Oleh: Eko Supriatno
Klaim Irna-Tanto, Pandeglang telah mengalami lompat-lompatan besar. Klaim-nya dari data mereka bahwa angka kemiskinan sudah diturunkan 1,1 digit.
Data tersebut mereka yakini tidak bohong dan hasil kerja nyata Pemkab Pandeglang selama 4 tahun. Turun, dari 10,43 % menjadi 9,42 %. Begitu juga dengan angka pengangguran, dari 10, 22 persen menjadi 8,7 persen.
Bagi saya sebenarnya, tanpa bupati pun Pandeglang bisa di angka itu! Sangat menyayangkan, dalam rentang 4 tahun kepemimpinan Irna-Tanto pertumbuhan perekonomian Pandeglang masih terjaga begitu-begitu saja.
Angka 1,1 digit pada pertumbuhan ekonomi daerah artinya, tanpa perlu campur tangan pemerintah pun angka bisa dicapai.
Lima tahun Irna-Tanto memimpin Pandeglang tidak menghasilkan kemajuan yang berarti. Infrastruktur, pendidikan, pertanian tidak mengalami kemajuan berarti.
Baca Juga
Kesehatan hanya berhasil membangun satu rumah sakit baru, sementara KEK Tanjung Lesung yang digadang-gadang akan mendongkrak pariwisata Pandeglang masih jalan di tempat.
Dalam kontestasi politik, biasanya berlaku prinsip reward and punish: pemimpin yang berhasil diberi penghargaan dengan cara dipilih kembali dan pemimpin yang dianggap buruk dihukum dengan cara mengalihkan pilihan ke kandidat lain yang mungkin lebih baik.
Rapor Merah
Ada 5 (Lima) Rapor merah Irna-Tanto sebagai catatan kritis tentang 4 tahun lebih kepemimpinannya:
Pertama, Angka Kemiskinan di Pandeglang Masih Tinggi. Dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2020, calon penerima bantuan sosial dari pemerintah sebanyak 199.785 Kepala Keluarga (KK). 133 344 masuk kategori masyarakat miskin dan sebagian lagi warga yang tergolong rentan miskin.
Ditambah meningkatnya rumah tangga rentan miskin khususnya yang disebabkan oleh faktor bencana alam (jumlah rumah tangga rentan miskin tahun 2018 adalah 18.049).
Kedua, Angka pengangguran terbuka di Kabupaten Pandeglang, mengalami peningkatan sebesar 0,38%. Kenaikan itu terjadi pada periode Agustus 2018-Agustus 2019. Kenaikan angka pengangguran itu merupakan data survei terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten.
BPS menyebut, angka pengangguran di Pandeglang naik dari 8,33% menjadi 8,71%. Meningkatnya tingkat pengangguran khususnya berkaitan dengan hilangnya sebagian mata pencaharian (livelihood systems)
Masyarakat pesisir yang terdampak bencana tsunami (berdasarkan laporan data PHRI, kurang lebih dari 1.000 orang pelaku usaha hotel dan restoran di wilayah sepanjang pantai Pandeglang mengalami kehilangan pekerjaannya).
Apalagi dari tahun sebelumnya angka resmi BPS menyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2018 meningkat 0,03% dari tahun 2017 sebesar 8,30 menjadi 8,33.
Ketiga, Kasus anak stunting dan gizi buruk di Pandeglang di atas rata-rata ketentuan minimal WHO. Kasus balita pendek atau yang biasa disebut dengan stunting di Kabupaten Pandeglang, terbilang tinggi yang mencapai angka 38,5 persen.
Presentase ini melebihi standar WHO yang batas maksimalnya adalah 20 persen atau seperlima dari jumlah total anak balita pada suatu daerah.
Keempat, 70 Persen sarana dan prasarana SMP di Pandeglang belum ideal. Khususnya pada Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Dari 115 SMP yang ada dengan hanya sekitar 35-an SMP yang ideal tersebut, sisanya, masih banyak yang minim fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar maupun sarana pendukung lainnya, sehingga masih perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah.
Sekolah yang belum memenuhi sarana itu seperti tidak memiliki ruang belajar yang memadai, tidak mempunyai perpustakaan, laboratorium, baik IPA atau komputer, kantin, dan mushala.
Belum meratanya berbagai sarana di SMP se-Pandeglang, berdampak terhadap kualitas pendidikan. Salah satunya angka kelulusan SMP Kabupaten Pandeglang yang masih dijajaran terbawah diantara Kabupaten Kota lain di Provinsi Banten.
Kelima, Dispar Pandeglang gagal capai target jumlah kunjungan wisatawan. Padahal sebagai daerah yang memiliki KEK Tanjung Lesung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menargetkan 5,7 juta wisatawan melancong ke Pandeglang.
Ya, sejauh ini, Dispar belum memiliki langkah lain untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di Pandeglang, Dispar hanya akan mengandalkan promosi media sosial dan komunikasi-komunitas pariwisata.
Sektor pariwisata Pandeglang menderita bahkan sebelum Covid-19. Jika dihitung-hitung, hampir 2 tahun pasca tsunami sektor pariwisata Pandeglang “mati”, dan sekarang mereka harus bertahan berjuang di tengah pandemi dan low season di awal tahun ini.
Di saat mulai merebaknya Covid-19, Pemkab Pandeglang saya nilai tidak tegas.
Pemkab Pandeglang harus menerapkan langkah yang tegas dan tepat! Harus bisa mengambil langkah strategis untuk mengakhiri penyebaran Covid-19.
Yang akhirnya, masyarakat Pandeglang cenderung tidak disiplin. Contohnya, di saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) banyak masyarakat yang abai terhadap aturan.
Sebenarnya ada beberapa langkah kebijakan-kebijakan pariwisata yang perlu untuk diperkuat di Pandeglang, antara lain: Dukungan kepada industri dan pelaku Parekraf (pembebasan biaya BPJS, pengurangan biaya listrik, air, sewa, keringanan restribusi pajak pemda, relaksasi peminjaman bank, dst).
Dukungan Anggaran (Misal: Realokasi anggaran yang terkait kerja sama dengan pihak hotel, pihak perusahaan transportasi wisata, pihak perusahaan makanan dan minuman).
Subsidi Pendidikan Pariwisata, Penguatan SOP Mitigasi Pariwisata, Prioritas pada pembenahan destinasi (kebersihan, keamanan, kesehatan, pelestarian lingkungan, regulasi daerah, layanan wisata halal dan lain sebagainya).
Meningkatkan peran Pokdarwis di desa wisata, dan Penguatan regulasi masuknya wisatawan mancanegara.
Ayo! Salam Gaspolll !!!
Penulis adalah Pengamat Politik Universitas Mathla’ul Anwar Banten.
