BANTEN | Informasi publik merupakan satu kebutuhan dan suatu keniscayaan di tengah masyarakat yang semakin terbuka. Sebab seluruh masyarakat berhak mengakses informasi yang dimiliki lembaga publik.
Demikian disampaikan Gubernur Banten Wahidin Halim saat pemaparan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2021 secara virtual. Bertempat di Ruang Rapat Rumah Dinas Gubernur Banten, Kota Serang pada Senin, (11/10).
Menurut Wahidin Halim, pada tahun 2020, Pemerintah Provinsi Banten telah menjadi badan publik yang informatif.
Baca Juga
- Teras Kayoe Balaraja, Kafe Unik Incaran Kaum Milenial
- Dinilai Cacat Hukum, HPN Se-Banten Menolak Konferwil Mambruk
Masih kata WH, Pemprov Banten sudah mengeluarkan Peraturan Gubernur dan Surat Keputusan, menempatkan Diskominfo sebagai Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) Utama dan OPD lainnya sebagai PPID Pembantu.
“Sehingga ada kolaborasi antara PPID Utama, PPID Pembantu, dan Komisi Informasi,” sambung pria kelahiran Pinang Kota Tangerang ini.
Lebih lanjut, Mantan Walikota Tangerang 2 periode ini menyampaikan, Pemprov Banten saat ini memiliki sekitar 70 website/situs yang dijadikan sebagai media informasi. Ditambah dengan website sekolah SMA/SMK/SKh.
Pemprov Banten juga sudah melakukan standarisasi informasi yang disampaikan ke publik. Menjadi media informasi yang sangat bermanfaat bagi kita dan masyarakat.
“Ada penyimpanan dokumen melalui sistem (red: document management system/DMS),” ungkapnya.
Tak hanya itu, sambungnya, proses penganggaran Pemprov Banten saat ini sudah melalui internet atau online. Di antaranya melalui e-hibah, Simral, SIPD, dan sebagainya.
Menurutnya, salah satu yang membanggakan adalah aplikasi Sipeka yang mampu melayani perijinan bagi pengusaha. Dampaknya investasi di Provinsi Banten cukup meningkat. Tahun 2020 mencapai Rp 61 triliun, nomor 3 di Indonesia.
“Keterbukaan informasi dan aplikasi pelayanan publik sangat memberikan dampak bagi masyarakat umum dan publik,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, WH juga memaparkan salah satu media untuk melakukan komunikasi langsung melalui podcast.
Hal itu dilakukan sebagai upaya kita untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi ialah yang berkaitan dengan infrastruktur, sumber daya manusia, dan penganggaran.
“Kita sepakat, layanan publik ini harus memanfaatkan teknologi. Ternyata cukup efektif, tidak perlu tatap muka dan tidak ada penyimpangan,” pungkasnya. |We
