Urgensi Perda Pondok Pesantren di Banten

Oleh: Eko Supriatno*

TANGGAPAN Gubernur Banten atas apa yang dibacakan Wakil Gubernur Andika Hazrumy terlihat ‘kurang begitu respek’ terhadap Raperda usulan DPRD Banten. Terkhusus tentang Raperda Fasilitasi Pondok Pesantren pada 18 Maret 2021.

Mari simak Bahasa Gubernur Banten tentang tanggapan Raperda:

“Raperda tersebut harus dikaji ulang agar tidak bertentangan dengan aturan di atasnya. Terlebih, jangan membuat peraturan-peraturan daerah yang nanti malah menahan kontribusi pelayanan daerah. Hal itu malah akan menjerat diri sendiri”.

Menurut penulis ini adalah logika yang aneh!

Seharusnya, kehadiran Perda Pondok Pesantren ini dijadikan momentum menunaikan janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada saat kampanye dulu.

Baca Juga

Bukankah Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih periode 2017-2022, Wahidin Halim dan Andika Hazrumy (WH-Andika) berkomitmen untuk ‘berlari kencang’ dalam merealisasikan janji-janji politik. Terutama perjuangan untuk ‘memfasislitasi’ Pondok Pesantren?

Secara filosofis, bukankah dalam moto dan lambang Provinsi Banten sangat jelas tergambar dan tertulis Iman dan Taqwa dengan latar belakang menara dan Kaibon. Hal itu menunjukkan karakteristik sosial budaya yang religious, terutama Banten sebagai kota Pondok Pesantren?

Saran penulis, seharusnya Gubernur dan Wakil Gubernur Banten coba melihat dan belajar ke Jawa Barat. Di mana Pemprov Jabar telah resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pesantren menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Jawa Barat akhirnya mendapatkan apresiasi dari Kementerian Agama. Lantaran Jabar adalah provinsi pertama (di Indonesia) yang memiliki perda untuk pesantren.

Kehadiran Perda Pesantren ini membuat ribuan sekolah keagamaan berbasis pondok di Jabar bisa didukung dan dibantu secara resmi. Sehingga visi Jabar Juara Lahir Batin bisa terwujud tanpa diskriminasi.

Memang ‘keren’ Jabar ini, tidak ada istilah peraturan daerah yang akan menjerat diri sendiri. Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar dibuat cepat. Provinsi itu ‘berlari kencang’ tidak ada jeda terlalu lama dalam menjembatani perda ke dalam hal teknis yang dibutuhkan.

Foto: Ilustrasi Perda Pondok Pesantren (Google/Istimewa).

Menjadi Ironi

Pondok Pesantren (Ponpes) merupakan lembaga pendidikan khas Indonesia, tidak terkecuali Banten.

Sejarah dan masyarakat Banten yang khas adalah pesantren. Karena cita rasa Banten, maka pesantren menjadi sebuah lembaga pendidikan yang memiliki keterikatan dan keterkaitan historis dengan sejarah perkembangan Islam di Banten sejak abad kehidupan para Wali Songo hingga saat ini.

Pondok Pesantren adalah saksi dan pelaku sejarah bagi perjuangan. Serta jatuh-bangunnya sang Tanah Jawara dalam mengukuhkan eksistensi ke-Bantenannya.

Sejarah eksistensi Provinsi Banten tidak dapat dipisahkan dengan pesantren. Bahkan, pesantren menjadi salah satu icon Banten. Sehingga pesantren ‘dinobatkan’ sebagai salah satu warisan pendidikan dan kebudayaan masyarakatnya.

Sejak awal penyebaran Islam di Banten, pesantren didirikan sebagai pusat informasi keislaman bagi masyarakat Banten. Sekaligus juga tempat bermusyawarah bagi masyarakat lokal demi mencari solusi terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan.

Keberadaan pesantren di Banten dari dulu hingga sekarang telah banyak melahirkan para intelektual lokal. Kemudian memberi peran aktif dalam perkembangan dan pengembangan Banten.

Maka menjadi ‘tidak wajar’ jika keberadaan Ponpes, terkhusus pesantren salafiyah tidak tersentuh secara pasti dan konkret oleh APBN atau APBD. Sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab negara atau pemerintah daerah.

Pada faktanya, di saat seluruh lembaga pendidikan mendapatkan alokasi dana dari APBN atau APBD untuk pengembangan dan pemberdayaan, Ponpes hanya mendapat bantuan yang secara ekstrem-nya berdasarkan “Iba dan kasihan”. Bukan karena faktor komitmen memajukan keberadaan pesantren secara sistematis. Atau menunggu pengelola pesantren mengajukan bantuan dan itupun sifatnya tidak menentu.

Baca Juga

Inilah yang seharusnya menjadi ironi masyarakat Banten terhadap pesantren. Sebagai salah satu lembaga pendidikan yang memiliki sejarah panjang bagi terbentuknya Republik Indonesia dan Provinsi Banten, seharusnya pesantren mendapatkan perhatian sebagaimana yang diperoleh oleh lembaga pendidikan pada umumnya.

Relevansi signifikansi

Menurut penulis, ada beberapa relevansi dan signifikansi Raperda Pondok Pesantren di Banten, di antaranya:

Pertama, kenapa dibutuhkan peraturan daerah (perda) tentang pesantren di Banten? Karena Banten merupakan provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak di Indonesia.

Kementerian Agama mencatat ada 26.973 pondok pesantren yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Jawa Barat memiliki jumlah paling banyak, yakni 8.343 pondok pesantren. Lalu, diikuti oleh Banten, memiliki jumlah pesantren yang tercatat sekitar 5000 pesantren dengan jumlah santri sekitar 200 ribu orang. Jawa Timur dan Jawa Tengah di kisaran 3-4 ribu Ponpes.

Kedua, amanah UU Nomor 18 Tahun 2019. Perlu dipahami! Raperda Fasilitasi Pondok Pesantren itu telah ditandai dengan dimana pemerintah pusat telah mengundangkan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Untuk itu, bagi pemerintah daerah, seharusnya UU ini menjadi dasar hukum untuk mendukung dan memfasilitasi pemberdayaan pengembangan pesantren.

UU No 18 Tahun 2019 telah menjadi instrumen regulative. Sekaligus klausul imperatif bagi pemerintah untuk mengafirmasi dan memfasilitasi eksistensi pesantren.

Sebab, UU No 18 Tahun 2019 pasal 46 ayat 1–3 maupun pasal 48 ayat 3 menyinggung tentang peran serta pemerintah daerah dalam pengembangan pesantren. Dengan demikian, terdapat pasal-pasal yang bermakna perintah atributif dari UU tersebut kepada pemerintah daerah untuk menyusun perda yang terkait dengan pesantren.

Ketiga, memiliki banyak manfaat. Raperda ini memiliki manfaat serta tujuan dalam hal memfasilitasi Ponpes yang berada di Wilayah Banten. Dengan adanya UU No 18 Tahun 2019, kesenjangan antara sekolah umum dan pesantren semakin menyempit. Meskipun pesantren memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan lembaga pendidikan lainnya, ijazah lulusan pesantren akan diakui setara dengan ijazah lulusan sekolah umum.

Keempat, momentum dan monumental. Pandangan penulis, seharusnya perda pesantren ini benar-benar menjadi perda yang monumental di Provinsi Banten dalam hal memberikan dukungan serta pengakuan penuh terhadap pesantren. Momentum kebangkitan pesantren secara genuine, khususnya soal anggaran. Pesantren menjadi setara dengan lembaga pendidikan formal lain.

Momentum ini harus dimanfaatkan pesantren untuk menyempurnakan manajemen. Banyak hal di pesantren yang harus mendapat perhatian pemerintah. Salah satunya adalah banyaknya karya ilmiah, teknologi pondok pesantren yang belum tersebar luas ke masyarakat. Di antaranya manajemen dakwah, kebersihan pondok melalui pengelolahan sampah dengan teknologi tepat guna, mendaur ulang sampah di Ponpes dan ketersediaan air bersih.

Asumsi penulis, ada 3 (Tiga) fungsi Ponpes yang harus dioptimalkan, yakni soal pendidikan, dakwah dan pemberdayaan pondok pesantren. Raperda ini tujuan utamanya adalah untuk memperkuat dua hal yakni dakwah dan pemberdayaan pondok pesantren.

Sementara itu, untuk fungsi dakwah, pesantren telah terbukti secara konsisten berdakwah di jalur Islam rahmatan lil alamin serta menjadi benteng kukuh untuk membendung ideologi-ideologi anti-Pancasila.

Kemudian, dalam konteks pemberdayaan masyarakat, banyak pesantren di Banten yang mengembangkan BMT (baitul mal wat tamwil) atau lembaga keuangan mikro yang bersinergi dengan masyarakat.

Foto: Pondok Pesantren (Google/Istimewa).

Urgensi Perda

Problematika pesantren terkhusus pesantren tradisional di Banten, sangatlah mempunyai tantangan yang multidimensi.

Diantaranya mengenai kurikulum, metode pembelajaran, sarana prasarana, dan administrasi.

Permasalahan kurikulum di pesantren terkait dengan pemberian pelajaran umum yang tidak efektif. Barangkali sekarang ini praktis semua pesantren mengajarkan ilmu pengetahuan umum. Tetapi tampaknya dilaksanakan secara setengah-setengah, sekadar memenuhi syarat atau agar tidak dinamakan kolot saja.

Kelemahan pendidikan pesantren yang lain adalah suasana pembelajaran yang pasif. Hal ini masih banyak dijumpai di pesantren yang salah satu sebabnya adalah minimnya kreativitas dan juga inovasi guru terhadap pengembangan metodologi pembelajaran aktif. Sehingga membuat daya kritis santri menjadi lemah.

Maka agar nalar kritis tumbuh di pesantren, para pendidiknya harus mau melakukan formulasi pola pendidikan dengan menyertakan metodologi modern. Oleh karena itu, dengan semangat ‘Urgensi Perda Pondok Pesantren’, nantinya pesantren-pesantren akan segera membenahi dirinya. Menerapkan kaidah-kaidah manajemen yang berlaku dalam rangka optimalisasi administrasi.

Ke dapan, pesantren salafiyah di Banten bisa sebagai pusat pengembangan ilmu ke-Islaman yang berkarakter ke-Bantenan.

Hal ini sangat penting bagi tatanan kebangsaan dimasa mendatang bagi Provinsi Banten. Dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia yang multi kultural etnis dan agama.

Urgensi Perda Pondok Pesantren bertujuan agar dapat menjadi pendidikan alternatif yang terjangkau oleh masyarakat kurang mampu. Dengan tidak memprioritaskan biaya tinggi dan mahal. Salafiyah dapat menjadi wadah pendidikan yang turut mencerdaskan bangsa dan masyarakat kurang mampu secara finansial. Sehingga dapat membantu dan menjadi partner pemerintah dalam upaya peningkatan kecerdasan masyarakat.

Berdasar segenap fungsi dan potensi yang dimiliki pesantren tersebut, untuk itu seyogyanya seluruh elemen keagamaan punya kewajiban untuk mendukung pengembangan pesantren-pesantren di Banten demi percepatan pembangunan daerah.

Caranya, fraksi-fraksi di DPRD Banten agar terus ikhtiar keukeuh untuk memanfaatkan hak inisiatif DPRD untuk mengajukan usulan raperda tentang pesantren di Banten. Tujuannya, fungsi pesantren yang begitu besar bagi pembangunan nasional maupun daerah tersebut mendapatkan rekognisi, afrimasi, dan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Banten.

Pemprov Banten sangat urgen membutuhkan payung hukum dalam bentuk Perda tentang Pondok Pesantren dalam upaya mengoptimalkan pemberdayaan pesantren dan para santri di Banten. Perda tersebut dimungkinkan terkait dengan kearifan lokal mengenai keberadaan pesantren tersebut.

Pemprov Banten kedepan, segera menggagas membuat lembaga atau organisasi resmi untuk mewadahi perwakilan-perwakilan dari Ponpes yang ada di Banten. Organisasi ini diharapkan nantinya menjadi think tank (wadah pemikir) Pemerintah Provinsi Banten dalam melaksanakan amanat Perda Pesantren.

Pemprov Banten harus sedikit punya inovasi program unggulan terkait pesantren maupun keumatan. Misal One Pesantren One Product (OPOP), Satu Desa Satu Hafidz (Sadesha), Magrib Mengaji, hingga English for Ulama.

*Penulis adalah Mahasantri di Pesantren Riyadlul Awamil Cangkudu dan Penekun Kajian di Forum Silaturahmi Bangsa.

 1,908 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

TANGERANG | Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Tangerang kembali ditunda. Setelah tiga kali tidak jadi. Penundaan Pilkades ini disampaikan langsung oleh Bupati, Wakil...

KOTA TANGERANG | Kasus pungutan liar dana Bantuan Sosial Tunai (BST) yang ditemukan Tri Rismaharini di Kecamatan Karang Tengah membuat Pemerintah Kota Tangerang bertindak...

TANGERANG | Penutupan akses pintu keluar Pasar Cisoka oleh pengembang beberapa hari lalu menuai polemik. Pasalnya, ada banyak warga yang terisolir dan tidak bisa...

TANGERANG | Penyelesaian sengketa tanah yang merupakan salah satu fokus dari program reformasi agraria Presiden Joko Widodo hingga kini belum terlaksana dengan baik. Terutama jika...

VINUS TV

BERITA TERBARU

Edukasi Masyarakat, Mahasiswa UNIBA Gelar Seminar Penyuluhan Kesehatan

SERANG | Sekelompok mahasiswa dari Universitas Bina Bangsa yang sedang menjalankan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM), menggelar seminar penyuluhan kesehatan masyarakat. Kegiatan yang bertemakan "Upaya Pencegahan...

Batara Festival Hadir di Solear, Menyediakan Food and Drink

TANGERANG | Guna memajukan atau meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar, khususnya warga Perumahan Batara, kini hadir gerai kuliner Batara Festival. Lokasinya sangat strategis, di pintu...

Direktur Eksekutif Perekat Demokrasi: Keberadaan CSO Harus Diperkuat Peranannya

TANGERANG | Perkumpulan Masyarakat untuk Demokrasi (Perekat Demokrasi) menggelar diskusi. Tentang "Pemetaan Sumberdaya Lokal untuk Memperkuat Peran CSO di Daerah". Dilaksanakan secara daring, pada Jumat,...

Konflik Agraria Semakin Nyata, Isu Mafia Tanah Belum Juga Terurai

TANGERANG | Penyelesaian sengketa tanah yang merupakan salah satu fokus dari program reformasi agraria Presiden Joko Widodo hingga kini belum terlaksana dengan baik. Terutama jika...

Pilkades Serentak Ditunda Lagi

TANGERANG | Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Tangerang kembali ditunda. Setelah tiga kali tidak jadi. Penundaan Pilkades ini disampaikan langsung oleh Bupati, Wakil...

Warga Protes Penutupan Akses, Bupati Tangerang: Sedang Proses Mediasi

TANGERANG | Penutupan akses pintu keluar Pasar Cisoka oleh pengembang beberapa hari lalu menuai polemik. Pasalnya, ada banyak warga yang terisolir dan tidak bisa...

Heboh Pungli Bansos, Wali Kota Tangerang: Tidak Akan Kita Tolerir

KOTA TANGERANG | Kasus pungutan liar dana Bantuan Sosial Tunai (BST) yang ditemukan Tri Rismaharini di Kecamatan Karang Tengah membuat Pemerintah Kota Tangerang bertindak...

Polresta Tangerang Ajak HMI ke Pemakaman Covid-19 dan RSUD Balaraja

TANGERANG | Setelah aksi di depan Gedung Bupati, Polresta Tangerang mengajak belasan Aktivis HMI ke pemakaman khusus Covid-19 dan RSUD Balaraja, pada Selasa malam,...

Demo Ricuh, Belasan Aktivis HMI Tangerang Dibawa Polisi

  TANGERANG | Belasan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dibawa ke Mapolresta Tangerang. Tidak lama saat demonstrasi menolak pemberlakukan PPKM, di depan Kantor Bupati, pada...

IKLAN

BERITA TERPOPULER

Setelah Didemo Warga Terkait BLT, Kepala Desa Lebak Wangi Gantung Diri

TANGERANG | Kabar duka datang dari Kepala Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang. Setelah sebelumya didemo masyarakat terkait transparansi bantuan Covid-19, Kepala...

Warga Sekitar Kawasan Millenium Butuh Pekerjaan, Pabrik Lebih Memilih Titipan Dinas

TANGERANG | Puluhan warga berunjuk rasa di depan PT Green Source Indonesia (GSI) yang berlokasi Kawasan Industri Millenium Kelurahan Kaduagung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Tidak...

Miris, BLT Pusat Terindikasi Diselewengkan Aparat Kelurahan Sukamulya

TANGERANG | Merasa janggal terkait undangan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari APBN melalui Kantor Pos, Siti Aminah mempertanyakan bantuan yang hendak...

Ingin Mengajukan Bantuan Presiden Tanpa Antre, Begini Caranya

TANGERANG | Kabar baik bagi para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Khususnya yang terdampak pandemi Covid-19. Lantaran pemerintah akan memberikan langsung Bantuan Presiden Produktif...

Digugat LBH Ansor, Alfian Tanjung Tak Punya Nyali Datangi Pengadilan

TANGERANG | Kasus penghinaan oleh Alfian Tanjung terhadap Banser terus berlanjut. Ketua Umum GP Ansor Gus Yaqut Cholil Qoumas didampingi pengacara LBH Ansor beserta...

Orang Tidak Dikenal Robek Al Qur’an dan Coret Musala di Tangerang

TANGERANG | Sebuah musala di Perumahan Villa Tangerang Elok Kelurahan Kutajaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang penuh dengan coretan. Setidaknya ada empat tulisan di dinding...

Dampak Covid-19, Ratusan Pekerja PT Universal Luggage Indonesia Diberhentikan

TANGERANG | Di tengah pandemi Covid-19, sebanyak 300 lebih tenaga kerja kontrak diberhentikan sepihak oleh PT Universal Luggage Indonesia. Perusahaan yang berlokasi di Desa...

AGENDA

BERITA TERKAIT

Darurat Moral Pelaksanaan PPKM: Sebuah Evaluasi

Oleh: M. Sopian Hidayatullah* DUKA nestapa Indonesia dan dunia masih terus berlangsung. Hal ini tentu saja dikarenakan pandemi Covid-19 masih belum juga hilang, malah kian...

Uji Kepedulian Kala Pandemi

Oleh: Yani Suryani* SAMPAI hari ini, kasus terindikasi positif Covid-19 masih menunjukkan trend meningkat. Belum lagi masyarakat akhirnya memutuskan untuk melakukan isolasi mandiri (Isoman) saat merasakan...

Pancasila dan Politik Bangsa

Oleh: Tubagus Soleh* PANCASILA merupakan hadiah umat Islam untuk bangsa Indonesia. Politik bangsa tertinggi orang Indonesia adalah ketika mampu menegakkan Pancasila. Pancasila sebagaimana termaktub dalam Preambule...

Urgensi Pelaksanaan Pilkades

Oleh: Aditya Hidayatulloh* SECARA prinsip pelaksanaan Pilkades merupakan momentum pesta demokrasi rakyat 6 tahunan. Diselenggarakan dalam rangka melanjutkan kepemimpinan lingkup desa untuk periode selanjutnya. Pelaksanaan Pilkades...

Santri, Pesantren, dan Banten

Oleh: Aa Bass* BANTEN identik dengan "jawara". Juga "santri". Wilayah paling ujung barat pulau Jawa ini menyimpan sejuta cerita, dari klenik hingga kesaktian mandraguna. Banten dari...

Tunda Marah, Berdoalah!

Oleh: Endi Biaro* SATU persatu, kolega dokter, Saya kirimi pesan (via WhatsApp, jaringan pribadi). Mereka adalah para pengabdi publik di bidang kesehatan, dengan berbagai kategori. Ada...

Menggelorakan Kembali Keadaban Pesantren Banten

Oleh: AA Bass* PESANTREN tertua ada di Banten, yaitu pesantren Karang. Ini berdasarkan warta Serat Centini sebagaimana dinarasikan oleh Ahmad Baso dalam bukunya Pesantren Studies...

IKLAN

SEPUTAR BANTEN

Edukasi Masyarakat, Mahasiswa UNIBA Gelar Seminar Penyuluhan Kesehatan

SERANG | Sekelompok mahasiswa dari Universitas Bina Bangsa yang sedang menjalankan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM), menggelar seminar penyuluhan kesehatan masyarakat. Kegiatan yang bertemakan "Upaya Pencegahan...

Setelah Dikritik, Sekwan Banten Batal Beli Mobil Mewah

BANTEN | Setelah mendapat kritik dari berbagai kalangan masyarakat, rencana pembelian empat mobil mewah sebagai kendaraan dinas untuk Pimpinan DPRD Provinsi Banten, akhirnya dibatalkan. Kepada...

Banten Terima Bantuan 120 Ton Oksigen

BANTEN | PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. (Chandra Asri) memberikan bantuan 120 Ton oksigen medis kepada pemerintah Provinsi Banten, pada Senin, (19/07). Bantuan tersebut diterima...

Babad Banten: Kebijakan PPKM Darurat Harus Diiringi Pemenuhan Kebutuhan Pokok

BANTEN | Ketua Umum DPP Ormas Kerabat dan Sahabat Kesultanan Banten (Babad Banten) Tubagus Soleh memahami realitas sosial politik yang sudah, sedang, dan akan...

Mathlab El Awam Kenalkan Pola Hidup Sehat Saat Pandemi

SERANG | Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Mathlab El Awam menggelar kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, bertempat di Desa Koper Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, pada...

PPDB SMA Banyak Masalah, Ombudsman Panggil Dinas Pendidikan Provinsi Banten

BANTEN | Karut-marut proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA di Provinsi Banten berbuntut pemanggilan beberapa kepala dinas oleh Ombudsman RI Perwakilan Banten. Pemanggilan itu...

Pemuda Muhammadiyah Banten dan Pemuda PKS Gagas Gerakan Bersama

SERANG | Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Banten menerima kunjungan silaturahmi Bidang Kepemudaan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Provinsi Banten di Gedung...

IKLAN

SEPUTAR DESA

Ini Jadwal dan Tahapan Pilkades Serentak Kabupaten Tangerang

TANGERANG | Jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa se-Kabupaten Tangerang telah selesai dibahas. Bahkan sudah mulai disosialisasikan oleh dinas terkait. Mulai...

Banyak Kejanggalan, Belasan Warga Cibadak Datangi Kecamatan, Persoalkan Penggunaan Dana Desa

TANGERANG | Penggunaan dana desa sejatinya diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Transparansi penggunaan Dana Desa mutlak adanya. Agar publik bisa mengetahui....

Refleksi 7 Tahun UU Desa: Ingat, Desa Membangun, Bukan Membangun Desa

TANGERANG | Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sudah memasuki tahun ketujuh. Sejak disahkan pada 15 Januari 2014. Dalam rangka refleksi 7 tahun terbitnya...

Pemdes Pete Tetapkan 362 Penerima BLT Dana Desa

TANGERANG | Pemerintahan Desa Pete Kecamatan Tigaraksa melakukan Musyawarah Desa. Agenda tersebut membahas validasi, finalisasi, serta penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang...

Realisasi Pembangunan Desa Bantar Panjang Banyak Masalah, Camat Tigaraksa Tetap Rekomendasi Pencairan

TANGERANG | Carut-marut realisasi pembangunan Desa Bantar Panjang Kecamatan Tigaraksa tidak berarti kucuran dana dari pemerintah tersendat. Hal ini terbukti dari terus berlangsung pencairan dana...

Pengumuman: Pilkades Tangerang Digelar Juli 2021

TANGERANG | Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa se-Kabupaten Tangerang akan digelar bulan Juli tahun ini. Adapun terkait tahapan dimulai pada...

Serdang Wetan Wakili Banten Dalam Ajang Pemilihan Desa Brilian Bacth 1 Tingkat Nasional

TANGERANG | Penghargaan tingkat nasional diberikan kepada 10 desa pada program Desa Brilian Bacth 1 tahun 2021 oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Salah satunya...