TANGERANG | Perubahan status wilayah dari zona oranye ke kuning Covid-19 di Kabupaten Tangerang mendapat apresiasi dan beragam harapan dari berbagai kalangan. Tak terkecuali soal gelaran Pilkades serentak di 77 desa yang sempat tertunda.
Kepada Vinus, Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Tangerang Maskota mengatakan, pihaknya mengapresiasi pemerintah daerah dalam hal penanganan Covid-19.
Menurutnya, perubahan status dari zona oranye ke kuning menandakan upaya dan kerja keras yang dilakukan Pemda Tangerang dalam menekan penyebaran virus ini menuai hasil yang patut diapresiasi.
Baca Juga
Calo Ditangkap Polisi, Tipu Lowongan Kerja
Polisi Tangerang Tangkap Pembuat Hasil Tes Swab Palsu
“Alhamdulillah trennya sudah melandai. Itu artinya kerja keras Pemda bersama pihak terkait ada hasilnya,” ujar Maskota saat dihubungi pada Jumat (27/08).
Dari hasil baik itu, lanjut Maskota, ia berharap agenda-agenda yang tertunda termasuk Pilkades serentak di 77 desa agar secepatnya dapat dilaksanakan. Tidak menunggu dua bulan sesuai yang diamanatkan Surat Edaran Mendagri Nomor: 141/4251/sj tahun 2021.
Menurut Maskota, untuk mendorong itu (red: Pilkades), APDESI Provinsi telah berkirim surat ke Gubernur Banten terkait permohonan pelaksanaan Pilkades tersebut.
“Informasi yang kita terima, APDESI provinsi sudah mengirimkan surat permohonannya ke gubernur,” ungkapnya.
Sementara di tempat terpisah, Sekretaris Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten Dadan Gandana mengatakan, pihaknya telah melakukan konsultasi dan menanyakan langsung kepada Kementerian khususnya bidang Pilkades terkait boleh tidaknya mendahului jika kondisi wilayahnya membaik dari Covid-19.
“Jawaban mereka, sampai saat ini belum ada kebijakan untuk melaksanakan, meskipun kondisi wilayahnya sudah membaik,” ucap Dadan yang juga menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ini.
Lanjut Dadan, selain ada kekhawatiran lonjakan kasus lagi, peraturan tersebut menurut mereka sifatnya bukan untuk Kabupaten Tangerang semata, melainkan seluruh wilayah yang hendak menggelar Pilkades.
Selain itu, dari hasil konsultasi tersebut pihaknya diminta untuk memberikan laporan kondisi terakhir di bulan September.
“Mudah-mudahan bulan depan kondisinya semakin membaik dan bisa menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk mengeluarkan kebijakan terbaru terkait Pilkades ini,” harapnya.
Untuk informasi, beberapa waktu lalu Menteri Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan terkait penundaan pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2021 selama dua bulan terhitung dari dikeluarkannya surat edaran tersebut. |HR
