BADAN Sandi dan Siber Nasional melaporkan di 2022 terjadi 80 kali upaya serangan hacker ke KPU RI. Temuan BSSN itu tak boleh dianggap sepele. Terlebih di periode Pemilu sebelumnya, sabotase para peretas kerap terjadi.
Memang belum tentu motif hacker bernuansa kejahatan. Ada pula yang iseng, sekedar menguji kehandalan sistem keamanan teknologi informasi milik KPU. Selebihnya justru bertujuan jahat. Seperti melakukan sabotase, membobol sistem, mencuri data, membocorkan rahasia, atau membuat portal KPU down atau crash (terganggu, tak berfungsi).
Fenomena yang lazim disebut cybercrime ini potensial menjadi monster besar pengganggu Pemilu 2024.
Mengapa? Pertama, ada fakta-fakta mengerikan di berbagai negara, termasuk di Amerika Serikat, yang Pemilunya diganggu oleh Black Hacker atau Cracker (peretas jahat).
Baca Juga
Kedua, kejahatan dunia maya kini menjadi bagian dari proxy war (perang tak langsung, dengan memperalat kekuatan tertentu). Disebut-sebut, Israel menjadi pemain inti pola ini. Bisa saja, kekuatan luar memiliki skenario mengacaukan Pemilu 2024 di tanah air.
Ketiga, irisan bisnis dan kompetisi para korporat, yang butuh big data, mencuri informasi, seraya memperjualbelikan data, untuk kepentingan ekonomis mereka.
Keempat, kombinasi dari seluruh ancaman di atas, menyatu dalam sebuah kekuatan dalam negeri, yang berniat merebut kekuasaan dengan cara licik.
Mitigasi KPU?
Sejauh ini KPU merancang sistem keamanan berlapis. Arsitektur atau rancang bangun teknologi informasi KPU menyiapkan proteksi di semua level. Baik pada fondasi sistem, perangkat keras dan lunak, back up data, siklus jaringan, sampai dengan maitenance dan kontrol reguler.
KPU juga telah membangun kemitraan dengan berbagai lembaga yang memiliki kompetensi dalam melakukan mitigasi keamanan sistem.
Mitigasi sistem adalah: mencegah, memutus, mengidentifikasi, dan melakukan resolusi atas semua gangguan teknologi informasi KPU.
Kerja sama KPU dengan BSN, BRIN, Kominfo, dan asosiasi profesional bidang internet, adalah langkah progresif dalam menjamin keamanan data Pemilu 2024.
Namun tentu, ini saja tak cukup. Lantaran para penjahat maya punya naluri tinggi untuk merusak.
Kerusakan Sistem
Pintu masuk hacker justru di luar “pagar” yang dirinci di atas.
Para peretas, seperti terjadi sebelumnya, menjebol sistem KPU dari lini terlemah. Yakni jaringan KPU di provinsi dan kabupaten kota.
Mereka bisa saja mengincar beberapa titik di daerah untuk dirusak, lalu berdampak meluas, mengganggu tahapan Pemilu.
Berikutnya, mereka memanfaakan kelemahan kaum awam, baik di tingkat penyelenggara, peserta Pemilu, atau netizen, untuk mengirim virus, malware, trojan, atau injeksi sistem, yang membuat server KPU hang, down, macet tak berfungsi.
Ingat, ada ribuan orang yang kini terhubung dengan KPU RI via jaringan sistem. Seperti e-coklit di tangan Pantarlih, pemegang Sidalih di PPK, dan aplikasi lain yang kode masuknya berserak di banyak pihak (seperti Sipol, Silon, Siakba, dll).
Dampak di Pemilu 2024
Lalu seperti apa dampak buruk jika terjadi serangan hacker terhadap KPU?
Paling dahsyat adalah crash, atau membuat sistem IT KPU rusak permanen. Artinya, semua aplikasi, software, portal, dan Big Data KPU menjadi nirfungsi, malfungsi, alias rusak.
Bayangkan jika DPS, DPT, dan Data Pemilih berkelanjutan hancur, atau Sidalih rusak, maka tahapan pemutakhiran data pemilih menjadi musnah.
Gambaran lain, ketika tahap penghitungan hasil (Situng dan Sirekap) dikacaukan, maka potensial mengundang huru hara politik.
Contoh lain, di saat hacker mampu membobol Sistem Informasi Logistik KPU, maka pembuatan, pengiriman, dan penyebaran perlengkapan di TPS jadi kacau balau. Bisa-bisa, surat suara dan dokumen kepemiluan salah jumlah dan salah kirim.
Dan ujungnya, kepercayaan publik terhadap KPU menjadi rendah.
Isu ini penting diangkat. Mengingat ketergantungan KPU terhadap teknologi digital sudah begitu tinggi. Dan memang saat ini, banyak tahapan Pemilu telah menggunakan aplikasi digital.
Ditulis oleh: Endi Biaro. Penulis Buku Demokrasi Dalam Kardus, Kontroversi dan Solusi Pemilu 2024.
