Pudarnya Demokrasi di Kota Badak

Oleh: Eko Supriatno*

“Kalah dengan kecurangan, intimidasi, dan intervensi kekuasaan
adalah menang secara moral”

PELAKSANAAN Pilkada Pandeglang 9 Desember lalu meninggalkan berbagai persoalan khususnya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Ini bukan lagi tentang menang kalah, tapi prinsip berdemokrasi. Calon bupati Thoni-Imat berkali-kali menyampaikan siap menang dan siap kalah. Namun prosesnya harus di atas Pilkada yang jujur adil, dan demokratis.

Kemenangan yang diperoleh dengan menghalalkan segala cara tak akan menghasilkan kepemimpinan yang kuat dan diakui. Kekalahan yang dibiarkan begitu saja berarti mengabaikan suara pendukung yang jumlahnya 223.220 suara (35,9 persen).

Baca Juga

Thoni-Imat telah menunjukkan sikap tegas dengan menarik diri dari proses rekapitulasi suara yang cacat hukum dengan tidak menandatangani rekapitulasi hasil perolehan dalam pleno terbuka, Selasa (16/12/2020). Kemudian, Thoni-Imat juga mengisi form keberatan karena dinilai telah terjadi kecurangan secara sistematis di Pilkada Pandeglang.

Pilkada Pandeglang 9 Desember 2020 memang bersejarah. Ini kali pertama Pandeglang menentukan pilihan di antara dua pasangan Cabup-Cawabup yang berhadapan terbuka.

Head to head antara Irna Narulita-Tanto Warsono Arban (Intan) dan Thoni Mukson-Miftahul Tamamy (Toat) telah membuat polarisasi kekuatan politik. Perbedaan pilihan telah membelah hampir semua lini, mulai dari pemerintahan, partai politik, ormas, media massa, sampai keluarga.

Permohonan Thoni Mukson – Miftahul Tamamy (Toat) tak lain untuk mencari keadilan. Keadilan terhadap suara masyarakat sesungguhnya yang mereka yakini telah dibajak secara TSM oleh penyelenggara pemilu bekerja sama dengan pihak lain. Thoni-Imat tak ingin bupati terpilih adalah hasil rekayasa kecurangan, akrobat birokrasi, atau kongkalikong birokrasi.

Bupati semacam itu pasti akan mengabdi pada kepentingan pribadi, keluarga, komplotannya dan mengorbankan kepentingan masyarakat.

(Google/Istimewa).

Pilkada Pandeglang 9 Desember 2020 telah menjadi sarana pemerkosaan demokrasi. Karena pemerintahan yang lahir dari pemerkosaan suara masyarakat akan berdampak pada seluruh legitimasinya, dan tak akan punya legitimasi kuat memimpin masyarakat.

Thoni-Imat tidak mau berkuasa di atas ketidakbenaran. Mereka juga tidak mau menerima mandat di atas kecurangan.

Menggugat Hasil Pilkada

Menggugat hasil Pilkada mengindikasikan bahwa kita perlu “membangun kesadaran” dengan ikhtiar melalui proses hukum untuk menyelesaikan ketidak puasan melalui jalur yustisi.

Cabup Thoni-Imat berkali-kali menyampaikan, mendukung adanya Pilkada yang damai dan menginginkan tidak adanya kampanye negatif, kecurangan, kampanye hitam, kekerasan, intimidasi, penyalahgunaan kewenangan, tanpa adanya mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan manipulasi suara adalah jurus-jurus yang “biasa” petahana lakukan dalam rangka memperkosa kedaulatan rakyat demi hasrat kemenangan.

Bagi Thoni-Imat, politik adalah sesuatu yang mulia, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan syarat, tujuan politik adalah pengabdian untuk melayani masyarakat. Output dari politik adalah Policy (kebijakan) dan leadership (kepemimpinan). Maka, peduli politik adalah peduli kepada kebijakan, kepemimpinan dan pengabdian.

Foto: Pasangan Thoni-Imat serta Tim Kuasa Hukum saat berfoto bersama (Google/Istimewa).

Pilkada tidak boleh menjadi momentum di mana masyarakat hanya dijadikan komoditas politik, hanya dibutuhkan untuk mendulang jumlah suara semata. Apalagi dengan cara yang melanggar hak hakikinya sebagai seorang pemegang kedaulatan.

Bagi Thoni-Imat, demokrasi bukanlah ramuan mujarab untuk mengobati segala penyakit. Layaknya mata uang yang memiliki dua sisi, demokrasi juga memiliki efek samping yang bisa jadi tidak menguntungkan bagi banyak pihak. Thoni-Imat sadar, dalam setiap perjalanan berdemokrasi tidak selalu berlangsung mulus, tetapi akan selalu ada resiko-resiko yang muncul.

Berdemokrasi adalah suatu pilihan, bukan sebuah jaminan bahwa segalanya akan berjalan lebih baik. Pilkada serentak sejatinya adalah proses demokrasi. Di mana masyarakat adalah pemegang hak tunggal kedaulatannya. Masyarakat lah pemilik kebebasan hakiki dalam menentukan pilihannya, berdasarkan penilaian dari masing-masing individu. Pilkada adalah referendum kedaulatan masyarakat.

Menguji Kredibilitas MK

Di masa lalu negara dan aparatnya menjadi pihak yang berada di posisi yang tinggi di mata hukum. Tak mudah menyeret institusi ini ke tanggung jawab secara hukum. Namun, peristiwa ini memberi pelajaran baru bahwa lembaga milik negara jika bertindak secara hukum dituntut siap mempertanggungjawabkannya secara hukum.

Ya, tanggung jawab memutus perkara itu kini berada di pundak Mahkamah Konstitusi (MK). Beban untuk mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya bagi masyarakat berada di genggaman lembaga hasil amandemen UUD 1945 ini.

Foto: Gedung Mahkamah Konstitusi (Google/Istimewa).

Beban ini menjadikan posisi MK menjadi sangat dilematis mengingat keputusan dari kasus ini akan menimbulkan implikasi yang sangat luas bagi kehidupan politik di negara ini.

Sudah terdapat aturan terbaru yang mengatur Mahkamah Konstitusi (MK), tidak lagi sekadar memutuskan perkara ke sisi formal dan materiil gugatan, tetapi lebih mengarah ke substansi.

Penulis belum meyakini Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan sikap progresif dan moderat terkait penanganan perselisihan hasil pilkada. Iya, penulis menyakini MK masih terjebak pada sekedar masalah angka perolehan suara.

MK kelihatannya belum berupaya mewujudkan keadilan substantif melalui Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 dan PMK Nomor 7 dan 8 Tahun 2020, dalam hal secara “merdeka” memberi kesempatan pada pemohon untuk menyampaikan dalil-dalil permohonannya.

Dalam permohonannya, Thoni Mukson–Miftahul Tamamy (Toat) tidak hanya ke MK, tapi sudah menempuh upaya hukum dengan melaporkan KPU dan Bawaslu Pandeglang ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

(Google/Istimewa).

Thoni-Imat meyakini, Bawaslu Pandeglang melakukan pembiaran terhadap masifnya pelanggaran yang terjadi saat proses Pilkada. Selain itu, dia juga menduga ada intervensi dari yang dilakukan Paslon Irna-Tanto kepada Bawaslu.

Thoni-Imat dari awal menyayangkan, hasil keputusan Bawaslu yang membuktikan adanya politik uang tidak menjadi dasar bagi lembaga penyelenggara pemilu mendiskualifikasi pasangan Irna-Tanto. Thoni-Imat menduga Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan tindakan unprofessional conduct.

Sebuah Pelajaran

Gugatan Pilkada Pandeglang Thoni-Imat memberi pelajaran bahwa pemilu dan lembaga penyelenggaranya dapat digugat secara hukum. Negara dituntut untuk terbuka dalam memutuskan kebijakan demi kehidupan bersama, serta mampu mencegah terjadinya ketidakjelasan dalam proses demokrasi.

Dituntut bisa mendengarkan aspirasi dari segenap masyarakat. Kewenangan negara dengan demikian semakin diawasi dan dibatasi. Pemilu adalah pekerjaan besar dalam kehidupan bernegara yang tidak bisa dibuat main-main.

Gugatan Pilkada Pandeglang Thoni-Imat merupakan bagian dari pendidikan politik yang sehat.

*Eko Supriatno adalah penulis buku Nalar Kewarganegaraan.

 2,711 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

TANGERANG | Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang terus mendalami dugaan kasus korupsi penyalahgunaan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun anggaran 2021. Pada awal pemeriksaan,...

SERANG | Polres Serang akan menyelidiki dugaan praktik percaloan calon tenaga kerja di PT Nikomas Gemilang, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Hal itu terungkap setelah beredar...

BANTEN | Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) memberikan mandat kepada Ahmad Subadri untuk memimpin HKTI Provinsi Banten. Mandat tersebut ditandatangani langsung...

TANGERANG | Pegiat literasi dan Kepala Desa Gintung Kecamatan Sukadiri angkat bicara soal urgensi pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN). Terutama permintaan warga terkait...

VINUS TV

BERITA TERBARU

Aslam Center Soroti Polemik PPDB Banten

TANGERANG | Polemik Penerimaan Peserta Didik Daru (PPDB) 2022 Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Provinsi Banten mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Salah satunya Aslam...

Melalui Diskusi Tematik, Perekat Demokrasi Latih Skill Komunikasi

TANGERANG | Diskusi tematik program USAID-Madani kembail digelar. Kali ini bertajuk Kepemimpinan: Teknik Menyampaikan Pendapatan dalam Rapat Dengar Pendapat. Kegiatan yang berlangsung di Waroeng Sunda...

Warga Tolak Pembangunan Gereja di Pagedangan

TANGERANG | Warga Kampung Cicayur I Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang ramai-ramai menolak rencana pembangunan Gereja Katolik Benediktus di wilayahnya. Selain proses perizinan yang...

Warga Sukadiri Minta Pemda Dirikan SMPN Baru, Pegiat Literasi: Ini Sangat Urgen

TANGERANG | Pegiat literasi dan Kepala Desa Gintung Kecamatan Sukadiri angkat bicara soal urgensi pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN). Terutama permintaan warga terkait...

Ganggu Ketertiban Umum, Holywings di Tangerang Ditutup Permanen

TANGERANG | Tiga outlet Holywings di Kabupaten Tangerang ditutup secara permanen lantaran menganggu ketertiban umum. Penutupan Holywings sebagai tempat hiburan malam dinilai telah melanggar Peraturan...

Kejaksaan Terus Dalami Dugaan Korupsi Bosda, Sudah 100 Kepala Sekolah Dipanggil

TANGERANG | Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang terus mendalami dugaan kasus korupsi penyalahgunaan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun anggaran 2021. Pada awal pemeriksaan,...

Polres Serang Selidiki Dugaan Calo Kerja di Nikomas

SERANG | Polres Serang akan menyelidiki dugaan praktik percaloan calon tenaga kerja di PT Nikomas Gemilang, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Hal itu terungkap setelah beredar...

Melalui FGD, Kolaborasi Gerakan Perempuan Tangerang Bangun Self Confidence

TANGERANG | Kolaborasi Gerakan Perempuan Tangerang yang terdiri dari HMI Cabang Jakarta Barat, Perempuan Merdeka, dan Perempuan Cisadane menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD). FGD yang...

HKTI Pusat Beri Mandat Ahmad Subadri Pimpin Banten

BANTEN | Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) memberikan mandat kepada Ahmad Subadri untuk memimpin HKTI Provinsi Banten. Mandat tersebut ditandatangani langsung...

IKLAN

BERITA TERPOPULER

Sekarang Tidak Ribet, Ini Cara Mengaktifkan SPPT Wilayah Tangerang

TANGERANG | Inovasi dan peningkatan layanan terus diupayakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang. Terlebih soal permohonan pengaktifan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak...

Di Kampung Markisa, KKN Mahasiswa UMT Kembangkan Literasi

KOTA TANGERANG | Kuliah Kerja Nyata (KKN) Terpadu Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) tahun 2020 difokuskan pada pengembangan dan penguatan literasi di masyarakat.   Hal itu...

Banten Berduka, Abuya Uci Cilongok Tutup Usia

TANGERANG | Kabar duka, Pengasuh Pondok Pesantren Al Istiqlaliyah Cilongok Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, Abuya Uci Cilongok tutup usia. Informasi yang dihimpun Vinus, Abuya...

Bendera Negara Asing Berkibar di Klinik Milik PNS, Warga Minta Aparat Bertindak Tegas

TANGERANG | Pemandangan kurang pantas terjadi di Perumahan Villa Tangerang Elok Kelurahan Kuta Jaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang. Berkibar bendera Palestina tanpa berdampingan...

Warga Sekitar Kawasan Millenium Butuh Pekerjaan, Pabrik Lebih Memilih Titipan Dinas

TANGERANG | Puluhan warga berunjuk rasa di depan PT Green Source Indonesia (GSI) yang berlokasi Kawasan Industri Millenium Kelurahan Kaduagung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Tidak...

Setelah Didemo Warga Terkait BLT, Kepala Desa Lebak Wangi Gantung Diri

TANGERANG | Kabar duka datang dari Kepala Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang. Setelah sebelumya didemo masyarakat terkait transparansi bantuan Covid-19, Kepala...

Sensasi Daging Burung Belibis, Kenyal dan Gurih

TANGERANG | Ayam dan bebek adalah jenis unggas paling sering dibuat olahan masakan. Tapi, selain kedua jenis unggas tersebut, ada satu lagi yang tak...

AGENDA

BERITA TERKAIT

Kristen Ortodoks Syria dan Islam, Serupa Tapi Tak Sama

BELAKANGAN ini, sebenarnya sudah lama juga sih, kita mendengar gosip bahwa sekarang ada metode kristenisasi dengan meniru-niru agama Islam. Tetapi rupanya gosip itu berasal...

Generasi Muda, Kepemimpinan Nasional, dan Feodalisme

PERUBAHAN zaman akibat globalisasi dan perkembangan teknologi membuat pegeseran tata nilai, sikap, dan perilaku dari berbagai aspek kehidupan bermasyarkat dan bernegara. Dalam hal ini...

Gubernur Titipan Presiden Itu Bernama Penjabat

SETELAH pemerintah memutuskan Pemilu serentak dilakukan tahun 2024, beberapa kepala daerah yang masa jabatannya habis akan diganti oleh Penjabat (Pj). Setidaknya ada tujuh kepala daerah...

Kritik Ibnu Rusyd Terhadap Pemikiran Al Ghazali

Tulisan ini menanggapi artikel berjudul Kritik al Ghazali Terhadap Filsafat Barat, telah terbit sebelumnya. SELAMA bertahun-tahun, para cendekiawan menuduh Abu Hamid al Ghazali yang hidup...

Logical Fallacy, Beasiswa Pemuda Tangerang

DI TENGAH kesibukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dalam pembangunan infrastuktur, ada hal bernilai yang saat ini terlupakan: Pendidikan. Kita semua tahu, mencerdaskan bangsa merupakan salah...

Kritik al Ghazali Terhadap Filsafat Barat

DALAM lintas sejarah Islam, banyak figur penting yang ikut andil berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada dunia. Di antara banyaknya tokoh besar muslim,...

Opini WTP Versus Korupsi Banten

BADAI korupsi kembali menyelimuti Pemprov Banten, justru di tahun terakhir kepemimpinan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy atau WH-Andika. Selain pengadaan lahan gedung UPT Samsat Malimping,...

IKLAN

SEPUTAR BANTEN

Polres Serang Selidiki Dugaan Calo Kerja di Nikomas

SERANG | Polres Serang akan menyelidiki dugaan praktik percaloan calon tenaga kerja di PT Nikomas Gemilang, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Hal itu terungkap setelah beredar...

HKTI Pusat Beri Mandat Ahmad Subadri Pimpin Banten

BANTEN | Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) memberikan mandat kepada Ahmad Subadri untuk memimpin HKTI Provinsi Banten. Mandat tersebut ditandatangani langsung...

Seleksi Anggota Bawaslu Banten Sudah Dimulai, Ini Syaratnya

BANTEN | Tim Seleksi (Timsel) calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten resmi membuka tahapan pengumuman dan pendaftaran. Berdasarkan informasi yang Vinus terima, tahap...

Fokus Penanganan Stunting, Muhlis Minta Pemprov Alokasikan 100 Juta Per Desa

BANTEN | Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memberikan bantuan 100 juta per desa untuk penanganan stunting dan gizi buruk. Hal tersebut lantaran...

Korupsi Pengadaan Lahan, Polda Banten Tetapkan 4 Orang Tersangka

SERANG | Empat orang pejabat publik ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan lahan untuk Stasiun Peralihan Akhir (SPA) sampah di Kabupaten Serang oleh Subdit Tipikor...

Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Dibui 4,5 Tahun

SERANG | Majlis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Serang membacakan amar putusan kepada terdakwa Yusro selaku mantan Kepala Desa Kepandean Kecamatan Ciruas Kabupaten...

Melalui Musyawarah Daerah, Andika Hazrumy Didaulat Jadi Ketua IKA Unpas Banten

BANTEN | Ikatan Alumni Universitas Pasundan (IKA Unpas) Koordinator Daerah Banten menyelenggarakan Halalbihalal dan Musyawarah Daerah, pada Minggu (22/05). Acara yang berlangsung di Hotel Ratu...

IKLAN

SEPUTAR DESA

Ini Jadwal dan Tahapan Pilkades Serentak Kabupaten Tangerang

TANGERANG | Jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa se-Kabupaten Tangerang telah selesai dibahas. Bahkan sudah mulai disosialisasikan oleh dinas terkait. Mulai...

Banyak Kejanggalan, Belasan Warga Cibadak Datangi Kecamatan, Persoalkan Penggunaan Dana Desa

TANGERANG | Penggunaan dana desa sejatinya diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Transparansi penggunaan Dana Desa mutlak adanya. Agar publik bisa mengetahui....

Realisasi Pembangunan Desa Bantar Panjang Banyak Masalah, Camat Tigaraksa Tetap Rekomendasi Pencairan

TANGERANG | Carut-marut realisasi pembangunan Desa Bantar Panjang Kecamatan Tigaraksa tidak berarti kucuran dana dari pemerintah tersendat. Hal ini terbukti dari terus berlangsung pencairan dana...

Refleksi 7 Tahun UU Desa: Ingat, Desa Membangun, Bukan Membangun Desa

TANGERANG | Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sudah memasuki tahun ketujuh. Sejak disahkan pada 15 Januari 2014. Dalam rangka refleksi 7 tahun terbitnya...

Pengumuman: Pilkades Tangerang Digelar Juli 2021

TANGERANG | Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa se-Kabupaten Tangerang akan digelar bulan Juli tahun ini. Adapun terkait tahapan dimulai pada...

Pemdes Pete Tetapkan 362 Penerima BLT Dana Desa

TANGERANG | Pemerintahan Desa Pete Kecamatan Tigaraksa melakukan Musyawarah Desa. Agenda tersebut membahas validasi, finalisasi, serta penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang...

Masyarakat Pasir Bolang Demo Alfamart

TANGERANG | Masyarakat Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang mendemo gudang Alfamart. Di Jalan Aria Jaya Santika, pada Rabu (26/02). Aksi yang dikoordinir oleh...