spot_img
spot_img

Polemik Lahan SMAN 30 Tangerang, Pengamat Kebijakan Publik Minta Kaji Ulang

Foto: Pengamat Kebijakan Publik Endi Biaro.

TANGERANG | Polemik rencana pembangunan sekolah SMAN 30 Kabupaten Tangerang terus berlanjut. Setelah mendapat penolakan dari petani Sukamulya, kini mendapat sorotan dari pengamat kebijakan publik.

Hal itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, lokasi pembangunan rencananya akan menggunakan lahan hijau atau lahan sawah yang dilindungi (LSD).

Kepada Vinus, Pengamat Kebijakan Publik Kabupaten Tangerang Endi Biaro mengatakan, keputusan penunjukan lokasi SMAN 30 Kabupaten Tangerang mestinya dilakukan secara partisipatif.

Baca Juga

Masih kata Endi, baik pemerintahan desa, kecamatan, maupun intansi terkait termasuk calon penerima manfaat perlu diundang dan diajak dialog, tentu dengan asas keterbukaan. Segala dokumen yang dibutuhkan dibuka ke publik.

Dengan demikian, lanjutnya, saat memutuskan satu lokasi, setiap unsur dapat terpenuhi, baik secara keterbukaan informasi, keterbukaan dokumen, dan paling penting soal dampak.

Jangan sampai lokasi yang ditunjuk menyulitkan akses warga untuk sekolah lantaran banjir atau bahkan lokasi yang tidak ideal.

“Lahan produktif yang masih digarap oleh para petani tentu tidak bisa dialihfungsikan peruntukan dan kegunaannya. Itu tidak boleh terjadi,” ujarnya pada Selasa (22/11).

Dengan demikian, Endi menilai, ada nuansa kebijakan publik yang dipaksakan, yang tidak sesuai dengan beberapa usulan yang sudah disampaikan oleh pihak desa, kecamatan serta kantor cabang dinas (KCD) Kabupaten Tangerang.

Lanjutnya, salah satu instrumen hukum yang harus diperhatikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten adalah larangan, yaitu larangan mengalihfungsikan lahan sawah yang dilindungi (LSD), harus dihormati karena itu adalah instrumen regulasi yang jelas dan terang benerang.

“Namun, sekarang yang kami minta dan yang kami tuntut kepada pemerintah, tolong dibuka itu dokumen studi kelayakannya, biar kami sebagai masyarakat dan pengamat kebijakan bisa membaca rekomendasinya, apakah layak kami bisa menjelaskan kepada masyarakat?” tanyanya.

Sementara itu, pendiri SMAN 30 sekaligus tokoh pendidikan Kabupaten Tangerang, Abah KH. Jasmaryadi mengatakan, awalnya pendirian sekolah tersebut karena korban dari zonasi. Lantaran tidak masuk di beberapa sekolah yang ada di Balaraja, Kresek, dan Kronjo.

Dirinya dan beberapa tokoh lain membuat usulan kepada Provinsi Banten, melalui Dinas Pendidikan agar berdiri SMAN di wilayah Sukamulya. Usul tersebut mendapat respons baik, sehingga bisa diwujudkan.

Foto: Pendiri SMAN 30 Jasmaryadi.

“Saat itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten menerima dan menyetujui pendirian SMAN 30 Kabupaten Tangerang, dengan membuat surat permohonan peminjaman ruang kelas yang ditunjukan kepada Bupati Tangerang,” lanjutnya.

Kemudian proses tahapan pengajuan lahan untuk membangun gedung SMAN 30 Kabupaten Tangerang dirembukkan dengan memilih beberapa lokasi strategis yang sudah disepakati serta dirapatkan oleh semua unsur yang terlibat, baik dari kepala desa, camat, tokoh masyarakat, maupun tokoh agama.

Adanya polemik proses pengadaan lahan SMAN 30 Kabupaten Tangerang, sampai dengan hari ini hanya mendapatkan kabar berita saja. Sebelumnya tidak ada informasi kelanjutannya seperti apa.

“Harusnya sebagai pendiri kami diajak duduk bareng, dipinta saran agar tidak timbul masalah yang tidak diinginkan,” ungkapnya.

Usulan yang sudah dirapatkan, sambungnya, harus disetujui dan dilaksanakan, bilamana usulan yang tiga titik lokasi tidak sesuai yang diharapkan maka ajak kami duduk bersama atau bahkan berikan alasan yang jelas dan tepat kepada kami.

“Apa masalahnya, jelaskan kendala dan permasalahan sehingga tidak diterima usulan tersebut. Barangkali itu inti permasalahan selama,” paparnya.

Sekarang, harus ada penjelasan yang logis kepada kami sebagai pendiri, apa yang menjadi kendala, serta berikan solusi agar seluruh generasi penerus anak bangsa bisa melanjutkan pendidikan dengan baik dan nyaman.

Kalau memang yang menjadi kendala itu adalah Sutet, maka kita panggil ahlinya yaitu PLN, bilamana dekat dengan POM Bensin apa yang menjadi kendalanya? dan berdekatan dengan sekolah swasta apa permasalahannya.

“Jadi kami meminta kepada pihak Dinas Pendidikan Provinsi Banten agar segera menyelesaikan polemik permasalahan pengadaan lahan SMAN 30 Kabupaten Tangerang, karena yang menjadi korban saat ini adalah siswa siswi, sudah kelamaan berharap ingin memililki gedung yang nyaman untuk belajar,” ujarnya.

Perlu diketahui, hal lain yang membuat warga menolak, sesuai dengan UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), lahan pertanian produktif tidak diperbolehkan untuk dijadikan lokasi pembangunan, serta tidak boleh dialifungkisan. |We

Loading

VINUS TV

BERITA TERBARU

IKLAN

spot_img
spot_img

BERITA TERPOPULER

IKLAN

spot_img
spot_img

BERITA TERKAIT

IKLAN

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

SEPUTAR BANTEN

IKLAN

spot_img
spot_img
spot_img

SEPUTAR DESA

Masyarakat Pasir Bolang Demo Alfamart