LEBAK | Aksi demonstrasi mahasiswa mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun ke-179 Kabupaten Lebak. Unjuk rasa tersebut berakhir ricuh setelah massa membakar ban dan terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian di depan Kantor Bupati Lebak.
Mahasiswa yang tergabung dalam GMNI, PMII, dan Kumala datang dengan sederet catatan merah untuk Pemerintah Kabupaten Lebak. Mereka menilai persoalan klasik mulai dari infrastruktur rusak, pelayanan kesehatan, pendidikan, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga maraknya aktivitas tambang tak pernah benar-benar ditangani.
Satu per satu perwakilan organisasi mahasiswa bergantian menyampaikan orasi lantang. Ketegangan pecah saat aparat mencoba memadamkan ban terbakar, sementara mahasiswa berupaya mendekat ke gerbang kantor bupati.
Baca Juga
- Peredaran Obat Terlarang di Malingping Didemo Mahasiswa
- Kumala Nilai Program MBG Lebak Masih Jauh dari Harapan
“Pemerintah Kabupaten Lebak harus bertanggung jawab atas semua problem ini, nya” tegas Ketua Umum Kumala, Rohimin, Selasa (02/12).
Menurutnya, jalan rusak yang tersebar di berbagai wilayah membuat masyarakat kesulitan mengakses layanan dasar seperti sekolah dan puskesmas. Ia menilai kondisi IPM Lebak yang stagnan selama 5–10 tahun terakhir merupakan bukti minimnya perbaikan.
“Infrastruktur, pendidikan, kesehatan… semuanya tak pernah tuntas,” ujarnya.
Mahasiswa juga menyoroti maraknya tambang ilegal yang terus menggerus lingkungan. Pemerintah dinilai membiarkan aktivitas tersebut meski menimbulkan kerugian bagi warga.
“Rangkasbitung yang seharusnya jadi wajah daerah malah dikepung tambang. Jangan sampai Lebak bernasib seperti kawasan-kawasan tambang rusak di Sumatera Selatan,” tuturnya.
Rohim turut menyinggung nasib penyintas banjir bandang di Lebak Gedong. Ia menyebut, sudah lima tahun berlalu, namun para korban masih hidup di tempat yang tak layak huni tanpa kejelasan dari pemerintah daerah maupun pusat. | Fjr
