LEBAK | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak menetapkan status Siaga Darurat Kekeringan menyusul meluasnya krisis air bersih di sejumlah wilayah akibat musim kemarau. Hingga awal Agustus 2026, sekitar 7.000 kepala keluarga (KK) di 18 desa yang tersebar di tujuh kecamatan terdampak kekeringan.
Penetapan status siaga darurat dilakukan sebagai langkah percepatan penanganan, termasuk distribusi air bersih bagi masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak, Febby Rizki Pratama, mengatakan status siaga darurat diberlakukan selama dua minggu dan dapat diperpanjang apabila kondisi kekeringan masih berlanjut.
Baca Juga
- Sumur Mengering, Warga Desa Paja Rela Antre Demi Air Bersih
- HMI dan KUMALA Desak Ketua DPRD Lebak Mundur Jika Terbukti Terlibat Kasus Penculikan Aktivis
“Ya, diprediksi sekitar dua minggu. Jika potensi kekeringan terus berlanjut, maka statusnya akan diperpanjang,” kata Febby kepada awak media, Sabtu (01/08).
Menurutnya, jumlah warga terdampak terus meningkat dibandingkan pekan sebelumnya. Data BPBD mencatat sekitar 7.000 KK kini mengalami krisis air bersih, naik dari sebelumnya sebanyak 1.388 KK.
“Jumlahnya terus bertambah dibandingkan pekan sebelumnya yang tercatat sebanyak 1.388 kepala keluarga terdampak kekeringan,” ujarnya.
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, BPBD Kabupaten Lebak telah menyalurkan lebih dari 153.000 liter air bersih sejak awal Juli 2026. Namun, bantuan tersebut baru mampu menjangkau sekitar 4.000 rumah tangga dari total warga terdampak.
“Kami akan terus berupaya mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya.
Febby juga mengimbau masyarakat yang belum menerima bantuan agar segera melapor kepada pemerintah desa setempat sehingga distribusi air bersih dapat segera dilakukan.
“Silakan laporkan kepada pihak desa. Setelah laporan diterima, kami akan segera mendistribusikan bantuan air bersih kepada masyarakat,” pungkasnya. | Fjr
