DEMOKRASI sering kali diglorifikasi melalui angka-angka, jumlah pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara, tingkat partisipasi, jumlah suara sah, hingga siapa yang memperoleh suara terbanyak. Pemilu kemudian dianggap berhasil ketika seluruh tahapan terlaksana dan hasilnya dapat ditetapkan.
Padahal, ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar; apakah pilihan yang diberikan rakyat benar-benar lahir dari kehendaknya secara merdeka?. Pertanyaan ini penting karena demokrasi tidak hanya membutuhkan kebebasan untuk memilih, tetapi juga kebebasan untuk berpikir sebelum menentukan pilihan. Seseorang mungkin datang ke bilik suara dan mencoblos secara sadar, tetapi apakah pilihannya benar-benar merupakan keputusan mandiri? Ataukah ia memilih karena tekanan, imbalan, ketakutan, pengaruh propaganda, atau informasi yang sengaja dimanipulasi?
Di sinilah pemikiran filsuf Jerman, Immanuel Kant, menemukan relevansinya. Melalui esainya yang terbit pada 1784, An Answer to the Question: What Is Enlightenment?, Kant memperkenalkan semboyan yang terkenal: Sapere Aude! beranilah menggunakan akal budimu sendiri. Bagi Kant, pencerahan merupakan proses keluarnya manusia dari ketidakdewasaan yang disebabkan oleh ketidakmampuannya menggunakan akal tanpa tuntunan orang lain. Ketidakdewasaan itu bukan semata-mata persoalan usia atau tingkat pendidikan, melainkan keadaan ketika seseorang menyerahkan kemampuan berpikirnya kepada pihak lain.
Baca Juga
- Pengawasan Pemilu dan Keberlanjutan Demokrasi: Membaca Bawaslu melalui Teori AGIL Talcott Parsons
- Habitus, Arena, dan Pengawasan Pemilu: Membaca Demokrasi melalui Pierre Bourdieu
Manusia tidak berani mengambil keputusan sendiri, lalu memilih mengikuti arahan, otoritas, atau kepentingan yang mengendalikan pikirannya. Jika gagasan ini dibawa ke dalam kehidupan demokrasi, kita akan menemukan persoalan yang tidak sederhana. Demokrasi dapat menyelenggarakan pemilu secara rutin, tetapi belum tentu berhasil melahirkan pemilih yang mandiri. Prosedur pemilihan mungkin berjalan, tetapi kehendak politik warga bisa saja telah lebih dahulu dipengaruhi oleh berbagai bentuk manipulasi. Demokrasi tidak cukup hanya memberikan hak kepada rakyat untuk memilih. Demokrasi juga harus memastikan rakyat memiliki kemerdekaan untuk menentukan pilihannya.
Ketika kehendak pemilih tidak lagi merdeka
Dalam praktik politik elektoral, kebebasan memilih menghadapi banyak tantangan. Politik uang, intimidasi, penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi informasi, hingga eksploitasi kerentanan ekonomi masyarakat merupakan sejumlah persoalan yang dapat merusak kemandirian pemilih. Politik uang, misalnya, tidak hanya bermasalah karena adanya transaksi yang dilarang oleh hukum. Lebih jauh, praktik tersebut mengubah relasi antara warga negara dan proses demokrasi. Hak politik yang semestinya menjadi ekspresi kehendak bebas justru direduksi menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan. Pemilih tidak lagi ditempatkan sebagai warga negara yang memiliki pertimbangan politik, melainkan sebagai sasaran transaksi elektoral.
Dalam situasi tertentu, pilihan seseorang bahkan tidak lagi didasarkan pada penilaian terhadap gagasan, kapasitas, dan rekam jejak calon, tetapi pada keuntungan sesaat yang diterimanya. Tentu, kita tidak boleh menyederhanakan persoalan dengan menganggap setiap pemilih yang menerima pemberian sebagai manusia yang tidak mampu berpikir. Ada persoalan kemiskinan, ketimpangan, relasi kuasa, dan kerentanan sosial yang harus dipahami secara lebih mendalam. Namun, justru karena itulah praktik politik uang perlu dilihat sebagai ancaman terhadap kualitas kebebasan politik warga.
Dalam perspektif Kant, manusia seharusnya diperlakukan sebagai subjek yang memiliki martabat dan kemampuan menentukan tindakannya sendiri, bukan sekadar alat untuk mencapai tujuan pihak lain. Prinsip ini sejalan dengan gagasannya dalam Groundwork of the Metaphysics of Morals (1785), khususnya rumusan kemanusiaan yang menegaskan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan semata-mata sebagai sarana. Jika diterapkan dalam kehidupan elektoral, rakyat tidak boleh diperlakukan hanya sebagai angka untuk memenangkan kontestasi. Mereka adalah subjek demokrasi yang memiliki hak untuk berpikir, menilai, dan menentukan masa depan politiknya sendiri.
Sapere Aude dan tugas pengawasan pemilu
Lalu, di mana posisi pengawasan pemilu dalam persoalan ini? Selama ini, pengawasan pemilu kerap dipahami melalui pendekatan prosedural dan penegakan hukum. Pengawas memastikan tahapan berjalan sesuai ketentuan, mengawasi kampanye, mencegah pelanggaran, menerima laporan, melakukan penanganan dugaan pelanggaran, serta mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara. Semua itu merupakan tugas penting.
Namun, pengawasan pemilu akan kehilangan sebagian makna substantifnya apabila hanya berhenti pada kepatuhan prosedur. Kita perlu memperluas cara pandang: pengawasan pemilu juga merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas kebebasan politik warga negara. Artinya, pengawasan tidak hanya berkepentingan memastikan suara rakyat tidak dicurangi ketika dihitung, tetapi juga memastikan proses pembentukan kehendak politik rakyat tidak dirusak oleh praktik manipulatif.
Di sinilah gagasan Sapere Aude memberikan perspektif yang menarik bagi Bawaslu. Pengawasan pemilu seharusnya ikut membangun kondisi yang memungkinkan pemilih menggunakan akalnya secara mandiri. Pendidikan politik, pencegahan politik uang, pengawasan kampanye, penindakan intimidasi, serta pengawasan terhadap penyalahgunaan fasilitas dan kewenangan negara bukan sekadar rangkaian kegiatan kelembagaan. Semua itu berkaitan dengan perlindungan atas kebebasan warga dalam menentukan pilihan politik.
Dengan demikian, keberhasilan pengawasan tidak semata-mata diukur dari banyaknya temuan atau laporan pelanggaran yang ditangani. Keberhasilan juga perlu dilihat dari sejauh mana pengawasan mampu mencegah praktik yang merusak kebebasan pemilih dan memperkuat kesadaran masyarakat tentang hak politiknya. Tentu, Bawaslu bukan lembaga yang dapat menentukan apa yang harus dipikirkan atau siapa yang harus dipilih oleh masyarakat. Justru sebaliknya, pengawasan harus menjamin agar tidak ada pihak yang secara melawan hukum memaksakan kehendaknya kepada pemilih. Tugas pengawasan bukan mengarahkan pilihan rakyat, melainkan melindungi kemerdekaan rakyat dalam menentukan pilihan.
Ruang publik dan keberanian menggunakan akal
Pemikiran Kant tentang pencerahan tidak berhenti pada keberanian individu untuk berpikir. Dalam esai yang sama, ia juga membedakan penggunaan akal secara privat dan penggunaan akal secara publik. Penggunaan akal secara publik terjadi ketika seseorang menyampaikan pemikirannya sebagai bagian dari masyarakat yang berpikir, berdiskusi, dan menguji gagasan secara terbuka. Bagi Kant, kebebasan penggunaan akal secara publik merupakan unsur penting bagi kemajuan pencerahan. Gagasan ini memiliki hubungan erat dengan demokrasi. Pemilih yang mandiri tidak lahir dari ruang yang tertutup, melainkan dari ruang publik yang memungkinkan pertukaran gagasan, kritik, perbedaan pendapat, dan akses terhadap informasi.
Demokrasi membutuhkan masyarakat yang berani bertanya, tidak
mudah menerima klaim politik tanpa pemeriksaan, dan memiliki keberanian untuk mengkritik kekuasaan. Kampanye semestinya menjadi ruang pertarungan gagasan, bukan sekadar panggung pencitraan atau penyebaran informasi yang menyesatkan.
Dalam konteks ini, pengawasan pemilu juga perlu memberi perhatian
terhadap lingkungan informasi politik. Disinformasi, fitnah, dan manipulasi informasi dapat mengganggu kemampuan masyarakat untuk membuat keputusan secara rasional. Penanganannya tentu harus tetap berada dalam batas kewenangan dan hukum yang berlaku, tanpa menjadikan pengawasan sebagai alat membatasi kritik atau membungkam perbedaan pendapat. Kebebasan berpikir bukan berarti setiap informasi harus diterima tanpa verifikasi. Sebaliknya, kebebasan berpikir menuntut keberanian untuk memeriksa, mempertanyakan, dan menilai informasi secara kritis. Demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang masyarakatnya selalu sepakat, melainkan demokrasi yang memberi ruang bagi perbedaan dan memungkinkan setiap warga mempertanggungjawabkan pilihan politiknya secara sadar.
Pengawas pemilu juga harus merdeka berpikir
Ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Ketika kita berbicara tentang kemandirian pemilih, kita juga perlu memeriksa kemandirian moral orang-orang yang bertugas mengawasi pemilu. Pengawas pemilu tidak berada di luar persoalan kekuasaan dan kepentingan politik. Mereka bekerja di tengah tekanan, relasi sosial, kedekatan personal, dan berbagai kemungkinan konflik kepentingan. Karena itu, semangat Sapere Aude tidak hanya relevan bagi pemilih, tetapi juga bagi pengawas.
Pengawas harus berani menggunakan pertimbangan profesional dan moralnya sendiri. Ia tidak boleh menyerahkan penilaian kepada tekanan politik, kepentingan kelompok, atau arahan yang bertentangan dengan hukum dan prinsip independensi. Keberanian tersebut bukan berarti bertindak sesuka hati. Kebebasan berpikir harus berjalan bersama tanggung jawab, hukum, bukti, dan prosedur. Seorang pengawas
justru harus berani bersikap objektif sekalipun keputusan yang diambil tidak menyenangkan pihak yang memiliki kekuasaan atau kedekatan dengannya.
Pada akhirnya, pengawasan pemilu membutuhkan dua bentuk kemerdekaan sekaligus: kemerdekaan pemilih untuk menentukan pilihan dan kemerdekaan moral pengawas untuk menjalankan tugas tanpa tunduk pada kepentingan yang menyimpang. Keduanya merupakan bagian penting dari demokrasi yang bermartabat. Demokrasi harus mencerdaskan, bukan sekadar memenangkan.
Lebih dari dua abad setelah Kant menulis Sapere Aude, tantangan
demokrasi masih memperlihatkan persoalan yang sama: apakah manusia
benar-benar menggunakan akalnya sendiri, atau justru membiarkan dirinya dikendalikan oleh kepentingan di luar dirinya? Pemilu tidak boleh berhenti sebagai mekanisme pergantian kekuasaan. Ia harus menjadi ruang bagi warga negara untuk menggunakan kebebasan politiknya secara sadar. Kemenangan seorang kandidat tidak otomatis menunjukkan kedewasaan demokrasi. Angka partisipasi yang tinggi juga belum tentu mencerminkan kualitas pilihan yang merdeka. Demokrasi yang matang membutuhkan pemilih yang tidak mudah dibeli, tidak mudah diintimidasi, dan tidak mudah dimanipulasi. Ia juga membutuhkan penyelenggara dan pengawas yang independen, berintegritas, serta berani mempertahankan prinsip.
Di sinilah pengawasan pemilu harus menempatkan dirinya. Bukan
sebagai pengendali kehendak rakyat, melainkan sebagai penjaga ruang
kebebasan agar rakyat dapat menggunakan kehendaknya secara mandiri. Sebab, suara rakyat memang penting. Namun, lebih penting lagi memastikan bahwa suara tersebut benar-benar lahir dari kesadaran, bukan dari ketakutan, transaksi, atau manipulasi.
Pada akhirnya, demokrasi yang sesungguhnya bukan hanya tentang siapa yang menang dalam pemilu, melainkan tentang apakah rakyat tetap menjadi manusia merdeka di tengah perebutan kekuasaan. Sapere Aude! Beranilah berpikir sendiri. Karena demokrasi yang merdeka hanya mungkin tumbuh dari warga negara yang merdeka pikirannya.
*Ditulis oleh: Anggota Bawaslu Kabupaten Tangerang.
