-nya berdasarkan “Iba dan kasihan”. Bukan karena faktor komitmen memajukan keberadaan pesantren secara sistematis. Atau menunggu pengelola pesantren mengajukan bantuan dan itupun sifatnya tidak menentu.

Baca Juga

Inilah yang seharusnya menjadi ironi masyarakat Banten terhadap pesantren. Sebagai salah satu lembaga pendidikan yang memiliki sejarah panjang bagi terbentuknya Republik Indonesia dan Provinsi Banten, seharusnya pesantren mendapatkan perhatian sebagaimana yang diperoleh oleh lembaga pendidikan pada umumnya.

Relevansi signifikansi

Menurut penulis, ada beberapa relevansi dan signifikansi Raperda Pondok Pesantren di Banten, di antaranya:

Pertama, kenapa dibutuhkan peraturan daerah (perda) tentang pesantren di Banten? Karena Banten merupakan provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak di Indonesia.

Kementerian Agama mencatat ada 26.973 pondok pesantren yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Jawa Barat memiliki jumlah paling banyak, yakni 8.343 pondok pesantren. Lalu, diikuti oleh Banten, memiliki jumlah pesantren yang tercatat sekitar 5000 pesantren dengan jumlah santri sekitar 200 ribu orang. Jawa Timur dan Jawa Tengah di kisaran 3-4 ribu Ponpes.

Kedua, amanah UU Nomor 18 Tahun 2019. Perlu dipahami! Raperda Fasilitasi Pondok Pesantren itu telah ditandai dengan dimana pemerintah pusat telah mengundangkan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Untuk itu, bagi pemerintah daerah, seharusnya UU ini menjadi dasar hukum untuk mendukung dan memfasilitasi pemberdayaan pengembangan pesantren.

UU No 18 Tahun 2019 telah menjadi instrumen regulative. Sekaligus klausul imperatif bagi pemerintah untuk mengafirmasi dan memfasilitasi eksistensi pesantren.

Sebab, UU No 18 Tahun 2019 pasal 46 ayat 1–3 maupun pasal 48 ayat 3 menyinggung tentang peran serta pemerintah daerah dalam pengembangan pesantren. Dengan demikian, terdapat pasal-pasal yang bermakna perintah atributif dari UU tersebut kepada pemerintah daerah untuk menyusun perda yang terkait dengan pesantren.

Ketiga, memiliki banyak manfaat. Raperda ini memiliki manfaat serta tujuan dalam hal memfasilitasi Ponpes yang berada di Wilayah Banten. Dengan adanya UU No 18 Tahun 2019, kesenjangan antara sekolah umum dan pesantren semakin menyempit. Meskipun pesantren memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan lembaga pendidikan lainnya, ijazah lulusan pesantren akan diakui setara dengan ijazah lulusan sekolah umum.

Keempat, momentum dan monumental. Pandangan penulis, seharusnya perda pesantren ini benar-benar menjadi perda yang monumental di Provinsi Banten dalam hal memberikan dukungan serta pengakuan penuh terhadap pesantren. Momentum kebangkitan pesantren secara genuine, khususnya soal anggaran. Pesantren menjadi setara dengan lembaga pendidikan formal lain.

Momentum ini harus dimanfaatkan pesantren untuk menyempurnakan manajemen. Banyak hal di pesantren yang harus mendapat perhatian pemerintah. Salah satunya adalah banyaknya karya ilmiah, teknologi pondok pesantren yang belum tersebar luas ke masyarakat. Di antaranya manajemen dakwah, kebersihan pondok melalui pengelolahan sampah dengan teknologi tepat guna, mendaur ulang sampah di Ponpes dan ketersediaan air bersih.

Asumsi penulis, ada 3 (Tiga) fungsi Ponpes yang harus dioptimalkan, yakni soal pendidikan, dakwah dan pemberdayaan pondok pesantren. Raperda ini tujuan utamanya adalah untuk memperkuat dua hal yakni dakwah dan pemberdayaan pondok pesantren.

Sementara itu, untuk fungsi dakwah, pesantren telah terbukti secara konsisten berdakwah di jalur Islam rahmatan lil alamin serta menjadi benteng kukuh untuk membendung ideologi-ideologi anti-Pancasila.

Kemudian, dalam konteks pemberdayaan masyarakat, banyak pesantren di Banten yang mengembangkan BMT (baitul mal wat tamwil) atau lembaga keuangan mikro yang bersinergi dengan masyarakat.

Foto: Pondok Pesantren (Google/Istimewa).

Urgensi Perda

Problematika pesantren terkhusus pesantren tradisional di Banten, sangatlah mempunyai tantangan yang multidimensi.

Diantaranya mengenai kurikulum, metode pembelajaran, sarana prasarana, dan administrasi.

Permasalahan kurikulum di pesantren terkait dengan pemberian pelajaran umum yang tidak efektif. Barangkali sekarang ini praktis semua pesantren mengajarkan ilmu pengetahuan umum. Tetapi tampaknya dilaksanakan secara setengah-setengah, sekadar memenuhi syarat atau agar tidak dinamakan kolot saja.

Kelemahan pendidikan pesantren yang lain adalah suasana pembelajaran yang pasif. Hal ini masih banyak dijumpai di pesantren yang salah satu sebabnya adalah minimnya kreativitas dan juga inovasi guru terhadap pengembangan metodologi pembelajaran aktif. Sehingga membuat daya kritis santri menjadi lemah.

Maka agar nalar kritis tumbuh di pesantren, para pendidiknya harus mau melakukan formulasi pola pendidikan dengan menyertakan metodologi modern. Oleh karena itu, dengan semangat ‘Urgensi Perda Pondok Pesantren’, nantinya pesantren-pesantren akan segera membenahi dirinya. Menerapkan kaidah-kaidah manajemen yang berlaku dalam rangka optimalisasi administrasi.

Ke dapan, pesantren salafiyah di Banten bisa sebagai pusat pengembangan ilmu ke-Islaman yang berkarakter ke-Bantenan.

Hal ini sangat penting bagi tatanan kebangsaan dimasa mendatang bagi Provinsi Banten. Dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia yang multi kultural etnis dan agama.

Urgensi Perda Pondok Pesantren bertujuan agar dapat menjadi pendidikan alternatif yang terjangkau oleh masyarakat kurang mampu. Dengan tidak memprioritaskan biaya tinggi dan mahal. Salafiyah dapat menjadi wadah pendidikan yang turut mencerdaskan bangsa dan masyarakat kurang mampu secara finansial. Sehingga dapat membantu dan menjadi partner pemerintah dalam upaya peningkatan kecerdasan masyarakat.

Berdasar segenap fungsi dan potensi yang dimiliki pesantren tersebut, untuk itu seyogyanya seluruh elemen keagamaan punya kewajiban untuk mendukung pengembangan pesantren-pesantren di Banten demi percepatan pembangunan daerah.

Caranya, fraksi-fraksi di DPRD Banten agar terus ikhtiar keukeuh untuk memanfaatkan hak inisiatif DPRD untuk mengajukan usulan raperda tentang pesantren di Banten. Tujuannya, fungsi pesantren yang begitu besar bagi pembangunan nasional maupun daerah tersebut mendapatkan rekognisi, afrimasi, dan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Banten.

Pemprov Banten sangat urgen membutuhkan payung hukum dalam bentuk Perda tentang Pondok Pesantren dalam upaya mengoptimalkan pemberdayaan pesantren dan para santri di Banten. Perda tersebut dimungkinkan terkait dengan kearifan lokal mengenai keberadaan pesantren tersebut.

Pemprov Banten kedepan, segera menggagas membuat lembaga atau organisasi resmi untuk mewadahi perwakilan-perwakilan dari Ponpes yang ada di Banten. Organisasi ini diharapkan nantinya menjadi think tank (wadah pemikir) Pemerintah Provinsi Banten dalam melaksanakan amanat Perda Pesantren.

Pemprov Banten harus sedikit punya inovasi program unggulan terkait pesantren maupun keumatan. Misal One Pesantren One Product (OPOP), Satu Desa Satu Hafidz (Sadesha), Magrib Mengaji, hingga English for Ulama.

*Penulis adalah Mahasantri di Pesantren Riyadlul Awamil Cangkudu dan Penekun Kajian di Forum Silaturahmi Bangsa.

 2,319 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

BANTEN | Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Provinsi Banten memulai rangkaian agenda Konferensi Koordinator Cabang  (Konkoorcab) yang ke-VII. Rangkaian perhelatan Konkoorcab...

TANGERANG | Sebagai bentuk kepedulian dan pelestarian budaya, Remaja Bojong Manuk (Reboma) bersama TBM Sundung Literasi menggelar acara Pentas Seni Budaya Tradisional. Acara yang berlangsung...

TANGERANG | Balai Besar Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (BBWSC-3) menyurati PT Mayora Indah Tbk. Surat tersebut disampaikan sebagai tembusan. Pasalnya, bangunan parkir liar tersebut berlokasi di sempadan...

TANGERANG | Meski baru diresmikan dan mulai beroperasi pada 03 Mei 2022 lalu, Taman Bermain Anak dan Kolam Renang Annisa Jaya selalu ramai dikunjungi...

VINUS TV

BERITA TERBARU

Tekan Angka Stunting di Tangerang, Tim Percepatan Tetapkan 15 Lokus

TANGERANG | Sebagai upaya percepatan, pencegahan, dan penanggulangan stunting di Kabupaten Tangerang, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) menandatangani penetapan 15 lokasi khusus (Lokus). Penetapan 15...

Polisi Tangkap Remaja Cabul Asal Carenang

SERANG | Seorang remaja berinisial AF (19) asal Kecamatan Carenang ditangkap personel Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Serang. AF ditangkap lantaran melarikan diri...

Jalin Kerja Sama, UI dan BRI Research Institute Dampingi Produk UMKM

BANTEN | Universitas Indonesia melalui UI Halal Center melakukan Nota Kesepahaman Bersama (NKB) dengan BRI Research Institute dalam upaya mendorong UMKM naik kelas serta...

Lestarikan Budaya, Reboma dan Sundung Literasi Selenggarakan Pentas Seni

TANGERANG | Sebagai bentuk kepedulian dan pelestarian budaya, Remaja Bojong Manuk (Reboma) bersama TBM Sundung Literasi menggelar acara Pentas Seni Budaya Tradisional. Acara yang berlangsung...

Kabar Gembira untuk Warga Gunung Kaler, Kini Hadir Kolam Renang Annisa Jaya

TANGERANG | Meski baru diresmikan dan mulai beroperasi pada 03 Mei 2022 lalu, Taman Bermain Anak dan Kolam Renang Annisa Jaya selalu ramai dikunjungi...

PMII Banten Akan Konkoorcab: Pilih Ketua Baru

BANTEN | Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Provinsi Banten memulai rangkaian agenda Konferensi Koordinator Cabang  (Konkoorcab) yang ke-VII. Rangkaian perhelatan Konkoorcab...

Sambut Pemilu 2024, Gerindra se-Tangerang Raya Lakukan Konsolidasi

TANGERANG | Ribuan kader Partai Gerindra se-Tangerang Raya mengikuti konsolidasi dalam rangka persiapan Pemilu 2024 mendatang. Bertempat di Sport Center Stadion Indomilk Arena, pada...

BPS Tangerang Akan Kembali Lakukan Sensus Penduduk

TANGERANG | Sensus penduduk lanjutan tahun 2020 resmi dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tangerang. Mulai15 Mei sampai 30 Juni 2022 mendatang. Kegiatan pengumpulan...

Antisipasi Libur Panjang, Polda Banten Lakukan Sidak

SERANG | Guna mengantisipasi libur panjang, Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Banten menggelar inspeksi mendadak (Sidak) ke Polsek Taktakan Polresta Serang. Sidak yang dipimpin...

IKLAN

BERITA TERPOPULER

Sekarang Tidak Ribet, Ini Cara Mengaktifkan SPPT Wilayah Tangerang

TANGERANG | Inovasi dan peningkatan layanan terus diupayakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang. Terlebih soal permohonan pengaktifan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak...

Banten Berduka, Abuya Uci Cilongok Tutup Usia

TANGERANG | Kabar duka, Pengasuh Pondok Pesantren Al Istiqlaliyah Cilongok Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, Abuya Uci Cilongok tutup usia. Informasi yang dihimpun Vinus, Abuya...

Bendera Negara Asing Berkibar di Klinik Milik PNS, Warga Minta Aparat Bertindak Tegas

TANGERANG | Pemandangan kurang pantas terjadi di Perumahan Villa Tangerang Elok Kelurahan Kuta Jaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang. Berkibar bendera Palestina tanpa berdampingan...

Setelah Didemo Warga Terkait BLT, Kepala Desa Lebak Wangi Gantung Diri

TANGERANG | Kabar duka datang dari Kepala Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang. Setelah sebelumya didemo masyarakat terkait transparansi bantuan Covid-19, Kepala...

Warga Sekitar Kawasan Millenium Butuh Pekerjaan, Pabrik Lebih Memilih Titipan Dinas

TANGERANG | Puluhan warga berunjuk rasa di depan PT Green Source Indonesia (GSI) yang berlokasi Kawasan Industri Millenium Kelurahan Kaduagung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Tidak...

Sensasi Daging Burung Belibis, Kenyal dan Gurih

TANGERANG | Ayam dan bebek adalah jenis unggas paling sering dibuat olahan masakan. Tapi, selain kedua jenis unggas tersebut, ada satu lagi yang tak...

Di Kampung Markisa, KKN Mahasiswa UMT Kembangkan Literasi

KOTA TANGERANG | Kuliah Kerja Nyata (KKN) Terpadu Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) tahun 2020 difokuskan pada pengembangan dan penguatan literasi di masyarakat.   Hal itu...

AGENDA

BERITA TERKAIT

Gubernur Titipan Presiden Itu Bernama Penjabat

SETELAH pemerintah memutuskan Pemilu serentak dilakukan tahun 2024, beberapa kepala daerah yang masa jabatannya habis akan diganti oleh Penjabat (Pj). Setidaknya ada tujuh kepala daerah...

Kritik Ibnu Rusyd Terhadap Pemikiran Al Ghazali

Tulisan ini menanggapi artikel berjudul Kritik al Ghazali Terhadap Filsafat Barat, telah terbit sebelumnya. SELAMA bertahun-tahun, para cendekiawan menuduh Abu Hamid al Ghazali yang hidup...

Logical Fallacy, Beasiswa Pemuda Tangerang

DI TENGAH kesibukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dalam pembangunan infrastuktur, ada hal bernilai yang saat ini terlupakan: Pendidikan. Kita semua tahu, mencerdaskan bangsa merupakan salah...

Kritik al Ghazali Terhadap Filsafat Barat

DALAM lintas sejarah Islam, banyak figur penting yang ikut andil berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada dunia. Di antara banyaknya tokoh besar muslim,...

Opini WTP Versus Korupsi Banten

BADAI korupsi kembali menyelimuti Pemprov Banten, justru di tahun terakhir kepemimpinan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy atau WH-Andika. Selain pengadaan lahan gedung UPT Samsat Malimping,...

Ancaman Perang Dunia Maya

INTERNET dan dunia maya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Adanya internet, maka terciptalah dunia maya dan bila tidak ada dunia maya, maka internet...

Menjadi Manusia Merdeka, Bukan Boneka

MANUSIA, terlepas dari pandangan teologis yang menyatakan jalan hidupnya telah ditentukan oleh Tuhan, tetapi ia merupakan makhluk yang seharusnya mampu menentukan jalan hidupnya sendiri. Sebab...

IKLAN

SEPUTAR BANTEN

Polisi Tangkap Remaja Cabul Asal Carenang

SERANG | Seorang remaja berinisial AF (19) asal Kecamatan Carenang ditangkap personel Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Serang. AF ditangkap lantaran melarikan diri...

PMII Banten Akan Konkoorcab: Pilih Ketua Baru

BANTEN | Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Provinsi Banten memulai rangkaian agenda Konferensi Koordinator Cabang  (Konkoorcab) yang ke-VII. Rangkaian perhelatan Konkoorcab...

Antisipasi Libur Panjang, Polda Banten Lakukan Sidak

SERANG | Guna mengantisipasi libur panjang, Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Banten menggelar inspeksi mendadak (Sidak) ke Polsek Taktakan Polresta Serang. Sidak yang dipimpin...

IKA Unpas: Pj Gubernur Harus Mengerti Budaya dan Karakteristik Masyarakat Banten

BANTEN | Ikatan Alumni Universitas Pasundan (IKA Unpas) Koordinator Daerah Banten mendukung siapapun yang akan ditetapkan sebagai penjabat Gubernur. Hal ini diungkapkan oleh Isbandi selaku...

Angkat Potensi Wisata, Bucin View Cilegon Adakan Soft Opening

CILEGON | Ribuan pengunjung dari berbagai daerah memadati gelaran Soft Opening Wisata Bucin View Cilegon. Antusias pengunjung menyambut kehadiran Wisata Bucin View Cilegon tersebut terlihat...

Cegah Konflik Antar Warga Lebak, Polda Banten Kerahkan Sat Brimob

LEBAK | Polda Banten mengerahkan satu pleton personel Sat Brimob ke Kampung Bengkok, Desa Sukanagara, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak. Pengerahan tersebut guna mencegah terjadinya konflik...

Ngarad, Semangat Gotong Royong Nelayan Pantai Anyer dalam Menangkap Ikan

SARANG | Masyarakat pesisir Pantai Anyer Kabupaten Serang memiliki tradisi unik dalam menangkap ikan. Bernama Ngarad. Sudah dilakukan secara turun temurun. Ngarad merupakan cara menangkap...

IKLAN

SEPUTAR DESA

Ini Jadwal dan Tahapan Pilkades Serentak Kabupaten Tangerang

TANGERANG | Jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa se-Kabupaten Tangerang telah selesai dibahas. Bahkan sudah mulai disosialisasikan oleh dinas terkait. Mulai...

Banyak Kejanggalan, Belasan Warga Cibadak Datangi Kecamatan, Persoalkan Penggunaan Dana Desa

TANGERANG | Penggunaan dana desa sejatinya diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Transparansi penggunaan Dana Desa mutlak adanya. Agar publik bisa mengetahui....

Realisasi Pembangunan Desa Bantar Panjang Banyak Masalah, Camat Tigaraksa Tetap Rekomendasi Pencairan

TANGERANG | Carut-marut realisasi pembangunan Desa Bantar Panjang Kecamatan Tigaraksa tidak berarti kucuran dana dari pemerintah tersendat. Hal ini terbukti dari terus berlangsung pencairan dana...

Refleksi 7 Tahun UU Desa: Ingat, Desa Membangun, Bukan Membangun Desa

TANGERANG | Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sudah memasuki tahun ketujuh. Sejak disahkan pada 15 Januari 2014. Dalam rangka refleksi 7 tahun terbitnya...

Pengumuman: Pilkades Tangerang Digelar Juli 2021

TANGERANG | Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa se-Kabupaten Tangerang akan digelar bulan Juli tahun ini. Adapun terkait tahapan dimulai pada...

Pemdes Pete Tetapkan 362 Penerima BLT Dana Desa

TANGERANG | Pemerintahan Desa Pete Kecamatan Tigaraksa melakukan Musyawarah Desa. Agenda tersebut membahas validasi, finalisasi, serta penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang...

Masyarakat Pasir Bolang Demo Alfamart

TANGERANG | Masyarakat Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang mendemo gudang Alfamart. Di Jalan Aria Jaya Santika, pada Rabu (26/02). Aksi yang dikoordinir oleh...