JIKA melihat sosial media kita menemukan komentar postingan dari seorang netizen yang hampir merasa bangga pada diri sendiri karena telah mandiri dan survive secara ekonomi, sampai pada titik sadar ternyata kemandiriannya itu dimanfaatkan oleh negara. Lama-lama negara makin kurang ajar terhadap rakyatnya dan mengganggu ketenangan batin. Padahal rakyat itu tuannya.
Pagi itu jalanan gersang penuh debu menyelimuti kota seribu industri. Manusia berlalu-lalang melakukan aktivitas seperti biasa, ada yang pergi bekerja, pergi berdagang dan tak jarang ada yang mengantar anaknya ke sekolah.
Bulan keberuntungan si Agus ini mulai memerah putih, pagar-pagar diselimuti bendera Republik Indonesia, gedung dan ruko pun tak mau kalah dinding-dinding dipasangi bendera. Itu tandanya sebentar lagi Indonesia akan segera merayakan kemerdekaan semuanya.
Sadar atau tidak selama 80 tahun rakyat telah dipaksa merayakan kemerdekaan yang sama sekali tidak pernah ada, kita telah dibodohi untuk merayakan sesuatu yang fana dan sekarang sulit untuk diraih. Kemerdekaan itu hanya berupa pengakuan dari negara lain lalu dibuat melalui kertas berupa hukum, tapi substansialnya nihil.
Baca Juga
- Pelajaran dari The Garden Party, Seberapa Dekatkah Kita dengan Luka Sosial?
- Superholding Danantara: Berkah atau Musibah?
Selama delapan puluh tahun juga kemerdekaan itu sebatas seremonial dan pembodohan massal dibuat oleh penguasa dari tahun ke tahun. Tapi ekonomi, politik dan kehidupan sosial kita tidak pernah merasakan kemerdekaan sesungguhnya. Mari kita bedah satu persatu mengapa penulis menyampaikan ini semua.
Negara Merampok Rakyat Lewat Pajak
Semua bisa melihat dengan mata kepala sendiri, betapa rakyat Indonesia sangat menderita dengan himpitan pajak yang besar, dari semua sektor usaha pemerintah kini mulai merampok rakyat secara terang-terangan.
Rakyat tak lagi bisa mandiri dengan kreatifitasnya, justru pemerintah memanfaatkan untuk kepentingan dalil urusan perbaikan negara. Dari jualan online, menjadi affiliator, makan di restoran, belanja online, tempat tinggal, kendaraan, dan bahkan sesuatu yang tidak rakyat nikmati semua dikenai pajak.
Di satu sisi elit-elit kekuasaan sering kali melempar bualan bahwa bangsa yang besar ini memiliki sumber daya alam (SDA) yang luar biasa melimpah, lalu kemana perginya hasil SDA itu, apakah hasilnya masuk ke dalam kantong pribadi atau sekelompok orang saja yang dapat menikmatinya? Tentu kita semua bertanya-tanya mengapa pemangku negara begitu tega pada rakyat sendiri.
Masyarakat disuruh bekerja dan nyari makan secara mandiri sementara elit-elit kekuasaan menikmati hasil pajak yang ditarifkan pada masyarakat miskin. Timbal baliknya tidak terjadi, idelnya pajak itu kembali pada rakyat dengan jalanan yang mulus, sekolah gratis, sistem memudahkan rakyat untuk mengakses berbagai kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat.
Sistem Pendidikan yang Buruk
Di beberapa negara maju dan berkembang tujuan pendidikan mereka sangat jelas dan terang. Kita ambil contoh Amerika Serikat memiliki tujuan pendidikan untuk mencetak pengusaha, di Jerman pendidikan bertujuan untuk mencetak engineer, di China tujuan pendidikan mereka mencetak para ahli teknologi.
Lalu Indonesia apakah memiliki tujuan pendidikan yang sama dengan negara tersebut? Jawabannya sangat jauh, bahkan kurikulum pendidikan kita selalu berganti-ganti pada era menteri baru, tujuannya hanya satu agar kelihatan memiliki legacy, padahal jika ditelaah lebih jauh lagi itu sangat konyol dan unfaedah.
Kita tidak perlu bicara hal besar, sesuatu yang fundamental saja negara ini masih sangat kalah. Misalnya ketika anak-anak masuk sekolah, tidak jarang merasakan kesulitan untuk mendapatkan akses sekolah idaman mereka. Jikapun terjadi itu karena angka sogokan untuk masuk sudah memenuhi syarat. Contohnya sudah banyak, berkeliaran di berita dan internet (baca: masuk sekolah dengan sogokan).
Pendidikan tidak pernah merata, baik segi teknologi maupun infrastruktur. Di pelosok Sulawesi, NTB dan Papua sana masih banyak sekolah rusak parah bahkan tidak layak disebut sekolah, lebih layak jadi kandang kambing. Tapi mereka masih bersyukur mau belajar.
Dan lagi-lagi pemerintah baik di tingkat kabupaten kota, provinsi tidak benar-benar peduli pada persoalan ini. Bukan tidak memiliki anggaran, tapi tak memiliki panggilan hati pada pendidikan.
Sistem Dibuat untuk Mereka yang Memiliki Koneksi
Kemudian di lain soal, berapa banyak jabatan strategis diisi oleh orang-orang profesional di bidangnya? Hampir semua diisi oleh kepentingan politik atau kelompok mereka yang memiliki akses kepada kekuasaan, mereka ini adalah orang-orang yang maaf kata tidak layak memimpin suatu instansi pemerintahan, karena pekerjaannya hanya sekadar gimick yang membuat heboh dan menyulitkan rakyat. Bekerja asal bapak senang di sana terjadi begitu masif.
Sistem tidak terjadi meritokrasi, sebagian besar proses berdasarkan koneksi, kedekatan atau jual beli jabatan. Seringkali kemampuan skill dilibas oleh mereka yang memiliki koneksi. Hadist yang diriwayatkan Al-Bukhari “Jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya”.
Belum lagi mereka para elit itu merangkap jabatan, dari wakil menteri ke komisaris-komisaris BUMN, pekerjaannya hanya lalu-lalang tidak jelas, silaturahmi sana-sini, pembukaan seremonial agar tetap pertahankan jabatan tersebut. Tidak memiliki visi yang jelas untuk kemajuan usaha negara itu.
Sementara di luar sana masyarakat nganggur mencapai 5,1% atau sekitar 7,28 juta orang (baca: pengangguran Indonesia versi IMF). Mereka menunggu pekerjaan apakah pemerintah punya hati dan pikiran untuk menyediakan lapangan kerja, sesuai janji kampanye.
Sungguh ironis memang, rakyat kecil berdesakan melamar kerja, ikut jobfair, ikut walk interview dan itu belum tentu dapat, lalu berita tak enak didengar di atas terjadi pembagian jabatan. Lebih memilukan lagi satu orang memiliki dua atau tiga pekerjaan (jabatan) dengan gaji puluhan bahkan ratusan juta. Sangat paradox.
Kebiasaan Pejabat Menghina Rakyat
Beberapa hari lalu Keponakan Prabowo sekaligus anggota DPR RI memberikan pernyataan di salah satu Podcast, “Kalau anak muda masih mengharapkan lowongan kerja dari pemerintah, Indonesia masih era kolonial”.
Sejujurnya dengan pernyataan ini sungguh tidak pantas, mengapa wakil rakyat tega menyakiti hati rakyat. Coba bayangkan, pekerjaan tidak disediakan, giliran rakyat bekerja dipajakin, lalu dihina pula dengan pernyataan yang tidak layak.
Kalau penulis menerjemahkan pernyataan tersebut adalah bagian dari memisahkan diri untuk melepas dari tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat, sama halnya seorang suami melepas tanggung jawab terhadap anak istrinya.
Tidak hanya itu saja, beberapa pejabatpun melakukan hal yang sama, sangat tidak pantas dilontarkan. Misalnya Gus Ipul soal MBG, Sri Mulyani soal pendidikan, dan berbagai persoalan lainnya (baca: pernyataan menteri).
Sistem Keuangan yang Membodohkan
Rakyat Indonesia telah dikunci agar selalu miskin dan bergantung pada pemerintah. Rakyat dikasih makan, dikasih umpan agar tidak berteriak. Setelah kenyang maka dibuat ketagihan agar bergantung pada sistem yang dibuat oleh kekuasaan.
Contohnya sekarang berapa banyak dari rakyat Indonesia meraup kekayaan secara merata? Jawabannya bisa dihitung jari, karena kesempatan itu sangat tipis. Ketika masyarakat ingin menaikan taraf hidupnya dengan memiliki rumah, maka dibuat rumah seolah mahal. Lalu masyarakat mengalah dengan melakukan kredit rumah rakyat (KPR) sampai berpuluhan tahun.
Sehingga tidak memiliki kesempatan untuk kaya, karena sistemnya sudah dikunci melalui hutang miliaran. Dengan cara seperti itupun belum tentu semua rakyat dapat, hanya beberapa persen saja.
Kebiadaban sistem tak berhenti dari sini saja, lalu merambat pada yang lain, apakah kalian mengira rumah tersebut milik kalian? Jawabannya belum tentu. Sewaktu-waktu akan terjadi sengketa dan dipersoalkan ketika nanti negara memiliki proyek jalur itu, tidak hanya negara, tuhan-tuhan kecil menjelma merampas hak rakyat.
Seperti yang terjadi di Jogja, dialami Mbah Tupon lansia buta huruf yang tanahnya sekitar 1,655 meter persegi dirampas oleh mafia tanah, ini adalah jelmaan fir’aun (Tuhan kecil) yang mencoba mengambil hal orang lain dengan cara memaksa. Tentu kita bertanya, siapa di balik semua itu, tentu ada orang kuat di belakangnya.
Lalu beranjak pada pusat, baru-baru ini soal tanah juga, seorang Menteri ATR Nusron Wahid mengatakan bahwa semua tanah adalah milik negara. Itu bukan hanya sekadar candaan biasa, namun penuh makna yang dalam. Itu tanda bahwa kita sebagai rakyat bisa kapan saja meninggalkan rumah yang telah ditinggali berpuluhan tahun.
Terjadi lagi dan lagi, beberapa minggu terakhir Kemenkeu membuat aturan baru, diterbitkan melalui tangan PPATK bahwa rekening yang tidak memiliki aktivitas selama tiga bulan akan diblokir oleh bank. Meskipun ada dana mengendap. Terbukti beberapa masyarakat telah kehilangan akses untuk mendapatkan uangnya kembali. Ada Ustad Das’at Latif, KH Cholil Nafis dan beberapa Netizen Indonesia yang kena imbas aturan aneh itu.
Kemudian jika kita perhatikan, rupiah yang terus melemah membuat nilai uang menjadi turun, penulis mencoba mengamati. Misalnya nilai uang satu juta rupiah pada tahun 2022 tidak akan sama nilainya dengan satu juta rupaih tahun 2025. Apa tolak ukurnya? Tentu salah satunya nilai barang yang terus melonjak.
Sebagai contoh pada tahun 2022 saya membeli barang A senilai satu juta rupiah, ketika saya membeli kembali barang A di tahun 2025 naik menjadi 1,5 juta rupiah, hampir 50% naiknya.
Padahal upah minimum provinsi pertahun hanya naik sekitar 3-5%, lalu bagaimana mungkin para buruh, pekerja kasar dapat menaikan taraf hidupnya apabila sistem kenaikan upah tidak sepadan dengan kenaikan harga barang dan jasa. Inilah kemudian kemiskinan secara sistematis terjadi.
Win-win Solusi Keluar Dari Problem Ini
Terakhir, untuk melawan semua sistem itu maka rakyat Indonesia harus memiliki pola pikir maju dan mandiri penuh, tidak mudah memang tapi harus kita lakukan, berdikari (berdiri di kaki sendiri).
Semua belum terlambat, masih ada waktu sekitar 5 tahun lagi, karena dunia 5 tahun ke depan sangat pesat sekali perkembangannya. Yang bekerja di industri padat karya, industri ritel akan tergantikan oleh AI seperti di Amerika dan China. Belajar hal baru termasuk nyari uang di sosial media, dan ke depan industri terdepan digantikan oleh AI.
Semua itu akan lebih baik dan mulus jalannya jika pemerintah Indonesia tidak korupsi, hukum di perbaiki, kebijakan di beri ruang lebar kepada rakyat untuk mendapatkan kesempatan yang sama terhadap akses pendidikan, ekonomi dan politik.
*Ditulis oleh : Abdul Haris
