TANGERANG | Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tangerang mendatangi gedung Bupati Tangerang pada Kamis, (30/12).
Kedatangan belasan kader PMII dalam rangka aksi di depan kantor Bupati Tangerang. Menyampaikan evaluasi kinerja pemerintah daerah kurun waktu satu tahun terakhir.
Kepada Vinus, koordinator aksi Moch. Andrekal mengatakan, suara lantang harus terus disampaikan. Agar ada kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah. Mahasiswa tidak boleh diam apalagi dibungkam.
Baca Juga
- Refleksi Hari Jadi Kabupaten Tangerang: Setumpuk Persoalan, Segudang Masalah
- Pak Bupati, Lihatlah Tangerang dari Belakang, Jangan-Jangan Belum Gemilang
Masih banyak persoalan, lanjut Andrekal, yang harus diatasi dengan serius. Agar penggunaan uang rakyat betul-betul bermanfaat bagi publik. Bukan segelintir saja. Jangan sampai uang rakyat hanya dinikmati kekuasaan dan pasukannya.
“Akhir tahun ini kami jadikan momentum untuk mengevaluasi satu tahun jalannya Pemerintahan Daerah Kabupaten Tangerang,” ujarnya saat aksi di depan gedung bupati.
Kata dia, setidaknya ada 9 persoalan serius yang harus diselesaikan oleh Bupati Tangerang. Kalaupun tidak tuntas minimal ada progres. Adapun kesembilan persoalan tersebut antara lain:
1. BANJIR. Sudah puluhan bahkan ratusan titik banjir di Kabupaten Tangerang. Namun anehnya tidak ada satu titik pun yang teratasi. Dari dulu Tangerang terus menjadi langganan banjir ketika musing penghujan tiba.
2. SAMPAH. Tangerang selalui dihantui oleh persoalan sampah. Di setiap peloksok, publik terus melihat pemandangan tak sedap. Penyelesaiannya tidak pernah menyentuh akar persoalan. Sehingga terus menjadi masalah.
3. PELAYANAN PUBLIK. Benar-benar belum optimal. Calo pembuatan KTP, KK, dan Akte Lahir begitu bebas berkeliaran. Dan masih dibiarkan. Sepertinya memang sengaja dipelihara orang dalam. Ada banyak warga mengeluh. Untuk sekadar membuat KTP saja sangat susah. Sementara begitu mudah jika menggunakan uang melalui calo.
4. GALIAN TANAH ILEGAL. Ada banyak galian tanah ilegal di Kabupaten Tangerang. Ditutup hanya saat ada masyarakat mengeluh. Itu pun harus viral dulu di media. Bahkan di Kresek masih ada galian tanah yang didiamkan sampai saat ini. Bebas beroperasi.
5. SOAL MOBIL BESAR. Penegakan Perbup Nomor 47 tahun 2018 semakin lemah. Dari dulu sampai hari ini. Mengapa pemerintah daerah begitu lemah, ada apa?
6. PENCEMARAN LINGKUNGAN. Kali atau sungai di Tangerang banyak yang tercemar. Persoalan utamanya jelas. Sangat mudah dideteksi, tapi sampai hari ini belum juga tuntas.
7. GEPENG. Gelandangan dan Pengemis terus bertambah. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang sebatas seremonial belaka. Tidak menyelesaikan pokok persoalan. Buktinya semakin hari semakin banyak saja.
8. EVALUASI PROGRAM. Pengentaskan kemiskinan jangan dicluster. Karena persoalan kemiskinan tidak menumpuk di satu titik. Kosep GEBRAK PAKUMIS harus diubah.
9. OPTIMALISASI CSR. Mengentaskan kemiskinan bisa menggunakan dana lain. Dan CSR fokus pada pengentaskan kemiskinan di wilayah sekitar perusahaan. Bisa melalui pengembangan kapasitas maupun permodalan.
Sementara itu saat orasi, Ketua Cabang PMII Tangerang Ilham Dimas Sese mengatakan, kami menuntut Bupati Tangerang agar menyelesaikan persoalan tersebut. Turun ke lapangan. Jangan menunggu laporan anak buah. Karena biasanya mereka bicara Asal Bos Senang (ABS).
Kami juga mendesak agar Bupati Tangerang segera mengevaluasi seluruh kepala dinas. Terutama yang kerjanya tidak sesuai target.
Pantauan Vinus, aksi berjalan damai. Mendapat pengawalan dari pihak kepolisian resort Tangerang. Beberapa peserta membentangkan spanduk bertuliskan tuntutan. | We
