Regulasi PSBB, Upaya Negara Hadapi Pandemi

Oleh: Alfin Putrawan, S.H., CIL.

PEMERINTAH Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mencatat penambahan kasus terkonfirmasi positif. Ada sebanyak 585, sehingga totalnya menjadi 28.818 orang.

Sampai hari ini, pasien sembuh menjadi 8.892. Setelah ada penambahan sebanyak 486 orang. Selanjutnya untuk kasus meninggal bertambah 23 orang, totalnya menjadi 1.721.

Gugus Tugas merinci akumulasi data positif Covid-19 di seluruh Indonesia. Untuk Provinsi Banten terkonfirmasi 965 kasus. Hal ini diketahui melalui keterangan resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Virus Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, China. Pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan.

Di Indonesia sendiri sudah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini. Kurang lebih hampir lima pekan.

Dalam penanganan Covid-19, terutama untuk mengantisipasi lonjakan jumlah terinfeksi, ada banyak pendekatan. Salah satunya pendekatan yuridis. Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam proses penanganan maupun upaya dalam pencegahan.

Dari segi regulasi, setidaknya Indonesia memiliki dua Undang-Undang dan satu Peraturan Pemerintah yang tegas mengatur spesifikasi penanganan wabah, yaitu UU No. 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan UU No. 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan serta Peraturan Pemerintah No. 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Ketiga instrumen dimaksud secara regulasi belum terlalu lengkap diatur oleh peraturan teknis di bawahnya, terutama UU No. 6/2018. Hal ini tentu wajib menjadi prioritas pemerintah.

Ketentuan pada UU No. 4/1984 khusus dalam konsideran menimbang; memberikan landasan mengapa UU ini terbit. Salah satunya antisipasi perkembangan iptek dan lalu lintas internasional.

Sedangkan dalam pasal-pasalnya, merumuskan ketentuan strategis. Seperti mendefinisikan wabah penyakit menular sebagai:

“Kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.” (Pasal 1 huruf a). Jenis penyakitnya apa saja bisa ditetapkan Menteri (Pasal 3).

Upaya penanggulangannya beraneka bentuk seperti pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita. Termasuk tindakan kekarantinaan. Selain itu, dapat melakukan penyuluhan kepada masyarakat Pasal 5 ayat (1).

Menariknya, Pasal 6 ayat (1) UU No. 4/1984 memuat aspek demokrasi dengan pernyataan “upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif”. Yang menarik lainnya pada Pasal 8 ayat (1) disebutkan, mereka yang mengalami kerugian harta benda akibat penanggulangan wabah dapat diberikan ganti rugi.

Agar regulasi efektif, Pasal 14 mengatur pula siapa saja yang menghalangi penanganan wabah baik sengaja maupun alpa dipidana (bila dengan sengaja diancam pidana paling lama satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya satu juta dan apabila alpa, pidana selama-lamanya enam bulan dan/atau denda setinggi-tingginya lima ratus ribu).

Foto: Ilustrasi PSBB (Google/JurnalNews)

Apabila pilihan pemerintah melakukan kekarantinaan kesehatan maka diatur dalam UU No. 6/2018. Kekarantinaan kesehatan pada pintu masuk dan wilayah terpadu merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun dapat melibatkan pemerintah daerah (vide: Pasal 5 ayat (1) dan (2)).

Penyiapan sumber daya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah (Pasal 6). Sedangkan Pasal 9 ayat (1) setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Jika tidak mematuhi atau menghalang-halangi diancam pidana paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak seratus juta rupiah (Pasal 93).

Pada Pasal 15 diatur kekarantinaan kesehatan, tepatnya di pintu masuk dan wilayah serta tindakan kekarantinaan kesehatan dapat berupa isolasi, pembatasan sosial skala besar, pemberian vaksinasi dan sebagainya. Sedangkan dalam Pasal 49 dalam rangka mitigasi dibagi jenis karantina, ada karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit atau pembatasan sosial berskala besar.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Selain itu membentuk satuan gugus tugas (satgas) untuk itu. Hal ini dimungkinkan oleh Pasal 10 UU No. 6/2018.

Kemudian dalam pertimbangannya, pemerintah memilih opsi  lockdown yang dalam istilah regulasi Indonesia lebih dikenal karantina wilayah. Pembatasan sosial berskala besar dengan cirinya tampak pada Pasal 59 ayat (2) UU No. 6/2018 yakni (a) peliburan sekolah dan tempat kerja; (b) pembatasan kegiatan keagamaan dan/atau (c) pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Hanya memang, pemerintah dituntut untuk melakukan kajian cepat, tepat dan terukur melalui perspektif multi disiplin. Seperti kesiapan pangan, stabilitas ekonomi, dampak sosial budaya serta keamanan. Hal ini juga diamanatkan pada Pasal 49 UU No. 6/2018.

Tentu para ahli baik praktisi maupun teoritis sangat diharapkan kontribusinya dalam memberikan pertimbangan matang agar pemerintah dapat memutus akurat dalam mematahkan lingkaran persebaran pandemi Covid-19.

Optimalisasi transparansi akses informasi. Pemerintah perlu diapresiasi setiap saat mengumumkan pasien yang positif Covid-19 diikuti dengan peta persebaran.

Sosialisasi, edukasi, dan penyuluhan masif dengan memanfaatkan pelbagai wahana, termasuk teknologi digital yang terukur dan tepat. Partisipasi publik harus terus dibangun.

BACA JUGA  Soal Pendataan Buruh Terdampak Covid-19, Disnaker Kurang Proaktif

BACA JUGA  PSBB Tangerang Diperpanjang, Bantuan Tidak Kunjung Datang

Saat ini, mulai korporasi, perguruan tinggi, dan ormas turut bergerak guna melakukan beberapa upaya untuk mengurangi beban sesama yang terdampak Covid-19 dengan pemberian bantuan. Ini adalah contoh baik saat pandemi.

Publik wajib patuh mengikuti panduan yang dibuat pemerintah, seperti: Panduan ibadah Ramadan di tengah pandemi Covid-19, e-book apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19, tips mengurangi risiko tertular virus corona, panduan isolasi diri, tips mencuci tangan yang benar, protokol bepergian dan keluar rumah.

Jika pilihannya karantina wilayah, maka penegakan hukum harus tegas. Ini saatnya negara berwibawa. Termasuk pula memastikan lalu lintas hoaks dan informasi menyesatkan ditindak secara hukum. Semua tindakan harus terukur, merawat publik untuk selalu optimistis, berpikir positif dan pelajaran atas pandemi Covid-19.

Dalam upaya merespon dampak sosial dan ekonomi akibat pendemi Covid-19, Potensi gelombang dirumahkan, terkena PHK dan diputus kontrak kerjanya buruh tentu sangat besar. Hal ini menjadi landasan utama mengapa LBH PW GP ANSOR Banten launching posko pengaduan, pada Rabu, (08/4).

Kehadiran posko pengaduan terdampak Covid-19 ini merupakan bentuk ikhtiar LBH PW GP ANSOR Banten dalam membantu masyarakat hadapi pandemi virus corona. Terutama buruh pabrik. Agar buruh atau pekerja dapat terdata dengan baik, perlu hadir sebuah central aduan.

Selanjutnya dari data tersebut akan berupaya memberi informasi sekaligus sebagai katalisator bagi stakeholder dan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan berkaitan Program Jaring Pengaman Sosial. Kami menghimpun laporan dari kawan-kawan Buruh. Setidaknya sekitar 23 ribuan dari berbagai perusahaan terdampak Covid-19.

*Penulis adalah Ketua LBH PW GP ANSOR Banten.

 7,242 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

TANGERANG | Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tangerang melakukan kajian. Hasilnya, menolak perpanjangan PPKM Darurat. Hal itu disampaikan Ketua PC PMII Tangerang Ilham Dimas Sese....

TANGERANG | Puluhan mahasiswa menggelar aksi di depan Gedung Bupati, pada Jumat, (23/07). Aksi dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Tangerang. Menyoroti beberapa...

Oleh: Yani Suryani* SAMPAI hari ini, kasus terindikasi positif Covid-19 masih menunjukkan trend meningkat. Belum lagi masyarakat akhirnya memutuskan untuk melakukan isolasi mandiri (Isoman) saat merasakan...

TANGERANG | Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Tigaraksa menyayangkan pertemuan para pihak yang digagas Bupati Tangerang. Pasalnya tidak menghasilkan keputusan konkret dalam menerapkan PPKM...

VINUS TV

BERITA TERBARU

HMI Sayangkan Pertemuan Dengan Bupati Tangerang, Tidak Ada Tindakan Konkret Terkait Penerapan PPKM Level 4

TANGERANG | Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Tigaraksa menyayangkan pertemuan para pihak yang digagas Bupati Tangerang. Pasalnya tidak menghasilkan keputusan konkret dalam menerapkan PPKM...

Gerakan RakyatMemberi Sediakan Makan Siang Gratis Bagi Ojol

TANGERANG | Pandemi Covid-19 belum kunjung mereda. Dampaknya sangat luas. Pengemudi ojeg online (Ojol) salah satunya. Hal itu membuat sejumlah pemuda yang mengatasnamakan #RakyatMemberi menyediakan...

GMNI Demo Pemkab Tangerang, Soroti Penanganan Covid-19

TANGERANG | Puluhan mahasiswa menggelar aksi di depan Gedung Bupati, pada Jumat, (23/07). Aksi dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Tangerang. Menyoroti beberapa...

Setelah Dikritik, Sekwan Banten Batal Beli Mobil Mewah

BANTEN | Setelah mendapat kritik dari berbagai kalangan masyarakat, rencana pembelian empat mobil mewah sebagai kendaraan dinas untuk Pimpinan DPRD Provinsi Banten, akhirnya dibatalkan. Kepada...

Manfaatkan Momentum Idhuladha, KWRI Tangerang Bagikan Daging Kurban

TANGERANG | Momentum perayaan Iduladha 1442 Hijriyah dimanfaatkan betul oleh Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Kabupaten Tangerang. Pihaknya membagikan dua ekor kambing kurban kepada anak...

Pembangunan Tol Serpong-Balaraja Sesi Pertama Hampir Rampung

TANGERANG | Progres pembangunan Tol Sebraja (Serpong-Balaraja) seksi pertama sudah mencapai 94 persen. Namun, masih ada keterbatasan dari segi pembangunan. Demikian disampaikan Bupati Tangerang Ahmed...

Bahaya Konsumsi Daging Kambing Berlebihan

TANGERANG | Umat Islam merayakan Iduladha 1442 H. Seperti diketahui, hari raya ini identik dengan hidangan berbahan dasar daging.  Selain sapi, daging kambing merupakan yang...

Banten Terima Bantuan 120 Ton Oksigen

BANTEN | PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. (Chandra Asri) memberikan bantuan 120 Ton oksigen medis kepada pemerintah Provinsi Banten, pada Senin, (19/07). Bantuan tersebut diterima...

PMII Tangerang Tolak Perpanjangan PPKM Darurat

TANGERANG | Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tangerang melakukan kajian. Hasilnya, menolak perpanjangan PPKM Darurat. Hal itu disampaikan Ketua PC PMII Tangerang Ilham Dimas Sese....

IKLAN

BERITA TERPOPULER

Setelah Didemo Warga Terkait BLT, Kepala Desa Lebak Wangi Gantung Diri

TANGERANG | Kabar duka datang dari Kepala Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang. Setelah sebelumya didemo masyarakat terkait transparansi bantuan Covid-19, Kepala...

Warga Sekitar Kawasan Millenium Butuh Pekerjaan, Pabrik Lebih Memilih Titipan Dinas

TANGERANG | Puluhan warga berunjuk rasa di depan PT Green Source Indonesia (GSI) yang berlokasi Kawasan Industri Millenium Kelurahan Kaduagung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Tidak...

Miris, BLT Pusat Terindikasi Diselewengkan Aparat Kelurahan Sukamulya

TANGERANG | Merasa janggal terkait undangan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari APBN melalui Kantor Pos, Siti Aminah mempertanyakan bantuan yang hendak...

Ingin Mengajukan Bantuan Presiden Tanpa Antre, Begini Caranya

TANGERANG | Kabar baik bagi para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Khususnya yang terdampak pandemi Covid-19. Lantaran pemerintah akan memberikan langsung Bantuan Presiden Produktif...

Digugat LBH Ansor, Alfian Tanjung Tak Punya Nyali Datangi Pengadilan

TANGERANG | Kasus penghinaan oleh Alfian Tanjung terhadap Banser terus berlanjut. Ketua Umum GP Ansor Gus Yaqut Cholil Qoumas didampingi pengacara LBH Ansor beserta...

Orang Tidak Dikenal Robek Al Qur’an dan Coret Musala di Tangerang

TANGERANG | Sebuah musala di Perumahan Villa Tangerang Elok Kelurahan Kutajaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang penuh dengan coretan. Setidaknya ada empat tulisan di dinding...

Warga Persoalkan Sekcam Balaraja Terkait Postingan “Negeri Para Bedebah!!!”

TANGERANG | Unggahan salah satu ASN Kabupaten Tangerang di media sosial mendapat perhatian serius dari warga. Bahkan dinilai meresahkan. Selain mempersoalkan independensi, materi postingan bersifat...

AGENDA

BERITA TERKAIT

Uji Kepedulian Kala Pandemi

Oleh: Yani Suryani* SAMPAI hari ini, kasus terindikasi positif Covid-19 masih menunjukkan trend meningkat. Belum lagi masyarakat akhirnya memutuskan untuk melakukan isolasi mandiri (Isoman) saat merasakan...

Pancasila dan Politik Bangsa

Oleh: Tubagus Soleh* PANCASILA merupakan hadiah umat Islam untuk bangsa Indonesia. Politik bangsa tertinggi orang Indonesia adalah ketika mampu menegakkan Pancasila. Pancasila sebagaimana termaktub dalam Preambule...

Urgensi Pelaksanaan Pilkades

Oleh: Aditya Hidayatulloh* SECARA prinsip pelaksanaan Pilkades merupakan momentum pesta demokrasi rakyat 6 tahunan. Diselenggarakan dalam rangka melanjutkan kepemimpinan lingkup desa untuk periode selanjutnya. Pelaksanaan Pilkades...

Santri, Pesantren, dan Banten

Oleh: Aa Bass* BANTEN identik dengan "jawara". Juga "santri". Wilayah paling ujung barat pulau Jawa ini menyimpan sejuta cerita, dari klenik hingga kesaktian mandraguna. Banten dari...

Tunda Marah, Berdoalah!

Oleh: Endi Biaro* SATU persatu, kolega dokter, Saya kirimi pesan (via WhatsApp, jaringan pribadi). Mereka adalah para pengabdi publik di bidang kesehatan, dengan berbagai kategori. Ada...

Menggelorakan Kembali Keadaban Pesantren Banten

Oleh: AA Bass* PESANTREN tertua ada di Banten, yaitu pesantren Karang. Ini berdasarkan warta Serat Centini sebagaimana dinarasikan oleh Ahmad Baso dalam bukunya Pesantren Studies...

Pajak Sembako, Cara Negara Kuras Kantong Rakyat

Oleh: Abdul Haris* PUBLIK tidak paham lagi jalan pikiran pemerintah. Bagaimana mungkin kebutuhan pokok mendasar masyarakat dikenakan pajak pertambahan nilai. Apa sebenarnya yang hendak dicapai? Apakah...

IKLAN

SEPUTAR BANTEN

Setelah Dikritik, Sekwan Banten Batal Beli Mobil Mewah

BANTEN | Setelah mendapat kritik dari berbagai kalangan masyarakat, rencana pembelian empat mobil mewah sebagai kendaraan dinas untuk Pimpinan DPRD Provinsi Banten, akhirnya dibatalkan. Kepada...

Banten Terima Bantuan 120 Ton Oksigen

BANTEN | PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. (Chandra Asri) memberikan bantuan 120 Ton oksigen medis kepada pemerintah Provinsi Banten, pada Senin, (19/07). Bantuan tersebut diterima...

Babad Banten: Kebijakan PPKM Darurat Harus Diiringi Pemenuhan Kebutuhan Pokok

BANTEN | Ketua Umum DPP Ormas Kerabat dan Sahabat Kesultanan Banten (Babad Banten) Tubagus Soleh memahami realitas sosial politik yang sudah, sedang, dan akan...

Mathlab El Awam Kenalkan Pola Hidup Sehat Saat Pandemi

SERANG | Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Mathlab El Awam menggelar kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, bertempat di Desa Koper Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, pada...

PPDB SMA Banyak Masalah, Ombudsman Panggil Dinas Pendidikan Provinsi Banten

BANTEN | Karut-marut proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA di Provinsi Banten berbuntut pemanggilan beberapa kepala dinas oleh Ombudsman RI Perwakilan Banten. Pemanggilan itu...

Pemuda Muhammadiyah Banten dan Pemuda PKS Gagas Gerakan Bersama

SERANG | Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Banten menerima kunjungan silaturahmi Bidang Kepemudaan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Provinsi Banten di Gedung...

Pabrik di Banten Semakin Berkurang, Pindah ke Jawa Tengah

BANTEN | Tingginya Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) di Provinsi Banten membuat beberapa pabrik memindahkan lokasi usahanya ke wilayah lain, seperti Jawa Tengah. Fenomena tersebut kian...

IKLAN

SEPUTAR DESA

Ini Jadwal dan Tahapan Pilkades Serentak Kabupaten Tangerang

TANGERANG | Jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa se-Kabupaten Tangerang telah selesai dibahas. Bahkan sudah mulai disosialisasikan oleh dinas terkait. Mulai...

Banyak Kejanggalan, Belasan Warga Cibadak Datangi Kecamatan, Persoalkan Penggunaan Dana Desa

TANGERANG | Penggunaan dana desa sejatinya diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Transparansi penggunaan Dana Desa mutlak adanya. Agar publik bisa mengetahui....

Refleksi 7 Tahun UU Desa: Ingat, Desa Membangun, Bukan Membangun Desa

TANGERANG | Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sudah memasuki tahun ketujuh. Sejak disahkan pada 15 Januari 2014. Dalam rangka refleksi 7 tahun terbitnya...

Pemdes Pete Tetapkan 362 Penerima BLT Dana Desa

TANGERANG | Pemerintahan Desa Pete Kecamatan Tigaraksa melakukan Musyawarah Desa. Agenda tersebut membahas validasi, finalisasi, serta penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang...

Realisasi Pembangunan Desa Bantar Panjang Banyak Masalah, Camat Tigaraksa Tetap Rekomendasi Pencairan

TANGERANG | Carut-marut realisasi pembangunan Desa Bantar Panjang Kecamatan Tigaraksa tidak berarti kucuran dana dari pemerintah tersendat. Hal ini terbukti dari terus berlangsung pencairan dana...

Pengumuman: Pilkades Tangerang Digelar Juli 2021

TANGERANG | Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa se-Kabupaten Tangerang akan digelar bulan Juli tahun ini. Adapun terkait tahapan dimulai pada...

Serdang Wetan Wakili Banten Dalam Ajang Pemilihan Desa Brilian Bacth 1 Tingkat Nasional

TANGERANG | Penghargaan tingkat nasional diberikan kepada 10 desa pada program Desa Brilian Bacth 1 tahun 2021 oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Salah satunya...