Regulasi PSBB, Upaya Negara Hadapi Pandemi

Oleh: Alfin Putrawan, S.H., CIL.

PEMERINTAH Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mencatat penambahan kasus terkonfirmasi positif. Ada sebanyak 585, sehingga totalnya menjadi 28.818 orang.

Sampai hari ini, pasien sembuh menjadi 8.892. Setelah ada penambahan sebanyak 486 orang. Selanjutnya untuk kasus meninggal bertambah 23 orang, totalnya menjadi 1.721.

Gugus Tugas merinci akumulasi data positif Covid-19 di seluruh Indonesia. Untuk Provinsi Banten terkonfirmasi 965 kasus. Hal ini diketahui melalui keterangan resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Virus Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, China. Pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan.

Di Indonesia sendiri sudah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini. Kurang lebih hampir lima pekan.

Dalam penanganan Covid-19, terutama untuk mengantisipasi lonjakan jumlah terinfeksi, ada banyak pendekatan. Salah satunya pendekatan yuridis. Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam proses penanganan maupun upaya dalam pencegahan.

Dari segi regulasi, setidaknya Indonesia memiliki dua Undang-Undang dan satu Peraturan Pemerintah yang tegas mengatur spesifikasi penanganan wabah, yaitu UU No. 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan UU No. 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan serta Peraturan Pemerintah No. 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Ketiga instrumen dimaksud secara regulasi belum terlalu lengkap diatur oleh peraturan teknis di bawahnya, terutama UU No. 6/2018. Hal ini tentu wajib menjadi prioritas pemerintah.

Ketentuan pada UU No. 4/1984 khusus dalam konsideran menimbang; memberikan landasan mengapa UU ini terbit. Salah satunya antisipasi perkembangan iptek dan lalu lintas internasional.

Sedangkan dalam pasal-pasalnya, merumuskan ketentuan strategis. Seperti mendefinisikan wabah penyakit menular sebagai:

“Kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.” (Pasal 1 huruf a). Jenis penyakitnya apa saja bisa ditetapkan Menteri (Pasal 3).

Upaya penanggulangannya beraneka bentuk seperti pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita. Termasuk tindakan kekarantinaan. Selain itu, dapat melakukan penyuluhan kepada masyarakat Pasal 5 ayat (1).

Menariknya, Pasal 6 ayat (1) UU No. 4/1984 memuat aspek demokrasi dengan pernyataan “upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif”. Yang menarik lainnya pada Pasal 8 ayat (1) disebutkan, mereka yang mengalami kerugian harta benda akibat penanggulangan wabah dapat diberikan ganti rugi.

Agar regulasi efektif, Pasal 14 mengatur pula siapa saja yang menghalangi penanganan wabah baik sengaja maupun alpa dipidana (bila dengan sengaja diancam pidana paling lama satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya satu juta dan apabila alpa, pidana selama-lamanya enam bulan dan/atau denda setinggi-tingginya lima ratus ribu).

Foto: Ilustrasi PSBB (Google/JurnalNews)

Apabila pilihan pemerintah melakukan kekarantinaan kesehatan maka diatur dalam UU No. 6/2018. Kekarantinaan kesehatan pada pintu masuk dan wilayah terpadu merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun dapat melibatkan pemerintah daerah (vide: Pasal 5 ayat (1) dan (2)).

Penyiapan sumber daya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah (Pasal 6). Sedangkan Pasal 9 ayat (1) setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Jika tidak mematuhi atau menghalang-halangi diancam pidana paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak seratus juta rupiah (Pasal 93).

Pada Pasal 15 diatur kekarantinaan kesehatan, tepatnya di pintu masuk dan wilayah serta tindakan kekarantinaan kesehatan dapat berupa isolasi, pembatasan sosial skala besar, pemberian vaksinasi dan sebagainya. Sedangkan dalam Pasal 49 dalam rangka mitigasi dibagi jenis karantina, ada karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit atau pembatasan sosial berskala besar.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Selain itu membentuk satuan gugus tugas (satgas) untuk itu. Hal ini dimungkinkan oleh Pasal 10 UU No. 6/2018.

Kemudian dalam pertimbangannya, pemerintah memilih opsi  lockdown yang dalam istilah regulasi Indonesia lebih dikenal karantina wilayah. Pembatasan sosial berskala besar dengan cirinya tampak pada Pasal 59 ayat (2) UU No. 6/2018 yakni (a) peliburan sekolah dan tempat kerja; (b) pembatasan kegiatan keagamaan dan/atau (c) pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Hanya memang, pemerintah dituntut untuk melakukan kajian cepat, tepat dan terukur melalui perspektif multi disiplin. Seperti kesiapan pangan, stabilitas ekonomi, dampak sosial budaya serta keamanan. Hal ini juga diamanatkan pada Pasal 49 UU No. 6/2018.

Tentu para ahli baik praktisi maupun teoritis sangat diharapkan kontribusinya dalam memberikan pertimbangan matang agar pemerintah dapat memutus akurat dalam mematahkan lingkaran persebaran pandemi Covid-19.

Optimalisasi transparansi akses informasi. Pemerintah perlu diapresiasi setiap saat mengumumkan pasien yang positif Covid-19 diikuti dengan peta persebaran.

Sosialisasi, edukasi, dan penyuluhan masif dengan memanfaatkan pelbagai wahana, termasuk teknologi digital yang terukur dan tepat. Partisipasi publik harus terus dibangun.

BACA JUGA  Soal Pendataan Buruh Terdampak Covid-19, Disnaker Kurang Proaktif

BACA JUGA  PSBB Tangerang Diperpanjang, Bantuan Tidak Kunjung Datang

Saat ini, mulai korporasi, perguruan tinggi, dan ormas turut bergerak guna melakukan beberapa upaya untuk mengurangi beban sesama yang terdampak Covid-19 dengan pemberian bantuan. Ini adalah contoh baik saat pandemi.

Publik wajib patuh mengikuti panduan yang dibuat pemerintah, seperti: Panduan ibadah Ramadan di tengah pandemi Covid-19, e-book apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19, tips mengurangi risiko tertular virus corona, panduan isolasi diri, tips mencuci tangan yang benar, protokol bepergian dan keluar rumah.

Jika pilihannya karantina wilayah, maka penegakan hukum harus tegas. Ini saatnya negara berwibawa. Termasuk pula memastikan lalu lintas hoaks dan informasi menyesatkan ditindak secara hukum. Semua tindakan harus terukur, merawat publik untuk selalu optimistis, berpikir positif dan pelajaran atas pandemi Covid-19.

Dalam upaya merespon dampak sosial dan ekonomi akibat pendemi Covid-19, Potensi gelombang dirumahkan, terkena PHK dan diputus kontrak kerjanya buruh tentu sangat besar. Hal ini menjadi landasan utama mengapa LBH PW GP ANSOR Banten launching posko pengaduan, pada Rabu, (08/4).

Kehadiran posko pengaduan terdampak Covid-19 ini merupakan bentuk ikhtiar LBH PW GP ANSOR Banten dalam membantu masyarakat hadapi pandemi virus corona. Terutama buruh pabrik. Agar buruh atau pekerja dapat terdata dengan baik, perlu hadir sebuah central aduan.

Selanjutnya dari data tersebut akan berupaya memberi informasi sekaligus sebagai katalisator bagi stakeholder dan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan berkaitan Program Jaring Pengaman Sosial. Kami menghimpun laporan dari kawan-kawan Buruh. Setidaknya sekitar 23 ribuan dari berbagai perusahaan terdampak Covid-19.

*Penulis adalah Ketua LBH PW GP ANSOR Banten.

 7,297 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

TANGERANG | Perhelatan Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tangerang tinggal menghitung hari. Beberapa figur mulai bermunculan. Salah satu kandidat yang siap...

TANGERANG | Seorang Balita di Desa Pasir Muncang Kecamatan Jayanti mengalami kurang gizi. Kondisi bayi usia 8 bulan tersebut begitu memprihatinkan. Bayi bernama Maudi itu...

TANGERANG | Saya siap maju memperebutkan kursi Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tangerang pada Musda XV mendatang. Kesiapan perebutan pucuk pimpinan induk organisasi...

Oleh: Muhdi Perdiansyah* SANTRI, ketika mendengar kata ini apa yang terlitas di pikiran ? Ya, mungkin jawabannya ialah kaum sarungan, berkopiah, atau pun yang mengkaji...

VINUS TV

BERITA TERBARU

Nok Ida Daftar Calon Ketua KNPI, Tim Pemenangan: Ini Bukti Keseriusan

TANGERANG | Ketua KNPI Kecamatan Rajeg Nok Ida datangi Graha Pemuda. Mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua KNPI Kabupaten Tangerang. Kedatangan Nok Ida didampingi oleh...

Memaknai Hari Santri Nasional

Oleh: Muhdi Perdiansyah* SANTRI, ketika mendengar kata ini apa yang terlitas di pikiran ? Ya, mungkin jawabannya ialah kaum sarungan, berkopiah, atau pun yang mengkaji...

Andika Hazrumy: Banten Pengekspor Ekonomi Kreatif Terbesar, Tapi Partisipasi Generasi Milenial Masih Rendah

BANTEN | Berdasarkan data Kemenparekraf RI, Provinsi Banten merupakan pengekspor ekonomi kreatif ketiga terbesar nasional. Namun, di sisi lain partisipasi generasi milenial pada sektor...

Peringati Hari Santri, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Launching Aplikasi NU Tangerang

TANGERANG | Peringatan Hari Santri Nasional yang jatuh pada bulan Oktober, selalu dirayakan setiap tahunnya. Tak terkecuali oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tangerang. Tahun...

Panitia Musda KNPI: Setelah Verifikasi Jumlah Pemilih Ada 107 Suara

TANGERANG | Steering Committee (SC) Musda ke-XV KNPI Kabupaten Tangerang telah menetapkan peserta dan peninjau. Termasuk jumlah undangan.  Hari ini, rangkaian Musda memasuki tahapan pendaftaran...

Jelang Musda, Nok Ida Nyatakan Siap Maju Sebagai Calon Ketua KNPI   

TANGERANG | Perhelatan Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tangerang tinggal menghitung hari. Beberapa figur mulai bermunculan. Salah satu kandidat yang siap...

Maudi, Balita Asal Tangerang Derita Kurang Gizi

TANGERANG | Seorang Balita di Desa Pasir Muncang Kecamatan Jayanti mengalami kurang gizi. Kondisi bayi usia 8 bulan tersebut begitu memprihatinkan. Bayi bernama Maudi itu...

Rakernas JMSI Akan Dihadiri Ketua DPR dan Dewan Pers

SEMARANG | Walikota Semarang Hendrar Prihadi menyambut baik dan sangat mendukung penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di Kota...

Rubah Kuda-Kuda, Joe Dipasang Tarung Perebutan KNPI Tangerang

TANGERANG | Saya siap maju memperebutkan kursi Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tangerang pada Musda XV mendatang. Kesiapan perebutan pucuk pimpinan induk organisasi...

IKLAN

BERITA TERPOPULER

Bendera Negara Asing Berkibar di Klinik Milik PNS, Warga Minta Aparat Bertindak Tegas

TANGERANG | Pemandangan kurang pantas terjadi di Perumahan Villa Tangerang Elok Kelurahan Kuta Jaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang. Berkibar bendera Palestina tanpa berdampingan...

Setelah Didemo Warga Terkait BLT, Kepala Desa Lebak Wangi Gantung Diri

TANGERANG | Kabar duka datang dari Kepala Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang. Setelah sebelumya didemo masyarakat terkait transparansi bantuan Covid-19, Kepala...

Warga Sekitar Kawasan Millenium Butuh Pekerjaan, Pabrik Lebih Memilih Titipan Dinas

TANGERANG | Puluhan warga berunjuk rasa di depan PT Green Source Indonesia (GSI) yang berlokasi Kawasan Industri Millenium Kelurahan Kaduagung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Tidak...

Miris, BLT Pusat Terindikasi Diselewengkan Aparat Kelurahan Sukamulya

TANGERANG | Merasa janggal terkait undangan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari APBN melalui Kantor Pos, Siti Aminah mempertanyakan bantuan yang hendak...

Ingin Mengajukan Bantuan Presiden Tanpa Antre, Begini Caranya

TANGERANG | Kabar baik bagi para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Khususnya yang terdampak pandemi Covid-19. Lantaran pemerintah akan memberikan langsung Bantuan Presiden Produktif...

Banten Berduka, Qori Internasional Hawasyi Nawawi Tutup Usia

TANGERANG | Kabar duka datang dari Qori Internasional sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Quran Annawawiyah, KH. Hawasyi Nawawi. Kepastian kabar duka itu dibagikan keluarga besar, santri,...

Ini Jadwal dan Tahapan Pilkades Serentak Kabupaten Tangerang

TANGERANG | Jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa se-Kabupaten Tangerang telah selesai dibahas. Bahkan sudah mulai disosialisasikan oleh dinas terkait. Mulai...

AGENDA

BERITA TERKAIT

Memaknai Hari Santri Nasional

Oleh: Muhdi Perdiansyah* SANTRI, ketika mendengar kata ini apa yang terlitas di pikiran ? Ya, mungkin jawabannya ialah kaum sarungan, berkopiah, atau pun yang mengkaji...

Pak Bupati, Lihatlah Tangerang dari Belakang, Jangan-Jangan Belum Gemilang

KABUPATEN Tangerang gemilang kalau dilihat dari depan. Di jalur utama, di pusat pemerintahan, di area perbelanjaan, atau sekitaran kawasan industri dan perdagangan. Tapi di belakang...

Refleksi Hari Jadi Kabupaten Tangerang: Setumpuk Persoalan, Segudang Masalah

USIANYA sudah sangat tua. Meranjak 4 abad. Itu artinya sejak jaman kompeni, Tangerang sudah ada. Zaman di mana kemiskinan dan penderitaan tiada henti. Waktu ketika...

Impian Bahagia di Hari Tua

Oleh: Erna Ummu Aqilah* SETIAP insan manusia selalu mendambakan hidup bahagia. Serba kecukupan dari segi sandang, pangan, maupun papan. Tak perlu khawatir ketika sakit mendera, pusing...

Membaca Ulang Konsep Ujian Dalam Islam

Oleh: Teguh Pati Ajidarma* SAYA pernah membaca buku yang berjudul La Tahzan (Jangan bersedih) karya Dr. Aidh Al Qarni yang sangat luar biasa. Mengingatkan semua...

Dulu, Sejuta Jawara dan Ulama, Sekarang Sejuta Korupsi

Oleh: Muhammad Ilyas* PROVINSI Banten memisahkan diri dari Jawa Barat pada tanggal 4 Oktober 2000. Mempunyai cita-cita mulia, ingin menjadi Banten mandiri, sejahtera, dan berkarakter. Namun,...

Mimpi Pendidikan Gratis di Sistem Kapitalis

Oleh: Diana Eka Sri Agustin* PEMERINTAH melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Panitia Kerja (Panja) RUU KUP Komisi XI DPR RI tengah membahas pengenaan Pajak Pertambahan...

IKLAN

SEPUTAR BANTEN

Andika Hazrumy: Banten Pengekspor Ekonomi Kreatif Terbesar, Tapi Partisipasi Generasi Milenial Masih Rendah

BANTEN | Berdasarkan data Kemenparekraf RI, Provinsi Banten merupakan pengekspor ekonomi kreatif ketiga terbesar nasional. Namun, di sisi lain partisipasi generasi milenial pada sektor...

Bus Rombongan Ziarah Asal Curug Alami Kecelakaan Beruntun

TANGERANG | Empat bus pariwisata yang membawa rombongan peziarah mengalami kecelakaan beruntun di Tol Tangerang-Merak KM 69, pada Sabtu, (16/10). Dalam rekaman video amatir yang...

Respons Tindakan Polisi, GEMA Mathla’ul Anwar Banten: Seharusnya Tidak Dengan Kekerasan

BANTEN | Reaksi terhadap aksi polisi yang membanting mahasiswa saat unjuk rasa di Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang mendapat tanggapan dari berbagai kalangan. Kali ini datang...

GEMA Mathla’ul Anwar Dukung Erick Tohir Bersihkan Indikasi Korupsi Krakatau Steel

BANTEN | Dewan Pimpinan Pusat Generasi Muda (DPP GEMA) Mathla'ul Anwar mendukung langkah Erick Thohir bersih-bersih BUMN. Termasuk PT Krakatau Steel. Pasalnya, perusahaan pelat merah...

Keterbukaan Informasi Publik Sebuah Keniscayaan

BANTEN | Informasi publik merupakan satu kebutuhan dan suatu keniscayaan di tengah masyarakat yang semakin terbuka. Sebab seluruh masyarakat berhak mengakses informasi yang dimiliki...

Dinilai Cacat Hukum, HPN Se-Banten Menolak Konferwil Mambruk

BANTEN | Konferensi Wilayah (Konferwil) Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) yang sedianya akan digelar pada Sabtu, (09/10) mendatang, mendapat penolakan dari Pengurus Cabang (PC) HPN...

Refleksi HUT Banten ke-21: Korupsi, Kemiskinan, dan Pengangguran Masih Jadi Persoalan

BANTEN | Provinsi Banten genap berusia 21 tahun, tepat hari ini, Senin 04 Oktober 2021. Peringatan HUT tahun ini Pemprov mengusung tema ‘Banten Sehat,...

IKLAN

SEPUTAR DESA

Ini Jadwal dan Tahapan Pilkades Serentak Kabupaten Tangerang

TANGERANG | Jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa se-Kabupaten Tangerang telah selesai dibahas. Bahkan sudah mulai disosialisasikan oleh dinas terkait. Mulai...

Banyak Kejanggalan, Belasan Warga Cibadak Datangi Kecamatan, Persoalkan Penggunaan Dana Desa

TANGERANG | Penggunaan dana desa sejatinya diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Transparansi penggunaan Dana Desa mutlak adanya. Agar publik bisa mengetahui....

Realisasi Pembangunan Desa Bantar Panjang Banyak Masalah, Camat Tigaraksa Tetap Rekomendasi Pencairan

TANGERANG | Carut-marut realisasi pembangunan Desa Bantar Panjang Kecamatan Tigaraksa tidak berarti kucuran dana dari pemerintah tersendat. Hal ini terbukti dari terus berlangsung pencairan dana...

Refleksi 7 Tahun UU Desa: Ingat, Desa Membangun, Bukan Membangun Desa

TANGERANG | Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sudah memasuki tahun ketujuh. Sejak disahkan pada 15 Januari 2014. Dalam rangka refleksi 7 tahun terbitnya...

Pemdes Pete Tetapkan 362 Penerima BLT Dana Desa

TANGERANG | Pemerintahan Desa Pete Kecamatan Tigaraksa melakukan Musyawarah Desa. Agenda tersebut membahas validasi, finalisasi, serta penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang...

Pengumuman: Pilkades Tangerang Digelar Juli 2021

TANGERANG | Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa se-Kabupaten Tangerang akan digelar bulan Juli tahun ini. Adapun terkait tahapan dimulai pada...

Serdang Wetan Wakili Banten Dalam Ajang Pemilihan Desa Brilian Bacth 1 Tingkat Nasional

TANGERANG | Penghargaan tingkat nasional diberikan kepada 10 desa pada program Desa Brilian Bacth 1 tahun 2021 oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Salah satunya...