Pilkada Saat Pandemi; Antara Kepentingan Partai Politik Dan Kesehatan Masyarakat

Oleh: Abdul Haris

SETELAH awal penyebaran Covid-19 dianggap sepele, kini pemerintah kembali menganggap enteng kondisi saat ini: Pilkada akan tetap dilanjutkan di tengah pandemi.

Tentu ini sangat berisiko. Baik di tatanan perekonomian maupun kesehatan. Padahal selama ini sudah maksimal diupayakan penanganannya.

Hal ini seperti menggali dan menutup lubang yang sama. Dengan kata lain, menyembuhkan luka lalu kemudian membiarkan luka untuk kembali merana.

Kita maphum Pilkada adalah sistem demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang. Tingkat urgensinya tinggi. Harus dilakukan demi berjalannya sistem pemerintahan.

Baca Juga

Namun, demokrasi tidak melulu bicara jabatan. Tetapi bagaimana melihat kondisi saat ini dan ke depan. Jika ada potensi merugikan ekonomi dan kesehatan bangsa maka jangan dilakukan. Poinnya adalah kita pentingkan kemanusiaan.

Memang pelaksanaan Pilkada harus tetap dijalankan, agar pemerintahan di 208 daerah tidak mandek. Hanya saja waktunya tidak pas. Karena berpotensi meningkatnya angka penyebaran Covid-19.

Walaupun pemerintah sudah mengimbau kepada jajaran dan masyarakat pada umumnya, agar menjalankan protokol kesehatan saat Pilkada. Namun, itu tidak menjamin bahwa angka terkonfirmasi Covid-19 tidak akan naik.

Kita tahu persis bagaimana gaya hidup masyarakat Indonesia. Semakin hari semakin tidak terkendali dengan aturan-aturan protokol kesehatan.

Sudah diatur saja masih meningkat angka penyebaran Covid-19. Apalagi membiarkan perayaan demokrasi ini terus berjalan.

Seperti ucapan pengamat LIPI Siti Zuhro melalui Kompas.com., Dia menilai terlalu naif jika alasan mengurangi pelaksanaan tugas sebagai alasan agar Pilkada tetap jalan.

Kekhawatiran Partai Politik

Penulis menilai, jika Pilkada ditunda, partai politik khawatir tidak ada aktivitas pembagian jatah. Ini sangat logis dan tentu pragmatis.

Kita sering melihat perhelatan hingar bingar Pilkada, partai politik menganggap pemilihan umum adalah ajang untuk mengaktualisasikan diri: Kekuasaan harus dimenangkan.

Jika Pilkada ditunda, aktivitas-aktivitas kepartaian mandek. Sebab dari aktivitas itulah pundi-pundi kekuasaan berjalan.

Itulah mengapa sebagian partai politik menginginkan Pilkada tetap lanjut. Bagi partai politik yang masih waras dan mempunyai sisi kemanusiaan, tentu mempunyai prinsip untuk menunda Pilkada tersebut. Bagi yang tak waras hanya bermuara pada kekuasaan semata.

Bibutuhkan Sisi Kemanusiaan Pemangku Kebijakan

Pilkada 2020 adalah pemilihan kepala daerah yang dilematis bagi pemangku kebijakan. Pemerintah menginginkan Pilkada terus berjalan, agar 208 daerah tidak mengalami kemandekan kepemimpinan. Di sisi lain, pemerintah ditekan oleh kondisi pandemi yang harus segera disembuhkan.

Dalam hal ini DPR, pemerintah, dan KPU sebagai penyelenggara pesta demokrasi harus memiliki ketegasan. Harus memiliki sisi kemanusiaan di atas kepentingan pesta demokrasi.

Sebagai pemegang wewenang, jangan sampai keputusan Pilkada tetap dijalankan karena hasil mendengar lobi-lobi atau hasutan kekuasaan. Hanya mementingkan aktivitas kepartaian. 

Beberapa Gagasan

Jika Pilkada tetap dijalankan itu sah-sah saja. Tetapi kondisi seperti ini berisiko sekali apabila tetap melakukan sistem datang ke TPS langsung.

Ada baiknya mencoba gunakan dengan cara E-voting. Dengan mengandalkan sistem digitalisasi yang berbentuk aplikasi.

Masyarakat yang mempunyai hak pilih cukup login menggunakan data valid berupa nama, nomor KTP, alamat, dan disertai sidik jari. Itu lebih praktis dan muda dijangkau.

Untuk daerah-daerah berpotensi tidak terjangkau internet, tugas pemerintah memaksimalkan potensi agar tersalurnya internet di daerah tersebut.

*Penulis adalah Kader HMI Jakarta Barat dan Ketua Himpunan Mahasiswa Bima Tangerang.

 938 kali dilihat,  9 kali dilihat hari ini

VINUS TV

BERITA TERBARU

MUI Banten: Bagi Yang Aksi Jangan Anarkis

BANTEN | Serangkaian aksi demonstrasi menolak pengesahan UU Omnibus Law di beberapa wilayah berakhir ricuh bahkan terlihat anarkis. Termasuk di Provinsi Banten. Melihat kondisi demikian,...

Sempat Disoal, Pimpinan Baznas Tangerang Tetap Dilantik

TANGERANG | Lima pimpinan Baznas Kabupaten Tangerang akhirnya dilantik. Meski sebelumnya sempat disoal publik. Pelantikan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Tangerang Mad Romli. Bertempat di...

Terkait Kisruh Dualisme KNPI, Pemerintah Hanya Undang Satu Kubu

TANGERANG | Kisruh dualisme KNPI Kabupaten Tangerang terus mencuat. Terutama saat Bupati Tangerang ingkar janji. Soal hibah. Bahkan, imbas dari itu, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga,...

Gonjang-Ganjing KNPI Tangerang: Dua Gerbong Berebut Tahta, Siapa Layak?

Oleh: Aditya Hidayatulloh OPTIMISME pembaruan pemuda mestinya tak perlu diragukan. Terutama dalam konsep, ide, dan gagasan. Mengingat usia begitu produktif. DPD KNPI Kabupaten Tangerang sebagai wadah...

GEMA MA: Penangkapan Aksi Anarkis Omnibus Law Sudah Tepat

PANDEGLANG | Ketua Umum Generasi Muda Mathla'ul Anwar (GEMA MA) Ahmad Nawawi angakat bicara soal aksi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang banyak...

Rujak Bebek Mang Enjon, Layani Panggilan Tujuh Bulanan

TANGERANG | Indonesia memang terkenal dengan bebagai macam kulinernya. Setiap daerah mempunyai makanan tradisional yang menjadi ciri khas. Salah satunya Rujak Bebek (dibaca menggunakan ê...

Seleksi Dewan Pengawas PD Pasar Niaga Kerta Raharja Sudah Dibuka

TANGERANG | Pengumuman seleksi calon dewan pengawas PD Pasar Niaga Kerta Raharja Kabupaten Tangerang resmi dibuka. Mulai tanggal 15 dan berakhir pada 17 Oktober...

Petaka Omnibus Law dan Rezim Komprador

Oleh: Almukromin AKHIR-AKHIR ini, obrolan tentang Omnibus Law menjadi hangat khalayak luas. Mulai dari forum kajian, diskusi mahasiswa, hingga obrolan warung kopi masyarakat kecil. Sebuah...

Gelar Mimbar Bebas, KNPI Tangerang Minta Bupati Tuntaskan Berbagai Pesoalan

TANGERANG | DPD KNPI Kabupaten Tangerang menggelar Mimbar Bebas dalam momentum hari jadi ke-388 Kabupaten Tangerang. Bertempat di depan Gedung Bupati, pada Kamis, (15/10). Dalam...

IKLAN

BERITA TERPOPULER

Warga Sekitar Kawasan Millenium Butuh Pekerjaan, Pabrik Lebih Memilih Titipan Dinas

TANGERANG | Puluhan warga berunjuk rasa di depan PT Green Source Indonesia (GSI) yang berlokasi Kawasan Industri Millenium Kelurahan Kaduagung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Tidak...

Digugat LBH Ansor, Alfian Tanjung Tak Punya Nyali Datangi Pengadilan

TANGERANG | Kasus penghinaan oleh Alfian Tanjung terhadap Banser terus berlanjut. Ketua Umum GP Ansor Gus Yaqut Cholil Qoumas didampingi pengacara LBH Ansor beserta...

Pungli Masuk Sekolah SMPN 1 Jambe Disoal

TANGERANG | Pungutan liar kerap dilakukan di berbagai institusi oleh oknum berwatak korup. Tak terkecuali pada lembaga pendidikan. Terlebih pada proses Penerimaan Peserta Didik...

Kurang Dari 1×24 Jam Polresta Tangerang Bekuk Pelaku Vandalisme dan Perobek Al Qur’an

TANGERANG | Penangkapan pelaku pencoretan musala di Perumahan Villa Tangerang Elok Kelurahan Kuta Jaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang dilakukan kurang dari 1 x...

Orang Tidak Dikenal Robek Al Qur’an dan Coret Musala di Tangerang

TANGERANG | Sebuah musala di Perumahan Villa Tangerang Elok Kelurahan Kutajaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang penuh dengan coretan. Setidaknya ada empat tulisan di dinding...

Ricuh Aksi Penolakan Omnibus Law, 8 Mahasiswa Tangerang Ditangkap Polisi

  TANGERANG | Sebanyak 8 orang mahasiswa di tahan Polresta Tangerang. Mereka ditangkap saat aksi menolak Omnibus Law. Di Lampu Merah, Jalan Pemda Tigaraksa pada...

Warga Jayanti Keluhkan Debu Pabrik Gula

TANGERANG | Debu hitam yang dihasilkan dari cerobong asap milik PT Berkah Manis Makmur banyak dikeluhkan warga sekitar. Pabrik berproduksi gula putih tersebut berlokasi di...

IKLAN

BERITA TERKAIT

Gonjang-Ganjing KNPI Tangerang: Dua Gerbong Berebut Tahta, Siapa Layak?

Oleh: Aditya Hidayatulloh OPTIMISME pembaruan pemuda mestinya tak perlu diragukan. Terutama dalam konsep, ide, dan gagasan. Mengingat usia begitu produktif. DPD KNPI Kabupaten Tangerang sebagai wadah...

Petaka Omnibus Law dan Rezim Komprador

Oleh: Almukromin AKHIR-AKHIR ini, obrolan tentang Omnibus Law menjadi hangat khalayak luas. Mulai dari forum kajian, diskusi mahasiswa, hingga obrolan warung kopi masyarakat kecil. Sebuah...

Literasi di Tengah Industri

Oleh: Aditya Hidayatulloh SEJAK Tahun 1975, Kabupaten Tangerang sudah ditetapkan sebagai wilayah industri. Tebukti Dengan banyaknya perusahaan di daerah ini. Tak kurang dari 4.400 perusahaan. Oleh...

Omnibus Law Dalam Gambaran Serat Kalatidha

Oleh: Ian Hidayat SENAYAN, 5 Oktober 2020. Menjadi hari yang membuat gerah setiap elemen masyarakat. Bagaimana tidak, tepat pada tanggal itu DPR RI mengesahkan RUU...

Refleksi 20 Tahun Usia Banten

Oleh: Firmansyah PROVINSI Banten genap berusia 20 tahun tepat hari ini, 04 Oktober 2020. Sebelumnya, Banten bagian dari Provinsi Jawa Barat. Mengalami pemekaran pada tahun...

BLK Kabupaten Tangerang, Program Unggul Tapi Tumpul

Oleh: Suryadi* DIJULUKI sebagai kota seribu industri, tentu saja sebutan itu tidak timbul dengan sendirinya tanpa ada faktor yang melatarbelakangi. Selain Cikarang, Kabupaten Tangerang juga memiliki...

Katanya Kerja Nyata, Nyatanya?

 Oleh: Eko Supriatno “Saya nggak tahu prestasinya apa ya? Belum ada, mohon maaf, belum ada yang menonjol yang ada malah permasalahan yang semakin rumit" (Rakyat...

IKLAN

SEPUTAR BANTEN

MUI Banten: Bagi Yang Aksi Jangan Anarkis

BANTEN | Serangkaian aksi demonstrasi menolak pengesahan UU Omnibus Law di beberapa wilayah berakhir ricuh bahkan terlihat anarkis. Termasuk di Provinsi Banten. Melihat kondisi demikian,...

GEMA MA: Penangkapan Aksi Anarkis Omnibus Law Sudah Tepat

PANDEGLANG | Ketua Umum Generasi Muda Mathla'ul Anwar (GEMA MA) Ahmad Nawawi angakat bicara soal aksi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang banyak...

Gelar Unjuk Rasa, HMI Desak Gubernur Banten Tolak Omnibus Law

SERANG | Aksi penolakan disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Tak terkecuali di Banten. Kali ini unjuk rasa...

Eko Supriatno: Soliditas Partai Pengusung dan Relawan Kunci Kemenangan Thoni-Imat

PANDEGLANG | Adu program atau gagasan para calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang disajikan semenarik mungkin. Tujuannya tidak lain untuk menggaet calon pemilih...

Aksi Penolakan Omnibus Law di Depan Kampus UIN Serang Ricuh

SERANG | Aksi mahasiswa di depan Kampus UIN Serang ricuh. Polisi mengeluarkan tembakan gas air mata. Meminta mahasiswa untuk membubarkan diri. Kabid Humas Polda Banten...

Dinilai Gagal Tangani Covid-19, Mahasiswa Bawakan Keranda Untuk Pemkab Pandeglang

PANDEGLANG | Ada sebuah pemandangan berbeda di halaman Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang, pada Jumat malam, (2/10). Sebuah keranda mayat dibawa sejumlah mahasiswa dalam gelaran...

Lingkar Peradaban: Isu Kemunculan PKI Untuk Kepentingan Politik

SERANG | Isu sara dan kebangkitan komunis terus berkembang dan tak pernah terkikis. Padahal masih banyak pembahasan yang lebih bermutu, tapi mengapa politik ketakutan...

IKLAN

SEPUTAR DESA

Banyak Kejanggalan, Belasan Warga Cibadak Datangi Kecamatan, Persoalkan Penggunaan Dana Desa

TANGERANG | Penggunaan dana desa sejatinya diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Transparansi penggunaan Dana Desa mutlak adanya. Agar publik bisa mengetahui....

Realisasi Pembangunan Desa Bantar Panjang Banyak Masalah, Camat Tigaraksa Tetap Rekomendasi Pencairan

TANGERANG | Carut-marut realisasi pembangunan Desa Bantar Panjang Kecamatan Tigaraksa tidak berarti kucuran dana dari pemerintah tersendat. Hal ini terbukti dari terus berlangsung pencairan dana...

Pemdes Pete Tetapkan 362 Penerima BLT Dana Desa

TANGERANG | Pemerintahan Desa Pete Kecamatan Tigaraksa melakukan Musyawarah Desa. Agenda tersebut membahas validasi, finalisasi, serta penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang...

Soal Potongan Dana BLT, TSW Minta Polres Panggil Kepala Desa Pasanggrahan

TANGERANG | Musibah tidak menjadi pelajaran dan bahan muhasabah bagi Pemerintahan Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear. Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS)...

Hidup Seorang Diri, Lansia Tuna Netra Di Solear Tinggal Di Rumah Tak Layak Huni

TANGERANG | Sudah sepuluh tahun, Iyah hidup menjanda dengan kondisi yang sangat memilukan. Sejak ditinggal Safri, suaminya, perempuan berusia 80 tahun dan tuna netra...

Agar Terhindar Virus Corona, Umat Islam Harus Perhatikan Makanan Haram Dan Halal

TANGERANG | Umat Islam harus memperhatikan hukum makanan yang haram dan halal. Hal itu sangat penting agar terhindar dari berbagai macam penyakit seperti virus...

Isi Kegiatan Positif Saat Ramadan, Buncarukh Bagi-Bagi Sembako

TANGERANG | Forum Silaturahmi Pemuda Buncarukh menggelar aksi sosial berupa pembagian sembako kepada guru ngaji dan ustad kampung di Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten...