Regulasi PSBB, Upaya Negara Hadapi Pandemi

Oleh: Alfin Putrawan, S.H., CIL.

PEMERINTAH Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mencatat penambahan kasus terkonfirmasi positif. Ada sebanyak 585, sehingga totalnya menjadi 28.818 orang.

Sampai hari ini, pasien sembuh menjadi 8.892. Setelah ada penambahan sebanyak 486 orang. Selanjutnya untuk kasus meninggal bertambah 23 orang, totalnya menjadi 1.721.

Gugus Tugas merinci akumulasi data positif Covid-19 di seluruh Indonesia. Untuk Provinsi Banten terkonfirmasi 965 kasus. Hal ini diketahui melalui keterangan resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Virus Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, China. Pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan.

Di Indonesia sendiri sudah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini. Kurang lebih hampir lima pekan.

Dalam penanganan Covid-19, terutama untuk mengantisipasi lonjakan jumlah terinfeksi, ada banyak pendekatan. Salah satunya pendekatan yuridis. Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam proses penanganan maupun upaya dalam pencegahan.

Dari segi regulasi, setidaknya Indonesia memiliki dua Undang-Undang dan satu Peraturan Pemerintah yang tegas mengatur spesifikasi penanganan wabah, yaitu UU No. 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan UU No. 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan serta Peraturan Pemerintah No. 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Ketiga instrumen dimaksud secara regulasi belum terlalu lengkap diatur oleh peraturan teknis di bawahnya, terutama UU No. 6/2018. Hal ini tentu wajib menjadi prioritas pemerintah.

Ketentuan pada UU No. 4/1984 khusus dalam konsideran menimbang; memberikan landasan mengapa UU ini terbit. Salah satunya antisipasi perkembangan iptek dan lalu lintas internasional.

Sedangkan dalam pasal-pasalnya, merumuskan ketentuan strategis. Seperti mendefinisikan wabah penyakit menular sebagai:

“Kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.” (Pasal 1 huruf a). Jenis penyakitnya apa saja bisa ditetapkan Menteri (Pasal 3).

Upaya penanggulangannya beraneka bentuk seperti pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita. Termasuk tindakan kekarantinaan. Selain itu, dapat melakukan penyuluhan kepada masyarakat Pasal 5 ayat (1).

Menariknya, Pasal 6 ayat (1) UU No. 4/1984 memuat aspek demokrasi dengan pernyataan “upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif”. Yang menarik lainnya pada Pasal 8 ayat (1) disebutkan, mereka yang mengalami kerugian harta benda akibat penanggulangan wabah dapat diberikan ganti rugi.

Agar regulasi efektif, Pasal 14 mengatur pula siapa saja yang menghalangi penanganan wabah baik sengaja maupun alpa dipidana (bila dengan sengaja diancam pidana paling lama satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya satu juta dan apabila alpa, pidana selama-lamanya enam bulan dan/atau denda setinggi-tingginya lima ratus ribu).

Foto: Ilustrasi PSBB (Google/JurnalNews)

Apabila pilihan pemerintah melakukan kekarantinaan kesehatan maka diatur dalam UU No. 6/2018. Kekarantinaan kesehatan pada pintu masuk dan wilayah terpadu merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun dapat melibatkan pemerintah daerah (vide: Pasal 5 ayat (1) dan (2)).

Penyiapan sumber daya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah (Pasal 6). Sedangkan Pasal 9 ayat (1) setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Jika tidak mematuhi atau menghalang-halangi diancam pidana paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak seratus juta rupiah (Pasal 93).

Pada Pasal 15 diatur kekarantinaan kesehatan, tepatnya di pintu masuk dan wilayah serta tindakan kekarantinaan kesehatan dapat berupa isolasi, pembatasan sosial skala besar, pemberian vaksinasi dan sebagainya. Sedangkan dalam Pasal 49 dalam rangka mitigasi dibagi jenis karantina, ada karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit atau pembatasan sosial berskala besar.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Selain itu membentuk satuan gugus tugas (satgas) untuk itu. Hal ini dimungkinkan oleh Pasal 10 UU No. 6/2018.

Kemudian dalam pertimbangannya, pemerintah memilih opsi  lockdown yang dalam istilah regulasi Indonesia lebih dikenal karantina wilayah. Pembatasan sosial berskala besar dengan cirinya tampak pada Pasal 59 ayat (2) UU No. 6/2018 yakni (a) peliburan sekolah dan tempat kerja; (b) pembatasan kegiatan keagamaan dan/atau (c) pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Hanya memang, pemerintah dituntut untuk melakukan kajian cepat, tepat dan terukur melalui perspektif multi disiplin. Seperti kesiapan pangan, stabilitas ekonomi, dampak sosial budaya serta keamanan. Hal ini juga diamanatkan pada Pasal 49 UU No. 6/2018.

Tentu para ahli baik praktisi maupun teoritis sangat diharapkan kontribusinya dalam memberikan pertimbangan matang agar pemerintah dapat memutus akurat dalam mematahkan lingkaran persebaran pandemi Covid-19.

Optimalisasi transparansi akses informasi. Pemerintah perlu diapresiasi setiap saat mengumumkan pasien yang positif Covid-19 diikuti dengan peta persebaran.

Sosialisasi, edukasi, dan penyuluhan masif dengan memanfaatkan pelbagai wahana, termasuk teknologi digital yang terukur dan tepat. Partisipasi publik harus terus dibangun.

BACA JUGA  Soal Pendataan Buruh Terdampak Covid-19, Disnaker Kurang Proaktif

BACA JUGA  PSBB Tangerang Diperpanjang, Bantuan Tidak Kunjung Datang

Saat ini, mulai korporasi, perguruan tinggi, dan ormas turut bergerak guna melakukan beberapa upaya untuk mengurangi beban sesama yang terdampak Covid-19 dengan pemberian bantuan. Ini adalah contoh baik saat pandemi.

Publik wajib patuh mengikuti panduan yang dibuat pemerintah, seperti: Panduan ibadah Ramadan di tengah pandemi Covid-19, e-book apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19, tips mengurangi risiko tertular virus corona, panduan isolasi diri, tips mencuci tangan yang benar, protokol bepergian dan keluar rumah.

Jika pilihannya karantina wilayah, maka penegakan hukum harus tegas. Ini saatnya negara berwibawa. Termasuk pula memastikan lalu lintas hoaks dan informasi menyesatkan ditindak secara hukum. Semua tindakan harus terukur, merawat publik untuk selalu optimistis, berpikir positif dan pelajaran atas pandemi Covid-19.

Dalam upaya merespon dampak sosial dan ekonomi akibat pendemi Covid-19, Potensi gelombang dirumahkan, terkena PHK dan diputus kontrak kerjanya buruh tentu sangat besar. Hal ini menjadi landasan utama mengapa LBH PW GP ANSOR Banten launching posko pengaduan, pada Rabu, (08/4).

Kehadiran posko pengaduan terdampak Covid-19 ini merupakan bentuk ikhtiar LBH PW GP ANSOR Banten dalam membantu masyarakat hadapi pandemi virus corona. Terutama buruh pabrik. Agar buruh atau pekerja dapat terdata dengan baik, perlu hadir sebuah central aduan.

Selanjutnya dari data tersebut akan berupaya memberi informasi sekaligus sebagai katalisator bagi stakeholder dan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan berkaitan Program Jaring Pengaman Sosial. Kami menghimpun laporan dari kawan-kawan Buruh. Setidaknya sekitar 23 ribuan dari berbagai perusahaan terdampak Covid-19.

*Penulis adalah Ketua LBH PW GP ANSOR Banten.

 7,162 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

SERANG | Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Serang sukses menggelar Konferensi Cabang (Konfercab) ke-XXII. Akhmad Muklis Darmawan terpilih sebagai ketua, masa khidmat 2021-2022. Satu...

TANGERANG | Seorang bayi asal Kecamatan Kronjo mendapat serangan dari orang gila. Kepalanya disiram kopi panas dari jarak dekat. Kejadiaan nahas tersebut berawal dari salah...

Oleh: Hamzah Sutisna* BICARA soal perempuan, tentu akan banyak sekali hal yang bisa disampaikan. Terutama terakit peran yang diembannya.  Namun, jauh dari pada itu, hampir semua...

TANGERANG | Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19 telah diterbitkan...

VINUS TV

BERITA TERBARU

Peringati Harlah, PMII Se- Tangerang Gelar Dialog Publik dan Istigasah

TANGERANG | Puluhan Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) se- Tangerang memperingati Hari Lahir (Harlah) PMII ke- 61, pada Sabtu, (17/04). Peringatan harlah juga dibarengi...

Polemik Sertifikat Tanah, Kades Cibugel: Mari Duduk Bersama

TANGERANG | Kepala Desa Cibugel Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Haerul Saleh membantah menggelapkan sertifikat tanah. Bantahan ini keluar setelah beredar berita terkait pernyataan Haji...

Perekat Demokrasi Soroti Pelaksanaan Pilkades Serentak

TANGERANG | Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19 telah diterbitkan...

Perempuan Tidak Harus Memilih

Oleh: Hamzah Sutisna* BICARA soal perempuan, tentu akan banyak sekali hal yang bisa disampaikan. Terutama terakit peran yang diembannya.  Namun, jauh dari pada itu, hampir semua...

Kenalan Dengan Kak Irma, Pendongeng Boneka Tangan yang Disukai Anak-Anak

TANGERANG | Kecintaan terhadap anak kecil dan dunia dongeng membawa Kak Irma menjadi seorang Ventrilokuis, atau pendongeng boneka dengan suara perut. Kak Irma kerap menarik...

Aan Angsori: FKBKK Siap Jembatani Lulusan SMK ke Dunia Kerja

TANGERANG | Idealnya para lulusan SMK yang sudah memiliki keahlian atau kemampuan dibidangnya dapat diserap langsung oleh dunia kerja. Namun, para lulusan tersebut dihadapkan...

Ramadan, Momentum Menuju Pribadi Lebih Baik

Oleh: Yani Suryani* BULAN Ramadan sudah tiba. Tahun ini masih dalam situasi keperihatinan. Karena pandemi belum berakhir. Ini merupakan tahun kedua kita menjalankan puasa dalam...

Sah! Akhmad Muklis Darmawan Pimpin PMII Kota Serang

SERANG | Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Serang sukses menggelar Konferensi Cabang (Konfercab) ke-XXII. Akhmad Muklis Darmawan terpilih sebagai ketua, masa khidmat 2021-2022. Satu...

Bayi Diserang Orang Gila, Entus: Pemkab Tangerang Harusnya Lindungi Warga Dengan Baik

TANGERANG | Seorang bayi asal Kecamatan Kronjo mendapat serangan dari orang gila. Kepalanya disiram kopi panas dari jarak dekat. Kejadiaan nahas tersebut berawal dari salah...

IKLAN

BERITA TERPOPULER

Setelah Didemo Warga Terkait BLT, Kepala Desa Lebak Wangi Gantung Diri

TANGERANG | Kabar duka datang dari Kepala Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang. Setelah sebelumya didemo masyarakat terkait transparansi bantuan Covid-19, Kepala...

Warga Sekitar Kawasan Millenium Butuh Pekerjaan, Pabrik Lebih Memilih Titipan Dinas

TANGERANG | Puluhan warga berunjuk rasa di depan PT Green Source Indonesia (GSI) yang berlokasi Kawasan Industri Millenium Kelurahan Kaduagung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Tidak...

Miris, BLT Pusat Terindikasi Diselewengkan Aparat Kelurahan Sukamulya

TANGERANG | Merasa janggal terkait undangan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari APBN melalui Kantor Pos, Siti Aminah mempertanyakan bantuan yang hendak...

Ingin Mengajukan Bantuan Presiden Tanpa Antre, Begini Caranya

TANGERANG | Kabar baik bagi para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Khususnya yang terdampak pandemi Covid-19. Lantaran pemerintah akan memberikan langsung Bantuan Presiden Produktif...

Digugat LBH Ansor, Alfian Tanjung Tak Punya Nyali Datangi Pengadilan

TANGERANG | Kasus penghinaan oleh Alfian Tanjung terhadap Banser terus berlanjut. Ketua Umum GP Ansor Gus Yaqut Cholil Qoumas didampingi pengacara LBH Ansor beserta...

Orang Tidak Dikenal Robek Al Qur’an dan Coret Musala di Tangerang

TANGERANG | Sebuah musala di Perumahan Villa Tangerang Elok Kelurahan Kutajaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang penuh dengan coretan. Setidaknya ada empat tulisan di dinding...

Pungli Masuk Sekolah SMPN 1 Jambe Disoal

TANGERANG | Pungutan liar kerap dilakukan di berbagai institusi oleh oknum berwatak korup. Tak terkecuali pada lembaga pendidikan. Terlebih pada proses Penerimaan Peserta Didik...

AGENDA

BERITA TERKAIT

Perempuan Tidak Harus Memilih

Oleh: Hamzah Sutisna* BICARA soal perempuan, tentu akan banyak sekali hal yang bisa disampaikan. Terutama terakit peran yang diembannya.  Namun, jauh dari pada itu, hampir semua...

Ramadan, Momentum Menuju Pribadi Lebih Baik

Oleh: Yani Suryani* BULAN Ramadan sudah tiba. Tahun ini masih dalam situasi keperihatinan. Karena pandemi belum berakhir. Ini merupakan tahun kedua kita menjalankan puasa dalam...

Tanda-Tanda Jelang Puasa di Sekitar Kita

Oleh: Moh. Bahri, S.Pd.I., S.H.* KALAU di televisi sudah ramai iklan sirup, maka puasa sudah dekat. Jika masjid-masjid dan musala mulai dibersihkan dan didandani lebih rapi,...

Abuya Uci Turtusi, Energi Yang Tak Akan Mati

Oleh: Endi Biaro* PUNCAK pencapaian manusia, kata Sastrawan Albert Camus, adalah menjadi: legenda. Di posisi ini, seorang besar yang akan kita perbincangkan, yakni almarhum Abuya Uci...

Kiai Embay dan Inklusivisme Mathla’ul Anwar

Oleh: Eko Supriatno* MUKTAMAR Ke-20 Mathla’ul Anwar (MA) telah berakhir. Kiai Embay Mulya Syarief terpilih sebagai ketua umum periode 2021-2016.  Mathla’ul Anwar adalah salah satu organisasi...

Urgensi Perda Pondok Pesantren di Banten

Oleh: Eko Supriatno* TANGGAPAN Gubernur Banten atas apa yang dibacakan Wakil Gubernur Andika Hazrumy terlihat ‘kurang begitu respek’ terhadap Raperda usulan DPRD Banten. Terkhusus tentang...

Nahdlatul Ulama Sebagai Benteng Kerukunan Umat Beragama

Oleh: Muhammad Aldiansyah* BICARA soal Nahdlatul Ulama (NU), sudah pasti tentang bangsa kita hari ini. Hampir sebagian besar warga Indonesia merupakan nahdliyin. Kita semua tau, peran...

IKLAN

SEPUTAR BANTEN

Sah! Akhmad Muklis Darmawan Pimpin PMII Kota Serang

SERANG | Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Serang sukses menggelar Konferensi Cabang (Konfercab) ke-XXII. Akhmad Muklis Darmawan terpilih sebagai ketua, masa khidmat 2021-2022. Satu...

Optimalisasi Kerja Sama Pengelolaan Pelabuhan, Isbandi Ardiwinata: Kita Awali Hari Ini

SERANG | Kerja sama antara PT Serang Berkah Mandiri (Perseroda) dan PT Inter Trias Abadi Indonesia memasuki babak baru. Setelah hampir satu tahun berjalan...

Terpilih Sebagai Koordinator Banten, BEM Untirta Akan Sampaikan Beberapa Gagasan Kepada Gubernur

BANTEN | Musyawarah Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) ke-14 memilih Untirta sebagai Koordinator Daerah Banten periode 2021-2022. Munas itu digelar dan dihadiri...

Presma Untirta: Tudingan Nasir Terhadap PT Krakatau Steel Tidak Berdasar

SERANG | Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) menyikapi tudingan Anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Nasir...

HPN Banten Siap Awali Go Digital Dengan Membentuk Starup

BANTEN | Pengurus Wilayah (PW) Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Provinsi Banten akan mengirim 19 pengusaha untuk mengikuti Digital Business Forum yang akan dilaksanakan di...

Kejati Banten: Kehadiran Media Penting Untuk Mencerdaskan Masyarakat

SERANG | Kehadiran Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di Provinsi Banten diharapkan dapat mewujudkan informasi yang baik, sehat, dan berimbang. Menjadikan media sebagai alat...

LBH Ansor Akan Selenggarakan Pelatihan Paralegal Santri

BANTEN | Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor terus berupaya agar masyarakat semakin mudah mendapatkan bantuan hukum. Salah satunya dengan memperbanyak paralegal di setiap daerah. Hal...

IKLAN

SEPUTAR DESA

Banyak Kejanggalan, Belasan Warga Cibadak Datangi Kecamatan, Persoalkan Penggunaan Dana Desa

TANGERANG | Penggunaan dana desa sejatinya diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Transparansi penggunaan Dana Desa mutlak adanya. Agar publik bisa mengetahui....

Refleksi 7 Tahun UU Desa: Ingat, Desa Membangun, Bukan Membangun Desa

TANGERANG | Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sudah memasuki tahun ketujuh. Sejak disahkan pada 15 Januari 2014. Dalam rangka refleksi 7 tahun terbitnya...

Pemdes Pete Tetapkan 362 Penerima BLT Dana Desa

TANGERANG | Pemerintahan Desa Pete Kecamatan Tigaraksa melakukan Musyawarah Desa. Agenda tersebut membahas validasi, finalisasi, serta penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang...

Realisasi Pembangunan Desa Bantar Panjang Banyak Masalah, Camat Tigaraksa Tetap Rekomendasi Pencairan

TANGERANG | Carut-marut realisasi pembangunan Desa Bantar Panjang Kecamatan Tigaraksa tidak berarti kucuran dana dari pemerintah tersendat. Hal ini terbukti dari terus berlangsung pencairan dana...

Ini Jadwal dan Tahapan Pilkades Serentak Kabupaten Tangerang

TANGERANG | Jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa se-Kabupaten Tangerang telah selesai dibahas. Bahkan sudah mulai disosialisasikan oleh dinas terkait. Mulai...

Pengumuman: Pilkades Tangerang Digelar Juli 2021

TANGERANG | Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa se-Kabupaten Tangerang akan digelar bulan Juli tahun ini. Adapun terkait tahapan dimulai pada...

Soal Potongan Dana BLT, TSW Minta Polres Panggil Kepala Desa Pasanggrahan

TANGERANG | Musibah tidak menjadi pelajaran dan bahan muhasabah bagi Pemerintahan Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear. Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS)...