![](https://vinus.id/wp-content/uploads/2022/12/20221204_005634.jpg)
LEBAK | Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya menemui massa aksi pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-194 di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lebak.
Aksi tersebut dilakukan oleh ratusan aktivitas mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Keluarga Mahasiswa Citorek (HMC).
Bidang Advokasi Kumala PW Serang Aditya Ramadhan mengatakan, aksi ini sebagai bentuk refleksi dan sebagai kado untuk hari jadi ke-194 tahun Kabupaten Lebak.
Baca Juga
- PMII Lebak Bentangkan Poster Tolak BBM Naik Pada Acara Rakorwil PDI Perjuangan
- Kotak Kosong Menang di Pilkades Lebaksitu, Bupati Lebak Akan Tunjuk Pj
Menurutnya, di usia yang hampir dua abad ini Kabupaten Lebak belum bisa bangkit dari keterpurukan dan masih menjadi salah satu daerah tertinggal di Provinsi Banten.
“Miris sebetulnya, wilayah Kabupaten Lebak dengan melimpah ruah segala potensi, mulai dari pariwisata, budaya, dan lainnya, akan tetapi masih belum dapat dioptimalkan dengan baik,” ujarnya pada Jumat (02/12).
Sementara, Koordinator aksi HMI Nanda, menyoroti regulasi yang dikeluarkan. Pemkab Lebak gagal dalam implementasinya dan tergolong monoton. Hal itu dibuktikan dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Lebak yang masih rendah.
“Banyaknya angka putus sekolah, sehingga akan berdampak tingginya angka pengaguran di Kabupaten Lebak. Itu buktinya,” tegas Nanda.
Dia berharap, Pemkab Lebak lebih fokus untuk menangani persoalan pendidikan, kesehatan hingga pengaguran. Selan itu, Nanda mendesak Pemkab Lebak untuk membuat program untuk mengentaskan angka kemiskinan.
“Buatlah program-program yang pro rakyat, seperti program untuk mengentaskan angka kemiskinan,” tutupnya.
Pada kesempatan itu, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya turun ke jalan bertemu massa aksi. Dia menjawab kritikan mahasiswa terkait dengan lingkup pendidikan di Lebak dan kekurangan ruang kelas di sejumlah kecamatan.
Kata Iti, terkait dengan pendidikan masih kekurangan ruang kelas, termasuk di tingkat SMA dan SMK. Sementara untuk SMA sederajat kewenangannya ada di Provinsi.
“Termasuk juga kami sudah sampaikan, bahwa lulusan SMP dan SMA, ada sekitar 17 ribu hingga 18 ribu, tetapi yang bisa ditampung oleh SMP dan SMA hanya sekitar 8 ribu,” ungkapnya saat menemui masa aksi. |We