Menyoal Perda RTRW Kabupaten Lebak; Tidak Pro Rakyat

Oleh: Adang Hadiyana

SUATU wilayah kabupaten atau kota merupakan tempat dan ruang bernaungnya masyarakat. Tempat memenuhi kebutuhan hak hidup sebagai makhluk sosial.

Berbagai ekosistem, kekayaan sumber daya alam yang ada, dan seluruh elemen makhluk dalam kebutuhan hidupnya sebagai warga negara harus terjamin. Terutama dari segi kesejahteraan sosial, ekonomi, kesehatan, dan keamanan.

Mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020 Kabupaten Lebak, menetapkan 5 (lima) Prioritas Pembangunan, meliputi:

Peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas infrastruktur wilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan peningkatan tata kelola pemerintahan.

Baca Juga

Pemerintah sebagai pelaksana amanat kedaulatan rakyat, memiliki tanggung jawab dalam mensejahterakan masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip negara kesejahteraan (welfare state). Ditegaskan dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945.

Mengingat Luas wilayah Kabupaten Lebak dalam data Badan Pusat Statistik tahun 2020, adalah 330.507 hektar atau 3,305.07 Km². Dalam lingkup wilayah perencanaan RTRW Kabupaten Lebak seluas 330.507,2 hektar atau 3,305.072 Km². Dengan jumlah sebanyak 28 kecamatan.

Kabupaten Lebak memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah ruah. Mulai dari permukaan, darat, laut, pegunungan, hutan hingga mineral yang terkandung di dalamnya. Sebuah karunia Tuhan Yang Maha Kuasa.

Selain Sumber Daya Alam, Kabupaten Lebak juga memiliki penduduk yang padat. Mencapai 1.302.608 per tahun 2019. (Data BPS Kabupaten Lebak).

Dalam UU No. 26 Tahun 2007, ruang  diartikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, laut, dan udara. Termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lebak merupakan seperangkat peraturan atas keberadaan ruang yang terbatas di Kabupaten Lebak dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang.

Sehingga memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif. Agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Hal ini menjadi titik tumpu dimana diadakannya peraturan untuk mengatur suatu wilayah. Jangan sampai tumpang tindih.

Namun, sangat disayangkan Kabupaten Lebak malah berbanding terbalik dengan keadaan. Adanya peraturan daerah (Perda No. 2 Tahun 2014) aturan dan kebijakan malah saling bertabrakan.

Seperti dalam pasal 17 Perda No. 2 Tahun 2014 Tentang kejelasan terminal, ruas jalan, pelabuhan, dan status serta prasarana pasar yang tidak dibahas dalam (RTRW).

Selain daripada itu, peraturan yang tumpang tindih juga terdapat dalam pasal 1 (Ketentuan Umum) point 44 yang berbunyi:

“Kawasan Peruntukan Pertambangan (KPP) adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.”

Tentu hal ini mejadi indikasi benturan antar peraturan lainnya. Dalam pasal 31 tentang rencana kawasan lindung, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi. Bersebrangan dengan pasal 38 tentang rencana kawasan budidaya.

Problematika kepastian hukum tentang RTRW yang berbasis pada aspek kultural maupun struktural inilah yang harus diselesaikan bersama. Mengingat program penanggulangan RTRW yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya sudah sedemikian banyak.

Titik persoalannya memang pada tingkat akurasi. Dirasa belum tepat sasaran. Sehingga jauh dari kata maksimal. Rencana RTRW merupakan permasalahan strategis. Perlu mendapat perhatian serta penanganan yang serius.

Rencana RTRW tidak lagi dipahami hanya sebatas program pembangunan semata. Ia hanya mementingkan kepentingan beberapa pihak saja. Tanpa mementingkan kesejahteraan masyarakat.

Maka dengan ini, penulis mewakili pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Lebak, pada peringatan hari jadi Kabupaten Lebak yang ke-192 tahun ini, meminta kepada pemerintah daerah serta seluruh stakeholder sebagai berikut:

Pertama, pemerintah Kabupaten Lebak agar sinergi dalam membangun Kabupaten Lebak dengan penuh kesadaran. Bukan malah memakai Perda/aturan yang bertabrakan dengan kebijakan serta kesejahteraan masyarakat.

Kedua, tinjau kembali pasal serta point-point Perda Rancangan Tata Ruang Wilayah No. 2 Tahun 2014-2034 ini yang akan direvisi dengan secara mendetail dan komprehensif. Lantaran sudah tidak pro terhadap asas kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lebak.

Ketiga, jangan membuat Perda yang hanya untuk kepentingan kelompok kapital dan untuk melindungi investor, ketimbang kepentingan kesejahteraan rakyat bersama.

*Penulis adalah Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Lebak.

 2,046 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

TANGERANG | Puluhan mahasiswa menggelar aksi di depan Gedung Bupati, pada Jumat, (23/07). Aksi dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Tangerang. Menyoroti beberapa...

Oleh: M. Sopian Hidayatullah* DUKA nestapa Indonesia dan dunia masih terus berlangsung. Hal ini tentu saja dikarenakan pandemi Covid-19 masih belum juga hilang, malah kian...

TANGERANG | Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Tigaraksa menyayangkan pertemuan para pihak yang digagas Bupati Tangerang. Pasalnya tidak menghasilkan keputusan konkret dalam menerapkan PPKM...

TANGERANG | Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tangerang melakukan kajian. Hasilnya, menolak perpanjangan PPKM Darurat. Hal itu disampaikan Ketua PC PMII Tangerang Ilham Dimas Sese....

VINUS TV

BERITA TERBARU

Inspirasi Usaha Dari Tangerang, Budi Daya Maggot

TANGERANG | Beberapa bulan terakhir, budi daya maggot mulai dilirik masyarakat. Lantaran maggot memiliki banyak keunggulan, seperti mengandung protein tinggi dan berkualitas yang dibutuhkan...

Gelar Aksi, HMI Minta Pemkot Tangsel Evaluasi PPKM

TANGSEL | Puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Universitas Pamulang menggelar aksi di Puspem Kota Tangerang Selatan, pada Senin, (26/07). Dalam aksi gabungan dua...

Darurat Moral Pelaksanaan PPKM: Sebuah Evaluasi

Oleh: M. Sopian Hidayatullah* DUKA nestapa Indonesia dan dunia masih terus berlangsung. Hal ini tentu saja dikarenakan pandemi Covid-19 masih belum juga hilang, malah kian...

HMI Sayangkan Pertemuan Dengan Bupati Tangerang, Tidak Ada Tindakan Konkret Terkait Penerapan PPKM Level 4

TANGERANG | Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Tigaraksa menyayangkan pertemuan para pihak yang digagas Bupati Tangerang. Pasalnya tidak menghasilkan keputusan konkret dalam menerapkan PPKM...

Gerakan RakyatMemberi Sediakan Makan Siang Gratis Bagi Ojol

TANGERANG | Pandemi Covid-19 belum kunjung mereda. Dampaknya sangat luas. Pengemudi ojeg online (Ojol) salah satunya. Hal itu membuat sejumlah pemuda yang mengatasnamakan #RakyatMemberi menyediakan...

GMNI Demo Pemkab Tangerang, Soroti Penanganan Covid-19

TANGERANG | Puluhan mahasiswa menggelar aksi di depan Gedung Bupati, pada Jumat, (23/07). Aksi dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Tangerang. Menyoroti beberapa...

Setelah Dikritik, Sekwan Banten Batal Beli Mobil Mewah

BANTEN | Setelah mendapat kritik dari berbagai kalangan masyarakat, rencana pembelian empat mobil mewah sebagai kendaraan dinas untuk Pimpinan DPRD Provinsi Banten, akhirnya dibatalkan. Kepada...

Manfaatkan Momentum Idhuladha, KWRI Tangerang Bagikan Daging Kurban

TANGERANG | Momentum perayaan Iduladha 1442 Hijriyah dimanfaatkan betul oleh Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Kabupaten Tangerang. Pihaknya membagikan dua ekor kambing kurban kepada anak...

Pembangunan Tol Serpong-Balaraja Sesi Pertama Hampir Rampung

TANGERANG | Progres pembangunan Tol Sebraja (Serpong-Balaraja) seksi pertama sudah mencapai 94 persen. Namun, masih ada keterbatasan dari segi pembangunan. Demikian disampaikan Bupati Tangerang Ahmed...

IKLAN

BERITA TERPOPULER

Setelah Didemo Warga Terkait BLT, Kepala Desa Lebak Wangi Gantung Diri

TANGERANG | Kabar duka datang dari Kepala Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang. Setelah sebelumya didemo masyarakat terkait transparansi bantuan Covid-19, Kepala...

Warga Sekitar Kawasan Millenium Butuh Pekerjaan, Pabrik Lebih Memilih Titipan Dinas

TANGERANG | Puluhan warga berunjuk rasa di depan PT Green Source Indonesia (GSI) yang berlokasi Kawasan Industri Millenium Kelurahan Kaduagung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Tidak...

Miris, BLT Pusat Terindikasi Diselewengkan Aparat Kelurahan Sukamulya

TANGERANG | Merasa janggal terkait undangan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari APBN melalui Kantor Pos, Siti Aminah mempertanyakan bantuan yang hendak...

Ingin Mengajukan Bantuan Presiden Tanpa Antre, Begini Caranya

TANGERANG | Kabar baik bagi para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Khususnya yang terdampak pandemi Covid-19. Lantaran pemerintah akan memberikan langsung Bantuan Presiden Produktif...

Digugat LBH Ansor, Alfian Tanjung Tak Punya Nyali Datangi Pengadilan

TANGERANG | Kasus penghinaan oleh Alfian Tanjung terhadap Banser terus berlanjut. Ketua Umum GP Ansor Gus Yaqut Cholil Qoumas didampingi pengacara LBH Ansor beserta...

Orang Tidak Dikenal Robek Al Qur’an dan Coret Musala di Tangerang

TANGERANG | Sebuah musala di Perumahan Villa Tangerang Elok Kelurahan Kutajaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang penuh dengan coretan. Setidaknya ada empat tulisan di dinding...

Dampak Covid-19, Ratusan Pekerja PT Universal Luggage Indonesia Diberhentikan

TANGERANG | Di tengah pandemi Covid-19, sebanyak 300 lebih tenaga kerja kontrak diberhentikan sepihak oleh PT Universal Luggage Indonesia. Perusahaan yang berlokasi di Desa...

AGENDA

BERITA TERKAIT

Darurat Moral Pelaksanaan PPKM: Sebuah Evaluasi

Oleh: M. Sopian Hidayatullah* DUKA nestapa Indonesia dan dunia masih terus berlangsung. Hal ini tentu saja dikarenakan pandemi Covid-19 masih belum juga hilang, malah kian...

Uji Kepedulian Kala Pandemi

Oleh: Yani Suryani* SAMPAI hari ini, kasus terindikasi positif Covid-19 masih menunjukkan trend meningkat. Belum lagi masyarakat akhirnya memutuskan untuk melakukan isolasi mandiri (Isoman) saat merasakan...

Pancasila dan Politik Bangsa

Oleh: Tubagus Soleh* PANCASILA merupakan hadiah umat Islam untuk bangsa Indonesia. Politik bangsa tertinggi orang Indonesia adalah ketika mampu menegakkan Pancasila. Pancasila sebagaimana termaktub dalam Preambule...

Urgensi Pelaksanaan Pilkades

Oleh: Aditya Hidayatulloh* SECARA prinsip pelaksanaan Pilkades merupakan momentum pesta demokrasi rakyat 6 tahunan. Diselenggarakan dalam rangka melanjutkan kepemimpinan lingkup desa untuk periode selanjutnya. Pelaksanaan Pilkades...

Santri, Pesantren, dan Banten

Oleh: Aa Bass* BANTEN identik dengan "jawara". Juga "santri". Wilayah paling ujung barat pulau Jawa ini menyimpan sejuta cerita, dari klenik hingga kesaktian mandraguna. Banten dari...

Tunda Marah, Berdoalah!

Oleh: Endi Biaro* SATU persatu, kolega dokter, Saya kirimi pesan (via WhatsApp, jaringan pribadi). Mereka adalah para pengabdi publik di bidang kesehatan, dengan berbagai kategori. Ada...

Menggelorakan Kembali Keadaban Pesantren Banten

Oleh: AA Bass* PESANTREN tertua ada di Banten, yaitu pesantren Karang. Ini berdasarkan warta Serat Centini sebagaimana dinarasikan oleh Ahmad Baso dalam bukunya Pesantren Studies...

IKLAN

SEPUTAR BANTEN

Setelah Dikritik, Sekwan Banten Batal Beli Mobil Mewah

BANTEN | Setelah mendapat kritik dari berbagai kalangan masyarakat, rencana pembelian empat mobil mewah sebagai kendaraan dinas untuk Pimpinan DPRD Provinsi Banten, akhirnya dibatalkan. Kepada...

Banten Terima Bantuan 120 Ton Oksigen

BANTEN | PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. (Chandra Asri) memberikan bantuan 120 Ton oksigen medis kepada pemerintah Provinsi Banten, pada Senin, (19/07). Bantuan tersebut diterima...

Babad Banten: Kebijakan PPKM Darurat Harus Diiringi Pemenuhan Kebutuhan Pokok

BANTEN | Ketua Umum DPP Ormas Kerabat dan Sahabat Kesultanan Banten (Babad Banten) Tubagus Soleh memahami realitas sosial politik yang sudah, sedang, dan akan...

Mathlab El Awam Kenalkan Pola Hidup Sehat Saat Pandemi

SERANG | Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Mathlab El Awam menggelar kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, bertempat di Desa Koper Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, pada...

PPDB SMA Banyak Masalah, Ombudsman Panggil Dinas Pendidikan Provinsi Banten

BANTEN | Karut-marut proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA di Provinsi Banten berbuntut pemanggilan beberapa kepala dinas oleh Ombudsman RI Perwakilan Banten. Pemanggilan itu...

Pemuda Muhammadiyah Banten dan Pemuda PKS Gagas Gerakan Bersama

SERANG | Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Banten menerima kunjungan silaturahmi Bidang Kepemudaan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Provinsi Banten di Gedung...

Pabrik di Banten Semakin Berkurang, Pindah ke Jawa Tengah

BANTEN | Tingginya Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) di Provinsi Banten membuat beberapa pabrik memindahkan lokasi usahanya ke wilayah lain, seperti Jawa Tengah. Fenomena tersebut kian...

IKLAN

SEPUTAR DESA

Ini Jadwal dan Tahapan Pilkades Serentak Kabupaten Tangerang

TANGERANG | Jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa se-Kabupaten Tangerang telah selesai dibahas. Bahkan sudah mulai disosialisasikan oleh dinas terkait. Mulai...

Banyak Kejanggalan, Belasan Warga Cibadak Datangi Kecamatan, Persoalkan Penggunaan Dana Desa

TANGERANG | Penggunaan dana desa sejatinya diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Transparansi penggunaan Dana Desa mutlak adanya. Agar publik bisa mengetahui....

Refleksi 7 Tahun UU Desa: Ingat, Desa Membangun, Bukan Membangun Desa

TANGERANG | Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sudah memasuki tahun ketujuh. Sejak disahkan pada 15 Januari 2014. Dalam rangka refleksi 7 tahun terbitnya...

Pemdes Pete Tetapkan 362 Penerima BLT Dana Desa

TANGERANG | Pemerintahan Desa Pete Kecamatan Tigaraksa melakukan Musyawarah Desa. Agenda tersebut membahas validasi, finalisasi, serta penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang...

Realisasi Pembangunan Desa Bantar Panjang Banyak Masalah, Camat Tigaraksa Tetap Rekomendasi Pencairan

TANGERANG | Carut-marut realisasi pembangunan Desa Bantar Panjang Kecamatan Tigaraksa tidak berarti kucuran dana dari pemerintah tersendat. Hal ini terbukti dari terus berlangsung pencairan dana...

Pengumuman: Pilkades Tangerang Digelar Juli 2021

TANGERANG | Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa se-Kabupaten Tangerang akan digelar bulan Juli tahun ini. Adapun terkait tahapan dimulai pada...

Serdang Wetan Wakili Banten Dalam Ajang Pemilihan Desa Brilian Bacth 1 Tingkat Nasional

TANGERANG | Penghargaan tingkat nasional diberikan kepada 10 desa pada program Desa Brilian Bacth 1 tahun 2021 oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Salah satunya...