PANDEGLANG | Pengadaan sepeda listrik senilai Rp38 miliar untuk pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) se-Kabupaten Pandeglang dinilai tidak mengedepankan asas kebutuhan masyarakat.
Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang Udi Juhdi. Menurutnya, sepeda listrik bukan merupakan aspirasi dari masyarakat bawah, terkecuali soal pembangunan infrastruktur jalan.
“Rata-rata minta diakomodir percepatan pembangunan. Terlebih jalan. Karena itu kebutuhan dasar yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan bisa mempermudah akses warga,” ucap Udi Juhdi kepada awak media, pada Selasa (23/08).
Baca Juga
- Lomrah Warga Pandeglang, 16 Tahun Terbaring Lemah, Sangat Butuh Bantuan
- Akademisi: Kebijakan APBD Pandeglang Tidak Pro Rakyat
Selain itu, menurut politisi Partai Gerindra ini, semasa menjalankan reses di daerah pemilihan (Dapil), ia tidak pernah menerima permintaan soal sepeda listrik. Kebanyakan masyarakat meminta kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Bukan hanya itu, dari laporan reses semua anggota dewan, mayoritas aspirasi yang diserap menginginkan adanya perbaikan infrastruktur jalan. Bukan sepeda listrik.
“Lihat saja saat laporan reses di paripurna, rata-rata aspirasinya menginginkan itu (perbaikan infrastruktur),” ucapnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Pandeglang menganggarkan sebesar Rp38 miliar dari APBD tahun 2023 untuk pengadaan sepeda listrik. Nantinya, sepeda listrik itu diperuntukan bagi seluruh RT dan RW.
“Uang Rp38 miliar kecil bagi saya, kalau bisa Rp100 miliar kasih dong simpul-simpul kami, belum Linmas. Bingung amat Rp38 miliar,” kata Bupati Pandeglang Irna Narulita kepada wartawan, pada Rabu (10/08).
Hal itu diungkapkan Bupati Pandeglang sesaat setelah menghadiri rapat paripurna tentang penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS tahun anggaran 2023 di Sekretariat DPRD Pandeglang.
Menurut Irna, pengadaan sepeda listrik tersebut bukan merupakan menghamburkan anggaran, karena ia menganggap, semua ini untuk kepentingan masyarakat.
“Jadi tidak ada itu penghamburan uang, tidak kepentingan-kepentingan tertentu,” ucapnya.
Irna juga mengatakan, sepeda listrik itu diperuntukan sebagai kendaraan operasional RT dan RW dalam rangka membantu roda pemerintahan desa. Menurutnya, sepeda tersebut juga untuk kebutuhan masyarakat banyak. |HR
