Pudarnya Demokrasi di Kota Badak

Oleh: Eko Supriatno*

“Kalah dengan kecurangan, intimidasi, dan intervensi kekuasaan
adalah menang secara moral”

PELAKSANAAN Pilkada Pandeglang 9 Desember lalu meninggalkan berbagai persoalan khususnya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Ini bukan lagi tentang menang kalah, tapi prinsip berdemokrasi. Calon bupati Thoni-Imat berkali-kali menyampaikan siap menang dan siap kalah. Namun prosesnya harus di atas Pilkada yang jujur adil, dan demokratis.

Kemenangan yang diperoleh dengan menghalalkan segala cara tak akan menghasilkan kepemimpinan yang kuat dan diakui. Kekalahan yang dibiarkan begitu saja berarti mengabaikan suara pendukung yang jumlahnya 223.220 suara (35,9 persen).

Baca Juga

Thoni-Imat telah menunjukkan sikap tegas dengan menarik diri dari proses rekapitulasi suara yang cacat hukum dengan tidak menandatangani rekapitulasi hasil perolehan dalam pleno terbuka, Selasa (16/12/2020). Kemudian, Thoni-Imat juga mengisi form keberatan karena dinilai telah terjadi kecurangan secara sistematis di Pilkada Pandeglang.

Pilkada Pandeglang 9 Desember 2020 memang bersejarah. Ini kali pertama Pandeglang menentukan pilihan di antara dua pasangan Cabup-Cawabup yang berhadapan terbuka.

Head to head antara Irna Narulita-Tanto Warsono Arban (Intan) dan Thoni Mukson-Miftahul Tamamy (Toat) telah membuat polarisasi kekuatan politik. Perbedaan pilihan telah membelah hampir semua lini, mulai dari pemerintahan, partai politik, ormas, media massa, sampai keluarga.

Permohonan Thoni Mukson – Miftahul Tamamy (Toat) tak lain untuk mencari keadilan. Keadilan terhadap suara masyarakat sesungguhnya yang mereka yakini telah dibajak secara TSM oleh penyelenggara pemilu bekerja sama dengan pihak lain. Thoni-Imat tak ingin bupati terpilih adalah hasil rekayasa kecurangan, akrobat birokrasi, atau kongkalikong birokrasi.

Bupati semacam itu pasti akan mengabdi pada kepentingan pribadi, keluarga, komplotannya dan mengorbankan kepentingan masyarakat.

(Google/Istimewa).

Pilkada Pandeglang 9 Desember 2020 telah menjadi sarana pemerkosaan demokrasi. Karena pemerintahan yang lahir dari pemerkosaan suara masyarakat akan berdampak pada seluruh legitimasinya, dan tak akan punya legitimasi kuat memimpin masyarakat.

Thoni-Imat tidak mau berkuasa di atas ketidakbenaran. Mereka juga tidak mau menerima mandat di atas kecurangan.

Menggugat Hasil Pilkada

Menggugat hasil Pilkada mengindikasikan bahwa kita perlu “membangun kesadaran” dengan ikhtiar melalui proses hukum untuk menyelesaikan ketidak puasan melalui jalur yustisi.

Cabup Thoni-Imat berkali-kali menyampaikan, mendukung adanya Pilkada yang damai dan menginginkan tidak adanya kampanye negatif, kecurangan, kampanye hitam, kekerasan, intimidasi, penyalahgunaan kewenangan, tanpa adanya mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan manipulasi suara adalah jurus-jurus yang “biasa” petahana lakukan dalam rangka memperkosa kedaulatan rakyat demi hasrat kemenangan.

Bagi Thoni-Imat, politik adalah sesuatu yang mulia, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan syarat, tujuan politik adalah pengabdian untuk melayani masyarakat. Output dari politik adalah Policy (kebijakan) dan leadership (kepemimpinan). Maka, peduli politik adalah peduli kepada kebijakan, kepemimpinan dan pengabdian.

Foto: Pasangan Thoni-Imat serta Tim Kuasa Hukum saat berfoto bersama (Google/Istimewa).

Pilkada tidak boleh menjadi momentum di mana masyarakat hanya dijadikan komoditas politik, hanya dibutuhkan untuk mendulang jumlah suara semata. Apalagi dengan cara yang melanggar hak hakikinya sebagai seorang pemegang kedaulatan.

Bagi Thoni-Imat, demokrasi bukanlah ramuan mujarab untuk mengobati segala penyakit. Layaknya mata uang yang memiliki dua sisi, demokrasi juga memiliki efek samping yang bisa jadi tidak menguntungkan bagi banyak pihak. Thoni-Imat sadar, dalam setiap perjalanan berdemokrasi tidak selalu berlangsung mulus, tetapi akan selalu ada resiko-resiko yang muncul.

Berdemokrasi adalah suatu pilihan, bukan sebuah jaminan bahwa segalanya akan berjalan lebih baik. Pilkada serentak sejatinya adalah proses demokrasi. Di mana masyarakat adalah pemegang hak tunggal kedaulatannya. Masyarakat lah pemilik kebebasan hakiki dalam menentukan pilihannya, berdasarkan penilaian dari masing-masing individu. Pilkada adalah referendum kedaulatan masyarakat.

Menguji Kredibilitas MK

Di masa lalu negara dan aparatnya menjadi pihak yang berada di posisi yang tinggi di mata hukum. Tak mudah menyeret institusi ini ke tanggung jawab secara hukum. Namun, peristiwa ini memberi pelajaran baru bahwa lembaga milik negara jika bertindak secara hukum dituntut siap mempertanggungjawabkannya secara hukum.

Ya, tanggung jawab memutus perkara itu kini berada di pundak Mahkamah Konstitusi (MK). Beban untuk mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya bagi masyarakat berada di genggaman lembaga hasil amandemen UUD 1945 ini.

Foto: Gedung Mahkamah Konstitusi (Google/Istimewa).

Beban ini menjadikan posisi MK menjadi sangat dilematis mengingat keputusan dari kasus ini akan menimbulkan implikasi yang sangat luas bagi kehidupan politik di negara ini.

Sudah terdapat aturan terbaru yang mengatur Mahkamah Konstitusi (MK), tidak lagi sekadar memutuskan perkara ke sisi formal dan materiil gugatan, tetapi lebih mengarah ke substansi.

Penulis belum meyakini Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan sikap progresif dan moderat terkait penanganan perselisihan hasil pilkada. Iya, penulis menyakini MK masih terjebak pada sekedar masalah angka perolehan suara.

MK kelihatannya belum berupaya mewujudkan keadilan substantif melalui Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 dan PMK Nomor 7 dan 8 Tahun 2020, dalam hal secara “merdeka” memberi kesempatan pada pemohon untuk menyampaikan dalil-dalil permohonannya.

Dalam permohonannya, Thoni Mukson–Miftahul Tamamy (Toat) tidak hanya ke MK, tapi sudah menempuh upaya hukum dengan melaporkan KPU dan Bawaslu Pandeglang ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

(Google/Istimewa).

Thoni-Imat meyakini, Bawaslu Pandeglang melakukan pembiaran terhadap masifnya pelanggaran yang terjadi saat proses Pilkada. Selain itu, dia juga menduga ada intervensi dari yang dilakukan Paslon Irna-Tanto kepada Bawaslu.

Thoni-Imat dari awal menyayangkan, hasil keputusan Bawaslu yang membuktikan adanya politik uang tidak menjadi dasar bagi lembaga penyelenggara pemilu mendiskualifikasi pasangan Irna-Tanto. Thoni-Imat menduga Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan tindakan unprofessional conduct.

Sebuah Pelajaran

Gugatan Pilkada Pandeglang Thoni-Imat memberi pelajaran bahwa pemilu dan lembaga penyelenggaranya dapat digugat secara hukum. Negara dituntut untuk terbuka dalam memutuskan kebijakan demi kehidupan bersama, serta mampu mencegah terjadinya ketidakjelasan dalam proses demokrasi.

Dituntut bisa mendengarkan aspirasi dari segenap masyarakat. Kewenangan negara dengan demikian semakin diawasi dan dibatasi. Pemilu adalah pekerjaan besar dalam kehidupan bernegara yang tidak bisa dibuat main-main.

Gugatan Pilkada Pandeglang Thoni-Imat merupakan bagian dari pendidikan politik yang sehat.

*Eko Supriatno adalah penulis buku Nalar Kewarganegaraan.

 2,380 kali dilihat,  3 kali dilihat hari ini

TANGERANG | Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tangerang melakukan kajian. Hasilnya, menolak perpanjangan PPKM Darurat. Hal itu disampaikan Ketua PC PMII Tangerang Ilham Dimas Sese....

TANGERANG | Puluhan mahasiswa menggelar aksi di depan Gedung Bupati, pada Jumat, (23/07). Aksi dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Tangerang. Menyoroti beberapa...

Oleh: Yani Suryani* SAMPAI hari ini, kasus terindikasi positif Covid-19 masih menunjukkan trend meningkat. Belum lagi masyarakat akhirnya memutuskan untuk melakukan isolasi mandiri (Isoman) saat merasakan...

TANGERANG | Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Tigaraksa menyayangkan pertemuan para pihak yang digagas Bupati Tangerang. Pasalnya tidak menghasilkan keputusan konkret dalam menerapkan PPKM...

VINUS TV

BERITA TERBARU

HMI Sayangkan Pertemuan Dengan Bupati Tangerang, Tidak Ada Tindakan Konkret Terkait Penerapan PPKM Level 4

TANGERANG | Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Tigaraksa menyayangkan pertemuan para pihak yang digagas Bupati Tangerang. Pasalnya tidak menghasilkan keputusan konkret dalam menerapkan PPKM...

Gerakan RakyatMemberi Sediakan Makan Siang Gratis Bagi Ojol

TANGERANG | Pandemi Covid-19 belum kunjung mereda. Dampaknya sangat luas. Pengemudi ojeg online (Ojol) salah satunya. Hal itu membuat sejumlah pemuda yang mengatasnamakan #RakyatMemberi menyediakan...

GMNI Demo Pemkab Tangerang, Soroti Penanganan Covid-19

TANGERANG | Puluhan mahasiswa menggelar aksi di depan Gedung Bupati, pada Jumat, (23/07). Aksi dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Tangerang. Menyoroti beberapa...

Setelah Dikritik, Sekwan Banten Batal Beli Mobil Mewah

BANTEN | Setelah mendapat kritik dari berbagai kalangan masyarakat, rencana pembelian empat mobil mewah sebagai kendaraan dinas untuk Pimpinan DPRD Provinsi Banten, akhirnya dibatalkan. Kepada...

Manfaatkan Momentum Idhuladha, KWRI Tangerang Bagikan Daging Kurban

TANGERANG | Momentum perayaan Iduladha 1442 Hijriyah dimanfaatkan betul oleh Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Kabupaten Tangerang. Pihaknya membagikan dua ekor kambing kurban kepada anak...

Pembangunan Tol Serpong-Balaraja Sesi Pertama Hampir Rampung

TANGERANG | Progres pembangunan Tol Sebraja (Serpong-Balaraja) seksi pertama sudah mencapai 94 persen. Namun, masih ada keterbatasan dari segi pembangunan. Demikian disampaikan Bupati Tangerang Ahmed...

Bahaya Konsumsi Daging Kambing Berlebihan

TANGERANG | Umat Islam merayakan Iduladha 1442 H. Seperti diketahui, hari raya ini identik dengan hidangan berbahan dasar daging.  Selain sapi, daging kambing merupakan yang...

Banten Terima Bantuan 120 Ton Oksigen

BANTEN | PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. (Chandra Asri) memberikan bantuan 120 Ton oksigen medis kepada pemerintah Provinsi Banten, pada Senin, (19/07). Bantuan tersebut diterima...

PMII Tangerang Tolak Perpanjangan PPKM Darurat

TANGERANG | Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tangerang melakukan kajian. Hasilnya, menolak perpanjangan PPKM Darurat. Hal itu disampaikan Ketua PC PMII Tangerang Ilham Dimas Sese....

IKLAN

BERITA TERPOPULER

Setelah Didemo Warga Terkait BLT, Kepala Desa Lebak Wangi Gantung Diri

TANGERANG | Kabar duka datang dari Kepala Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang. Setelah sebelumya didemo masyarakat terkait transparansi bantuan Covid-19, Kepala...

Warga Sekitar Kawasan Millenium Butuh Pekerjaan, Pabrik Lebih Memilih Titipan Dinas

TANGERANG | Puluhan warga berunjuk rasa di depan PT Green Source Indonesia (GSI) yang berlokasi Kawasan Industri Millenium Kelurahan Kaduagung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Tidak...

Miris, BLT Pusat Terindikasi Diselewengkan Aparat Kelurahan Sukamulya

TANGERANG | Merasa janggal terkait undangan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari APBN melalui Kantor Pos, Siti Aminah mempertanyakan bantuan yang hendak...

Ingin Mengajukan Bantuan Presiden Tanpa Antre, Begini Caranya

TANGERANG | Kabar baik bagi para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Khususnya yang terdampak pandemi Covid-19. Lantaran pemerintah akan memberikan langsung Bantuan Presiden Produktif...

Digugat LBH Ansor, Alfian Tanjung Tak Punya Nyali Datangi Pengadilan

TANGERANG | Kasus penghinaan oleh Alfian Tanjung terhadap Banser terus berlanjut. Ketua Umum GP Ansor Gus Yaqut Cholil Qoumas didampingi pengacara LBH Ansor beserta...

Orang Tidak Dikenal Robek Al Qur’an dan Coret Musala di Tangerang

TANGERANG | Sebuah musala di Perumahan Villa Tangerang Elok Kelurahan Kutajaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang penuh dengan coretan. Setidaknya ada empat tulisan di dinding...

Warga Persoalkan Sekcam Balaraja Terkait Postingan “Negeri Para Bedebah!!!”

TANGERANG | Unggahan salah satu ASN Kabupaten Tangerang di media sosial mendapat perhatian serius dari warga. Bahkan dinilai meresahkan. Selain mempersoalkan independensi, materi postingan bersifat...

AGENDA

BERITA TERKAIT

Uji Kepedulian Kala Pandemi

Oleh: Yani Suryani* SAMPAI hari ini, kasus terindikasi positif Covid-19 masih menunjukkan trend meningkat. Belum lagi masyarakat akhirnya memutuskan untuk melakukan isolasi mandiri (Isoman) saat merasakan...

Pancasila dan Politik Bangsa

Oleh: Tubagus Soleh* PANCASILA merupakan hadiah umat Islam untuk bangsa Indonesia. Politik bangsa tertinggi orang Indonesia adalah ketika mampu menegakkan Pancasila. Pancasila sebagaimana termaktub dalam Preambule...

Urgensi Pelaksanaan Pilkades

Oleh: Aditya Hidayatulloh* SECARA prinsip pelaksanaan Pilkades merupakan momentum pesta demokrasi rakyat 6 tahunan. Diselenggarakan dalam rangka melanjutkan kepemimpinan lingkup desa untuk periode selanjutnya. Pelaksanaan Pilkades...

Santri, Pesantren, dan Banten

Oleh: Aa Bass* BANTEN identik dengan "jawara". Juga "santri". Wilayah paling ujung barat pulau Jawa ini menyimpan sejuta cerita, dari klenik hingga kesaktian mandraguna. Banten dari...

Tunda Marah, Berdoalah!

Oleh: Endi Biaro* SATU persatu, kolega dokter, Saya kirimi pesan (via WhatsApp, jaringan pribadi). Mereka adalah para pengabdi publik di bidang kesehatan, dengan berbagai kategori. Ada...

Menggelorakan Kembali Keadaban Pesantren Banten

Oleh: AA Bass* PESANTREN tertua ada di Banten, yaitu pesantren Karang. Ini berdasarkan warta Serat Centini sebagaimana dinarasikan oleh Ahmad Baso dalam bukunya Pesantren Studies...

Pajak Sembako, Cara Negara Kuras Kantong Rakyat

Oleh: Abdul Haris* PUBLIK tidak paham lagi jalan pikiran pemerintah. Bagaimana mungkin kebutuhan pokok mendasar masyarakat dikenakan pajak pertambahan nilai. Apa sebenarnya yang hendak dicapai? Apakah...

IKLAN

SEPUTAR BANTEN

Setelah Dikritik, Sekwan Banten Batal Beli Mobil Mewah

BANTEN | Setelah mendapat kritik dari berbagai kalangan masyarakat, rencana pembelian empat mobil mewah sebagai kendaraan dinas untuk Pimpinan DPRD Provinsi Banten, akhirnya dibatalkan. Kepada...

Banten Terima Bantuan 120 Ton Oksigen

BANTEN | PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. (Chandra Asri) memberikan bantuan 120 Ton oksigen medis kepada pemerintah Provinsi Banten, pada Senin, (19/07). Bantuan tersebut diterima...

Babad Banten: Kebijakan PPKM Darurat Harus Diiringi Pemenuhan Kebutuhan Pokok

BANTEN | Ketua Umum DPP Ormas Kerabat dan Sahabat Kesultanan Banten (Babad Banten) Tubagus Soleh memahami realitas sosial politik yang sudah, sedang, dan akan...

Mathlab El Awam Kenalkan Pola Hidup Sehat Saat Pandemi

SERANG | Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Mathlab El Awam menggelar kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, bertempat di Desa Koper Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, pada...

PPDB SMA Banyak Masalah, Ombudsman Panggil Dinas Pendidikan Provinsi Banten

BANTEN | Karut-marut proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA di Provinsi Banten berbuntut pemanggilan beberapa kepala dinas oleh Ombudsman RI Perwakilan Banten. Pemanggilan itu...

Pemuda Muhammadiyah Banten dan Pemuda PKS Gagas Gerakan Bersama

SERANG | Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Banten menerima kunjungan silaturahmi Bidang Kepemudaan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Provinsi Banten di Gedung...

Pabrik di Banten Semakin Berkurang, Pindah ke Jawa Tengah

BANTEN | Tingginya Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) di Provinsi Banten membuat beberapa pabrik memindahkan lokasi usahanya ke wilayah lain, seperti Jawa Tengah. Fenomena tersebut kian...

IKLAN

SEPUTAR DESA

Ini Jadwal dan Tahapan Pilkades Serentak Kabupaten Tangerang

TANGERANG | Jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa se-Kabupaten Tangerang telah selesai dibahas. Bahkan sudah mulai disosialisasikan oleh dinas terkait. Mulai...

Banyak Kejanggalan, Belasan Warga Cibadak Datangi Kecamatan, Persoalkan Penggunaan Dana Desa

TANGERANG | Penggunaan dana desa sejatinya diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Transparansi penggunaan Dana Desa mutlak adanya. Agar publik bisa mengetahui....

Refleksi 7 Tahun UU Desa: Ingat, Desa Membangun, Bukan Membangun Desa

TANGERANG | Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sudah memasuki tahun ketujuh. Sejak disahkan pada 15 Januari 2014. Dalam rangka refleksi 7 tahun terbitnya...

Pemdes Pete Tetapkan 362 Penerima BLT Dana Desa

TANGERANG | Pemerintahan Desa Pete Kecamatan Tigaraksa melakukan Musyawarah Desa. Agenda tersebut membahas validasi, finalisasi, serta penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang...

Realisasi Pembangunan Desa Bantar Panjang Banyak Masalah, Camat Tigaraksa Tetap Rekomendasi Pencairan

TANGERANG | Carut-marut realisasi pembangunan Desa Bantar Panjang Kecamatan Tigaraksa tidak berarti kucuran dana dari pemerintah tersendat. Hal ini terbukti dari terus berlangsung pencairan dana...

Pengumuman: Pilkades Tangerang Digelar Juli 2021

TANGERANG | Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa se-Kabupaten Tangerang akan digelar bulan Juli tahun ini. Adapun terkait tahapan dimulai pada...

Serdang Wetan Wakili Banten Dalam Ajang Pemilihan Desa Brilian Bacth 1 Tingkat Nasional

TANGERANG | Penghargaan tingkat nasional diberikan kepada 10 desa pada program Desa Brilian Bacth 1 tahun 2021 oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Salah satunya...