Pudarnya Demokrasi di Kota Badak

Oleh: Eko Supriatno*

“Kalah dengan kecurangan, intimidasi, dan intervensi kekuasaan
adalah menang secara moral”

PELAKSANAAN Pilkada Pandeglang 9 Desember lalu meninggalkan berbagai persoalan khususnya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Ini bukan lagi tentang menang kalah, tapi prinsip berdemokrasi. Calon bupati Thoni-Imat berkali-kali menyampaikan siap menang dan siap kalah. Namun prosesnya harus di atas Pilkada yang jujur adil, dan demokratis.

Kemenangan yang diperoleh dengan menghalalkan segala cara tak akan menghasilkan kepemimpinan yang kuat dan diakui. Kekalahan yang dibiarkan begitu saja berarti mengabaikan suara pendukung yang jumlahnya 223.220 suara (35,9 persen).

Baca Juga

Thoni-Imat telah menunjukkan sikap tegas dengan menarik diri dari proses rekapitulasi suara yang cacat hukum dengan tidak menandatangani rekapitulasi hasil perolehan dalam pleno terbuka, Selasa (16/12/2020). Kemudian, Thoni-Imat juga mengisi form keberatan karena dinilai telah terjadi kecurangan secara sistematis di Pilkada Pandeglang.

Pilkada Pandeglang 9 Desember 2020 memang bersejarah. Ini kali pertama Pandeglang menentukan pilihan di antara dua pasangan Cabup-Cawabup yang berhadapan terbuka.

Head to head antara Irna Narulita-Tanto Warsono Arban (Intan) dan Thoni Mukson-Miftahul Tamamy (Toat) telah membuat polarisasi kekuatan politik. Perbedaan pilihan telah membelah hampir semua lini, mulai dari pemerintahan, partai politik, ormas, media massa, sampai keluarga.

Permohonan Thoni Mukson – Miftahul Tamamy (Toat) tak lain untuk mencari keadilan. Keadilan terhadap suara masyarakat sesungguhnya yang mereka yakini telah dibajak secara TSM oleh penyelenggara pemilu bekerja sama dengan pihak lain. Thoni-Imat tak ingin bupati terpilih adalah hasil rekayasa kecurangan, akrobat birokrasi, atau kongkalikong birokrasi.

Bupati semacam itu pasti akan mengabdi pada kepentingan pribadi, keluarga, komplotannya dan mengorbankan kepentingan masyarakat.

(Google/Istimewa).

Pilkada Pandeglang 9 Desember 2020 telah menjadi sarana pemerkosaan demokrasi. Karena pemerintahan yang lahir dari pemerkosaan suara masyarakat akan berdampak pada seluruh legitimasinya, dan tak akan punya legitimasi kuat memimpin masyarakat.

Thoni-Imat tidak mau berkuasa di atas ketidakbenaran. Mereka juga tidak mau menerima mandat di atas kecurangan.

Menggugat Hasil Pilkada

Menggugat hasil Pilkada mengindikasikan bahwa kita perlu “membangun kesadaran” dengan ikhtiar melalui proses hukum untuk menyelesaikan ketidak puasan melalui jalur yustisi.

Cabup Thoni-Imat berkali-kali menyampaikan, mendukung adanya Pilkada yang damai dan menginginkan tidak adanya kampanye negatif, kecurangan, kampanye hitam, kekerasan, intimidasi, penyalahgunaan kewenangan, tanpa adanya mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan manipulasi suara adalah jurus-jurus yang “biasa” petahana lakukan dalam rangka memperkosa kedaulatan rakyat demi hasrat kemenangan.

Bagi Thoni-Imat, politik adalah sesuatu yang mulia, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan syarat, tujuan politik adalah pengabdian untuk melayani masyarakat. Output dari politik adalah Policy (kebijakan) dan leadership (kepemimpinan). Maka, peduli politik adalah peduli kepada kebijakan, kepemimpinan dan pengabdian.

Foto: Pasangan Thoni-Imat serta Tim Kuasa Hukum saat berfoto bersama (Google/Istimewa).

Pilkada tidak boleh menjadi momentum di mana masyarakat hanya dijadikan komoditas politik, hanya dibutuhkan untuk mendulang jumlah suara semata. Apalagi dengan cara yang melanggar hak hakikinya sebagai seorang pemegang kedaulatan.

Bagi Thoni-Imat, demokrasi bukanlah ramuan mujarab untuk mengobati segala penyakit. Layaknya mata uang yang memiliki dua sisi, demokrasi juga memiliki efek samping yang bisa jadi tidak menguntungkan bagi banyak pihak. Thoni-Imat sadar, dalam setiap perjalanan berdemokrasi tidak selalu berlangsung mulus, tetapi akan selalu ada resiko-resiko yang muncul.

Berdemokrasi adalah suatu pilihan, bukan sebuah jaminan bahwa segalanya akan berjalan lebih baik. Pilkada serentak sejatinya adalah proses demokrasi. Di mana masyarakat adalah pemegang hak tunggal kedaulatannya. Masyarakat lah pemilik kebebasan hakiki dalam menentukan pilihannya, berdasarkan penilaian dari masing-masing individu. Pilkada adalah referendum kedaulatan masyarakat.

Menguji Kredibilitas MK

Di masa lalu negara dan aparatnya menjadi pihak yang berada di posisi yang tinggi di mata hukum. Tak mudah menyeret institusi ini ke tanggung jawab secara hukum. Namun, peristiwa ini memberi pelajaran baru bahwa lembaga milik negara jika bertindak secara hukum dituntut siap mempertanggungjawabkannya secara hukum.

Ya, tanggung jawab memutus perkara itu kini berada di pundak Mahkamah Konstitusi (MK). Beban untuk mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya bagi masyarakat berada di genggaman lembaga hasil amandemen UUD 1945 ini.

Foto: Gedung Mahkamah Konstitusi (Google/Istimewa).

Beban ini menjadikan posisi MK menjadi sangat dilematis mengingat keputusan dari kasus ini akan menimbulkan implikasi yang sangat luas bagi kehidupan politik di negara ini.

Sudah terdapat aturan terbaru yang mengatur Mahkamah Konstitusi (MK), tidak lagi sekadar memutuskan perkara ke sisi formal dan materiil gugatan, tetapi lebih mengarah ke substansi.

Penulis belum meyakini Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan sikap progresif dan moderat terkait penanganan perselisihan hasil pilkada. Iya, penulis menyakini MK masih terjebak pada sekedar masalah angka perolehan suara.

MK kelihatannya belum berupaya mewujudkan keadilan substantif melalui Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 dan PMK Nomor 7 dan 8 Tahun 2020, dalam hal secara “merdeka” memberi kesempatan pada pemohon untuk menyampaikan dalil-dalil permohonannya.

Dalam permohonannya, Thoni Mukson–Miftahul Tamamy (Toat) tidak hanya ke MK, tapi sudah menempuh upaya hukum dengan melaporkan KPU dan Bawaslu Pandeglang ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

(Google/Istimewa).

Thoni-Imat meyakini, Bawaslu Pandeglang melakukan pembiaran terhadap masifnya pelanggaran yang terjadi saat proses Pilkada. Selain itu, dia juga menduga ada intervensi dari yang dilakukan Paslon Irna-Tanto kepada Bawaslu.

Thoni-Imat dari awal menyayangkan, hasil keputusan Bawaslu yang membuktikan adanya politik uang tidak menjadi dasar bagi lembaga penyelenggara pemilu mendiskualifikasi pasangan Irna-Tanto. Thoni-Imat menduga Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan tindakan unprofessional conduct.

Sebuah Pelajaran

Gugatan Pilkada Pandeglang Thoni-Imat memberi pelajaran bahwa pemilu dan lembaga penyelenggaranya dapat digugat secara hukum. Negara dituntut untuk terbuka dalam memutuskan kebijakan demi kehidupan bersama, serta mampu mencegah terjadinya ketidakjelasan dalam proses demokrasi.

Dituntut bisa mendengarkan aspirasi dari segenap masyarakat. Kewenangan negara dengan demikian semakin diawasi dan dibatasi. Pemilu adalah pekerjaan besar dalam kehidupan bernegara yang tidak bisa dibuat main-main.

Gugatan Pilkada Pandeglang Thoni-Imat merupakan bagian dari pendidikan politik yang sehat.

*Eko Supriatno adalah penulis buku Nalar Kewarganegaraan.

 2,430 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

TANGERANG | Perhelatan Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tangerang tinggal menghitung hari. Beberapa figur mulai bermunculan. Salah satu kandidat yang siap...

TANGERANG | Seorang Balita di Desa Pasir Muncang Kecamatan Jayanti mengalami kurang gizi. Kondisi bayi usia 8 bulan tersebut begitu memprihatinkan. Bayi bernama Maudi itu...

TANGERANG | Saya siap maju memperebutkan kursi Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tangerang pada Musda XV mendatang. Kesiapan perebutan pucuk pimpinan induk organisasi...

Oleh: Muhdi Perdiansyah* SANTRI, ketika mendengar kata ini apa yang terlitas di pikiran ? Ya, mungkin jawabannya ialah kaum sarungan, berkopiah, atau pun yang mengkaji...

VINUS TV

BERITA TERBARU

Nok Ida Daftar Calon Ketua KNPI, Tim Pemenangan: Ini Bukti Keseriusan

TANGERANG | Ketua KNPI Kecamatan Rajeg Nok Ida datangi Graha Pemuda. Mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua KNPI Kabupaten Tangerang. Kedatangan Nok Ida didampingi oleh...

Memaknai Hari Santri Nasional

Oleh: Muhdi Perdiansyah* SANTRI, ketika mendengar kata ini apa yang terlitas di pikiran ? Ya, mungkin jawabannya ialah kaum sarungan, berkopiah, atau pun yang mengkaji...

Andika Hazrumy: Banten Pengekspor Ekonomi Kreatif Terbesar, Tapi Partisipasi Generasi Milenial Masih Rendah

BANTEN | Berdasarkan data Kemenparekraf RI, Provinsi Banten merupakan pengekspor ekonomi kreatif ketiga terbesar nasional. Namun, di sisi lain partisipasi generasi milenial pada sektor...

Peringati Hari Santri, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Launching Aplikasi NU Tangerang

TANGERANG | Peringatan Hari Santri Nasional yang jatuh pada bulan Oktober, selalu dirayakan setiap tahunnya. Tak terkecuali oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tangerang. Tahun...

Panitia Musda KNPI: Setelah Verifikasi Jumlah Pemilih Ada 107 Suara

TANGERANG | Steering Committee (SC) Musda ke-XV KNPI Kabupaten Tangerang telah menetapkan peserta dan peninjau. Termasuk jumlah undangan.  Hari ini, rangkaian Musda memasuki tahapan pendaftaran...

Jelang Musda, Nok Ida Nyatakan Siap Maju Sebagai Calon Ketua KNPI   

TANGERANG | Perhelatan Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tangerang tinggal menghitung hari. Beberapa figur mulai bermunculan. Salah satu kandidat yang siap...

Maudi, Balita Asal Tangerang Derita Kurang Gizi

TANGERANG | Seorang Balita di Desa Pasir Muncang Kecamatan Jayanti mengalami kurang gizi. Kondisi bayi usia 8 bulan tersebut begitu memprihatinkan. Bayi bernama Maudi itu...

Rakernas JMSI Akan Dihadiri Ketua DPR dan Dewan Pers

SEMARANG | Walikota Semarang Hendrar Prihadi menyambut baik dan sangat mendukung penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di Kota...

Rubah Kuda-Kuda, Joe Dipasang Tarung Perebutan KNPI Tangerang

TANGERANG | Saya siap maju memperebutkan kursi Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tangerang pada Musda XV mendatang. Kesiapan perebutan pucuk pimpinan induk organisasi...

IKLAN

BERITA TERPOPULER

Bendera Negara Asing Berkibar di Klinik Milik PNS, Warga Minta Aparat Bertindak Tegas

TANGERANG | Pemandangan kurang pantas terjadi di Perumahan Villa Tangerang Elok Kelurahan Kuta Jaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang. Berkibar bendera Palestina tanpa berdampingan...

Setelah Didemo Warga Terkait BLT, Kepala Desa Lebak Wangi Gantung Diri

TANGERANG | Kabar duka datang dari Kepala Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang. Setelah sebelumya didemo masyarakat terkait transparansi bantuan Covid-19, Kepala...

Warga Sekitar Kawasan Millenium Butuh Pekerjaan, Pabrik Lebih Memilih Titipan Dinas

TANGERANG | Puluhan warga berunjuk rasa di depan PT Green Source Indonesia (GSI) yang berlokasi Kawasan Industri Millenium Kelurahan Kaduagung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Tidak...

Miris, BLT Pusat Terindikasi Diselewengkan Aparat Kelurahan Sukamulya

TANGERANG | Merasa janggal terkait undangan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari APBN melalui Kantor Pos, Siti Aminah mempertanyakan bantuan yang hendak...

Ingin Mengajukan Bantuan Presiden Tanpa Antre, Begini Caranya

TANGERANG | Kabar baik bagi para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Khususnya yang terdampak pandemi Covid-19. Lantaran pemerintah akan memberikan langsung Bantuan Presiden Produktif...

Banten Berduka, Qori Internasional Hawasyi Nawawi Tutup Usia

TANGERANG | Kabar duka datang dari Qori Internasional sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Quran Annawawiyah, KH. Hawasyi Nawawi. Kepastian kabar duka itu dibagikan keluarga besar, santri,...

Ini Jadwal dan Tahapan Pilkades Serentak Kabupaten Tangerang

TANGERANG | Jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa se-Kabupaten Tangerang telah selesai dibahas. Bahkan sudah mulai disosialisasikan oleh dinas terkait. Mulai...

AGENDA

BERITA TERKAIT

Memaknai Hari Santri Nasional

Oleh: Muhdi Perdiansyah* SANTRI, ketika mendengar kata ini apa yang terlitas di pikiran ? Ya, mungkin jawabannya ialah kaum sarungan, berkopiah, atau pun yang mengkaji...

Pak Bupati, Lihatlah Tangerang dari Belakang, Jangan-Jangan Belum Gemilang

KABUPATEN Tangerang gemilang kalau dilihat dari depan. Di jalur utama, di pusat pemerintahan, di area perbelanjaan, atau sekitaran kawasan industri dan perdagangan. Tapi di belakang...

Refleksi Hari Jadi Kabupaten Tangerang: Setumpuk Persoalan, Segudang Masalah

USIANYA sudah sangat tua. Meranjak 4 abad. Itu artinya sejak jaman kompeni, Tangerang sudah ada. Zaman di mana kemiskinan dan penderitaan tiada henti. Waktu ketika...

Impian Bahagia di Hari Tua

Oleh: Erna Ummu Aqilah* SETIAP insan manusia selalu mendambakan hidup bahagia. Serba kecukupan dari segi sandang, pangan, maupun papan. Tak perlu khawatir ketika sakit mendera, pusing...

Membaca Ulang Konsep Ujian Dalam Islam

Oleh: Teguh Pati Ajidarma* SAYA pernah membaca buku yang berjudul La Tahzan (Jangan bersedih) karya Dr. Aidh Al Qarni yang sangat luar biasa. Mengingatkan semua...

Dulu, Sejuta Jawara dan Ulama, Sekarang Sejuta Korupsi

Oleh: Muhammad Ilyas* PROVINSI Banten memisahkan diri dari Jawa Barat pada tanggal 4 Oktober 2000. Mempunyai cita-cita mulia, ingin menjadi Banten mandiri, sejahtera, dan berkarakter. Namun,...

Mimpi Pendidikan Gratis di Sistem Kapitalis

Oleh: Diana Eka Sri Agustin* PEMERINTAH melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Panitia Kerja (Panja) RUU KUP Komisi XI DPR RI tengah membahas pengenaan Pajak Pertambahan...

IKLAN

SEPUTAR BANTEN

Andika Hazrumy: Banten Pengekspor Ekonomi Kreatif Terbesar, Tapi Partisipasi Generasi Milenial Masih Rendah

BANTEN | Berdasarkan data Kemenparekraf RI, Provinsi Banten merupakan pengekspor ekonomi kreatif ketiga terbesar nasional. Namun, di sisi lain partisipasi generasi milenial pada sektor...

Bus Rombongan Ziarah Asal Curug Alami Kecelakaan Beruntun

TANGERANG | Empat bus pariwisata yang membawa rombongan peziarah mengalami kecelakaan beruntun di Tol Tangerang-Merak KM 69, pada Sabtu, (16/10). Dalam rekaman video amatir yang...

Respons Tindakan Polisi, GEMA Mathla’ul Anwar Banten: Seharusnya Tidak Dengan Kekerasan

BANTEN | Reaksi terhadap aksi polisi yang membanting mahasiswa saat unjuk rasa di Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang mendapat tanggapan dari berbagai kalangan. Kali ini datang...

GEMA Mathla’ul Anwar Dukung Erick Tohir Bersihkan Indikasi Korupsi Krakatau Steel

BANTEN | Dewan Pimpinan Pusat Generasi Muda (DPP GEMA) Mathla'ul Anwar mendukung langkah Erick Thohir bersih-bersih BUMN. Termasuk PT Krakatau Steel. Pasalnya, perusahaan pelat merah...

Keterbukaan Informasi Publik Sebuah Keniscayaan

BANTEN | Informasi publik merupakan satu kebutuhan dan suatu keniscayaan di tengah masyarakat yang semakin terbuka. Sebab seluruh masyarakat berhak mengakses informasi yang dimiliki...

Dinilai Cacat Hukum, HPN Se-Banten Menolak Konferwil Mambruk

BANTEN | Konferensi Wilayah (Konferwil) Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) yang sedianya akan digelar pada Sabtu, (09/10) mendatang, mendapat penolakan dari Pengurus Cabang (PC) HPN...

Refleksi HUT Banten ke-21: Korupsi, Kemiskinan, dan Pengangguran Masih Jadi Persoalan

BANTEN | Provinsi Banten genap berusia 21 tahun, tepat hari ini, Senin 04 Oktober 2021. Peringatan HUT tahun ini Pemprov mengusung tema ‘Banten Sehat,...

IKLAN

SEPUTAR DESA

Ini Jadwal dan Tahapan Pilkades Serentak Kabupaten Tangerang

TANGERANG | Jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa se-Kabupaten Tangerang telah selesai dibahas. Bahkan sudah mulai disosialisasikan oleh dinas terkait. Mulai...

Banyak Kejanggalan, Belasan Warga Cibadak Datangi Kecamatan, Persoalkan Penggunaan Dana Desa

TANGERANG | Penggunaan dana desa sejatinya diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Transparansi penggunaan Dana Desa mutlak adanya. Agar publik bisa mengetahui....

Realisasi Pembangunan Desa Bantar Panjang Banyak Masalah, Camat Tigaraksa Tetap Rekomendasi Pencairan

TANGERANG | Carut-marut realisasi pembangunan Desa Bantar Panjang Kecamatan Tigaraksa tidak berarti kucuran dana dari pemerintah tersendat. Hal ini terbukti dari terus berlangsung pencairan dana...

Refleksi 7 Tahun UU Desa: Ingat, Desa Membangun, Bukan Membangun Desa

TANGERANG | Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sudah memasuki tahun ketujuh. Sejak disahkan pada 15 Januari 2014. Dalam rangka refleksi 7 tahun terbitnya...

Pemdes Pete Tetapkan 362 Penerima BLT Dana Desa

TANGERANG | Pemerintahan Desa Pete Kecamatan Tigaraksa melakukan Musyawarah Desa. Agenda tersebut membahas validasi, finalisasi, serta penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang...

Pengumuman: Pilkades Tangerang Digelar Juli 2021

TANGERANG | Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa se-Kabupaten Tangerang akan digelar bulan Juli tahun ini. Adapun terkait tahapan dimulai pada...

Serdang Wetan Wakili Banten Dalam Ajang Pemilihan Desa Brilian Bacth 1 Tingkat Nasional

TANGERANG | Penghargaan tingkat nasional diberikan kepada 10 desa pada program Desa Brilian Bacth 1 tahun 2021 oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Salah satunya...