Maraknya Perundungan Pada Dunia Pendidikan

Oleh: Febriyanti Pogaria Simanullang

Bullying merupakan suatu perlakuan atau tindakan negatif yang dilakukan dengan menyakiti dalam bentuk fisik maupun batin. Hal ini biasa dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap korbannya yang kurang secara fisik atau mental.

Di mana perlakuan tersebut dilakukan secara berulang-ulang tanpa ada perlawanan dari sang korban. Tujuannya ialah untuk membuat korban merasa menderita. 

Perlakuan bullying yang diterima oleh korban akan sangat mempengaruhi dalam waktu yang lama. Walaupun perlakuan bullying yang ia terima sudah lewat namun tidak akan mudah baginya untuk kembali seperti semula karena ia sempat mengalami penindasan, maka akan sulit baginya  membangun hubungan baik dengan orang lain.

Karena korban selalu merasa cemas akan mendapatakan perlakuan tidak menyenangkan jika ia berhubungan dengan orang lain.

Belakangan ini begitu banyak kasus bullying yang muncul di Indonesia baik di dunia nyata maupun maya. Perlakuan ini bisa terjadi pada siapa saja dan dimana saja.

Namun perlakuan ini lebih banyak terjadi pada anak-anak dan sangat disayangkan kejadian tersebut kerap terulang di dunia pendidikan.

Tidak hanya antar siswa saja yang saling membully, murid terhadap guru pun kerap ditemukan di sekolah.

Sebenarnya negara sudah mengatur tindak bullying dalam Undang-Undang. Menurut pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan secara melawan hukum.”

Berdasarkan pernyataan tersebut jika dihubungkan dengan pengertian kekerasan dalam UU Perlindungan Anak, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak.

Maka dari itu, bagi yang melanggarnya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 Juta.

walaupun sudah ada regulasi yang mengatur tentang perundungan tersebut, akan tetapi masih banyak kasus bullying di Indonesia. Khususnya dalam dunia pendidikan.

Dalam hal ini siapa yang perlu disalahkan regulasinya, peraturan sekolahnya, dan atau para gurunya?

Menurut pandangan penulis yang perlu diperbaiki dalam menangani kasus bullying yaitu adanya kerjasama antara pemerintah, sekolah, dan orang tua dalam mendidik anak.

Misal Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI harusnya lebih bijak dalam menayangkan tayangan pada anak, karena kebanyakan anak melakukan kekerasan karena terinspirasi dari apa yang mereka lihat di telivisi.

Ilustrasi bullying (Google/Istimewa)

Salah Satu Contoh Kasus Perundungan di Dunia Pendidikan

Perlakuan bullying yang dialami seorang siswa di SMP N 16 Kota Malang dilakukan oleh teman-temannya sendiri sebanyak 7 orang. Dari tindakan tersebut korban mengalami luka fisik. Yaitu korban harus kehilangan jari tengah tangan kanannya karena harus diamputasi.

Selain mengalami kekerasan fisik, siswa tersebut juga mengalami gangguan psikologis berupa rasa trauma karena harus menerima kenyataan jarinya diamputasi.

Tentunya kasus seperti  ini harus ditindak secara proporsional. Siapa yang bertindak maka dia juga yang harus bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Dan hal ini akan mencoreng dunia pendidikan di Indonesia.

Mirisnya dalam contoh kasus di atas adalah pelaku perundungan masih banyak di bawah umur. Dengan demikan aturan sanksinya pun berbeda dengan orang dewasa, seperti tata cara persidangan dan sebagainya.

Namun jika kedua belah pihak (pelaku dan korban) sepakat untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan, maka kasus ini tidak sampai pada persidangan cara penyelesian demikian tidak membuat orang merasa jera.

Maka dari itu, para pihak baik pemerintah maupun sekolah sudah seharusnya membuat peraturan yang tegas terhadap tindakan bullying. Dan guru harus lebih terbuka terhadap siswanya.

Orang tua harus lebih sering memberikan perhatian terhadap Sang Anak, dan selalu memantau kegiatan anak dalam menonton acara televisi dan gadget yang dapat menyesatkan pola pikir anak untuk melakukan kejahatan.

Serta yang paling penting adalah perhatian orang tua terhadap anaknya guna mecegah hal-hal yang tidak diinginkan.

*Penulis adalah Mahasiswa FKIP PPKn Universitas Pamulang

 6,615 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

BERITA TERBARU

Banyak Kejanggalan, Belasan Warga Cibadak Datangi Kecamatan, Persoalkan Penggunaan Dana Desa

TANGERANG | Penggunaan dana desa sejatinya diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Transparansi penggunaan Dana Desa mutlak adanya. Agar publik bisa mengetahui....

Gerakan Bersepeda

Oleh: Eko Supriatno, M.Si., M.Pd “Sepeda tak hanya menyehatkan dan membebaskan, tapi juga memberi warna pada kehidupan sosial. Sayangnya masyarakat kita mudah terpesona oleh mobil...

Kawal Uji Materi UU Corona, Parade Nusantara Banten Kerahkan Seluruh Elemen

TANGERANG | Polemik pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Covid-19 mendapat perhatian khusus dari Persatuan...

Rektor UNTIRTA: Ansor Masa Depan Indonesia

SERANG | Ansor dan Banser, di samping menjadi masa depan NU, juga menjadi NU masa depan. Bahkan Ansor adalah masa depan Indonesia. Demikian disampaikan Rektor...

Perjuangkan Status, Puluhan Buruh Gandeng LBH

TANGERANG | Satu pekan berlalu polemik ketidakjelasan status karyawan PT Tetsu Sarana Persada. Kini memasuki babak baru. Puluhan buruh memberikan kuasa kepada LBH Mathlaul...

Gandeng LPBI NU Tangerang, Kemensos RI Bagikan Sembako

TANGERANG | Launching penyaluran bantuan sembako oleh Lembaga Penanggulangan Bencana dan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) Kabupaten Tangerang dan Kemensos RI berjalan lancar. Bertempat...

VINUS TV

BERITA TERPOPULER

Banyak Kejanggalan, Belasan Warga Cibadak Datangi Kecamatan, Persoalkan Penggunaan Dana Desa

TANGERANG | Penggunaan dana desa sejatinya diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Transparansi penggunaan Dana Desa mutlak adanya. Agar publik bisa mengetahui....

Gerakan Bersepeda

Oleh: Eko Supriatno, M.Si., M.Pd “Sepeda tak hanya menyehatkan dan membebaskan, tapi juga memberi warna pada kehidupan sosial. Sayangnya masyarakat kita mudah terpesona oleh mobil...

Gandeng LPBI NU Tangerang, Kemensos RI Bagikan Sembako

TANGERANG | Launching penyaluran bantuan sembako oleh Lembaga Penanggulangan Bencana dan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) Kabupaten Tangerang dan Kemensos RI berjalan lancar. Bertempat...

Rektor UNTIRTA: Ansor Masa Depan Indonesia

SERANG | Ansor dan Banser, di samping menjadi masa depan NU, juga menjadi NU masa depan. Bahkan Ansor adalah masa depan Indonesia. Demikian disampaikan Rektor...

Kawal Uji Materi UU Corona, Parade Nusantara Banten Kerahkan Seluruh Elemen

TANGERANG | Polemik pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Covid-19 mendapat perhatian khusus dari Persatuan...

Perjuangkan Status, Puluhan Buruh Gandeng LBH

TANGERANG | Satu pekan berlalu polemik ketidakjelasan status karyawan PT Tetsu Sarana Persada. Kini memasuki babak baru. Puluhan buruh memberikan kuasa kepada LBH Mathlaul...

Soal Potongan Dana BLT, TSW Minta Polres Panggil Kepala Desa Pasanggrahan

TANGERANG | Musibah tidak menjadi pelajaran dan bahan muhasabah bagi Pemerintahan Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear. Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS)...

IKLAN

BERITA TERKAIT

Gerakan Bersepeda

Oleh: Eko Supriatno, M.Si., M.Pd “Sepeda tak hanya menyehatkan dan membebaskan, tapi juga memberi warna pada kehidupan sosial. Sayangnya masyarakat kita mudah terpesona oleh mobil...

Koalisi Keumatan Kota Santri

Oleh: Eko Supriatno, M.Si., M.Pd Koalisi Partai PKB dan PPP di Pilkada Pandeglang 2020 hari ini telah dibangun. Saya menyebutnya ‘Koalisi Keumatan Kota Santri’. Hal ini...

Ketidakadilan Hukum Dalam Kasus Novel Baswedan

Oleh: Abdul haris SEMAKIN kuat oligarki yang bersemayam di dalam tubuh kekuasan, maka akan menunjukan semakin lemah penegakan hukum di Indonesia. Hal itu tidak lagi...

Mencari Figur Ideal Pimpinan Baznas Kabupaten Tangerang

Oleh: Akhmad Basuni Baznas merupakan lembaga yang dibentuk Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan...

Regulasi PSBB, Upaya Negara Hadapi Pandemi

Oleh: Alfin Putrawan, S.H., CIL. PEMERINTAH Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mencatat penambahan kasus terkonfirmasi positif. Ada sebanyak 585, sehingga totalnya menjadi 28.818...