spot_img
spot_img

MK Tolak Permohonan Warga Banten Terkait Uji Materiil UU Pers

Foto: Gedung Mahkamah Konstitusi (istimewa).

BANTEN | Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan pengujian materiil Pasal 15 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yang diajukan seorang warga Banten Moch Ojat Sudrajat.

Adapun frasa yang dimohon untuk dilakukan uji materiil yakni kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers terkait dengan kewenangan Dewan Pers.

Berdasarkan amar putusan yang diunduh di laman resmi Mahkamah Konstitusi pada Sabtu, (05/08), tertulis beberapa alasan Ojat melakukan gugatan tersebut. Salah satunya tidak dapat dilaporkannya perusahaan pers kepada pihak kepolisian, atas pemberitaan yang telah diterbitkan.

Baca Juga

Padahal menurut Ojat, perusahaan pers tersebut diduga telah melakukan pemberitaan hoaks karena menggunakan data palsu. Salah satu yang disebutkan dalam permohonan uji materiil tersebut yakni Banten Pos, dalam pemberitaan terkait dengan dugaan honorer siluman.

Namun, dugaan pelanggaran delik pers tersebut tidak dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian, karena pihak Kepolisian menganggap permasalahan karya jurnalistik harus diselesaikan melalui Dewan Pers terlebih dahulu.

Alasan lainnya, Ojat berpendapat, pers yang dapat diselesaikan permasalahannya melalui Dewan Pers, hanyalah perusahaan yang telah terdaftar di Dewan Pers saja. Semenara yang tidak terdaftar, tidak perlu penyelesaian melalui Dewan Pers.

Menurut Ojat, hal itu bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 J ayat (2), sehingga ia menilai norma Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Pers dianggap dapat dinyatakan inkonstitusional.

Atas hal tersebut, Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa petitum yang diajukan oleh Ojat, justru bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945. Sebab, hal itu akan membatasi kebebasan pers hanya kepada perusahaan pers yang terdaftar di Dewan Pers.

Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa argumentasi yang disampaikan oleh Ojat keliru, karena memahami norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Pers secara parsial atau tidak utuh. Sebab, persoalan perusahaan pers telah diatur pada Pasal 1 angka 2 UU Pers.

“Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman didampingi delapan hakim konstitusi lainnya, saat membacakan amar putusan. |We

Loading

VINUS TV

BERITA TERBARU

IKLAN

spot_img
spot_img

BERITA TERPOPULER

IKLAN

spot_img
spot_img

BERITA TERKAIT

IKLAN

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

SEPUTAR BANTEN

IKLAN

spot_img
spot_img
spot_img

SEPUTAR DESA

Masyarakat Pasir Bolang Demo Alfamart