Ketidakadilan Hukum Dalam Kasus Novel Baswedan

Oleh: Abdul haris

SEMAKIN kuat oligarki yang bersemayam di dalam tubuh kekuasan, maka akan menunjukan semakin lemah penegakan hukum di Indonesia.

Hal itu tidak lagi menjadi rahasia, melainkan secara terang benderang ditunjukan mereka di panggung publik secara luas.

Keputusan hakim atas kasus penyiraman Novel Baswedan yang sudah kita lihat benar-benar menciderai hati dan mata rakyat Indonesia. Rasa bosan menunggu proses penyelidikan selama tiga tahun hanya berbuah kepahitan bagi Novel dan rakyat Indonesia.

Selama ini, publik berharap keputusan hukum yang di putuskan oleh hakim akan membuat rakyat bergembira dan berbahagia. Namun, yang terjadi kebalikannya. Hanya membuat hati publik teriris-iris.

Kasus Novel Baswedan membuat rakyat sadar betul, bahwa hukum di Indonesia tidak sedang baik-baik saja, mungkin juga negaranya. Walahuallam.

Kita tahu, Novel Baswedan ialah pejuang kebenaran di lembaga independen yang bernama komisi pemberantasan korupsi (KPK). Tahun 2017 Ia berusaha menyelidiki kasus para koruptor kelas kakap yang sudah di duga ada indikasi merampok uang negara.

Bagaimana mungkin hukum di Indonesia akan ditegakkan bagi rakyat kecil. Ketika rakyat biasa seperti kita diperlakukan seperti Novel Baswedan bahkan lebih dari itu, apakah ada yang menjamin bahwa rakyat biasa seperti kita akan mendapatkan kepastian hukum yang adil (legal justice) atau keadilan sosial (social justice).

Seorang Novel Baswedan saja yang notabenenya penegak kebenaran atas koruptor tidak bisa mendapatkan keadilan. Apalagi kita, sebagai rakyat biasa tidak bisa dan tidak mampu memastikan hukum yang adil untuk diri kita sendiri. Walaupun kita berada di jalan kebenaran sekalipun.

Tapi saya pribadi percaya, kebenaran akan tetap benar; kezaliman akan tetap zalim. Seperti halnya yang batil tidak akan pernah menyatu dengan yang haq.

[irp posts=”2442″ name=”Pandemi & Urgensi Filantropi Taipan Muslim”]

Negara ini sudah dikotori oleh kekuatan oligarki yang hidup di perut bumi pertiwi. Mereka meraup hasil dari bumi yang kita cintai. Hukum dilemahkan bagi penegak kebenaran, dan dikuatkan bagi pengecut dan perusak moral negara. Publik malu atas penegakkan hukum yang terjadi di Indonesia.

Kita semua sadar sedang hidup di era: penegak kebenaran dimusuhi, dan pengecut dilindungi. Kekuatan elit politik membuat hukum hanya untuk menindas kaum lemah, mereka tidak benar-benar bekerja untuk rakyat yang notabenenya mempunyai kedaulatan atas negara.

Mengutip dari seorang inteligen Amerikan serikat:

“Jika mengungkap kejahatan diperlakukan layaknya pelaku kejahatan, berarti anda sedang berada di negeri yang dikuasai para penjahat” (Edward Snowden).

Selain itu, pemerintah melalui keputusan hukum yang ditimpakan kepada pelaku penyiraman terhadap Novel Baswedan telah menciderai dasar/ideologi dari negara indonesia, yaitu pancasila. Sila ke-5, ‘keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’ jika kita amati dalam-dalam arti dari sila tersebut, maka keadilan hukum sudah termasuk di dalamnya.

*Penulis adalah kader HMI Komisariat Tigaraksa Cabang Jakarta barat dan Ketua Himpunan Mahasiswa Bima Tangerang (HMBT).

 2,895 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

BERITA TERBARU

Banyak Kejanggalan, Belasan Warga Cibadak Datangi Kecamatan, Persoalkan Penggunaan Dana Desa

TANGERANG | Penggunaan dana desa sejatinya diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Transparansi penggunaan Dana Desa mutlak adanya. Agar publik bisa mengetahui....

Gerakan Bersepeda

Oleh: Eko Supriatno, M.Si., M.Pd “Sepeda tak hanya menyehatkan dan membebaskan, tapi juga memberi warna pada kehidupan sosial. Sayangnya masyarakat kita mudah terpesona oleh mobil...

Kawal Uji Materi UU Corona, Parade Nusantara Banten Kerahkan Seluruh Elemen

TANGERANG | Polemik pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Covid-19 mendapat perhatian khusus dari Persatuan...

Rektor UNTIRTA: Ansor Masa Depan Indonesia

SERANG | Ansor dan Banser, di samping menjadi masa depan NU, juga menjadi NU masa depan. Bahkan Ansor adalah masa depan Indonesia. Demikian disampaikan Rektor...

Perjuangkan Status, Puluhan Buruh Gandeng LBH

TANGERANG | Satu pekan berlalu polemik ketidakjelasan status karyawan PT Tetsu Sarana Persada. Kini memasuki babak baru. Puluhan buruh memberikan kuasa kepada LBH Mathlaul...

Gandeng LPBI NU Tangerang, Kemensos RI Bagikan Sembako

TANGERANG | Launching penyaluran bantuan sembako oleh Lembaga Penanggulangan Bencana dan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) Kabupaten Tangerang dan Kemensos RI berjalan lancar. Bertempat...

VINUS TV

BERITA TERPOPULER

Banyak Kejanggalan, Belasan Warga Cibadak Datangi Kecamatan, Persoalkan Penggunaan Dana Desa

TANGERANG | Penggunaan dana desa sejatinya diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Transparansi penggunaan Dana Desa mutlak adanya. Agar publik bisa mengetahui....

Gerakan Bersepeda

Oleh: Eko Supriatno, M.Si., M.Pd “Sepeda tak hanya menyehatkan dan membebaskan, tapi juga memberi warna pada kehidupan sosial. Sayangnya masyarakat kita mudah terpesona oleh mobil...

Gandeng LPBI NU Tangerang, Kemensos RI Bagikan Sembako

TANGERANG | Launching penyaluran bantuan sembako oleh Lembaga Penanggulangan Bencana dan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) Kabupaten Tangerang dan Kemensos RI berjalan lancar. Bertempat...

Rektor UNTIRTA: Ansor Masa Depan Indonesia

SERANG | Ansor dan Banser, di samping menjadi masa depan NU, juga menjadi NU masa depan. Bahkan Ansor adalah masa depan Indonesia. Demikian disampaikan Rektor...

Kawal Uji Materi UU Corona, Parade Nusantara Banten Kerahkan Seluruh Elemen

TANGERANG | Polemik pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Covid-19 mendapat perhatian khusus dari Persatuan...

Perjuangkan Status, Puluhan Buruh Gandeng LBH

TANGERANG | Satu pekan berlalu polemik ketidakjelasan status karyawan PT Tetsu Sarana Persada. Kini memasuki babak baru. Puluhan buruh memberikan kuasa kepada LBH Mathlaul...

Soal Potongan Dana BLT, TSW Minta Polres Panggil Kepala Desa Pasanggrahan

TANGERANG | Musibah tidak menjadi pelajaran dan bahan muhasabah bagi Pemerintahan Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear. Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS)...

IKLAN

BERITA TERKAIT

Gerakan Bersepeda

Oleh: Eko Supriatno, M.Si., M.Pd “Sepeda tak hanya menyehatkan dan membebaskan, tapi juga memberi warna pada kehidupan sosial. Sayangnya masyarakat kita mudah terpesona oleh mobil...

Koalisi Keumatan Kota Santri

Oleh: Eko Supriatno, M.Si., M.Pd Koalisi Partai PKB dan PPP di Pilkada Pandeglang 2020 hari ini telah dibangun. Saya menyebutnya ‘Koalisi Keumatan Kota Santri’. Hal ini...

Mencari Figur Ideal Pimpinan Baznas Kabupaten Tangerang

Oleh: Akhmad Basuni Baznas merupakan lembaga yang dibentuk Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan...

Regulasi PSBB, Upaya Negara Hadapi Pandemi

Oleh: Alfin Putrawan, S.H., CIL. PEMERINTAH Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mencatat penambahan kasus terkonfirmasi positif. Ada sebanyak 585, sehingga totalnya menjadi 28.818...

Maraknya Perundungan Pada Dunia Pendidikan

Oleh: Febriyanti Pogaria Simanullang Bullying merupakan suatu perlakuan atau tindakan negatif yang dilakukan dengan menyakiti dalam bentuk fisik maupun batin. Hal ini biasa dilakukan oleh...