TANGERANG | Keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Balaraja disoal banyak pihak. Setelah beberapa waktu lalu, aparat Kepolisian Sektor Balaraja membubarkan kerumunan massa para pencari kerja.
Kini, lembaga itu mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya aktivis Tangerang. Menganggap praktik yang dilakukan lembaga penyalur tenaga kerja itu ditengarai memiliki motif mencari keuntungan dengan cara membebankan sejumlah biaya kepada calon pencari kerja.
Kepada Vinus, Aktivis Tangerang Aditya Hidayatullah mengatakan, fenomena pencari kerja mengeluarkan biaya untuk sebuah pekerjaan sudah tidak aneh. Terjadi dihampir seluruh wilayah, termasuk di kota seribu industri ini.
Baca Juga
Menurutnya, menjadi aneh ketika sebuah lembaga milik pemerintah daerah (red: LPM Kelurahan Balaraja) ikut dalam peraktik semacam itu. Berdalih biaya administrasi. Bahkan terjadi sejak lama. Pencari kerja tetap sengsara kalau begini caranya.
“Motifnya jelas mencari keuntungan dari para pencari kerja. Coba bayangkan, untuk mengikuti tes seleksi, mereka dikenakan biaya 100-300 ribu. Itu baru administrasi. Belum tentu diterima,” ujar Adit saat diwawancara pada Kamis, (25/03).
Selain itu, menurut Adit, biaya yang dikeluarkan memang relatif kecil. Namun, jika dikalikan banyak, tentunya akan menjadi besar. Dan pada akhirnya bisa semakin kaya.
Belum lagi soal posisi atau lowongan kerja yang tidak sebanding dengan penerimaan calon pencari kerja. Bahkan terkesan memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya pelamar untuk ikut dalam seleksi.
“Harusnya, jika lowongan atau posisi yang dibutuhkan perusahaan 4 orang karyawan misalnya, pihak penyelenggara (red: LPMK) membatasi jumlah pelamar sebanyak 5 sampai 10 orang. Ini kan tidak. Malah terkesan dibuka sebanyak-banyaknya,” ucap pria asal Cikupa ini.
Menurutnya, potensi meraup sebanyak-banyaknya keuntungan terlihat jelas dari praktik yang dilakukan oleh lembaga yang berlokasi di Kelurahan Balaraja itu.
“Bayangkan, jika dalam satu kali seleksi ada 200 orang, dikalikan 200 atau 300 ribu. Maka, dalam hitungan jam, pundi-pundi rupiah dengan nilai fantastis akan dihasilkan pihak penyelenggara,” paparnya.
Lebih lanjut, Adit berharap, praktik semacam ini harus secepatnya disudahi dan menjadi perhatian serius dari pejabat daerah. Karena menurutnya, selain membuat para pencari kerja sengsara, juga memberi ruang bagi oknum menjadi kaya raya.
Di tempat terpisah, salah satu pencari kerja asal Kecamatan Cisoka menceritakan pengalamannya saat mengikuti tes seleksi di LPMK Balaraja.
Menurutnya, sebelum mengikuti seleksi, ia diharuskan membayar sejumlah uang kepada penyelenggara, sebagai prasyarat untuk mengikuti tahapan tes yang diselenggarakan oleh LPMK Balaraja.
“Kalau tidak bayar, kita tidak bisa ikut tes. Kata yang sudah-sudah memang seperti itu aturannya. Ya mau tidak mau saya juga ikut bayar,” ungkap perempuan yang enggan disebutkan namanya itu.
Sementara itu, ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp soal biaya tersebut, Pengurus LPMK Kelurahan Balaraja Suhendi membenarkan terkait biaya administrasi tersebut.
Menurutnya, biaya itu dibebankan kepada para pencari kerja yang hendak mengikuti seleksi penerimaan karyawan di LPMK Balaraja.
Namun, ketika ditanya soal besaran dan peruntukan biaya itu, pria berkumis ini menjawab dengan singkat “400 ribu berikut rapid test,” singkatnya. |HR
