
TANGERANG | Kajian Politik Nasional (KPN), Visi Nusantara, dan Perekat Demokrasi menggelar Diskusi Tangerang Raya (DTR) Dwi Mingguan episode ke-3 di Loteng Cafe, Kota Tangerang pada Jumat, (10/11).
Acara tersebut mengangkat topik tentang permasalahan tata kelola sampah yang ada di wilayah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang (Tangerang Raya).
Dalam paparannya, Subandi Musbah selaku Direktur Visi Nusantara, mengatakan bahwa pengelolaan sampah selama 10 tahun kepemimpinan Tangerang Raya masih menyisakan berbagai masalah.
Baca Juga
Tiga Bulan Tidak Diangkut, Sampah Dekat Tanah Kelahiran Leluhur Bupati Kembali Menggunung
“Walaupun pihak Pemerintah Kabupaten dan Kota terus melancarkan berbagai kebijakan guna memuaskan masyarakat dalam hal pelayanan,” ungkapnya.
Salah satu contoh, lanjut kang Bandi sapaan akrabnya, Pemkab Tangerang tidak mempunyai grand design jangka panjang dalam mengatasi sampah, banyak anggaran tapi tidak perencanaan yang strategis bermutu, padahal resource-nya banyak. Apakah itu SDM, APBD bahkan dana desa.
Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif Perekat Demokrasi, Khoirun Huda mengatakan sampah di Kabupaten Tangerang akan menjadi masalah sosial masyarakat yang serius jika tidak segera dilakukan penanganan secara komprehensif.
“Konflik masyarakat akan terjadi ketika ada persoalan yang tak kunjung selesai, salah satunya adalah sampah. Langkah taktis harus cepat segera diambil, manfaatkan sumber daya APBD yang besar dan dana desa bisa menjadi solusi cepat, tapi juga perencanaan yang matang,” ujarnya.
Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang, Budi Khumaedi menyatakan bahwa pihak Pemkab telah berusaha semaksimal mungkin mengatasi persoalan sampah.
“Kami akui, pengolahan yang dijalankan masih konvensional. Baru saja dibentuk Bank Sampah Induk (BSI) berskala Kabupaten yang diharapkan dapat mereduksi sampah yang ada di Kabupaten Tangerang, dan kami terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik,” imbuhnya. |Tiar