spot_img
spot_img

BBM Melambung, Rakyat Berkabung

Foto: Penulis Ani Apriani.

AKHIR pekan lalu, tepatnya hari Sabtu 3 September 2022, pemerintah secara mendadak menaikan harga BBM. Di saat orang sedang libur aktivitas kerja. Potensi demonstrasi minim. Sebuah strategi cerdik.

Tapi sayangnya, masyarakat tak kalah cerdik. Medsos tidak mengenal aktivitas libur akhir pekan. Keributan terjadi. Meski di medsos, penolakan itu tetap kencang. Dari berbagai kalangan. Disusul dengan demonstrasi di mana-mana.

Kenaikan BBM tentu akan berdampak pada semua sektor. Biaya transportasi mahal, terjadi inflasi, daya beli masyarakat menurun, hingga angka kemiskinan meningkat.

Ya, muaranya pada tingkat kemiskinan semakin tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, setiap kali harga BBM naik, tingkat kemiskinan ikut naik.

Baca Juga

BPS juga menyebut, tingkat kemiskinan per Maret 2022 terjadi penurunan menjadi 9,54%, dari semula 9,71% di bulan September 2021 (Maret 2021: 10,14%). Bukan tidak mungkin angka ini akan kembali naik dampak dari kenaikan harga BBM.

Apalagi, beberapa ekonom mengungkapkan, meski terjadi penurunan angka kemiskinan, tapi pemerintahan Jokowi paling lamban penurunannya. Tinimbang era Presiden Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY.

Mari kita urai!

Di sektor ekonomi, yang paling signifikan kenaikan harga BBM ini akan berdampak kepada tingkat inflasi. Harga-harga secara umum akan mengalami peningkatan.

Masih dengan data BPS. Inflasi terhadap BBM memiliki bobot 4%. Sehingga, misalnya, harga BBM naik 10%, inflasi bisa mencapai hingga 0,4 poin persentase terhadap inflasi.

Tahun 2014 contohnya. Saat itu, BBM jenis premium paling banyak dikonsumsi. Dinaikkan pada bulan November hingga 30%. Dengan begitu tingkat inflasi naik hingga 8,36%.

Dari inflasi kemudian merembet pada naiknya jenis kebutuhan pokok. Juga pengangguran yang tentunya akan menambah tingkat kemiskinan Indonesia.

Hal ini tentu karena BBM sangat diperlukan untuk operasional perusahaan maupun pribadi. Sehingga jika harganya kian mahal, akan membebani biaya produksi. Juga menambah pengeluaran pribadi.

Foto: Ilustrasi kenaikan BBM (Istimewa).

Dalam perusahaan, dampaknya akan meminimalisir biaya operasional. Misalnya dengan menghentikan rekrutmen karyawan baru. Hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan.

Untuk pribadi, hal ini tentunya akan sangat berdampak. Belum lagi dengan penghasilan yang tidak menentu dan tetap mengharuskan memakai BBM untuk segala urusan. Sudah pasti akan menambah beban pengeluaran.

Dan hal ini akan berimbas kepada pengeluaran rumah tangga juga. Ibu-ibu rumah tangga akan dipaksa untuk berhemat lagi. Sementara harga kebutuhan pokok naik, sedangkan pemasukan tetap.

Di berbagai kesempatan, Menteri Sri Mulyani menyinggung BBM bersubsidi lebih banyak dinikmati masyarakat mampu. Pasalnya, masyarakat kelas ini sebelumnya memang mengkonsumsi BBM jenis pertamax. Namun karena harganya naik menjadi Rp12.500 per liter, mereka pun beralih menggunakan pertalite.

Sementara menurut Direktur Riset Senior dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah, memperkirakan pemerintah bisa menghemat sebesar Rp76 triliun dari kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun, penghematan ini terlalu sedikit untuk risiko yang sangat besar.

Risiko besar tersebut adalah lonjakan inflasi yang sangat tinggi. Ia memperkirakan tahun ini berada di angka 6 – 10%. Inflasi ini akan berdampak pada daya beli masyarakat yang menurun, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan investasi terhambat.

Hemat penulis, pemerintah masih bisa mengambil opsi lain dengan tidak menaikkan BBM bersubsidi. Penguatan kontrol terhadap pengguna BBM misalnya. Agar tepat sasaran.

Foto: Ilustrasi kenaikan BBM (Istimewa).

Negara tentu punya power. Tugaskan aparat penegak hukum di setiap SPBU. Atau membentuk semacam relawan untuk mengawasi pemakaian BBM bagi masyarakat di setiap SPBU. Sehingga, tidak ada lagi yang menyalahgunakan BBM bersubsidi.

Tentu masih banyak cara. Kenaikan BBM ini bukan pilihan terakhir untuk mengatasi defisit APBN. Masih banyak opsi lain yang bisa dilakukan pemerintah, seperti mengurangi anggaran tak terduga DPR misalnya.

Langkah Presiden Jokowi kurang tepat, kalau mengalihkan sebagian subsidi BBM ke berbagai bentuk bantuan yang “katanya” lebih tepat sasaran. Seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Sebab, BLT hanya dibagikan beberapa bulan saja. Bertahap. Sementara harga BBM, tidak bisa di prediksi kapan akan turun.

Belum lagi program Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp600 ribu. Untuk 16 ribu pekerja dengan gajih maksimal Rp3 juta 500 perbulan. Padahal BSU tersebut memiliki problematika mengenai data pekerja yang digunakan.

Pasalnya, tidak semua pekerja sektor formal terdata dalam BPJS Ketenagakerjaan. Menurut penulis, dari pada diberikan tidak tepat sasaran, mending untuk membuka lapangan pekerjaan. Sudah pasti mengurangi tingkat pengangguran.

Terakhir, penulis yakin, jika harga BBM terus melambung, maka rakyat yang akan berkabung.

*Ditulis oleh: Ani Apriani. Ketua Umum KOHATI Cabang Jakarta Barat.

Loading

VINUS TV

BERITA TERBARU

IKLAN

spot_img
spot_img

BERITA TERPOPULER

IKLAN

spot_img
spot_img

BERITA TERKAIT

IKLAN

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

SEPUTAR BANTEN

IKLAN

spot_img
spot_img
spot_img

SEPUTAR DESA

Masyarakat Pasir Bolang Demo Alfamart