Oleh: Suryadi*
DIJULUKI sebagai kota seribu industri, tentu saja sebutan itu tidak timbul dengan sendirinya tanpa ada faktor yang melatarbelakangi.
Selain Cikarang, Kabupaten Tangerang juga memiliki banyak sekali industri. Ada lebih dari 5.000 perusahaan di wilayah ini. Mulai dari home industri hingga perusahaan tingkat internasional.
Meski terkenal dengan sebutan kota seribu industri, pada kenyataannya banyak sekali warga Kabupaten Tangerang tidak memiliki pekerjaan. Alias pengangguran.
Baca Juga
Untuk menjawab itu, Pemerintah Kabupaten Tangerang membentuk Balai Latihan Kerja (BLK). Bertempat di Pasir Muncang Jayanti. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang secara operasional merupakan penunjang sebagai tugas Disnaker.
Salah satu poin yang melatarbelakangi dibentuknya BLK Kabupaten Tangerang adalah sebagai program unggulan. Tujuannya, dalam peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Sehingga diharapkan dapat mencetak tenaga kerja yang handal dan siap pakai.
Seperti di tahun 2019, UPT tersebut menyelenggarakan pelatihan untuk pemuda dan masyarakat. Sekitar 400 peserta mengikuti berbagai macam pelatihan dan dibagi menjadi 3 gelombang. Untuk dibina sehingga memiliki kompetensi sesuai kebutuhan perusahaan.
Namun hasilnya? Tidak maksimal. Program tersebut sebatas seremonial belaka. Angka pengangguran menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2019 mencapai ± 164 ribu.
Artinya, kehadiran BLK dirasa belum optimal menekan angka pengangguran di Kabupaten Tangerang. Dinas Tenaga Kerja belum bisa mengcover seluruh pengangguran yang ada.
Hemat penulis, pemerintah harus lebih mengedepankan kesempatan kerja yang sama. Maksudnya, dengan program unggulan semacam BLK ini, Pemda memberikan kompentensi sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan.
Para pencari kerja difasilitasi kesempatan yang sama dalam mencari pekerjaan. Tanpa dibayang-bayangi praktik percaloan tenaga kerja.
Disnaker sendiri sudah menerima banyak laporan tentang praktik percaloan. Namun, Pemerintah belum menemukan solusi untuk mengatasinya. Para calo tenaga kerja ini kerap mengatasnamakan pribadi, yayasan, hingga Aparat Desa.
Selain itu, dengan adanya hasil dari program BLK, tentu akan menambah ketatnya persaingan di dunia kerja. Penulis mendorong kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti upaya kesinambungan yang lebih optimal untuk menyalurkan hasil binaannya.
Jangan sampai usaha teman-teman para pencari kerja terkesan sia-sia. Setelah mengikuti serangkaian pelatihan dengan kurun waktu kurang lebih 160 jam selama satu bulan. Kemudian dicukupkan dengan simbolis selembar sertifikat kompetensi.
Menurut penulis, untuk menyelesaikan masalah tersebut, Pemda harus duduk bersama dengan pelaku industri. Karena jika tidak duduk bersama, maka tidak akan selesai masalah pengangguran di Kabupaten Tangerang.
Agar Balai Latihan Kerja Kabupaten Tangerang benar-benar menjadi program yang unggul. Bukan sebaliknya, malah tumpul.
*Penulis adalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Banten. Aktif di Himpunan Mahasiswa Tangerang Barat (HIMATANGBAR).
