Oleh: Manarul Hidayat*
PERHATIAN Rasulullah saw., terhadap pemimpin politik di tengah-tengah umat sangatlah besar. Begitu banyak hadis Nabi yang menyinggung perihal kepemimpinan ini.
Bagaimanapun pemimpin politik dengan otoritas kebijakan yang ada pada tangannya, akan mempengaruhi nasib umat sebagai rakyatnya.
Kebijakan yang salah dari pemimpin akan memberikan dampak sistematis dan menyeluruh. Sebaliknya, kebijakan yang benar akan memberikan kebaikan pada kemaslahatan rakyat.
Baca Juga
- Eko Pratama Putra: Selain Pendampingan, Sayap Bening Juga Layani Konsultasi Hukum
- Jelang Kongres ke-XX, PMII Lebak Belum Tentukan Sikap
Hal ini menunjukkan pula, bahwa masalah politik tidak bisa dipisahkan dari umat beragama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah saw., menggambarkan tentang keberadaan pemimpin yang memerintah dengan sewenang-wenang pada akhir zaman:
“Akan datang di akhir zaman nanti para penguasa yang memerintah dengan sewenang-wenang, para pembantunya (menteri-menterinya) fasik, para hakimnya menjadi pengkhianat, dan para ahli hukum Islam (fuqaha) menjadi pendusta. Sehingga siapa saja di antara kalian yang mendapati zaman itu, maka kalian jangan menjadi pemungut cukai dan penjaga keamanan,” (HR Thabrani).
Kekuatan rezim represif ini akan didukung dengan keberadaan pembantunya yang fasiq, para hakim pengkhianat, dan ahli hukum pendusta.
Apa yang disebut Rasulullah saw., mulai nampak pada era saat ini. Muncul sikap-sikap rezim yang represif, dengan menggunakan kekuasaan untuk berbuat seenaknya, membuat kebijakan yang menyengsarakan dan menambah beban rakyat.
Tidak berhenti sampai di sana, rezim represif yang gagal ini —akibat kecintaannya terhadap kekuasaan— menggunakan cara-cara tangan besi untuk membungkam pihak-pihak yang di anggap tidak sejalan dengan kepentingan kekuasaannya.
Membungkam siapapun yang bersikap kritis terhadap kebijakannya dengan berbagai cara. Mengkriminalisasi tokoh-tokoh yang menyuarakan kebenaran.
Seperti yang disebut Rasulullah saw., rezim represif menggunakan organ-organ kekuasaan, yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, justru untuk mendukung kejahatan.
Pembantu-pembantunya (red: menteri) membuat kebijakan sejalan dengan kehendak sang atasan, bahkan menjadi ujung tombak kejahatan. Mereka ini bukannya berpikir, bagaimana bekerja untuk rakyat, malah korupsi hak-hak rakyat.
Adapun hakim yang seharusnya bersikap adil, berpihak pada kebenaran, menegakkan prinsip persamaan di depan hukum. Hakim mengambil keputusan demi kepentingan penguasa. Hukum diterapkan bagaikan pisau yang tajam kebawah dan tumpul ke atas.
Para pengkritik penguasa dengan cepat di proses dan dijatuhi hukuman. Demi membungkam mereka. Sementara jika kelompok pro-penguasa, meski salah, mereka tak tersentuh hukum.
Sementara ahli hukum, para fuqaha, membuat fatwa-fatwa palsu demi mengamankan kekuasaan sang pemimpin. Membolak-balik hukum untuk membenarkan kejahatan sang pemimpin. Sebaliknya, mencari dalih untuk mengkriminalkan lawan politik dan kelompok yang mengancam sang pemimpin.
Nabi pun memberikan pesan jelas kepada kita saat menghadapi kondisi seperti ini, untuk tidak menjadi bagian kejahatan rezim represif.
Muhammad sangat marah dan mengecam yang menjadi bagian dari rezim yang zalim itu, dengan mengatakan: “Dia bukan dari golonganku, dan aku bukan dari golongannya, dan dia tidak bisa mendatangi telagaku dihari kiamat nanti.”
Lantas apa tugas kita? Apakah cukup dengan menghindar dan lalu diam? Tentu tidak. Nabi menegaskan kepada kita untuk melakukan amar ma’ruf nahi munkar, terus melakukan muhasabah terhadap pemimpin dzalim seperti itu, meski pun harus membayar semua itu dengan kesulitan. Beliau bersabda:
“Jihad yang paling utama, adalah mengutarakan perkataan yang adil di depan penguasa yang dzolim,” (HR. Abu Daud).
Kita ingatkan juga kepada siapa saja yang menjadi bagian dari penguasa dzolim. Ini juga peringatan untuk para hakim, putuskan lah segala perkara dengan adil.
*Penulis adalah Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat STIE PPI.
